Gamping – Di zaman milenial saat ini sedikit sekali pemuda yang mau menekuni sebagai pengrajin blangkon. Anak-anak muda tidak tertarik karena membuat blangkon membutuhkan kesabaran dan harus duduk dalam waktu yang cukup lama. Namun, di bilangan Keditan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman terdapat sosok seorang pemuda yang berprofesi sebagai pengrajin blangkon.

Blangkon identik dengan busana tradisional masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dalam perkembangannya, blangkon tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala saja, namun juga simbol status bagi masyarakat pemakainya. Hal ini seperti yang diungkapkan Ari Pambudi pemilik usaha kerajinan blangkon ‘Adinata Blangkon’ saat penulis jumpai di rumahnya, Kamis (24/1/2019).

“Usaha kerajinan blangkon ini sudah saya tekuni sejak bulan Maret tahun 2012 silam. Asal mula ketrampilan yang saya miliki ini berasal dari bapak mertua (Wagiman-red) yang tinggal di kampung Bugisan, Yogyakarta,” ucap Ari.

Pemuda kelahiran Sleman tahun 1979 ini menuturkan, blangkon adalah tutup kepala yang dibuat dari batik dan digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Menurut wujudnya, ada empat jenis blangkon yaitu jenis blangkon Ngayogyakarta, blangkon Surakarta, blangkon Kedu, dan blangkon Banyumasan. Sedangkan untuk beberapa tipe blangkon ada yang menggunakan tonjolan pada bagian belakang blangkon. Tonjolan ini menandakan model rambut pria masa itu yang sering mengikat rambut panjang mereka di bagian belakang kepala, sehingga bagian tersebut tersembul di bagian belakang blangkon.

“Sekarang lilitan rambut panjang yang menjadi mondholan sudah dimodifikasi karena orang sekarang kebanyakan berambut pendek dengan membuat mondholan yang dijahit langsung pada bagian belakang blangkon. Adapun blangkon Surakarta mondholannya trepes atau gepeng sedangkan mondholan ciri khas gaya Yogyakarta berbentuk bulat,” tambah pria yang juga menjabat sebagai Ketua RT. 01 Padukuhan Salakan.

Selain trampil membikin blangkon, bapak satu anak ini juga mahir membuat asesoris kelengkapan berbusana jawa seperti selop, sabuk, lonthong, samir, kamus, anggar, serta kamus timang. Di samping memiliki usaha, Ari juga sebagai pembawa acara pernikahan dalam bahasa jawa (Pambiwara-red) serta menerima pesanan pembuatan surjan dan jasa wiru jarik.

“Sudah banyak bakul-bakul yang kulakan dalam jumlah besar disini antara lain dari Jakarta, Bandung, Semarang, Temanggung, Magelang, Kediri, Nganjuk, dan Yogyakarta,” ujarnya.

“Proses produksi blangkon tidaklah serumit yang dibayangkan. Namun kecermatan dan ketelatenan, sangat mempengaruhi kualitas hasil jadi blangkon. Sebagai industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Ari Pambudi berharap peran serta dari pemerintah berkaitan dengan pengembangan usaha blangkon khususnya untuk pemasaran produksi,” pungkasnya. (Adnan Nurtjahjo)

Jakarta – Harta yang paling berharga adalah keluarga, mutiara tiada tara adalah keluarga. Cuplikan lagu dari sebuah film nasional tersebut menggambarkan betapa penting arti menjaga kondisi seluruh anggota keluarga.

Keyakinan akan pentingnya keluarga sebagai sebuah investasi
masa depan juga menginspirasi peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-59 dengan mengangkat
sub tema “Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif”. Kemudian
diperkuat dengan tema “Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi” agar
masyarakat Indonesia menyadari penerapan pola gizi seimbang berpengaruh besar
terhadap kualitas hidupnya.

“Pembangunan kesehatan dengan investasi utama pembangunan
sumber daya manusia Indonesia akan memberikan manfaat jangka panjang dan
berkelanjutan,” jelas Menkes Nila F. Moeloek dalam sambutannya di puncak HGN
yang diperingati setiap tanggal 25 Januari ini.

Salah satu komponen terpenting dalam pembangunan kesehatan,
imbuh Menkes, adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat terutama pada
periode Hari Pertama Kelahiran (HPK). Ia mengingatkan pula bahwa periode
kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan kesempatan emas dalam mencetak
generasi berkualitas bebas stunting dan masalah gizi lainnya.

