Tangerang – Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) RI gelar Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2019
di Tangerang, pada 11-13 Februari. Hasil dari Rakerkesnas tahun ini adalah munculnya
target Kemenkes yakni meningkatkan cakupan kesehatan semesta (UHC).

Untuk
menuju cakupan kesehatan semesta, maka dibutuhkan tenaga, kolaborasi Pusat dan
Daerah dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta.

Menteri
Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan cakupan kesehatan semesta bukan hanya
pencapaian jumlah orang yang dicakup oleh JKN, melainkan suatu rangkaian upaya
yang holistik, strategis, dan integral dari semua upaya pembangunan kesehatan
pada seluruh tahapan siklus kehidupan manusia.

“UHC bertumpu pada upaya promotif, preventif termasuk pengendalian penyakit serta pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif dengan mengarusutamakan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas,” katanya Selasa (12/2/2019) di Tangerang. 

Dalam
Sidang Executive Board 144 tahun 2019, telah disepakati WHO 13th General
Program of Work untuk mencapai target kesehatan pada tahun 2023 oleh semua
negara anggota WHO, termasuk Indonesia. 
Target-target tersebut mencakup satu milyar orang mendapatkan manfaat
Universal Health Coverage (UHC), satu milyar orang lebih terlindungi dari
kedaruratan kesehatan, dan satu milyar orang menikmati  hidup yang lebih baik dan sehat.

Pemerintah
bersama masyarakat  berkomitmen untuk
mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) agar semua orang
memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan
bermutu tanpa hambatan finansial.

Saat
ini ada salah pengertian, seakan-akan 
cakupan kesehatan semesta sama dengan cakupan kepesertaan semesta dan
bila seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN maka cakupan
kesehatan semesta dianggap telah tercapai.

Sebenarnya,
cakupan kesehatan semesta telah tercapai kalau masyarakat telah menjadi peserta
JKN dan seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang
komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini,
pengobatan, rehabilitative  dan
paliatif  tanpa terkendala masalah biaya.
Jadi jauh lebih kompleks dari sekedar kepesertaan JKN.

“Cakupan
kesehatan semesta juga sangat berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs), yang mentargetkan bahwa pada tahun 2030 tidak satupun orang yang tidak
menikmati hasil pembangunan berkelanjutan (no one is left behind),” kata
Menkes.

Rakerkesnas 2019

Pada
12 – 13 Februari 2019 sebanyak orang yang terdiri dari peserta Kemenkes,
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Vertikal Kemenkes, peserta Daerah (Dinas Kesehatan
dan Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia), Lintas
Sektor/Lintas Program, Swasta, serta organisasi masyarakat yang berkaitan
dengan kesehatan, berkumpul untuk melakukan rapat kerja kesehatan nasional
(Rakerkesnas).

Pada
Rakerkesnas kali ini ada 8 Side event dalam 8 kelompok untuk membahas issue
kesehatan dengan melibatkan peran aktif peserta pertemuan dengan tema antara
lain Angka Kematian Ibu/AKI — Angka Kematian Neonatal/AKN, Penyakit Tidak
Menular (PTM), Stunting, Imunisasi, Tuberkulosis (TB), digital health/e-health,
kesiapan menghadapi bencana (pra dan post), pengelolaan Sumber Daya Manusia
(SDM) dan obat, Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama/FKTP dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut/FKRTL) dan
community engagement.

Kegiatan Rakerkesna
2019 diawali dengan Pra Rakernas yang diisi dengan materi Evaluasi Kinerja
Pembangunan Kesehatan dan Laporan Perkembangan Hasil Rakernasnas 2018; Evaluasi
PISPK, Evaluasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan DAK dalam Program dalam
Anggaran Kesehatan; Dialog dan Komitmen Menkes dan Eselon 1 dengan dengan para
peserta mengangkat tema PTM AKI dan AKN, serta sarasehan Revitalisasi Saka
Bakti Husada.

Ngaglik
– Sifat produk pertanian pada umumnya tidak bisa disimpan terlalu lama karena
mudah busuk. Tidak berbeda dengan cabai saat panen raya hasil melimpah
ironisnya harga justru merosot. Dilema yang dihadapi para petani itulah yang
menjadi latar belakang mahasiswa KKN UMY unit Balong, Donoharjo, Ngaglik
mengadakan pelatihan pembuatan bubuk dan abon cabai pada Rabu (13/2/2019).

Di
hadapan 20 anggota PKK Padukuhan Balong, Gilang sebagai pemrakarsa sekaligus
narasumber mengungkapkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membantu petani
khususnya di Balong dan sekitarnya yang sangat potensial sebagai penghasil cabai
tetapi menghadapi situasi dilematis setiap kali panen raya.

“Harga
sangat murah bila dijual tetapi akan busuk bila disimpan. Pengolahan cabai menjadi
bubuk dan abon diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani selain lebih awet
juga memberi nilai tambah pada cabai,” ujar Gilang.

Gilang
menerangkan bahwa proses pembuatan bubuk dan abon cabai diawali dengan seleksi
cabai.

“Harus
dipilih cabai dengan kualitas baik karena bila ada yang busuk tampilan warna
menjadi pucat,” terangnya.

Selanjutnya
cabai pilihan dicuci dan ditiriskan lalu dijemur pada panas matahari selama
kurang lebih 5 hari dengan panas maksimal sampai tekstur tidak mudah
dipatahkan. Kemudian, cabai dioven dengan api sedang sampai tekstur renyah dan
langsung diblender sampai lembut.

