Gamping – Jumat (30/11/2018) pukul WIB, Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Gamping menggelar rapat koordinasi (Rakor) Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan di wilayah kecamatan Gamping dalam Pemilu 2019 bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping di RM. Setia Rasa jalan Siliwangi, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

Rakor dihadiri oleh Ketua Panwascam Gamping, Kurniawan Prihandoko didampingi anggota Panwascam, Iman Sumarlan dan Djoko Purwono, serta Ketua PPK Gamping Adnan Iman Nurtjahjo bersama anggota PPK Lena Lailasari Girsang.

Kegiatan ini juga dihadiri Pengawas Pemilu tingkat desa, Staf Panwascam dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ambarketawang Riza Purnawan, Ketua PPS Balecatur Indriyani Nurzanah, Ketua PPS Banyuraden Rahmat Mulyo Hartono, Ketua PPS Nogotirto Marsudi dan Ketua PPS Trihanggo Ani Kurniani.

Dalam sambutannya Kurniawan menyampaikan tujuan rakor kali ini adalah memetakan TPS yang diperkirakan rawan saat pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Untuk mengantisipasi perselisihan yang akan terjadi Panwascam menggandeng PPK untuk masing-masing lembaga melakukan pemetaan TPS rawan sehingga dapat meminimalisir konflik yang mungkin terjadi.

Selanjutnya Adnan Iman menyampaikan kepada Panwascam dan jajarannya bahwa PPK bersama PPS se-kecamatan Gamping telah melakukan pemetaan TPS Rawan. ada 6 komponen yang harus diperhatikan untuk menentukan suatu TPS bisa disebut rawan. Enam komponen tersebut diantaranya, akurasi data pemilih, penggunaan hak pilih/hilangnya hak pilih, politik uang, netralitas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pemungutan suara, serta kampanye SARA.

“Data pemetaan TPS rawan dari Panwascam bisa disinkronisasikan dengan data pemetaan TPS rawan yang dibuat oleh PPK sehingga mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Akurasi data pemilih terkait kesesuaian data pemilih juga bisa menjadi pemicu perselisihan di lapangan. Risiko rawan jika ada warga yang sudah punya hak pilih, tetapi tidak mendapat kesempatan memilih. Selain itu, jika ada warga yang menemukan bahwa ada warga tidak punya hak pilih, tapi bisa ikut pemilihan,” ucap Adnan.

“Yang tidak kalah penting adalah Petugas KPPS juga harus memperhatikan akses lokasi TPS bagi warga disabilitas. Artinya, petugas harus mengecek lokasi TPS agar tidak ada penghalang bagi penyandang disabilitas untuk mencoblos. Selain itu, harus dipastikan bahwa petugas KPPS harus netral tidak mendukung pada peserta pemil tertentu,” kata Adnan

Secara detail, Lena menambahkan hasil pemetaan TPS Rawan di wilayah Kecamatan Gamping yang sudah dilakukan PPK dan PPS. Sesuai dengan pengamatan di lapangan jumlah pemilih setiap TPS yang dianggap rawan ada di wilayah Desa Ambarketawang dan Desa Balecatur. Di kedua desa tersebut banyak TPS yang beirisi pemilih dengan jumlah mendekati 300 pemilih, bahkan ada yang sudah mencapai 300 pemilih. Untuk itu PPK maupun PPS di wilayah Kecamatan Gamping telah menyiapkan solusi untuk mengantisipasinya. (Adnan Nurtjahjo)

Turi – Minggu (2/12/2018), Desa Bangunkerto bekerja sama dengan Karangtaruna Desa Bangunkerto menyelenggarakan kegiatan Pekan Olahraga Desa (Pordes) yang dimulai sejak tanggal 24 November 2018 lalu.