Intervensi pada periode HPK tidak boleh diabaikan,
karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas
seseorang. Lantaran ancaman stunting dan masalah gizi lainnya berdampak besar
bagi negara.

“Arah pembangunan kesehatan saat ini dititikberatkan pada
upaya promotif preventif yang dinilai dapat memberikan dampak kesehatan yang
lebih luas dan lebih efisien dari sisi ekonomi,” urai Menkes.

Sebagai investasi utama pengembangan sumber daya manusia,
pembangunan kesehatan yang berkelanjutan mutlak diperlukan, dimana salah satu
komponen utamanya adaIah melalui perbaikan gizi masyarakat. Kekurangan gizi
pada masa janin dan anak usia dini akan berdampak pada perkembangan otak dan
rendahnya kemampuan kognitif yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dan
keberhasilan pendidikan.

Selain itu, imbuh Menkes, kurang gizi yang dialami pada awal
kehidupan juga berdampak pada peningkatan risiko gangguan metabolik yang
berujung pada kejadian penyakit tidak menular pada usia dewasa, seperti
diabetes tipe Il, stroke, penyakit jantung dan lainnya. Dalam jangka panjang,
hal ini akan berdampak pada menurunnya produktivitas yang selanjutnya dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di
masyarakat.

“Upaya bersama berbagai pemangku kepentingan perlu terus
dilakukan sesuai peran dan fungsinya masing-masing dengan mengutamakan
komitmen, kampanye, konvergensi program, akses pangan bergizi dan monitoring
program,” kata Menkes.

Langkah kedepannya, upaya tersebut perlu bersinergi dengan
sistem pangan global, melalui penerapan pola gizi seimbang untuk mencapai
ketahanan pangan dan gizi, kesehatan, pembangunan pertanian dan lingkungan
secara terpadu.

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan
RI dr. Kirana Pritasari, MQIH memaparkan, peringatan HGN ke-59 tahun 2019 bukan
sekadar seremonial semata. Harapannya  dapat meningkatkan komitmen dan mempererat
kolaborasi seluruh elemen bangsa untuk bekerja bersama membangun gizi dalam
upaya mencegah stunting demi bangsa Indonesia yang sehat dan berkualitas.

Saat ini, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berbagai
permasalahan gizi, yaitu masih tingginya prevalensi stunting (pendek/kerdil), underweight (berat kurang), wasting (kurus), dan anemia pada ibu
hamil serta semakin meningkatnya obesitas pada dewasa (Riskesdas, 2018).
Berbagai masalah gizi tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat
peluang Indonesia untuk menjadi negara maju.

Berbagai permasalahan gizi saat ini baik gizi kurang
termasuk stunting dan gizi lebih, terjadi hampir di seluruh strata ekonomi
masyarakat baik di perdesaan maupun perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa yang
mendasari terjadinya masalah gizi tersebut bukan hanya kemiskinan, namun juga
kurangnya pengetahuan masyarakat akan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi yang
optimal.

Upaya intervensi gizi sensitif dari semua sektor terkait
perlu ditingkatkan sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 42 tahun 2013
tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dan Inpres 1 tahun 2017
tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan penguatan manajemen pelaksanaan
intervensi gizi spesifik di Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan Indonesia
Sehat melalui percepatan penurunan stunting dan berbagai masalah gizi lainnya.

Gamping – Rabu (23/1/2019) pukul WIB, Pemerintah Kecamatan Gamping menggelar rapat koordinasi berkaitan dengan siklus tahunan desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa di Ruang Rapat lantai II Kantor Camat Gamping.

Rakor dibuka dengan pengarahan dari Camat Gamping, Arif Marwoto. Selanjutnya dipandu oleh Kepala Seksi Pemerintahan (Kasipem) Kecamatan Gamping, Budi Supriyanta serta didampingi oleh Pendamping Desa, Nur Aris Gunawan dan Mardiyanto selaku Tenaga Ahli dihadiri segenap perangkat desa di wilayah Kecamatan Gamping.

Budi Supriyanta menyampaikan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2018, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi desa khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menentukan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019.

“Dalam penyampaian LPPD ini, perlu disusun semaksimal mungkin, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di masing-masing desa yang berada di wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman pada tahun 2018, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik, maupun bidang pembangunan non fisik,” lanjut Budi.

