Kamis (7/2/2018), Ruang pertemuan balai desa Sariharjo menjadi sarana bertemunya aparat pemerintah Desa, Dukuh, PPS dan PPK Ngaglik dalam diskusi menyongsong Pemilu Serentak 2019

Ini adalah sebuah ikhtiar bagi kita semua untuk mensukseskan Pemilu 2019. Karena Pemilu adalah hajatan bangsa, tanggung jawab bersama, maka hari ini kami sengaja mengundang PPK Ngaglik dalam rakor Dukuh se-Desa Sariharjo guna memantapkan langkah agar Pemilu berjalan dengan lancar, aman dan tertib,” kata Sarbini selaku Kepala Pemerintahan Desa Sariharjo.

Pada kesempatan selanjutnya, Marjonet, Ketua PPK Ngaglik secara khusus mengapresiasi inisiatif Pemdes Sariharjo yang giat membangun komunikasi dengan PPS, PPK, Panwasdes, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan gelaran Pemilu Serentak 2019.

“Kesuksesan pemilu merupakan tanggung jawab multi pihak dan dalam hal ini, pemerintah sebagai pemangku wilayah dapat menjadi fasilitator bagi bertemunya berbagai macam kepentingan seperti yang terjadi pada hari ini,” imbuh Marjonet.

Mengenai tahap pelaksanaan, Dimas Permanahadi, Divisi Teknis dan Perencanaan PPK Ngaglik mengemukakan bahwa selain pendataan pemilih untuk satu bulan mendatang, hal yang tak kalah penting adalah persiapan pemungutan suara mengingat pelaksanaannya tinggal 70 hari lagi.

“Warga yang memiliki e-KTP dengan alamat di luar desa Sariharjo dapat memilih di sini setelah mengurus formulir A.5 dan warga yang e-KTPnya beralamat domisili di sini, namun belum tercatat di DPT manapun dapat dimasukkan ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus),” ujarnya.

Lebih jauh Dimas menambahkan bahwa Pemilu serentak 2019 merupakan pemilihan yang berbasis e-KTP.

“Semua pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb dan DPK diwajibkan untuk membawa e-KTP saat pencoblosan nanti. Sedangkan pemilih yang belum terdaftar diketiganya boleh menggunakan hak pilihnya di Sariharjo hanya jika e-KTPnya beralamat di Sariharjo juga, itupun TPSnya harus sesuai dengan RT, RW alamat e-KTP, atau maksimal berada disatu padukuhan,” Dimas menambahkan.

Ngaglik – Kamis (7/2/2019) pukul WIB, di halaman Balai Desa Sardonoharjo terlihat asap kebakaran yang mengepul.

“Ini adalah bagian dari simulasi penanggulangan kebakaran yg digagas oleh Satlinmas Kecamatan Ngaglik,” terang Sukimin salah satu peserta pelatihan.

Reza, salah satu dari 5 instruktur damkar dari Dinas Satpol PP Kabupaten Sleman mengatakan materi pelatihan meliputi segitiga penyebab kebakaran, penanganan kebakaran karena tabung gas, penanganan kebakaran dengan alat sederhana dan dengan tabung alat pemadam kebakaran.

“Pelatihan dibagi menjadi 2 tahap berupa materi ruang dan praktek penanganan kebakaran, harapannya teman- teman satlinmas dapat menangani kejadian kebakaran di lingkungan sekitarnya secara dini,” ujar Reza.

Sidik, salah satu instruktur damkar lainnya menambahkan bahwa kegiatan hari ini adalah bagian dari agenda program Satlinmas Ngaglik.

“Selain kegiatan untuk linmas, kami biasanya juga menerima undangan sebagai instruktur pelatihan di kampung- kampung dan juga pengenalan risiko kebakaran atau mitigasi bencana kebakaran di tingkat usia dini dengan berkunjung ke TK maupun SD,” pungkasnya. (Hendri)

Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun resmikan Dukuh Sembung, Desa Balecatur Kecamatan Gamping Sleman sebagai Kampung Gizi. Peresmian tersebut ditandai dengan penyerahan rompi ahli gizi kepada sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SD) Jitengan 2 di Dukuh Sembung, Balecatur serta penandatanganan prasasti oleh Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun di Lapangan Dukuh Sembung, Desa Balecatur, Rabu (6/2/19).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun menyampaikan bahwa diresmikannya Dukuh Sembung ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Sleman bersinergi dengan akademisi dalam hal ini Poltekes Yogyakarta dalam menurunkan angka gizi buruk atau stunting yang ada di Kabupaten Sleman.

