Gamping – Kamis (14/2/2019) pukul WIB, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Banyuraden bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping mendirikan posko pelayanan permohonan pindah memilih bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) Kampus I dan kampus II yang berada di wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman.

Posko tersebut dibuka untuk mendekatkan lokasi pengurusan formulir A5 bagi mahasiswa dan masyarakat yang ingin pindah memilih pada saat hari pemungutan suara 17 April 2019. Antusiasme mahasiswa terkait pengurusan surat pindah memilih sudah semakin tinggi dalam beberapa pekan belakangan ini. Untuk itu, PPK Gamping bersama PPS terkait memberikan layanan maksimal pengurusan surat pindah memilih (Form A5, red ) atau pemilih pindahan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Turut hadir dalam posko pelayanan A5 ini Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, Ketua PPS Banyuraden, Rahmat Mulyo Hartono, Ketua PPS Nogotirto, Fajar Mas’ud dan anggota PPS Nogotirto, Ariesta Widiyawati guna melayani para mahasiswa Unjani di Kampus I Jalan Siliwangi, Gamping, Sleman.

Menurut penanggung jawab kegiatan pelayanan pindah memilih di Kampus I dan II Unjani, Kepala Biro Umum dan Keuangan Unjani, Sudibyo SM bersama Wakil Kepala Satuan Pengawas Internal Unjani, Ery Susanto bahwa jumlah mahasiswa keseluruhan ada orang.

“Sangat disayangkan apabila para mahasiswa tidak difasilitasi untuk dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan sebagian besar berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami merasa bersyukur dengan adanya posko pelayanan A5 di Kampus I dan Kampus II Unjani,” tutur Sudibyo SM.

Ketua PPK Gamping menambahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman dalam pelayanan pindah memilih membagi 2 tahap. Tahap pertama yang sekarang berjalan sampai tanggal 17 Februari 2019 sedangkan tahap kedua sampai 16 Maret 2019. Pengurusan formulir A5 memang dibagi menjadi 2 tahap untuk menghindari kebiasaan pemilih yang mepet-mepet mengurus formulir A5.

Sampai dengan ditutupnya waktu pelayanan permohonan formulir A5 di Kampus I dan Kampus II Unjani terdapat 180 pemohon. Namun demikian pihak manajemen Kampus Unjani meminta kepada penyelenggara pemilu di wilayah Kecamatan Gamping agar dalam waktu dekat ini diadakan kembali pelayanan permohonan pindah memilih karena masih banyak mahasiswa yang belum mengajukan permohonan pindah memilih di kampus yang memiliki 3 fakultas dan 16 program studi ini. (Adnan Nurtjahjo)

Sebagai instansi yang memiliki fungsi melaksanakan, membina dan mengawasi pemanfaatan tanah dan penataan ruang, serta pengelolaan data dan informasi pertanahan dan tata ruang di Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman menyediakan layanan berupa informasi tata ruang yang bisa ditanyakan melalui aplikasi Whatsapp.

“Dasarnya adalah inovasi, karena dengan layanan ini maka masyarakat tidak perlu datang ke kantor Dinas Pertananahan dan Tata Ruang, sedangkan di rumah mereka barangkali tidak memiliki komputer yang tersambung internet sehingga tidak bisa membuka Sistem Informasi Tata Ruang yang sudah kami sediakan,” jelas Rin Andrijani, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman saat ditemui di kantornya, Jumat (15/2/2019).

Dimulai sejak 4 Juni 2018, inovasi ini tergolong diminati masyarakat. Untuk tahun 2019 saja tercatat sudah 108 permintaan informasi tata ruang yang dilayani melalui aplikasi Whatsapp ini. Yang ditanyakan warga umumnya adalah peruntukan tanah, koefisien dasar bangunan, berapa luas dan tinggi bangunan yang boleh dibangun di tanah yang dimaksud. “Ada juga yang bertanya mengenai pensertifikatan tanah, tapi kami arahkan untuk bertanya ke Badan Pertanahan Nasional karena memang itu kewenangan mereka,” lanjut Rin Andrijani.

Warga yang ingin menanyakan status tata ruang tanahnya hanya perlu mengirimkan kordinat lokasi ke nomor Whatsapp 081214504224 dilengkapi dengan foto Kartu Tanda Penduduk. Kordinat lokasi mudah dikirimkan karena tersedia dalam fitur bawaan aplikasi Whatsapp. Dalam waktu maksimal 20 menit, admin akan menjawab pertanyaan itu. Untuk saat ini jawaban hanya akan dikirimkan pada jam dan hari kerja.

