Gamping – Selasa (29/1/2019) pukul WIB, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping bersama jajarannya melaksanakan penandatangan Pakta Integritas bagi seluruh penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan Gamping dan seluruh desa se-Kecamatan Gamping di hadapan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman.

Prosesi penandatanganan Pakta Integritas dalam rangka penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Camat Gamping. Dihadiri oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gamping, Budi Supriyanta, Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, Anggota PPK Gamping, M. Mualif, Layung Pertiwi dan Antonia Kusumastuti.

Adapun penyelenggara pemilu tingkat desa yang hadir untuk penandatanganan antara lain Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Trihanggo, Ani Kurniani beserta jajarannya, Ketua PPS Nogotirto, Fajar Mas’ud beserta jajarannya, Ketua PPS Banyuraden, Rahmat Mulyo Hartono beserta jajarannya, Ketua PPS Ambarketawang, Riza Purnawan beserta jajarannya serta Ketua PPS Balecatur, Indriyani Nurzanah beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Indah Sri Wulandari mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu 2019 secara nasional, serta proses pemilihan umum rentan dengan penyimpangan, godaan dan memiliki potensi disalah gunakan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab.

“Dengan adanya Pakta Integritas ini sebagai simbol komitmen para penyelenggara pemilu 2019 dapat berjalan sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia,” tutur Indah SW.

Di akhir pengarahannya, Ketua Divisi Perencanaan Program dan Data ini berpesan bahwa PPK dan PPS sebagai ujung tombak penyelenggara pemilu harus tetap kompak dan melaksanakan tugas dan kewajibanya sesuai dengan kewenangannya masing-masing seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU yang berlaku.

“Karena pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi maka PPK dan PPS sebagai kepanjangan tangan dari KPU Kabupaten Sleman harus bekerja dengan baik,” pesan Indah. (Adnan Nurtjahjo)

Gamping – Dalam pelaksanaan pemilu serentak 2019, Pemilu Presiden merupakan jenis pemilu yang sangat menarik minat publik. Salah satu bentuk kampanye yang diharapkan akan mampu mengeksplorasi tentang visi, misi, program dan citra diri pasangan calon adalah debat. Hanya saja debat calon presiden putaran pertama yang baru saja berlangsung pada 17/1/2019 dinilai banyak pihak tidak cukup mampu mengungkap visi, misi, program dan citra diri peserta kontestasi.

Sebagai ikhtiar untuk melakukan elaborasi lebih jauh tentang visi, misi, dan program pasangan calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden maka Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerjasama dengan komunitas Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Yogyakarta menggelar rangkaian talkshow bedah program calon Presiden dan calon Wakil Presiden pemilu 2019 dengan panelis Tim Ahli UGM dengan dipandu Abdul Gaffar Karim sebagai moderator, Rabu (30/1/2019) pukul WIB.

Talkshow yang dihadiri Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto, bersama Ketua Presidium JaDI DIY, Mohammad Najib ini mengangkat tema penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Digelar di Auditorium Gedung BB Lantai 4, Fisipol UGM, talkshow menghadirkan narasumber Arsul Sani dan Trimedya Panjaitan dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf bersama Bambang Widjojanto dan Surya Imam dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Kegiatan ini dilaksanakan berawal dari kegelisahan membangun demokrasi Indonesia menjadi lebih baik dan berkualitas. Talkshow ini menjadi wadah bagi civitas akademika mengetahui visi dan misi paslon.

“Kita tidak ingin demokrasi hanya menghasilkan noise (kebisingan-red) namun terkonversi menjadi voice, aspirasi yang bias mengarahkan Indonesia ke depan menjadi lebih baik,” tutur Erwan.

Perwakilan BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyampaikan bahwa dalam pemilu ini yang harus dicari adalah paslon yang memiliki visi dan misi untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.

“ Kita sedang mencari pemimpin yang punya misi. Kalau tidak punya visi besar, celakanya bangsa ini. Hukum yang seperti apa, dan pemberantasan korupsi yang bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. Ini yang harus dilakukan, kalau tidak pemberantasan korupsi marak di media namun tidak dirasakan oleh sebagian besar rakyat,” ungkap Bambang.

Di sisi lain, perwakilan TKN Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani mengungkapkan bahwa di era kepemimpinan Joko Widodo selama empat tahun ini banyak penataan regulasi yang telah dilakukan pemerintah, saat ini juga banyak infrastruktur yang berkembang.

