Gamping – Rabu (23/1/2019) pukul WIB, Pemerintah Kecamatan Gamping menggelar rapat koordinasi berkaitan dengan siklus tahunan desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Ruang Rapat lantai II Kantor Camat Gamping.

Rakor dibuka dengan pengarahan dari Camat Gamping, Arif Marwoto. Selanjutnya dipandu oleh Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Gamping, Budi Supriyanta serta didampingi oleh Pendamping Desa, Nur Aris Gunawan dan Mardiyanto selaku Tenaga Ahli dihadiri segenap perangkat desa di wilayah Kecamatan Gamping.

Budi Supriyanta menyampaikan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2018, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi desa khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019.

“Dalam penyampaian LPPD ini, perlu disusun semaksimal mungkin, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di masing-masing desa yang berada di wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman pada tahun 2018, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik, maupun bidang pembangunan non fisik,” lanjut Budi.

Selain itu rakor juga membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan desa dilakukan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisiensi dan efektif, keberlanjutan, cermat, proses berulang dan penggalian informasi.

Budi Supriyanta juga menyarankan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, keuangan desa, profil desa dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahanan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, Mardiyanta memberikan pencerahan berkaitan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yaitu dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Menengah Desa.

Di akhir rakor, Mardiyanta (tenaga ahli-red) menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Adnan Nurtjahjo)

Kapolda D.I Yogyakarta, Irjen Pol Drs. Ahmad Dofiri meresmikan Gedung Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres Sleman, Rabu (23/01/2019).

Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Irjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, yang  didampingi Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdinansyah dan Bupati Sleman Sri Purnomo serta beberapa pejabat Pemkab Sleman lainnya. 

Usai dilakukan pemotongan pita, seluruh tamu undangan melakukan peninjauan langsung ke gedung baru. Terdapat 3 lantai, yakni lantai pertama digunakan untuk uji praktik kendaraan roda 4, lantai kedua untuk administrasi, dan lantai ketiga untuk uji praktik kendaraan roda 2. 

Dalam sambutannya, Irjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan salah satu upaya Pimpinan Polri untuk memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Bukan hanya gedungnya saja yang bagus, tetapi semangat untuk melayani masyarakat mudah-mudahan juga terinspirasi dengan gedung yang baru. Dan yang paling penting, masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Polres Sleman,” harap Irjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, selaku Kapolda DIY.

Ia juga menjelaskan bahwa dengan adanya gedung baru ini, ujian teori untuk pembuatan SIM bisa menampung 300 orang perhari dengan 30 peserta persesinya.

Kapolres Sleman,  AKBP Rizky Ferdinansyah mengatakan bahwa gedung yang dibangun di Area Polres Sleman tersebut menggunakan anggaran 14 miliyar lebih. “Sumber anggaran yang digunakan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran 2018 sebesar 14 miliar lebih,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo sangat mengapresiasi kepada Kapolres Sleman karena telah memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dibangun gedung baru tersebut. Ia berharap dengan diresmikannya gedung baru tersebut dapat meningkat kualitas pelayanan pembuatan SIM untuk warga Sleman agar lebih cepat, mudah, dan efisien. (der)

Cangkringan – Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Cangkringan memperbarui kepengurusannya. Pengurus lama yang mayoritas sudah berusia sepuh digantikan pengurus baru yang didominasi generasi muda.

“Saya sudah menjabat ketua KIM Cangkringan sejak tahun 2008, dan tahun ini usia saya sudah 80 tahun. Beberapa pengurus lama juga sudah meninggal dunia. Kami yang sepuh ini terus terang merasa kesulitan dengan teknologi informasi era sekarang, jadi sudah saatnya digantikan yang muda-muda,” terang Sudaryo, mantan ketua KIM Cangkringan di Rumah Makan Bale Wukir, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Rabu (23/1/2019).

Dalam kesempatan yang sama terpilih sebagai ketua yang baru adalah Toto. Dalam kepengurusannya Toto memilih personil dari masing-masing desa di Kecamatan Cangkringan. Sebagian besar personel pengurus baru ini aktif di media sosial yang mempopulerkan wisata di Kecamatan Cangkringan.

Jika selama ini KIM Cangkringan banyak bergerak di bidang kebudayaan berupa karawitan dan macapatan, maka dengan susunan pengurus yang baru mereka akan banyak bergerak dalam pertukaran informasi positif di media sosial. “Kita ingin menggunakan teknologi informasi modern untuk mempopulerkan kebudayaan dan kearifan lokal di wilayah kita,” harap Toto.

Media sosial dinilai efektif dalam mempromosikan objek wisata baru di daerah Cangkringan. Kecamatan terdekat dengan Gunung Merapi itu saat ini memiliki banyak obyek wisata baru yang dikelola secara mandiri oleh warga. Pengelolaan obyek wisata ini salah satu cara warga bangkit kembali pasca erupsi tahun 2010 yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Kecamatan Cangkringan.