Gamping – Selasa (22/1/2019) pukul WIB, Pemerintah Kecamatan Gamping menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim) Kecamatan yang berlangsung di Pendopo Kantor Kepala Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

Rakorpim perdana yang dipimpin oleh Camat Gamping, Arif Marwoto ini dihadiri Kapolsek Gamping, Kompol Hendri Multi, perwakilan Komandan Koramil 17/Gamping, Pelda Suratman, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, Perwakilan Panwaslu Kecamatan Gamping, Djoko Purwono, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tingkat Kecamatan Gamping, Para Kepala Desa beserta Sekretaris Desa di wilayah Kecamatan Gamping, Kepala Seksi serta Kepala Sub Bagian Kecamatan Gamping.

Acara yang dipandu oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Gamping yang baru, Trisno Sunardi diawali dengan arahan dari Camat Gamping yang masih ‘gres’ berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pemilu serentak 2019, persiapan pemilihan Kepala Desa, penyampaian SPT Pajak Bumi Bangunan tahun 2019 oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, situasi keamanan di wilayah Gamping, perlunya pengetahuan mitigasi bencana, kegiatan KORPRI serta arahan di bidang kesehatan.

“Di awal tahun 2019 ini Pemerintah Kabupaten Sleman mengawali kegiatan dengan mengadakan safari sholat jumatnya di wilayah kecamatan Gamping, tepatnya Masjid Nurul Jariyah, Dusun Guyangan, Desa Nogotirto. Menurut informasi yang didapat, Bupati beserta Wakil Bupati Sleman akan menghadiri giat ini,” tutur Arif Marwoto.

Selanjutnya, Kompol Hendri menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kondisi keamanan di wilayah Gamping yang aman terkendali. “Penilaian bahwa Gamping dikategorikan rawan keamanan dikarenakan menjelang pemilu serentak 2019 dan bukan karena kriminalitas murni. Tingkat kriminalitas tertinggi tiga besar masih dipegang Kecamatan Depok, Kecamatan Mlati serta Kecamatan Ngaglik.

Kapolsek juga menekankan prinsip kehati-hatian apabila akan bertransaksi secara online. “Apabila meragukan maka hindari bertransaksi secara online. Saya harapkan warga Gamping bisa lebih berhati-hati dalam hal melakukan transaksi online karena masih banyak yang menjadi korban penipuan melalui transaksi online,” ungkap Kompol Hendri.

Berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu serentak 2019 di wilayah Kecamatan Gamping, Adnan Iman menyampaikan bahwa pembuatan titik ordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 279 TPS sudah selesai semuanya dan bisa diakses oleh warga Gamping. Selain itu PPK dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di lima desa masih melayani pemohon formulir A5 untuk pindah mencoblos hingga 8 Maret 2019 mendatang.

Di akhir kalimatnya, Adnan menginformasikan mengenai perekrutan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan perlu dikomunikasikan dengan Kepala Padukuhan di masing-masing wilayah TPS. (Adnan Nurtjahjo)

Ngaglik
– Selasa (22/1/2019) pukul WIB, rintik hujan yang turun  tidak menyurutkan semangat para anggota HWDI
(Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia) Kabupaten Sleman untuk mengikuti
pelatihan memasak olahan singkong yang diselenggarakan di Aula Foodcourt Embung
Jetis Suruh. 

Menurut
Diah Hartati, Ketua HWDI Sleman, kegiatan diselenggarakan oleh HWDI Kabupaten
Sleman dengan dukungan dari Sekretariat Nasional Jaringan Organisasi dan Komunitas
Warga Negara Indonesia.

Sebagai
narasumber, hadir Chef Bonny Tello Master of Singkong, memberikan materi dan
praktik pembuatan singkong cream soup, singkong goreng rendang, dan capcay
singkong.

“Kita
harus bisa berusaha, bagaimana peralatan rumah tangga keseharian agar bisa
digunakan untuk bisnis. Jadi kita tinggal berpikir untuk membeli singkong dan
minyak untuk usaha. Usaha dengan bahan dasar singkong adalah bisnis yang risikonya
kecil. Simpan di kulkas, freezer, sealer, bisa disimpan berbulan-bulan. Jika
tak punya sealer bisa ditali dengan karet. Agar bagus dilabeli, dicap. Di
minimarket, di celler bisa dicampur dengan daging,” jelas Chef Bonny.