Pelayanan dalam bidang pertanahan dan tata ruang terus ditingkatkan Kabupaten Sleman melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Tahun lalu mereka berhasil meraih Bhumandala Award untuk kategori Simpul Jaringan terbaik tingkat Kabupaten/Kota dengan peringkat Bhumandala Kanaka dan Bhumandala Kencana Geoportal Terbaik Tahun 2018 tingkat Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Sleman dinilai berhak mendapatkan penghargaan tersebut setelah melakukan berbagai inovasi dalam mengintegrasikan seluruh sistem informasi di bidang pertanahan yang menjadi dasar perencanaan dan pembangunan daerah.

Tangerang – Kementerian
Kesehatan (Kemenkes) RI gelar Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2019
di Tangerang, pada 11-13 Februari. Hasil dari Rakerkesnas tahun ini adalah munculnya
target Kemenkes yakni meningkatkan cakupan kesehatan semesta (UHC).

Untuk
menuju cakupan kesehatan semesta, maka dibutuhkan tenaga, kolaborasi Pusat dan
Daerah dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta.

Menteri
Kesehatan RI Nila Moeloek mengatakan cakupan kesehatan semesta bukan hanya
pencapaian jumlah orang yang dicakup oleh JKN, melainkan suatu rangkaian upaya
yang holistik, strategis, dan integral dari semua upaya pembangunan kesehatan
pada seluruh tahapan siklus kehidupan manusia.

“UHC bertumpu pada upaya promotif, preventif termasuk pengendalian penyakit serta pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif dengan mengarusutamakan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas,” katanya Selasa (12/2/2019) di Tangerang. 

Dalam
Sidang Executive Board 144 tahun 2019, telah disepakati WHO 13th General
Program of Work untuk mencapai target kesehatan pada tahun 2023 oleh semua
negara anggota WHO, termasuk Indonesia. 
Target-target tersebut mencakup satu milyar orang mendapatkan manfaat
Universal Health Coverage (UHC), satu milyar orang lebih terlindungi dari
kedaruratan kesehatan, dan satu milyar orang menikmati  hidup yang lebih baik dan sehat.

Pemerintah
bersama masyarakat  berkomitmen untuk
mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) agar semua orang
memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan
bermutu tanpa hambatan finansial.

Saat
ini ada salah pengertian, seakan-akan 
cakupan kesehatan semesta sama dengan cakupan kepesertaan semesta dan
bila seluruh penduduk Indonesia telah menjadi peserta JKN maka cakupan
kesehatan semesta dianggap telah tercapai.

Sebenarnya,
cakupan kesehatan semesta telah tercapai kalau masyarakat telah menjadi peserta
JKN dan seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang
komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini,
pengobatan, rehabilitative  dan
paliatif  tanpa terkendala masalah biaya.
Jadi jauh lebih kompleks dari sekedar kepesertaan JKN.

“Cakupan
kesehatan semesta juga sangat berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(SDGs), yang mentargetkan bahwa pada tahun 2030 tidak satupun orang yang tidak
menikmati hasil pembangunan berkelanjutan (no one is left behind),” kata
Menkes.

Rakerkesnas 2019

Pada
12 – 13 Februari 2019 sebanyak orang yang terdiri dari peserta Kemenkes,
Unit Pelayanan Teknis (UPT) Vertikal Kemenkes, peserta Daerah (Dinas Kesehatan
dan Rumah Sakit Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia), Lintas
Sektor/Lintas Program, Swasta, serta organisasi masyarakat yang berkaitan
dengan kesehatan, berkumpul untuk melakukan rapat kerja kesehatan nasional
(Rakerkesnas).

Pada
Rakerkesnas kali ini ada 8 Side event dalam 8 kelompok untuk membahas issue
kesehatan dengan melibatkan peran aktif peserta pertemuan dengan tema antara
lain Angka Kematian Ibu/AKI — Angka Kematian Neonatal/AKN, Penyakit Tidak
Menular (PTM), Stunting, Imunisasi, Tuberkulosis (TB), digital health/e-health,
kesiapan menghadapi bencana (pra dan post), pengelolaan Sumber Daya Manusia
(SDM) dan obat, Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama/FKTP dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut/FKRTL) dan
community engagement.

Kegiatan Rakerkesna
2019 diawali dengan Pra Rakernas yang diisi dengan materi Evaluasi Kinerja
Pembangunan Kesehatan dan Laporan Perkembangan Hasil Rakernasnas 2018; Evaluasi
PISPK, Evaluasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan DAK dalam Program dalam
Anggaran Kesehatan; Dialog dan Komitmen Menkes dan Eselon 1 dengan dengan para
peserta mengangkat tema PTM AKI dan AKN, serta sarasehan Revitalisasi Saka
Bakti Husada.

