Pembinaan dan Penyampaian SPPT PBB-P2 di Tahun 2019 oleh Pemerintah Desa Sukoharjo

Ngaglik
– Pemerintah Desa Sukoharjo mengadakan kegiatan Pembinaan dan Penyampaian SPPT
PBB-P2 Tahun 2019 pada Kamis (17/1/2019) di Balai Desa Sukoharjo. Pembinaan dan
penyampaian materi diberikan langsung oleh Safirta selaku Tim Intensifikasi PBB
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman dan Heri Bertus Sutrisno
selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngaglik.

Pembinaan
dan penyampaian ini untuk mempercepat penerbitan dan penyampaian SPPT PBB-P2.
Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan mekanisme pelayanan publik
sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan PBB-P2 tahun 2019.

Dalam
sambutannya, Hadi Subronto, Kepala Desa Sukoharjo mengimbau masyarakat Desa
Sukoharjo agar dapat wajib atau tertib pajak. Di sisi lain juga, Kepala Desa
mengimbau setiap padukuhan di Desa Sukoharjo agar dapat melunasi pajak sehingga
dapat mencapai target lunas pajak di tahun 2019.

Sementara
itu, Heri Bertus Sutrisno, Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngaglik berpendapat bahwadi
awal tahun ini setiap padukuhan dapat lunas SPPT nya dan dapat sesuai target
dengan kesepakatan bersama.

Dengan
mengapresiasi masyarakat yang taat pajak membayarkan dengan tepat waktu,
menjadikan masyarakat dapat sadar dan peduli karena dengan membayar pajak hal
ini akan sangat berarti bagi pembangunan di Kabupaten Sleman karena pajak yang
dibayarkan dari masyarakat itu sendiri adalah akan kembali lagi kepada
masayarakat pula. 

Di
kesempatan tersebut, Safirta, Tim Intensifikasi PBB BKAD Kabupaten Sleman juga
mengharapkan bahwa SPPT PBB masyarakat pada tanggal 31 Januari 2019 sudah
selesai diterima wajib pajak.  Safirta
menjelaskan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak di tahun 2018
semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah
Kabupaten Sleman juga akan memberikan reward kepada aparatur desa yang dengan
cepat dapat mengurus pajak PBB P2 di tahun 2019 ini. Hal ini merupakan bentuk
apresiasi terhadap aparatur desa yang berprestasi dalam hal lunas PBB P2 tahun
2019 baik desa ataupun padukuhan. (Nur)




Dukuh Harus Netral

Kalasan
– Rabu (16/1/2019) pukul WIB, Paguyuban Dukuh Se-Sleman yang tergabung
dalam Paguyuban Cokro Pamungkas menyelenggarakan rapat rutin bulanan di Balai
Desa Sumberharjo, Prambanan, Sleman.

Rapat
rutin ini dihadiri oleh kurang lebih sekitar 500 Ketua Dukuh di Kabupaten Sleman.
Bersama Itu hadir juga Kepala Desa Sumberharjo Lekta Manuri, yang sekaligus
menjadi Ketua Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Sleman yang
tergabung dalam Paguyuban Suryo Ndadari. Hadir juga Camat Prambanan, Koramil
Prambanan, Kapolsek Prambanan, dan perwakilan dari BKAD Sleman.

Acara
dibuka oleh Sukiman, dalam sambutannya Ketua Dukuh se-Kabupaten Sleman ini
berharap dalam waktu dekat ini pelaksanaan Pemilu, Ketua Dukuh harus bersifat netral,
tidak ikut kampanye, dan tidak memakai atribut kampanye.

Pada
kesempatan ini juga disampaikan 2 pokok materi. Pertama diisi oleh Kusmiati dari
BKAD Kabupaten Sleman terkait dengan reward bagi dukuh yang lunas PBB tahun
2018.

Materi
kedua diisi oleh Ketua Paguyuban Suryo Ndadari, Lekta Manuri, menyampaikan
beberapa hal agenda aktivitas persatuan perangkat desa Indonesia terkait dengan
kesejahteraan perangkat desa termasuk isu hangat kenaikan siltam setara ASN golongan
IIa.

Rapat
rutin ini di mendapat kesimpulan beberapa poin penting, terkait dengan
kemandirian organisasi Cokro Pamungkas, memaksimalkan koordinator kecamatan, serta
tetap megusulkan kenaikan penghasilan tambahan setara ASN Golongan IIa. (Damar
Aji)