Ngaglik – Rabu (13/12/2018) bertempat di Rumah Makan Pondok Laras Jalan Kaliurang Yogyakarta sebanyak 50 peserta terdiri dari Kepala Desa, BPD, LPMD, PKK, Tokoh Masyarakat, dan karang taruna melaksanakan FGD dengan tema Replikasi Integrasi Pendirian, Pengelolaan, dan Pengembangan BUMDes Berkelanjutan. FGD ini diselenggarakan oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kecamatan Ngaglik.

Acara tersebut diawali oleh Ketua TPID Kecamatan Ngaglik Kris Indito yang menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada peserta yang hadir dan menyampaikan tujuan diadakan Replikasi Program Inovasi Desa. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong dan memotivasi kepada desa untuk berinovasi dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan sehingga ke depan semua desa telah mengembangkan inovasi program berkelanjutan di desanya masing-masing.

“TPID Kecamatan Ngaglik akan berusaha mendampingi dalam inovasi program tersebut,” ucap Kris.

Sementara itu, Camat Ngaglik yang diwakili oleh Subroto, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Ngaglik menyambut baik diadakan kegiatan seperti ini.  Pihak kecamatan mendukung seluruh desa untuk berinovasi dan didampingi TPID sehingga kolaborasi dan sinergi.

Pembukaan dilanjutkan dengan sambutan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sleman yang disampaikan oleh Didik Suryosuparto, yang intinya bahwa inovasi setiap desa harus profesional artinya dalam pengelolaannya harus sesuai regulasi dan hasil musyawarah bersama sehingga atas dasar kolaborasi itu bisa saling mendukung dan melengkapi sehingga program inovasi desa bisa dicapai,

Didik memberikan contoh BUMDes Desa Pendowoharjo yang bernama BUMDes Amarta yang nanti akan memaparkan pengalamannya. “Untuk itu Dinas PMD Sleman berpesan agar pengelolaan harus profesional sehingga nantinya bisa mendapatkan keuntungan atau nilai tambah dan manfaat untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Narasumber yang hadir dalam FGD ini adalah Kepala Desa, Desa Pendowoharjo, Catur Sarjumiharta. Catur menyampaikan pengelolaan BUMDes Amarta yaitu pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan semua yang dikelola membawa dan bernilai serta bermanfaat untuk masyarakat. Adapun yang dikelola adalah pengelolaan sampah secara profesional ternyata sudah bisa memasukan Pendapatan Asli Desa untuk pembangunan.

Sementara narasumber dari Perkumpulan PALUMA Nusantara, Nanang Priyono, sebagai Konsultan Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa ke depan diharapkan BUMDes harus mandiri dan Tangguh. Untuk itu perlu optimalisasi aset desa, kontribusi masyarakat, membuka jaringan pasar, mengembangkan potensi desa.

Dengan berbagai kegiatan tersebut diharapkan BUMDes disamping mendapat profit juga berdampak positif sosial kemasyarakatan. “Akhirnya masyatakat dengan adanya BUMDes juga ikut merasakan manfaatnya,” papar Nanang. Usai FGD dilanjutkan Musyawarah Antar Desa dan menampilkan Dokumenter Video yang terkait Inovasi Desa se-Kecamatan Ngaglik. (Srp)

Gamping – Pelaksanaan pemilu yang damai adalah conditio sine qua non bagi terwujudnya Pemilu yang bebas dan adil. Hal itu yang membuat potensi kerawanan dalam Pemilu merupakan masalah besar yang harus segera dicari jalan keluarnya. Terkait dengan pemetaan potensi rawan dalam Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia telah menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Satu hal yang mengejutkan dari IKP 2019 tersebut adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan skor 52,14 (skala 0-100) menempati peringkat kedua paling rawan di Indonesia. Hanya sedikit di bawah Papua Barat dengan skor 52,83.

Realita tersebut harus menjadi pintu masuk bagi semua pemangku kepentingan di DIY dalam upaya mengantisipasi terjadinya kerawanan Pemilu 2019 di DIY. Sebagai ikhtiar untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap tindak lanjut atas IKP 2019 tersebut, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) DIY bekerjasama dengan Bawaslu DIY menyelenggarakan diskusi untuk membahas masalah tersebut.

Diskusi dengan tajuk “Mengelola Kerawanan Pemilu 2019 di DIY” diselenggarakan pada Selasa (11/12/2018) bertempat di Resto Kandang Sapi, Srimulyo, Bantul. Hadir sebagai narasumber yakni Pengajar Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada/Tim Peneliti IKP 2019, Mada Sukmajati, Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono, serta Ketua Presidium JaDI DIY, Mohammad Najib.

Dalam diskusi dibahas tentang hasil riset yang membuat DIY menempati peringkat kedua secara nasional dari aspek kerawanan. Mada menyarankan agar fokus kita selaku pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pemilu tidak pada kenapa DIY menempati peringkat kedua dalam IKP 2019 serta menyoal akurasi data dan metode riset IKP, namun yang lebih penting adalah apa antisipasi yang harus dilakukan dengan hasil IKP tersebut.

“Kerawanan yang tinggi harus menjadi early warning system dalam mengelola Pemilu di DIY agar berlangsung damai, bebas, dan adil,” lanjut Mada.

Terkait dengan harapan tersebut, Mohammad Najib menekankan pentingnya kerjasama sinergis antar pemangku kepentingan dalam mengelola potensi kerawanan Pemilu di DIY. Lembaga terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Kepolisian, Badan Intelijen Daerah, Pemerintah Daerah dan segenap elemen masyarakat sipil harus berada dalam satu visi dan gerakan untuk bersinergi mengantisipasi kerawanan Pemilu 2019. Najib menyayangkan bahwa sampai saat ini belum ada langkah-langkah kongkrit yang dilakukan secara kolaboratif oleh segenap pemangku kepentingan penting di DIY untuk mengelola kerawanan Pemilu.

“Pada saat yang sama para aktor yang selama ini berpotensi sebagai pelaku kerawanan harus didekati dan diajak komunikasi untuk mendukung terwujudnya Pemilu yang damai,” lanjut Najib.

Diakhir sesi diskusi, Bagus Sarwono berharap agar KPU DIY dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY harus turut memberikan dukungan fasilitasi bagi hadirnya ikhtiar untuk turut merumuskan solusi atas berbagai potensi masalah yang timbul dalam Pemilu di DIY.

“Jadi DIY keberadaannya harus dijadikan sebagai mitra strategis yang harus didukung dan difasilitasi kegiatannya untuk keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang,” ungkap Bagus. (Adnan Nurtjahjo)