Ketua Karang Taruna sekaligus Ketua Panitia Pordes, Fajar, menuturkan bahwa cabang yang dilombakan meliputi berbagai macam jenis olahraga di antaranya atletik (lari), bola voli. tenis meja bulutangkis, dan catur. Lomba diikuti oleh semua kalangan baik anak-anak maupun dewasa,

Pordes dibuka langsung oleh Kepala Desa Bangunkerto Anas Maruf yang dalam sambutannya berharap Pordes ini bisa memberikan semangat kepada generasi muda khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk selalu menjaga kesehatan dengan berolahraga.

Selain itu juga untuk mencari bibit pemain-pemain yang ada di desa Bangunkerto untuk maju mewakili Bangunkerto dalam pekan olahraga kecamatan tahun depan. “Juga untuk menjalin persahabatan, dengan olahraga bisa mempersatukan masyarakat,” kata Anas.

Adapun Bangunkerto terdiri dari 12 padukuhan sehingga banyak peserta yang ikut dalam Pordes tersebut. Ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat sangat tinggi dalam olahraga.

Pemenang lomba berhak mendapatkan piala serta uang pembinaan dari Pemerintahan Desa Bangunkerto. (Harman)

Gamping – Kamis (29/11/2018) pukul WIB, Pemerintah Kecamatan Gamping menyelenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang ke-47 tahun di halaman Kantor Camat Gamping. Adapun Peringatan HUT ke-47 KORPRI di tahun 2018 ini mengambil tema KORPRI : Melayani, Bekerja, dan Menyatukan Bangsa.

Upacara dihadiri oleh Plt. Camat Gamping, Samsul Bakri, Sekretaris Kecamatan Gamping, H. Rasyid Ratnadi Sosiawan, serta Komandan Koramil 17/Gamping, Mayor Sugeng. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Kecamatan Gamping yang hadir mengikuti upacara antara lain seluruh Kepala Seksi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Gamping, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan (UPT-Yandik), Endi Sudarma, pun dari unsur Kepala Desa beserta perangkatnya, Kepala Sekolah (TK, SD, SMP) se-Unit Kecamatan Gamping, Koramil 17/Gamping serta Puskesmas Gamping I dan II.

Pengibaran bendera merah putih yang diikuti sebanyak 97 orang ini dipandu oleh Staf Seksi Pemerintahan Kecamatan Gamping, Supriyati diiringi oleh paduan suara dari ibu-ibu ASN UPT Yandik Gamping. Petugas upacara yang dilakukan setiap 29 November ini dibawah arahan Rudi Aris Junaedi dari UPT-Yandik Gamping bersama Harley Benyamin Josua dan Sumarsono dari seksi Ketentraman Ketertiban Kecamatan Gamping.

Pengibaran Sang Saka Merah Putih dipimpin oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Gamping, R. Hery Subagio sebagai Komandan Upacara. Sedangkan Pembina upacara kali ini adalah Plt Camat Gamping, Samsul Bakri.

Dalam kesempatan ini pengucapan Panca Prasetya Korpri dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gamping, Yustina Privantiwi. Panca Prasetya Korpri ini juga disebut sebagai sumpah/janji ASN yang bertujuan dapat menciptakan sosok ASN yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial, dan sebagainya.

Selepas pengibaran bendera pusaka, dilanjutkan pemotongan nasi tumpeng menandai HUT KORPRI ke-47 yang dilakukan oleh Plt Camat Gamping disaksikan oleh peserta upacara di Pendopo Kantor Camat Gamping. Peringatan hari lahir KORPRI di Kecamatan Gamping tetap terlaksana terlaksana dengan tertib dan meriah dibawah rintik hujan. (Adnan Nurtjahjo)

Gamping – Senin (26/11/2018) pukul WIB, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Gamping menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka menciptakan Pemilu Damai 2019 di Ruang Rapat Lt. II Kantor Camat Gamping.

Rakor yang dipandu oleh Sekretaris FKDM Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo dihadiri Sekretaris Kecamatan Gamping, H. Rasyid Ratnadi Sosiawan, Kepala Kepolisian Sektor Gamping, Kompol Hendri Multi, Komandan Koramil 17/Gamping, Mayor Sugeng, Ketua FKDM Gamping, Djoko Purwono, Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat di wilayah kecamatan Gamping.