“Sampai
pada tahap ini bubuk cabai sudah jadi. Semua bahan alami tanpa pengawet dan
pewarna tampilan bubuk cabai sudah bagus,” tambah Gilang.

Lebih
lanjut dikatakan Gilang, untuk membuat abon cabai perlu ditambahkan bumbu yang
terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar sangrai, garam, dan gula
aren. Semua bahan bumbu diblender kemudian dioven sampai kering, kemudian
diblender lagi bersama bubuk cabai. Abon cabai pun sudah jadi dan siap disantap
sebagai bumbu instan nasi goreng, campuran aneka snack, ditabur pada bakso, dan
jenis makanan yang lain.

Di
akhir acara, Aris Nugroho, selaku pembimbing KKN memberikan hibah berupa alat-alat
yang dipakai untuk pengolahan bubuk dan abon cabai dengan harapan dapat
dipergunakan sebagai sarana menambah pendapatan anggota PKK di Padukuhan
Balong. (Up W)

Pemuda merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Kemajuan suatu bangsa juga tergantung bagaimana pemudanya bertindak. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sleman, Iriansya, di tengah-tengah pembinaan tokoh-tokoh pemuda Islam, Rabu (13/2/19) di Aula lantai III Kantor Setda Kabupaten Sleman. Pembinaan ini dalam rangka menyamakan persepsi tokoh-tokoh pemuda Islam dalam memahami toleransi intern maupun antar umat beragama.

Iriansya menjelaskan bahwa dalam Islam, pemuda memiliki peranan penting sebagai motor penggerak dan pembentuk unsur dinamisasi, motivasi, inovasi dalam mengembangkan dan meningkatkan peradaban kemajuan umat Islam.

“Selain itu para pemuda Islam juga diharapkan menjadi motor penggerak ukhuwah Islamiyah dan pelopor toleransi dalam perspektif agama Islam, bangsa dan negara,” tuturnya.       

Ditambahkan Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, tidak bisa dimungkiri bahwa pemuda merupakan komponen bangsa. Oleh karena itu, pemuda harus berpartisipasi dalam memperkuat negara secara ideologis sebagai upaya memperkuat landasan pembangunan yang akan datang.

“Peran dan pengaruh ormas-ormas pemuda Islam sangatlah besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi sejak jaman dahulu kala. Negara ini ada juga karena pemuda. Negara ini tetap kondusif karena pemuda,” jelasnya.

Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh 75 orang dari unsur ormas pemuda Islam seperti Pemuda Muhammadiyah, Aisyiyah, Nahdatul Ulama, GP Ashor dan Fatayat NU. Pembinaan ini menghadirkan narasumber Drs. H. Harjaka (Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten Sleman), Drs. H. Ismail (Ketua Cabang NU Kabupaten Sleman) dan Dr. H. Muhsin Kalida, ., MA (Dosen UIN). (doni kardika)

Wakil Bupati Sleman kembali kukuhkan Tim Siaga Bencana Sekolah di Kabupaten Sleman, pada Rabu (13/2). Kali ini SD Negeri Rejodani, Jalan Palagan Tentara Pelajar km 11, Sariharjo, Ngaglik, Sleman resmi berpredikat menjadi Sekolah Siaga Bencana.

Sebelum pengukuhan tersebut, seluruh warga sekolah SD Negeri Rejodani melakukan simulasi bencana hujan desar dan angin puting beliung. Kemudian Wakil Bupati Sleman pun mengukuhkan sebanyak 30 anggota Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAD) yang terdiri dari pelajar (siswa), guru, dan wali murid.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Joko Supriyanto, mengatakan pembentukan SPAD tersebut merupakan salah satu wujud kesiapsiagaan warga sekolah dalam menghadapi bencana, mengingat Kabupaten Sleman memiliki tujuh potensi bencana, salah satunya hujan dengan intensitas deras dan angin puting berliung yang biasa terjadi di daerah Rejodani.

“BPBD Sleman berusaha mengimplementasikan dengan mensinergikan berbagai elemen yaitu pemerintah, masyarakat, dan pengusaha agar bisa terwujud masyarakat Sleman yang tanggap, tangkas, dan tangguh dalam menghadapi bencana,” katanya.

Sementara itu Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, mengatakan melalui pengukuhan dan gladi lapang tersebut diharapkan mampu memberikan edukasi tanda-tanda bencana sejak dini kepada anak–anak sehingga dapat meminimalisir dampak bencana dan mengetahui langkah mitigasinya.

“Pemberian bekal kesiapsiagaan melalui gladi lapang bencana hujan deras dan angin puting beliung ini, diharapkan dapat meminimalisir dampak jika terjadi bencana,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia berpesan kepada sekolah SD Negeri Rejodani untuk rutin melakukan simulasi penanganan bencana. Pun, berharap kepada sekolah lain yang ada di Kabupaten Sleman dapat segera membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana di Sekolah.

Dengan dikukuhkannya Satuan Pendidikan Aman Bencana di SD Negeri Rejodani sebagai sekolah siaga bencana, maka di Kabupaten Sleman hingga saat ini terdapat 58 sekolah dengan predikat sebagai Sekolah Siaga Bencana.

Adapun di tahun 2019, Kabupaten Sleman menargetkan akan ada tambahan sebanyak 8 Sekolah Siaga Bencana dan tambahan sebanyak 8 Desa Tanggung Bencana. Jadi, pada tahun 2019 nantinya di Sleman akan ada 63 Sekolah Siaga Bencana dan 53 Desa Tangguh Bencana. (deri)