Pelaksanaan pemilu yang mampu menghasilkan pemilih rasional adalah prasyarat bagi kemampuan pemilu untuk menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat terbaik. Untuk menghasilkan pemilih yang rasional maka pemilih harus disupport dengan informasi yang cukup tentang visi dan misi peserta pemilu. Hanya saja dalam berbagai bentuk kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak cukup mampu memberikan informasi pada pemilih untuk mengenal para paslon sebagai dasar pertimbangan bagi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya. (Adnan Nurtjahjo)

Gamping – Operator Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ‘Sembada’ yang akrab disebut OPS Sembada Sleman dan berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menerima kunjungan studi banding operator Dapodik Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (30/1/2019). Rombongan dari Wonosobo ini merupakan anggota Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) dan operator Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berjumlah 50 orang.

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Ikatan Penilik Indonesia (IPI), Suroso diterima oleh Kepala Bidang (Kabid) PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Sleman, Eko Haryono dan Ketua OPS Sembada, Hery Setiawan di Aula Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.

Dpandu oleh anggota OPS Sembada Eny Susilowati dan Laili Murdiyati, acara ini diawali dengan sambutan dari Eko Haryono yang menyampaikan tentang penggunaan Aplikasi Dapodik Online atau Dapodik Offline sepenuhnya diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan. Jika satuan pendidikan berada pada daerah dengan koneksi internet yang dirasa cukup baik dan dapat selalu online, disarankan menggunakan Dapodik Online, tetapi jika berada pada daerah yang koneksi internetnya dirasa kurang baik, maka dapat menggunakan Dapodik Offline.

“Dapodik Online tidak memerlukan instalasi ke personal computer atau laptop, tidak perlu sinkronisasi jika ingin mengirimkan data dan dapat digunakan di perangkat Personal Computer atau Laptop, Tablet dan Smartphone dengan beragam Operating System yang memiliki browser modern,” ujar Eko.

Sasaran pendataan para operator pendidikan atau yang akrab disebut pendekar data adalah terwujudnya pendataan pendidikan yang akurat dan tersinkronisasi. “Semakin baik datanya maka semakin banyak Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang terserap,” tambah Kabid yang humoris ini.

Adapun realisasi pendataan secara manual yang tercatat di Kabupaten Sleman yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 502 lembaga, Kelompok Belajar (KB) sebanyak 243 lembaga, Tempat Penitipan Anak (TPA) sebanyak 78 lembaga dan Pos PAUD sebanyak 278 lembaga. Sedangkan yang terakriditasi TK sebanyak 493 lembaga, KB sebanyak 214, TPA sebanyak 24 lembaga dan Pos PAUD sebanyak 192 lembaga.

Eko Haryono mengungkapkan bahwa jumlah peserta didik se-kabupaten Sleman sebanyak orang. Jika dikaitkan dengan Dana BOP maka anggaran yang diajukan oleh Dikpora Sleman kurang lebih sejumlah 27 miliar.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi para pendekar data ini antara lain sumberdaya manusia, akses jaringan internet seperti penggunaan modem maupun local area network, serta sarana yang digunakan yakni laptop atau personal computer. “Kunci keberhasilan pendataan OPS Sembada adalah manajemen yang diterapkan secara kekeluargaan. Kekeluargaan menjadi sebuah roh atau nyawa,” tambah Eko mengakhiri sambutannya.

Selanjutnya, Suroso yang juga sebagai penilik PAUD membeberkan bahwa di kabupaten Wonosobo terdapat 3 TK yang bersatus negeri dan TK swasta sebanyak 482 lembaga. Suroso mengharapkan selepas studi banding di OPS Sembada ini akan meningkatkan wawasan dan keterampilan para operator pendidikan yang menjadi binaannya.

Acara ditutup dengan pemberian cinderamata dari operator PAUD Kabupaten Wonosobo kepada OPS Sembada yang diterima oleh Eko Haryono dilanjutkan foto bersama untuk menjalin keakraban antar operator pendidikan. (Adnan Nurtjahjo/KIM Kec. Gamping)

Ngaglik
– Sebanyak 30 orang anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) Arimbi Dusun Jetissuruh,
Donoharjo, Ngaglik mengikuti pelatihan pembuatan kopi biji salak pada Rabu (29/1/2019).
Kegiatan yang digelar oleh mahasiswa KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ini menghadirkan Yoga seorang wiraswastawan muda pemilik Kedai Kopi Mika yang
berada di Jalan Damai, Mudal, Sariharjo, Ngaglik.