Saat ini sudah memasuki tahapan kampanye dari tanggal 23/11/2018 hingga 13/4/2019. Puncaknya saat kampanye rapat umum pada 24/3/2019 hingga 13/4/2019. Berkaitan dengan hal tersebut FKDM mengadakan rakor untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban serta keamanan di wilayah Gamping khususnya, demi terciptanya pemilu yang aman dan damai di tahun 2019 nanti.

Dalam kesempatan ini, Kompol Hendri menyampaikan bahwa setiap wilayah yang mengadakan Pilkada Serentak 2018 memiliki peta ancaman berbeda. Akan tetapi, potensi konflik dengan menggunakan media sosial ada di seluruh wilayah. Untuk menyikapi berita hoax dan pemberitaan negatif di Media Sosial masyarakat harus bisa menyaring berita sebelum menyebarkan kepada teman, tetangga, dan saudaranya agar tidak menimbulkan kampanye negatif yang dapat meresahkan masyarakat.

“Selama saya menjabat sebagai Kapolsek Gamping yang saya rasakan adalah wilayah Gamping aman-aman saja, tidak seperti yang diberitakan di luar sana. Indikatornya yaitu angka kriminalitas menurun di wilayah Gamping dan segala permasalahan bisa diselesaikan dengan baik,” tutur orang nomor satu di Polsek Gamping ini.

Disesi berikutnya Mayor Sugeng memaparkan perihal Peran FKDM dalam temu cepat dan lapor cepat terhadap potensi ancaman di daerah guna mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. FKDM sebagai ujung tomba pengumpulan informasi masyarakat. Penyelenggaraan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Polri dan masyarakat.

“Tujuan pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana,” imbuh Danramil 17/Gamping.

Dipenghujung acara H. Rasyid Ratnadi menyampaikan beberapa hal mengenai biaya pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara berkaitan pemilu dan fasilitasi pemerintah kecamatan Gamping terhadap berbagai kegiatan FKDM dan Satuan Perlindungan Masyarakat yakni dengan memberikan peningkatan pengetahuan maupun ketrampilan keamanan dan fasilitasi permasalahan dengan wilayah tetangga (Bantul-red), serta pemberdayaan masyarakat. (Adnan Nurtjahjo)

Sleman – Senin (26/11/2018), Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla melakukan kunjungan ke Puri Mataram, yang terletak di Padukuhan Drono, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman. Puri Mataram merupakan wahana wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tridadi yang berdiri pada tahun 2017.

Wapres berkunjung dalam rangka meninjau penggunaan dana desa untuk penyertaan modal di BUMDes Tridadi Makmur.

Dalam kunjungan tersebut, Jusuf Kalla disambut dengan alunan gamelan anak-anak Tabo Drono, dilanjutkan kunjungan di Taman Kelinci, Pusat Jajanan Kebon Ndelik, Embung Mesem, taman bunga dan diakhiri menikmati kuliner yang ada di Puri Mataram.

Wapres yang berkunjung sekitar pukul dan berada di lokasi selama 25 menit sangat terkesan dan mengapresiasi Pemerintah Desa Tridadi yang telah memiliki Bumdes dengan unit usaha yang cukup menjanjikan, yaitu budi daya aglonema dan Puri Mataram.

Hadir bersama Wapres adalah Sekjen Kementerian Desa Tertinggal, Anwar Sanusi. Rombongan disambut oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, Bupati Sleman, Sri Purnomo, Camat Sleman, Wildan Solichin beserta Direktur BUMDes Tridadi, Agus Kholiq, dan Kades Tridadi Kabul Muji Basuki, serta seluruh perangkat desanya.

Kunjungan berakhir pukul WIB, rombongan kembali ke Jakarta melalui Bandara Adisucipto Yogyakarta. (Tatik)