Gamping – Senin (12/11/2018) pukul WIB, dalam rangka pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih pemilu tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP2) pemilu tahun 2019 Kabupaten Sleman di Ruang Dewi Shinta, Atrium Hotel and Resort, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi Haryadi didampingi anggotanya, Indah Sri Wulandari, Aswino Wardhana, Aan Noor Muhlishoh dan Achmad Baehaqi, serta Sekretaris KPU Kabupaten Sleman, R. Joko Marhaendarto. Lembaga terkait yang hadir antara lain, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, Abdul Karim Mustofa beserta anggotanya Vici Herawati, perwakilan peserta pemilu tingkat kabupaten (16 parpol-red), perwakilan dinas dukcapil Sleman, dan Biro tata pemerintahan administrasi kependudukan Kabupaten Sleman.

Turut menyaksikan jalannya rapat pleno yaitu Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo didampingi anggota PPK divisi data, Lena Lailasari Girsang beserta 16 PPK se-Kabupaten Sleman.

Ketua KPU Sleman menuturkan bahwa dasar pelaksanaan rapat pleno malam ini adalah turunnya surat edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor : 1351/ tanggal 1 November 2018 perihal penyelesaian tindak lanjut data 31 juta pemilih serta rekomendasi dari Bawaslu dan masukan partai politik peserta pemilu.

“Sebelum KPU Sleman melaksanakan rapat pleno ini, sebelumnya telah dilakukan rapat pleno di tingkat PPK dan PPS (Desa, red.) yang merupakan hasil perolehan masukan selama pelaksanaan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dari tanggal 2 Oktober hingga 28 Oktober 2018 lalu,” ujar Hirawan, seperti dilansir Antara, Rabu (17/10/2018). Dalam melaksanakan GMHP, KPU telah membuka Posko GMHP di tingkat desa dan kecamatan yang dapat dimanfaatkan oleh pemilih untuk mengecek datanya sebagai pengguna hak pilih dalam Pemilu 2019,” ucap Trapsi.

Adapun dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP2) pemilu tahun 2019 tingkat KPU Kabupaten Sleman disebutkan jumlah pemilih laki-laki secara keseluruhan di 17 kecamatan sebanyak pemilih, jumlah pemilih perempuan sebanyak pemilih. Sehingga jumlah pemilih laki-laki dan pemilih perempuan sebanyak pemilih yang tersebar di 86 desa dan tempat pemungutan suara.

Setelah hasil rekapitulasi DPTHP2 ini disetujui oleh semua peserta rapat, dilakukan penandatanganan berita acara dan lampirannya oleh Ketua KPU Kabupaten Sleman beserta anggotanya. Selanjutnya salinan berita acara dan lampiran tersebut disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan rapat pleno ditingkat KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. (Adnan Nurtjahjo)

Gamping – Salah satu dokumen penting yang wajib dimiliki jika seseorang mengemudikan sendiri suatu kendaraan bermotor adalah Surat Izin Mengemudi atau SIM. Di Indonesia, SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.

Berkenaan hal tersebut, pada hari Rabu (14/11/2018) pukul WIB, Kepolisian Resort Sleman menyelenggarakan pelayanan perpanjangan SIM keliling di halaman Kantor Kecamatan Gamping. Memasuki bulan November tahun 2018 ini, masyarakat Kabupaten Sleman yang hendak melakukan perpanjangan SIM dapat melakukannya melalui layanan bus SIM keliling. Sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang No. 22 Tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Adapun persyaratan yang diperlukan untuk pengurusan perpanjangan SIM keliling, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik beserta fotokopinya, SIM lama beserta fotokopinya, bukti cek kesehatan dari dokter/faskes pemerintah, biaya perpanjangan SIM C sejumlah Rp. ,- dan SIM A sebesar Rp. ,-.

Hal yang perlu diperhatikan sebelum menuju layanan perpanjangan diharapkan pemohon SIM membawa pulpen sendiri dari rumah agar proses lebih cepat serta formulir yang disediakan oleh petugas jumlahnya terbatas pun waktu pelaksanaannya terbatas.

