Depok- Kampung Leles RW 18, yang berada di Dusun Ngringin, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Sleman, terkenal sebagai Kampung Ramah Anak sampai tingkat nasional. Hal inilah yang kemudian banyak menarik perhatian khalayak dari berbagai daerah untuk melakukan studi banding di Kampung Leles, salah satu di antaranya adalah rombongan studi banding dari PKK Desa Selangkau, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Kaltim pada Senin (3/12/2018).

Rombongan studi banding ini berjumlah 7 orang dipimpin oleh Nurhawati selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Selangkau dan diterima langsung oleh Paidjan selaku Ketua RW~18 dan Suyanto selaku Ketua Satgas PPA RW 18 beserta seluruh anggota Satgas didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Desa Condongcatur, Reno Sangaji.

Ketua Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kampung Leles, Suyanto, mengatakan anggota Satgas PPA yang ia pimpin berjumlah 38 orang. Anggota satgas ini terdiri dari tokoh masyarakat, termasuk ketua RT dan para remaja. Adapun tugas dari Satgas PPA tersebut adalah memastikan terpenuhinya hak-hak anak khususnya di RW 18 termasuk memastikan anak-anak harus sekolah jangan sampai putus sekolah dan anak-anak balita darus tertib dibawa ke Posyandu. Pemenuhan hak anak juga harus dipastikan anak memiliki akta kelahiran. Selain itu Satgas PPA juga berupaya mencegah anak-anak dari perilaku negatif.

Sementara itu Paijan Trisnoharjono, selaku Ketua RW 18 Kampung Leles yang kini juga menjadi Ketua Satgas PPA Desa Condongcatur dalam sambutannya menceritakan bahwa Kampung Ramah Anak ini terbentuk pada tahun 2015.

“Ide pembentukan “Kampung Ramah Anak” ini muncul setelah RW 18 mengikuti kegiatan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Usai kegiatan itu, warga sepakat dan dengan kesadaran masing-masing ingin meneruskan, menjadikan kampung Leles sebagai kampung ramah anak. Tujuannya untuk melindungi anak dari kekerasan dan kejahatan kepada anak, juga guna memenuhi hak-hak anak,” ujar Paijan.

Warga sangat antusias dalam mewujudkan Kampung Ramah Anak, bahkan Murgiyanto, perangkat desa Condongcatur yang juga tinggal di Kampung Leles merelakan rumahnya sebagai Kantor Sekretariat Satgas PPA.

Di Kampung Leles RW 18, terdapat beberapa peraturan yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga. Salah satu peraturan itu adalah pembatasan penggunaan gawai sebelum berusia 18 tahun. Sebagai ganti agar anak-anak tidak asyik bermain gawai mereka disediakan arena bermain lengkap dengan berbagai permainan termasuk mainan tradisional, di mana anak-anak dapat bersosialisasi dengan teman-temannya. Selain itu juga disediakan perpustakaan mini sebagai sarana belajar dan membiasakan anak gemar membaca. Sedangkan pada hari tertentu jalan khusus ditutup untuk arena bermain dari pukul sampai WIB.

Pada malam hari diberlakukan jam wajib belajar dimulai pukul hingga WIB dan para orangtua di RW 18 diharapkan mematikan gawainya untuk mendampingi dapat anak-anaknya belajar. “Dengan orangtua mengurangi menggunakan gawai saat di rumah, harapannya hubungan dan perhatian kepada anak semakin meningkat serta tambah harmonis. Usia anak-anak sangat butuh pendampingan dan perhatian dari orangtua. Jangan sampai orangtua tidak mengetahui perkembangan anak hanya karena asyik dengan gawai,” ungkapnya.

Sementara itu Nurhawati pimpinan rombongan studi banding yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Desa Selangkau menyatakan kekagumannya pada apa yang telah dilakukan oleh pengurus dan warga Kampung Leles dalam mewujudkan Kampung Ramah Anak. “Kami merasa puas dapat melihat secara langsung dan belajar dari kampung leles dan akan mencoba untuk dapat diterapkan di desa kami, apalagi di Kaltim belum terdapat kampung ramah anak,” ungkapnya. (Sutoto Jatmiko)

Gamping – Selasa (4/12/2018) pukul WIB, Pemerintah Kecamatan Gamping menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berkaitan dengan administrasi kependudukan di Ruang Rapat lantai II Kantor Camat Gamping. Rakor yang dipandu Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Gamping, Usman Supriyadi ini diikuti oleh perangkat desa dan Kepala Padukuhan di wilayah kecamatan Gamping.

Dalam kesempatan ini hadir dua pejabat mewakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman, di antaranya Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Beska bersama Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk, Suryo Adi Dwi Kurnianto.

Sebagai pembuka rakor, Usman Supriyadi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Gamping sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, penekanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK ver.7) untuk pendataan kartu keluarga terkini sehingga data menjadi akurat, serta mendorong terbitnya akta kematian untuk meminimalisir hal-hal yang menyangkut pemilu 2019.

“Kartu keluarga dalam jangka tiga tahun pasti terdapat perubahan data, untuk itu perlu dilakukan pembaruan data (update–red) agar tidak terjadi kekeliruan saat masyarakat mengurus dokumen penting lainnya,” ungkap Usman.

Selanjutnya, dihadapan kepala padukuhan se-Kecamatan Gamping, Beska menyampaikan informasi berkenaan kondisi terkini perihal perekaman KTP elektronik. Dari penduduk di Kabupaten Sleman terdapat orang wajib memiliki KTP elektronik. Sampai saat ini yang sudah melakukan perekaman sebanyak orang, sedangkan orang belum melakukan perekaman.

“Percepatan perekaman KTP elektronik sudah dilakukan Dukcapil dengan mendatangi kantor Kecamatan dan sekolah agar saat pemilu 2019 mendatang sudah terekam semua,” ujar Beska.

Selain itu juga disampaikan bahwa perlunya penerbitan akta perkawinan bagi masyarakat non muslim yang melaksanakan perkawinan di gereja karena perkawinan belum sah apabila tidak terbit akta perkawinan.

Inovasi lain Dukcapil Sleman dalam mendukung peningkatan kesadaran tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Sleman yaitu Program Keluarga Duka Desa Siaga (LUKADESI) yaitu inovasi yang berkaitan dengan peristiwa kematian dimana program ini dalam realisasinya mengoptimalkan data kematian dengan mengintegrasikan data secara berjenjang (Dukcapil dengan Desa), artinya bahwa dalam setiap peristiwa kematian, setiap desa bisa secara langsung melakukan input data mengenai informasi kematian atau membuat surat keterangan kematian.

Data dari Desa inilah yang nantinya akan diterima langsung oleh Dukcapil yang kemudian menjadi landasan bagi Dukcapil Sleman untuk menerbitkan akte kematian, sehingga saat proses pemakaman keluarga sudah bisa mendapatkan akte kematian tidak lagi hanya surat keterangan kematian.

“Oleh karena itu, kami lakukan perekrutan petugas Desa sebagai petugas registrasi sehingga apabila ada peristiwa kematian, petugas bisa segera meng-input data kematian sehingga proses pembuatan akta bisa segera dilakukan melalui mekanisme yang ada,” ungkap Beska. (Adnan Nurtjahjo)