Dalam
pengantarnya Yoga mengatakan bahwa selama ini salak yang dimanfaatkan baru
sebatas daging buahnya saja, selain dimakan langsung juga bisa diolah menjadi
berbagai camilan misalnya manisan, asinan, geplak, setup, dodol, kripik, sari
buah salak dan masih banyak lagi. “Akan tetapi biji salak hanya dibuang begitu
saja karena dianggap sebagai limbah atau sampah,” kata Yoga.

Yoga
menambahkan, tidak selamanya limbah atau sampah tidak bisa dimanfaatkan. “Semaksimal
mungkin semua bahan bisa dipakai kembali contohnya pengolahan biji salak
menjadi kopi hitam. Ini adalah inovasi untuk meminimalkan bahan yang terbuang,”
lanjutnya.

Yoga
memaparkan bahwa pembuatan kopi biji salak diawali dengan mencuci biji salak yang
sudah tua sampai benar-benar bersih, kemudian dipotong kecil-kecil dan
dikeringkan sampai kadar air kira-kira 12%. Proses selanjutnya, biji salak
disangrai yaitu digoreng tanpa menggunakan minyak selama kurang lebih 20 menit
dengan api sedang.

“Kunci
dari kelezatan kopi biji salak ini adalah pada proses sangrai, harus matang
sempurna, jangan sampai gosong karena rasanya akan pahit, kalau kurang matang pada
saat masuk grinder atau alat penggiling tidak bisa dipecah jadi hasilnya tidak
halus sehingga akan meninggalkan ampas yang terlalu banyak. Kalau sudah
dihasilkan bubuk biji salak yang halus, kopi sudah bisa diseduh,” terang
Yoga.

Pada
kesempatan tersebut juga diperkenalkan cara pengemasan kopi biji salak yaitu
dengan kemasan alumunium foil dan pemberian label.

Di
akhir acara, Suwantini selaku Ketua KWT Arimbi menyambut gembira dengan
diadakan pelatihan ini, selain anggota bertambah wawasan, kopi biji salak dapat
dijadikan produk unggulan Padukuhan Jetis Suruh sehingga diharapkan dapat
menambah pendapatan anggota KWT. (Up W)

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyampaikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk periode tahun 2018 yang mencapai Rp 721,3 triliun, meningkat sebesar 4,1% dibandingkan tahun 2017.  Dibandingkan dengan target realisasi investasi RPJMN sebesar Rp 765 trilliun, investasi tahun 2018 tercapai sebesar 94,3%.

Total realisasi
investasi PMDN tahun 2018 mencapai Rp 328,6 triliun menunjukkan peningkatan
sebesar 25,3%, dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 262,3 triliun.  Sedangkan total realisasi investasi PMA tahun
2018 adalah sebesar Rp 392,7 triliun, turun 8,8% dibandingkan realisasi
investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp 430,5 triliun.

“Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa realisasi tahun 2018 ini merupakan cerminan dari upaya tahun sebelumnya. Kurangnya eksekusi implementasi kebijakan pada tahun lalu berimbas pada perlambatan investasi di tahun ini, disamping adanya hambatan dari faktor eksternal. Transisi perizinan ke sistem OSS sedikit banyak mempengaruhi tren perlambatan investasi di tahun ini, namun kami percaya bahwa realisasi investasi selanjutnya akan meningkat dengan adanya pembenahan sistem OSS dan kebijakan pro investasi  yang lebih nendang dari tahun sebelumnya” jelas Thomas Lembong dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta (30/01/2019).

Berdasarkan
sektor usaha, (lima besar) realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah:
Listrik, Gas, dan Air (Rp 117,5 triliun, 16,3%); Transportasi, Gudang, dan
Telekomunikasi (Rp 94,9 triliun, 13,1 %); Pertambangan (Rp 73,8 triliun, 10,2
%); Industri Makanan (Rp 68,8 triliun, 9,5 %); dan Perumahan, Kawasan Industri
dan Perkantoran (Rp 56,8 triliun, 7,9%).