Layanan SIM Keliling ini hanya dapat dimanfaatkan untuk memperpanjang SIM A dan C saja. Apabila masa berlaku SIM telah habis, bus SIM keliling tidak dapat memperpanjang. Untuk itu pemohon disilakan menuju Polres setempat untuk melakukan permohonan SIM baru.

Perlu ketahui bahwa layanan SIM keliling online adalah pelayanan khusus untuk perpanjangan SIM tahunan saja dan juga hanya memperpanjang SIM A dan SIM C. Oleh karena itu, Apabila SIM pemohon sudah habis masa berlakunya maka sebaiknya masyarakat disilakan mengurus ke satuan pelayanan administrasi SIM Polres Sleman.

Program dari Polres Sleman ini dilaksanakan dengan tujuan mempermudah masyarakat untuk pengurusan SIM yang hendak habis masa berlakunya. Dengan fasilitas ini masyarakat menjadi lebih dekat untuk melakukan perpanjangan SIM. Karena fungsi dari layanan ini adalah menjemput bola atau memberikan fasilitas dengan mendatangi warga demi keperluan perpanjangan SIM. (Adnan Nurtjahjo)

Gamping – Sukses pelaksanaan pemilu tergantung pada beberapa pilar penyangga penting, salah satunya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang valid. Untuk mewujudkan hal itu ternyata bukan hal yang mudah. Ada beberapa variabel yang mendukung validnya DPT, yakni dinamika penduduk, kesadaran warga tentang hak pilihnya, kinerja panitia pemutakhiran data dan tentu saja regulasi terkait hak pilih.

Menyikapi hal tersebut, Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Daerah istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) dan Institute for Democracy and Welfarism (IDW) menggelar diskusi publik di Cafe Silol Kotabaru, Yogyakarta, Senin (12/11/2018).

Diskusi yang dimulai pukul WIB ini diikuti peserta diskusi yang sebagian besar merupakan staf sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu), mantan penyelenggara pemilu di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping Kabupaten Sleman, Adnan Iman Nurtjahjo, Ketua PPK Jetis Kota Yogyakarta, Edward Pahlevi, Komisioner KPU Sleman, Aswino Wardhana, serta mantan Ketua Bawaslu DIY periode 2012-2017, Mohammad Najib.

Materi diskusi disampaikan oleh Komisioner KPU DIY, Wawan Budianto, Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono serta peneliti senior JaDI DIY, Johan Komara. Dalam diskusi membahas apa saja problem penyempurnaan data pemilih, mengatasi data anomali, menangani isu kegandaan, serta membangun dan menumbuhkan faktor potensial akurasi DPT.

Dalam diskusi yang dipandu oleh Rany, disampaikan bahwa KPU sebagai lembaga yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemilu sejauh ini sudah melakukan sejumlah cara untuk melakukan validasi yang sifatnya berlaku secara nasional, antara lain, dicanangkannya momen gerakan coklit nasional.

“Pada saat itu di semua level KPU melakukan gerakan pendataan terbuka dengan menjadikan figur publik sebagai pusat perhatian. Dibangun pula sistem aplikasi data pemilih yang bisa diakses masyarakat,” kata Rani

Para pemantik menjabarkannya untuk konteks DIY dari perspektif pelaksana pemilu (KPU DIY), pengawas pemilu (Bawaslu DIY) dan perspektif independen (JaDI DIY). Semuanya dimaksudkan agar validitas data pemilih bisa diperoleh yang ditindak lanjuti dengan regulasi, sampai ke kemungkinan memunculkan partisipasi masyarakat yang membangun.

Rencana tindak lanjut diskusi publik ini akan dilakukan jaDI DIY sejalan dengan visi dan misinya, serta mendorong terbangunnya pelembagaan demokrasi dengan cara-cara proaktif termasuk pengajuan rekomendasi sampai advokasi publik. (Adnan Nurtjahjo)

Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Sleman menerima kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (12/11).

