Sleman – Program Belanja Berhadiah di Pasar Rakyat menjadi cara
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sleman untuk menarik kunjungan dan
belanja masyarakat ke pasar tradisional di wilayah Kabupaten Sleman. Ini
disampaikan Kepala Dinas Perindag Sleman, Tri Endah Yitnani, Rabu (27/2/2019) di Ruang Media Kantor
Humas Setda Sleman.

“Dengan
tujuan terus terjaganya Pasar Rakyat dari kepunahan. Kegiatan kali ini merupakan
kegiatan tahun keempat dilaksanakannya Belanja Berhadiah,” ujar Endah.

Untuk memperluas
jangkauan masyarakat Disperindag menyasar 22 pasar di tahun 2019 ini, yakni Pasar Prambanan, Pasar Potrojayan, Pasar Tegal Sari, Pasar Gamping,
Pasar Godean, Kuliner Belut Godean, Pasar Cebongan, Pasar Sleman Unit I, Pasar
Sleman Unit II, Pasar Denggung, Pasar Condong Catur, Pasar Tempel, Pasar Pakem,
Pasar Kebonagung, Pasar Ngino,
Pasar Jangkang, Pasar Sambilegi, Pasar Kalasan, Pasar Gentan, Pasar Turi, Pasar
Wonosari, dan Pasar
Ngijon.

Endah mengatakan, pihaknya
sudah menyiapkan
200 ribu
lembar kupon yang akan didistribusikan petugas
pasar
kepada para pengunjung.
Proses pengundian kupon pun
dilakukan sebanyak 2 periode. Periode
1 berlangsung dari 1 Maret – 16 Mei 2019. Periode 2 mulai dari 1 Juni – 22
Agustus 2019.

Kurnia Astuti, Kepala
Seksi Pengembangan Perdagangan Tradisional
menambahkan ada beragam hadiah yang bisa
didapatkan para pengunjung.

“Untuk
hadiah per periode kita sebutkan di sini ada tiga unit sepeda motor, enam unit
televisi, 12 unit
kulkas,
dan 135 unit
alat-alat elektronik dan yang jelas nanti hadiah hiburan ini akan kita undi per pasar sehingga nanti setiap pasar akan
didistribusikan untuk hadiah ini merata,” kata Astuti.

Selain program tersebut, Dinas
Perindag Sleman juga mengembangkan program Sekolah Masuk Pasar khusus bagi siswa
sekolah dasar. Di sini, siswa diajarkan budaya
berbelanja dengan tawar menawar yang hampir hilang belakangan ini terutama pada
generasi milenial.

Sejalan dengan itu Dinas Perindag Sleman juga menggandeng Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman dan diharapkan nantinya Dinas Pendidikan dapat memasukan Program Sekolah Pasar pada muatan lokal di tingkat TK, SD, dan SMP. (Rep Rara)

Gamping – Kamis (28/2/2019) pukul WIB hingga pukul WIB, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Gamping Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Hubungan antar Lembaga yaitu Djoko Purwono beserta staf Divisi Hukum dan Penindakan yaitu M. Lukman Jatmiko menghadiri rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman. Acara dilaksanakan di Eastparc Hotel Yogyakarta, Jalan Kapas No. 1, Ngentak, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri 50 orang
yang terdiri dari komisioner Bawaslu DIY, komisioner Bawaslu Sleman, komisioner
Panwaslucam 17 kecamatan Divisi
Pencegahan
Hubungan
Masyarakat
dan Hubungan
antar Lembaga,
Staf Bawaslu Kabupaten Sleman, dan Staf Panwaslucam 17 kecamatan Divisi Hukum dan Penindakan. Rapat
koordinasi diisi dengan beberapa pemateri dari Bawaslu DIY dan Bawaslu Sleman.

Komisioner
Bawaslu DIY, Agus
Muhammad Yasin menyampaikan materi perihal Rapat Umum Partai Politik dan partai
politik mengiklankan citra dirinya ke media cetak maupun media elektronik.

Sementara itu M. Abdul Karim Mustofa selaku Ketua Bawaslu
Kabupaten Sleman hadir dengan
materi pengawasan tahapan pemilu yang menekankan
tentang TPS yang rawan kecurangan.

“Bisa dikarenakan
pengurus parpol, caleg, tim sukses, konflik
sosial, TPS pada penduduk, botoh atau
makelar, TPS rawan bencana, dan TPS terpencil (akses jauh),”
kata Abdul Karim.

Selain dua paparan di atas, beberapa komisioner
Bawaslu Sleman juga menjelaskan mengenai
tata cara pemasangan APK berdasarkan Perbup No.5 tahun 2019,
sengketa
antar peserta pemilu maupun sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu,

prosedur pelaksanaan pengawasan,
serta temuan
pelangaran, pelaporan dan tindak lanjut pelaporan hingga pidana apabila terjadi
pelanggaran dalam proses pemilu.