Dikatakan
Chef Bonny, usaha ini merupakan peluang untuk mendapatkan uang sebab modalnya
kecil sementara cara pembuatan tidak sulit.

“Tantangannya
ada pada pemilihan singkong yang bagus. Perlu untuk terus mencoba dan pantang
menyerah. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Yang penting ada tekad yang kuat
dan ada tindakan riil untuk melangkah,” terang Chef Bonny yang disambut
antusias peserta.

Di
sela-sela pelatihan, Chef Bonny pun berkesempatan menjawab pertanyaan peserta
terkait pemilihan singkong yang baik.

“Bisa
ke petani langsung karena membutuhkan singkong yang fresh. Ketika di pasar juga
harus pandai memiilih. Dicuwik, jika
masih keluar getahnya, berarti masih fresh. Paling bagus saat dapat singkong
bagus langsung diolah karena singkong punya sensitivitas tinggi dan mengandung
tepung tinggi, jadi mudah rusak. Singkong ganyong
disebabkan karena ketuaan atau terlalu banyak kena air,” jelasnya.

Ditemui
usai memberikan pelatihan, Chef Bonny Tello mengatakan bahwa alasannya
memberikan pelatihan olahan singkong didorong untuk membantu pemerintah dalam
kedaulatan pangan. “Agar tidak hanya nasi yang dikonsumsi tapi juga
singkong yang mudah didapat dan murah. Dengan banyaknya konsumsi singkong,
diharapkan juga memberi dampak positif kepada petani dengan kenaikan harga
singkong,” jelasnya lagi. (End)

Ngaglik
– Perlu kesadaran kolektif untuk menjaga fasilitas umum sebagai milik bersama
yang seharusnya tidak diprivatisasi oleh kepentingan golongan dan/atau pribadi.

Dalam
rangka mengembalikan fungsi sarana dan prasarana umum sebagai milik bersama,
pada Senin, (21/1/2019), dimulai pukul , Satpol PP Kabupaten Sleman
melepas APK (Alat Peraga Kampanye) yang dinilai melanggar asas kepentingan umum
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kegiatan
hari ini adalah tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu Sleman. Pada kegiatan
kali ini kami juga melibatkan Seksi Trantib Kecamatan Ngaglik, Polsek,
Panwascam, dan Panwasdes serta berkoordinasi dengan PPK,” terang salah
satu petugas Satpol PP.

Desi
Yundarti, Divisi Penindakan dan Pencegahan Panwascam menerangkan hari ini tim
melepas 70 APK dari seluruh wilayah Ngaglik.

“APK
yang dilepas dikategorikan melanggar kepentingan umum dan peraturan perundangan
dengan merujuk pada UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terutama Pasal 280 ayat
1 huruf h dan pasal 298, kemudian PKPU no 23 tahun 2018 pasal 34 Jo 73 Jo 75
tentang Kampanye Pemilu, kemudian Perbawaslu no 28 tahun 2018 pasal 26 tentang
Pengawasan Kampanye serta Perbup no 27 tahun 2018 tentang prosedur pemasangan
APK,” Desi menjelaskan

Maryono, Ketua Panwascam Ngaglik menambahkan bahwa titik-titik paling rawan terjadi pelanggaran adalah 10 meter sebelum dan sesudah traffic light, 5 meter daerah persimpangan jalan, APK melintang jalan, APK 15 meter dari fasilitas publik, menempel di pohon perindang, tiang listrik dan juga APK di area fasilitas milik pemerintah.

Sementara
itu, seorang warga yang enggan disebutkan namanya, mengaku masih sulit bagi
warga seperti dirinya untuk menilai mana APK yang melanggar dan mana yang
tidak, namun menurutnya memang ada beberapa baliho yang cukup mengganggu.

“Terus
terang saya sedikit lega dengan pelepasan beberapa APK hari ini, setidaknya
konsentrasi dan jarak pandang saya tidak terganggu dengan adanya baliho dan
spanduk di perempatan jalan yang biasa saya lewati,” ungkapnya. (DHI)

Ngaglik – Sabtu (19/1/2019) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempunyai peran yang strategis guna menjaga dan memberikan rasa nyaman dalam kehidupan beragama. Agar permasalahan keagamaan bisa berjalan dengan tertib dan damai, maka anggota MUI terdiri dari berbagai elemen seperti Nahdlatul ‘Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lembaga lain yang diakui keberadaannya.