“Ini (peresmian kampung gizi) merupakan bukti dari sinergi 5 pilar yang diantaranya adalah Pemerintah dan Akademisi. Saya ingin ini menjadi program Kabupaten Sleman.” Katanya saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut.

Sri Muslimatun menyebut, peresmian kampung gizi ini juga selaras dengan inovasi yang telah dilakukan Dinas Kesehatan Sleman yaitu Gerakan Ayo Menimbang Cegah dan Atasi Stunting (Gambang Stunting) yang telah disosialisasikan beberapa waktu lalu.

“Meskipun saat ini angka stunting di Kabupaten Sleman telah turun yaitu prevalensinya adalah % tapi Pemerintah bersama dengan elemen lainnya terus berkerja keras untuk terus mencegah dan mengatasi stunting di Kabupaten Sleman,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Poltekes Kemenkes Yogyakarta, Joko Susilo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa peresmian Kampung Gizi ini merupakan upaya Poltekes Kemenkes Yogyakarta, khususnya jurusan gizi yang ingin mengabdikan ilmunya di masyarakat.

“Ini merupakan pengabdian khususnya jurusan gizi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya mendidik masyarakat supaya sadar gizi secara mandiri di lingkup keluarga dan indikator-indikatornya adalah keluarga itu sadar gizi,” tuturnya.

Menurutnya, Dukuh Sembung dipilih dikarenakan pihaknya ingin mengembangkan tridarma dan di Dukuh Sembung ini terdapat masalah gizi yang ditemukan yaitu terdapat 8 anak balita yang mengalami stunting.

“Kita ingin mengatasi secepatnya (permasalahan stunting) di Dukuh Sembung. Dan kebetulan di Sembung ini adalah satu wilayah dengan wilayah binaanya Politeknik Kemenkes Yoyakarta. Jadi kita ingin mengabdikan secara langsung dan menuntaskan masalah stunting di wilayah ini,” paparnya.

Dalam realisasinya, dalam program kampung gizi ini nantinya terdapat beberapa ahli gizi yang mendampingi keluarga berpotensi stunting. Satu keluarga didampingi oleh satu ahli gizi. Maka keluarga yang berpotensi stunting seperti ibu hamil maupun bayi dan balitanya akan didampingi oleh satu ahli gizi yaitu dosen Poltekes Kemenkes Yogyakarta. (RIZAL)

Ngaglik
– Rabu (6/2/2019) bertempat di Aula Unit 1 Pemda Kabupaten Sleman diadakan pertemuan
membahas terkait Kebijakan Pendirian Rumah Ibadat yang digagas oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Sleman dan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) Kabupaten Sleman.

Pertemuan
ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang masing-masing, antara lain
dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Hendra Adi, dari
Perizinan Pendirian Bangunan pada umumnya termasuk izin pendirian tempat ibadat,
Faisal, dari Kementerian Agama, Sigit, serta Ketua FKUB Kabupaten Sleman, H.  Suwarso.

Dalam
paparannya, bidang hukum merancang dan mencermati isi dan materi Rancangan
Peraturan Bupati Sleman tentang Pendirian Rumah Ibadat yang mengacu pada
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan
nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan
Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Dasar
pertimbangan bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas memilih agama dan beribadah
menurut agamanya., negara manjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya
itu.

Dengan
beberapa pertimbangan itulah maka Pemerintah Kabupaten Sleman membuat Rancangan
Peraturan Bupati Sleman tentang Pendirian Tempat Ibadat.

Hadir
dalam pertemuan ini seluruh pengurus FKUB Kabupaten Sleman, FKUB Kecamatan se-Kabupaten
Sleman, dan instansi terkait serta para undangan lainnya.

Setelah
paparan narasumber dilanjutkan dengan diskusi yang terkait draf Rancangan
Peraturan Bupati tentang Pendirian Tempat Ibadah di Kabupaten Sleman. Masih ada
beberapa isi pasal yang perlu disempurnakan terutama terkait dengan rekomendasi
serta perizinan pendirian rumah ibadat, yakni sebelum peletakan batu pertama
wajib dicek kelengkapan administrasi persyaratan yang ada sehingga bisa
mengurangi bahkan meniadakan konflik di lingkungan masyarakat sekitarnya.  Selanjutnya, draf rancangan tersebut masih akan
dibahas kembali untuk menjadi Peraturan Bupati Sleman dalam Pendirian Tempat
Ibadat. (Srp)