Ngaglik
– Sifat produk pertanian pada umumnya tidak bisa disimpan terlalu lama karena
mudah busuk. Tidak berbeda dengan cabai saat panen raya hasil melimpah
ironisnya harga justru merosot. Dilema yang dihadapi para petani itulah yang
menjadi latar belakang mahasiswa KKN UMY unit Balong, Donoharjo, Ngaglik
mengadakan pelatihan pembuatan bubuk dan abon cabai pada Rabu (13/2/2019).

Di
hadapan 20 anggota PKK Padukuhan Balong, Gilang sebagai pemrakarsa sekaligus
narasumber mengungkapkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membantu petani
khususnya di Balong dan sekitarnya yang sangat potensial sebagai penghasil cabai
tetapi menghadapi situasi dilematis setiap kali panen raya.

“Harga
sangat murah bila dijual tetapi akan busuk bila disimpan. Pengolahan cabai menjadi
bubuk dan abon diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani selain lebih awet
juga memberi nilai tambah pada cabai,” ujar Gilang.

Gilang
menerangkan bahwa proses pembuatan bubuk dan abon cabai diawali dengan seleksi
cabai.

“Harus
dipilih cabai dengan kualitas baik karena bila ada yang busuk tampilan warna
menjadi pucat,” terangnya.

Selanjutnya
cabai pilihan dicuci dan ditiriskan lalu dijemur pada panas matahari selama
kurang lebih 5 hari dengan panas maksimal sampai tekstur tidak mudah
dipatahkan. Kemudian, cabai dioven dengan api sedang sampai tekstur renyah dan
langsung diblender sampai lembut.

“Sampai
pada tahap ini bubuk cabai sudah jadi. Semua bahan alami tanpa pengawet dan
pewarna tampilan bubuk cabai sudah bagus,” tambah Gilang.

Lebih
lanjut dikatakan Gilang, untuk membuat abon cabai perlu ditambahkan bumbu yang
terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar sangrai, garam, dan gula
aren. Semua bahan bumbu diblender kemudian dioven sampai kering, kemudian
diblender lagi bersama bubuk cabai. Abon cabai pun sudah jadi dan siap disantap
sebagai bumbu instan nasi goreng, campuran aneka snack, ditabur pada bakso, dan
jenis makanan yang lain.

Di
akhir acara, Aris Nugroho, selaku pembimbing KKN memberikan hibah berupa alat-alat
yang dipakai untuk pengolahan bubuk dan abon cabai dengan harapan dapat
dipergunakan sebagai sarana menambah pendapatan anggota PKK di Padukuhan
Balong. (Up W)

Pemuda merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya. Kemajuan suatu bangsa juga tergantung bagaimana pemudanya bertindak. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sleman, Iriansya, di tengah-tengah pembinaan tokoh-tokoh pemuda Islam, Rabu (13/2/19) di Aula lantai III Kantor Setda Kabupaten Sleman. Pembinaan ini dalam rangka menyamakan persepsi tokoh-tokoh pemuda Islam dalam memahami toleransi intern maupun antar umat beragama.

Iriansya menjelaskan bahwa dalam Islam, pemuda memiliki peranan penting sebagai motor penggerak dan pembentuk unsur dinamisasi, motivasi, inovasi dalam mengembangkan dan meningkatkan peradaban kemajuan umat Islam.

“Selain itu para pemuda Islam juga diharapkan menjadi motor penggerak ukhuwah Islamiyah dan pelopor toleransi dalam perspektif agama Islam, bangsa dan negara,” tuturnya.       

Ditambahkan Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, tidak bisa dimungkiri bahwa pemuda merupakan komponen bangsa. Oleh karena itu, pemuda harus berpartisipasi dalam memperkuat negara secara ideologis sebagai upaya memperkuat landasan pembangunan yang akan datang.

“Peran dan pengaruh ormas-ormas pemuda Islam sangatlah besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi sejak jaman dahulu kala. Negara ini ada juga karena pemuda. Negara ini tetap kondusif karena pemuda,” jelasnya.

Kegiatan pembinaan ini diikuti oleh 75 orang dari unsur ormas pemuda Islam seperti Pemuda Muhammadiyah, Aisyiyah, Nahdatul Ulama, GP Ashor dan Fatayat NU. Pembinaan ini menghadirkan narasumber Drs. H. Harjaka (Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten Sleman), Drs. H. Ismail (Ketua Cabang NU Kabupaten Sleman) dan Dr. H. Muhsin Kalida, ., MA (Dosen UIN). (doni kardika)