Hasil dari rapat koordinasi tahapan pemilu
tersebut yaitu peningkatan mutu dan kapasitas pengetahuan kepemiluan agar
nantinya Panwaslucam di 17 kecamatan dapat bekerja secara maksimal. Tentunya
dengan adanya acara tersebut Panwaslucam Gamping dapat bekerja dengan lebih
baik lagi.  (Muhammad Lukman Jatmiko)

Ngaglik
– Desa Sinduharjo merupakan salah satu Desa Budaya di Daerah Istimewa
Yogyakarta, berbagai macam seni dan budaya masih berkembang dan dilestarikan.

Untuk
meningkatkan pengetahuan tentang ilmu seni budaya di Balai Desa Sinduharjo
dilaksanakan pembinaan pelaku seni budaya, Kamis (28/2/2019) pukul WIB.

“Sebagai
desa budaya, kami harapkan berbagai seni budaya dapat dilestarikan dan
dikembangkan. Untuk itu dana desa sebagian digunakan untuk kegiatan
tersebut,” kata Kepala Desa Sinduharjo, Sudarja.

Sementara itu sebagai narasumber Marjiyo dari Ngaglik yang juga pelaku seni mengatakan, seni dan budaya yang kembangkan oleh masyarakat perlu dipentaskan, tidak hanya dilatih saja.

“Pemerintah
telah menyediakan anggaran melalui dinas kebudayaan untuk bisa digunakan oleh
masyarakat dengan membuat proposal, salah satu syarat adalah mempunyai Nomor
Induk Kebudayaan atau NIK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan,” tutupnya. (SPN)

Jakarta – Kementerian Perindustrian terus memfasilitasi kerja sama antara industri dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Langkah strategis ini terealisasi di setiap peluncuran program pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan SMK.

“Hingga tahap kesembilan, kami telah melibatkan sebanyak SMK dan 860 perusahaan dengan total perjanjian kerja sama mencapai yang telah ditandatangani,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di PT. Delta Dunia Sandang Tekstil (Duniatex), Demak, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019).

Menperin
menjelaskan, dalam implementasi perjanjian kerja sama tersebut, satu SMK dapat
dibina oleh beberapa perusahaan sesuai kebutuhan dan kejuruan yang diinginkan.
“Adapun target pada tahun 2019, sebanyak SMK dapat
dibina atau menjalin kerja sama dengan industri,” tuturnya.

Sejak
diluncurkan pada tahun 2017, program pendidikan vokasi ini telah menjangkau
wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. “Jadi, sudah kali kedua
program vokasi ini diluncurkan untuk mencakup wilayah Jawa Tengah dan
Yogyakarta, karena punya potensi besar dalam pengembangan industri manufaktur,”
imbuhnya.

Airlangga
menegaskan, pelaksanaan pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan SMK, ini merupakan salah satu
program yang diwujudkan secara konkret oleh Kemenperin dalam upaya
menyediakan satu juta tenaga kerja tersertifikasi sampai tahun 2019.

Adapun program lainnya yang telah dilakukan guna
dapat mencapai target tersebut, yakni melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi dengan
konsep dual system di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin,
memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri,
serta pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi,
dan penempatan kerja).

“Kami juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur kompetensi melalui
SKKNI, LSP dan Sertifikasi
Kompetensi, serta pembangunan
pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0,” ungkapnya.

Menperin meyakini, ketersediaan SDM kompeten akan mendongkrak daya saing industri nasional. Apalagi, mereka yang memahami dan menguasai teknologi digital sesuai kebutuhan di era industri 4.0 saat ini. “Sehingga dapat memacu sektor industri kita agar lebih kompetitif di kancah global. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0,” ujarnya.

Sebagai insentif bagi perusahaan yang berperan
aktif dalam pengembangan pendidikan vokasi, Airlangga menambahkan, pemerintah
sedang menyiapkan skema insentif fiskal super
deductible tax berupa pengurangan penghasilan bruto sebesar 200 persen dari
biaya yang dikeluarkan perusahaan.

“Ditargetkan PP dan PMK
sebagai peraturan pelaksanaan inseentif tersebut dapat diterbitkan pada bulan
Maret 2019. Selain insentif fiskal, kami juga menyediakan insentif nonfiskal
berupa penyediaan tenaga kerja kompeten melalui Diklat sistem 3 in 1 dan
Program Diploma I Industri, bagi perusahaan yang terlibat dalam program pendidikan
vokasi industri ini,” paparnya.

Dalam rangkaian kegiatan
ini, juga dilakukan
pemberian bantuan mesin dan
peralatan oleh 18 perusahaan kepada 135 SMK untuk keperluan praktikum. Selain
itu, dilaksankan pembukaan diklat 3 in 1 untuk
industri garmen dan alas kaki dengan jumlah 200 peserta dan penyerahan
sertifikat training of trainer (ToT) kepada guru SM sebanyak 150 orang.

“Kami
menyambut baik dalam kesempatan ini, pembukaan diklat 3 in 1 diikuti oleh 50
orang penyandang disabilitas yang akan ditempatkan bekerja di beberapa
perusahaan alas kaki. Dengan demikian, jumlah penyandang disabilitas yang telah
dilatih, disertifikasi dan ditempatkan bekerja sudah mencapai 413 orang,”
sebutnya.

Turut
mendampingi Menperin dalam peresmian peluncuran vokasi industri di Demak ini,
yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Yogyakarta (DIY)
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Sri Paduka Paku Alam X.