Bertempat di Kantor Desa Sinduadi, penerimaan Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat DIY disambut dengan pengalungan selendang yang diselingi beberapa penampilan di antaranya senam lansia dan karawitan lansia. Kegiatan evaluasi ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo beserta Ketua TP PKK Kabupaten Sleman, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, serta para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Bupati Sleman menyampaikan bahwa dengan adanya kunjungan tim ini diharapkan dapat semakin memotivasi PKK Kabupaten Sleman untuk berperan aktif dalam pembangunan. Momentum ini juga merupakan saat yang sangat tepat untuk kembali melakukan evaluasi terhadap hasil kegiatan program-program pelayanan kesehatan serta upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Sleman, khususnya kesehatan ibu.

“Untuk itu saya mendorong agar setiap lini masyarakat seperti dasa wisma dan posyandu untuk berperan aktif dalam meningkatkan kegiatan dan kualitas pemberdayaan ketahanan keluarga,” jelasnya.

Selanjutnya disampaikan Sri Purnomo, keberadaan PKK-KKBPK-Kesehatan Desa Sinduadi memiliki beberapa tujuan yaitu mewujudkan keluarga yang mandiri, kreatif, produktif, mewujudkan keluarga yang harmonis, berkepribadian, dan mencapai keluarga yang sejahtera, sakinah, mawadah warahmah. Desa Sinduadi memiliki inovasi yang dilaksanakan dalam TP PKK berupa BKB Holistik Integratif, PAUD yang dilaksanakan setiap hari senin-jumat, dan BKB yang dilaksanakan bersamaan dengan posyandu setiap satu bulan sekali.

Sementara itu, Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat DIY mengatakan bahwa Kegiatan PKK-KKBPK-Kesehatan telah dilaksanakan selama bertahun-tahun dan akan terus dilaksanakan sesuai permasalahan yang ada. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan sejauh mana peran PKK dalam kegiatan KB dan kesehatan. Dalam tahun ini diharapkan peran PKK agar lebih ditingkatkan baik dalam kegiatan PKK, KB, dan Kesehatan.

“Semoga tahun 2019 Lomba PKK-KKBPK-Kes di Kampung KB dapat dilaksanakan secara terintegrasi bersama OPD terkait sehingga lebih berhasil,” ujarnya.

Gamping – Relawan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) D.I. Yogyakarta yang berkantor di Banyuraden, Kecamatan Gamping memberangkatkan dr. Fira beserta perawat Suci, dan bagian umum, Eko ke Rumah Sakit Lapangan (RSL) BSMI yang terletak di Jalan Pramuka Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (12/11/2018).

Ketiga relawan tersebut akan mengabdi selama 1 minggu dari tanggal 12 hingga 19 November 2018 demi tugas kemanusian di RSL BSMI Sigi yang kekurangan tenaga medis dan nonmedis untuk melayani pasien korban gempa.

Desa Lolu Kecamatan Biromaru menjadi salah satu desa terparah terdampak gempa disertai tanah bergerak dan bergelombang akibat likuefaksi. Likuefaksi adalah fenomena hilangnya kekuatan lapisan tanah akibat beban getaran gempa sehingga tanah menjadi amblas. Akibat fenomena ini hampir keseluruhan bangunan gedung termasuk rumah-rumah warga rata dengan tanah pasca gempa.

Kondisi di lapangan saat ini, sebagian besar warga Desa Lolu yang mengungsi telah kembali. Mereka mengambil atap dan kayu sisa puing reruntuhan, kemudian dibangun kembali di halaman atau pekarangan rumah seadanya.

Menurut Ketua BSMI DIY, dr. Bambang Edi Susyanto sumbangsih ini untuk membantu penyembuhan para korban gempa, Tim dari BSMI membawa beberapa perlengkapan medis dan logistik untuk para korban gempa dan tsunami.

“Selain membawa perlengkapan medis dan sejumlah logistik, relawan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemulihan kesehatan korban gempa,” lanjut dr. Bambang. (Adnan Nurtjahjo)