Selain itu rakor juga membahas tentang perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan desa dilakukan pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan, partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, akuntabel, selektif, efisiensi dan efektif, keberlanjutan, cermat, proses berulang dan penggalian informasi.

Budi Supriyanta juga menyarankan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, keuangan desa, profil desa dan informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahanan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Di sisi lain, Mardiyanta memberikan pencerahan berkaitan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yaitu dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Menengah Desa.

Di akhir rakor, Mardiyanta (tenaga ahli-red) menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Adnan Nurtjahjo)

Kapolda D.I Yogyakarta, Irjen Pol Drs. Ahmad Dofiri meresmikan Gedung Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) Polres Sleman, Rabu (23/01/2019).

Peresmian ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Irjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, yang  didampingi Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdinansyah dan Bupati Sleman Sri Purnomo serta beberapa pejabat Pemkab Sleman lainnya. 

Usai dilakukan pemotongan pita, seluruh tamu undangan melakukan peninjauan langsung ke gedung baru. Terdapat 3 lantai, yakni lantai pertama digunakan untuk uji praktik kendaraan roda 4, lantai kedua untuk administrasi, dan lantai ketiga untuk uji praktik kendaraan roda 2. 

Dalam sambutannya, Irjen Pol Ahmad Dofiri mengatakan bahwa pembangunan ini merupakan salah satu upaya Pimpinan Polri untuk memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).

“Bukan hanya gedungnya saja yang bagus, tetapi semangat untuk melayani masyarakat mudah-mudahan juga terinspirasi dengan gedung yang baru. Dan yang paling penting, masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Polres Sleman,” harap Irjen Pol Drs. Ahmad Dofiri, selaku Kapolda DIY.

Ia juga menjelaskan bahwa dengan adanya gedung baru ini, ujian teori untuk pembuatan SIM bisa menampung 300 orang perhari dengan 30 peserta persesinya.

Kapolres Sleman,  AKBP Rizky Ferdinansyah mengatakan bahwa gedung yang dibangun di Area Polres Sleman tersebut menggunakan anggaran 14 miliyar lebih. “Sumber anggaran yang digunakan berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun anggaran 2018 sebesar 14 miliar lebih,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sleman Sri Purnomo sangat mengapresiasi kepada Kapolres Sleman karena telah memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dengan dibangun gedung baru tersebut. Ia berharap dengan diresmikannya gedung baru tersebut dapat meningkat kualitas pelayanan pembuatan SIM untuk warga Sleman agar lebih cepat, mudah, dan efisien. (der)

Cangkringan – Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Cangkringan memperbarui kepengurusannya. Pengurus lama yang mayoritas sudah berusia sepuh digantikan pengurus baru yang didominasi generasi muda.

“Saya sudah menjabat ketua KIM Cangkringan sejak tahun 2008, dan tahun ini usia saya sudah 80 tahun. Beberapa pengurus lama juga sudah meninggal dunia. Kami yang sepuh ini terus terang merasa kesulitan dengan teknologi informasi era sekarang, jadi sudah saatnya digantikan yang muda-muda,” terang Sudaryo, mantan ketua KIM Cangkringan di Rumah Makan Bale Wukir, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan, Rabu (23/1/2019).

Dalam kesempatan yang sama terpilih sebagai ketua yang baru adalah Toto. Dalam kepengurusannya Toto memilih personil dari masing-masing desa di Kecamatan Cangkringan. Sebagian besar personel pengurus baru ini aktif di media sosial yang mempopulerkan wisata di Kecamatan Cangkringan.

Jika selama ini KIM Cangkringan banyak bergerak di bidang kebudayaan berupa karawitan dan macapatan, maka dengan susunan pengurus yang baru mereka akan banyak bergerak dalam pertukaran informasi positif di media sosial. “Kita ingin menggunakan teknologi informasi modern untuk mempopulerkan kebudayaan dan kearifan lokal di wilayah kita,” harap Toto.

Media sosial dinilai efektif dalam mempromosikan objek wisata baru di daerah Cangkringan. Kecamatan terdekat dengan Gunung Merapi itu saat ini memiliki banyak obyek wisata baru yang dikelola secara mandiri oleh warga. Pengelolaan obyek wisata ini salah satu cara warga bangkit kembali pasca erupsi tahun 2010 yang meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Kecamatan Cangkringan.