Dalam laporannya, Ketua Penyelenggara Musyarawarah Daerah (MUSDA)
MUI Kecamatan Ngaglik, Supriyadi mengatakan Pengurus MUI Kecamatan Ngaglik masa
khidmat 2014-2019 dinyatakan domisioner (berakhir). Sehingga dilaksanakan MUSDA
guna memilih pengurus yang baru periode 2019-2023, tambah Supriyadi.

Dalam kesempatan tersebut, Camat Ngaglik, Subagya menyambut
baik atas diadakannya MUSDA  untuk membentuk
pengurus baru. Subagya berharap agar dalam pemilihan terpilih pengurus yang handal
untuk memajukan program MUI di Kecamatan Ngaglik. Subagya juga menyampaikan terima
kasih terkait ketugasan MUI Kecamatan Ngaglik yang hampir tidak ada permasalahan.

Subagya menambahkan ke depan MUI Ngaglik diharapkan untuk mengoptimalkan  fungsi masjid untuk kepentingan umat dalam upaya  pengentasan kemiskinan.  Hal ini perlu disampaikan karena adanya keterbatasan dana pemerintah.

Untuk proses pemilihan pengurus MUI Kecataman Ngaglik melalui
formatur yang terdiri dari 7 orang dari unsur ormas,  pondok pesantren, dan Pengurus MUI masa khidmat
2014-201,9 dan pihak Kecamatan Ngaglik.

Setelah melalui pemilihan secara formatur, Muslimin Hamid
terpilih sebagai Ketua Umum  dan Wakil
Ketua Agus Mansur untuk kepengurusan MUI Kecamatan Ngaglik masa khidmat
2019-2023.

Dalam Sambutan perdana Muslimin Hamid mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan meminta semua pengurus lebih aktif dalam memberikan masukan. Agar program MUI Kecamatan Ngaglik dapat berjalan dengan baik sesuai program yang telah ditetapkan.

Turi – Sabtu (19/1/2019), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Bakti Manunggal Donokerto Turi menyelenggarakan Rapat Warga Tahunan (RWT) bertempat di Balai Desa Donokerto.

Dalam
kegiatan tersebut juga hadir Camat Turi, Kades Donokerto, Ketua BPD, Ketua
LPMD, Direktur BUMDes Donokerto, serta perwakilan dari Faskel.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Donokerto, R. Jati Waluyo, mengapresiasi kegiatan RWT ini. Pun, meminta kerja sama dengan lembaga lain lebih ditingkatkan sebab BKM merupakan mitra kerja pemerintah desa. Lebih-lebih dalam bidang penanggulangan kemiskinan, pengelolaan sampah, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat.

“Sekarang
ini Desa Donokerto sudah mempunyai BUMDes, mari kita bersama menanggulangi
sampah secara bersama. Untuk kegiatan BKM pemerintah desa juga memberikan
anggaran, semoga tahun ini dapat kita tingkatkan lebih-lebih untuk meningkatkan
SDMnya,” kata Jati.

Selanjutnya
Camat Turi, Abdul Haris Sunaryo mengatakan bahwa masalah di BKM adalah tentang
tunggakan pinjaman.

“Untuk
BKM Bakti Manunggal kami salut kepada pengurus yang dalam menangangi tunggakan
sehingga programnya dapat terlaksana dan tetap eksis. Juga diminta agar rasa
gotong royong tetap dilaksanakan dan ditingkatkan lebih-lebih dalam pelaksanaan
rehab rumah tidak layak huni dan pelaksanaan KOTAKU,” ujar Haris.

Sementara
itu, dalam laporan Koordinator BKM, Sagi Hadiwibowo menjelaskan tentang laporan
hasil review, kegiatan BKM dalam Unit Pengelola Keuangan, Unit Pengelola
Sosial, Unit Pengelola Lingkungan, dan melaporkan kegiatan program yang telah
dilaksanakan di antaranya kegiatan tentang KOTAKU dengan mengadakan pelatihan-pelatihan
serta hasil yang telah dicapai oleh BKM. Untuk UPK (Unit Pengelola Keuangan)
secara detil disampaikan oleh petugas UPK, Haryani. (Suharno)