”Realisasi investasi selama tahun 2018
didominasi oleh sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik, jalan tol dan
telekomunikasi. Dengan berkembangnya industri telekomunikasi kami mengharapkan
di tahun – tahun mendatang industri
yang berbasis teknologi digital dan beberapa startups lain yang dikategorikan unicorns dapat terus tumbuh.
Hal ini yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan fasilitas fiskal berupa
tax holiday untuk industri ekonomi digital” ujar Tom.

Selama tahun
2018 realisasi investasi di Jawa sebesar Rp 405,4 trilliun, meningkat 4,0% dari
realisasi investasi tahun 2017 sebesar Rp 389,9 trilliun, dan realisasi
investasi di luar Jawa sebesar Rp 315,9 trilliun atau meningkat 4,3% dari
realisasi investasi tahun 2017 Rp 302,9 trilliun.

“Terjadinya
peningkatan investasi di luar Jawa sebesar 4,3% dibandingkan dengan tahun 2017
merupakan salah satu pencapaian yang kami percaya dapat lebih meningkat di
tahun yang akan datang,” lanjutnya.

Realisasi
investasi Januari – Desember (PMA & PMDN) tahun 2018 sebesar Rp
721,3 triliun, berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah: Jawa Barat (Rp 116,9 triliun, 16,2%); DKI
Jakarta (Rp 114,2 triliun, 15,8%); Jawa Tengah (Rp 59,3 triliun, 8,2%); Banten
(Rp 56,5 triliun, 7,8%); dan Jawa Timur (Rp 51,2 triliun, 7,1%).

Sedangkan realisasi
investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah:
Singapura (US$ 9,2 miliar, 31,4%); Jepang (US$ 4,9 miliar,
16,7%); R. R. Tiongkok (US$ 2,4 miliar, 8,2%); Hong Kong,
RRT (US$ 2,0 miliar, 6,8%); dan Malaysia (US$ 1,8 miliar, 6,2%).

Dari total
investasi tersebut, realisasi investasi periode Triwulan IV (Oktober –
Desember) 2018  menyumbang Rp 185,9
triliun atau 25,8% dari capaian realisasi tahun 2018. Selama Triwulan IV tahun
2018, realisasi PMDN sebesar Rp 86,9 triliun, naik 28,6% dari Rp 67,6 triliun
pada periode yang sama tahun 2017, dan PMA sebesar Rp 99,0 triliun, turun 11,6%
dari Rp 112,0 triliun pada periode yang sama tahun 2017. 

Pelaksana
Tugas Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal – BKPM, Farah
Ratnadewi Indriani menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia
pada Triwulan IV tahun 2018 mencapai orang dengan rincian sebanyak
orang pada proyek PMDN dan sebanyak orang pada proyek PMA.  

“Selain
ekonomi digital, Indonesia masih memiliki sektor-sektor yang menarik untuk
lebih digali lagi di tahun 2019 seperti lifestyle, industri 4.0 dan industri
pariwisata memiliki peluang untuk penyerapan tenaga kerja,” jelas Farah.

BKPM juga
mencatat realisasi investasi (PMDN & PMA) selama periode Triwulan IV tahun
2018 berdasarkan lokasi proyek (lima besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 29,2
triliun, 15,7%); Jawa Barat (Rp 28,5 triliun, 15,3%); Jawa Tengah (Rp 17,3
triliun, 9,3%); Jawa Timur (Rp 15,1 triliun, 8,1%) dan Banten (Rp 10,5 triliun,
5,6%). Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) periode Triwulan IV tahun
2018 berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan
Telekomunikasi (Rp 28,6 triliun, 15,4%), Listrik, Gas, dan Air (Rp 27,3
triliun, 14,7%), Konstruksi (Rp 20,1 triliun, 10,8%); Perumahan, Kawasan
Industri dan Perkantoran (Rp 16,0 triliun, 8,6%); dan Pertambangan (Rp 15,3
triliun, 8,2%);

Lima besar
negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,5 miliar, 33,7%); Jepang (US$ 1,2
miliar, 16,2%); Malaysia (US$ 0,6 miliar, 8,0%); R.R. Tiongkok (US$ 0,5 miliar,
7,4%) dan Hong Kong, RRT (US$ 0,4 miliar, 5,1%).