Melihat Tobong Sebagai Gerbang Lahirnya Generasi Seniman Ketoprak

Ngaglik – Dwi Tartiyasa mengakuisisi Ketoprak Tobong Chandra Kirana, ketoprak asli Kediri, Jawa Timur yang berjaya sebelum era tahun 2000-an.

Akuisisi
ketoprak yang ia ganti nama menjadi Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya ini didasari
oleh rasa sukanya terhadap kesenian ketoprak. Dirinya ingin membina dan
memelihara agar kesenian tersebut tidak punah.

Sekitar tahun 2006, Tobong Kelana Bhakti Budaya pindah ke Yogyakarta. Tempat pertama yang dituju adalah Jodog Bantul, lalu pindah ke Balong Bayen Kalasan, dan 4 tahun terakhir ini di Brayut Cangkringan. Kini pengelolaan Tobong diserahkan kepada putranya, Risang Yuwono.

Di sisi lain ada Dwi Susanto atau akrab disapa Klontang yang merupakan salah satu pegiat Ketoprak Tobong ini yang bergabung sejak tahun 2007 di Kalasan.  

Ditemui
Jumat (8/3/2019) malam di sela-sela pementasan, Klontang bercerita tentang Tobong,
yakni serangkaian fasilitas yang digunakan dalam sebuah pementasan yang terdiri
dari panggung utama atau tonil, ruang penonton, belakang layar tempat rias pemain,
rumah tinggal, warung, dan kamar mandi lengkap dengan jemuran sederhana yang
ada dalam lingkungan tersebut.

Klontang
mengingat masanya bergabung di Kalasan. “Pemain Tobong dari Kediri yang sehari-hari
tinggal dan melakukan aktivitas di Tobong masih berjumlah sekitar 30-an. Namun
kini hanya tinggal sekitar 4 orang karena mendapatkan pekerjaan yang relatif
lebih tetap, mengikuti kelompok lainnya, atau karena meninggal,” tutur
Klontang.

Tentang
aktivitas Tobong, menurut Klontang, dibandingkan sekarang, saat di Kalasan jauh
lebih maju.

“Di
sana bisa pentas 2 kali seminggu setiap malam Kamis dan malam Minggu, dengan
kapasitas penonton 300 orang selalu penuh. Di sini pentas seminggu sekali saja
penonton sedikit, tidak sampai 100 orang. Malam ini kapasitas penonton 150 ini
bisa penuh karena pemain dari luar Tobong. Faktornya banyak, di antaranya
karena tempatnya jauh, masyarakat sekitar kurang suka Ketoprak Tobong, dan
faktor lainnya,” jelasnya lagi.

Di
sisi lain, Klontang menuturkan kesenian ini jika ditekuni sebenarnya bisa
menjadi sebuah pekerjaan. “Semula saya hanya suka, lalu ikut belajar. Jika
ditekuni, bisa menjadi mata pencaharian karena panggilan manggung dari
luar,” jelasnya.

Apalagi,
Klontang melihat dana keistimewaan yang disediakan pemerintah memberikan peluang
untuk mengembangkan kesenian ini. “Peran para senior dan adanya festival
tahunan yang diselenggarakan pemerintah akan membuat ketoprak semakin
berkembang,” lanjutnya.

Ditambahkan
Risang Yuwono, Pengelola Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya, di sinilah peran
Ketoprak Tobong Kelana Bhakti Budaya sebagai rumah teater tradisi yang siap
menerima setiap pribadi untuk berkenalan, berproses, belajar, dan mendalami
ketoprak dari nol hingga akhirnya bisa menjadi pemain ketoprak yang
profesional.

“Dwi
Susanto merupakan contoh konkret bagaimana mengenal, belajar, dan kini menjadi profesional
dari keberadaan Ketoprak Tobong. Dwi adalah kisah nyata sejak 2007-2011 hingga
kini telah fasih menjadi aktor ketoprak,” jelas Risang lagi. (End)




RIF 2019 Tawarkan Peluang Investasi Ekonomi Digital dan Pariwisata

Jakarta – Untuk mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia menyelenggarakan Regional Investment Forum (RIF) sebagai ajang promosi investasi tahunan pada 11 Maret 2019. Kegiatan yang berlangsung di Nusantara Hall 1 – ICE BSD City, Banten ini mengundang pelaku ekonomi digital di antaranya, pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, serta pelaku usaha terkait, baik dari dalam maupun luar negeri.

Tahun ini, tema RIF yang
diusung adalah “Indonesia’s Digital
Drive: Utilizing Digital Technology in Developing Regional and Tourism
Investment Opportunities”.
Tema ini sesuai dengan perkembangan industri
digital yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir. Hingga Februari 2019,
jumlah startup di Indonesia mencapai startup dengan
pertumbuhan tertinggi di tiga sektor yaitu ­on-demand services, financial
technology (fintech)
dan e-commerce. 
Tingginya angka pertumbuhan startup ini mendorong BKPM untuk
mengubah konsep RIF tahun ini menjadi berbeda, yaitu mengundang para perusahaan
rintisan (startup). Setidaknya, ada 250 startup yang hadir dalam
perhelatan ini.

“Perkembangan industri startup yang cukup cepat ini harus segera direspon oleh pemerintah, terutama BKPM sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal. Oleh karena itu ,RIF tahun ini memang diharapkan menjadi meeting point bagi para investor, pelaku bisnis startup, pemerintah daerah dan stakeholders terkait lainnya, sehingga perkembangan industri ini memiliki dampak yang maksimal bagi investasi Indonesia,” ungkap Thomas Trikasih Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Senin (11/3/2019).

Dari data APJII, pengguna
internet di Indonesia mencapai 143 juta atau 54% dari total populasi dengan
jumlah pemilik smartphone dan mobile internet mencapai 90 juta (statista).
Riset Google dan Temasek juga menyebutkan market size ekonomi digital Indonesia
juga mencapai USD 27 miliar dan berpotensi menjadi USD 100 miliar pada tahun
2025. Dari aliran investasi asing per tahun di level USD 20-25 miliar,
diperkirakan 10% disumbang dari sektor ekonomi digital.

Dalam acara ini, digelar
beberapa sesi antara lain seminar, digital startup pitching, one-on-one
meeting
antara calon investor dengan startup, pemerintah daerah
dengan calon investor dan startup dengan calon investor, serta business
clinc
atau klinik konsultasi usaha oleh BKPM, BI Fintech Office, Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan
Informatika, serta perbankan dan law firm. Untuk one-on-one meeting, BKPM
mengatur148 pertemuan yang melibatkan 64 perusahaan startup
serta 45 perusahaan/investor. Sedangkan, untuk kegiatan seminar dihadiri oleh
sekitar 800 peserta, yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat, pemerintah
daerah, kedutaan asing, asosiasi dunia usaha, maupun calon investor.

“Tujuan pelaksanaan
kegiatan RIF adalah untuk mempromosikan peluang investasi Indonesia khususnya
bidang ekonomi digital dan pariwisata. Jadi kami fokus membuka jalur komunikasi
antara pemerintah daerah, calon investor, dan startup di bidang
tersebut. Harapannya, investasi di bidang ekonomi digital dan pariwisata juga
bisa naik secara signifikan,” ungkap Farah Ratnadewi Indriani, Deputi Bidang
Promosi Penanaman Modal.

BKPM juga mengundang
beberapa pembicara dalam event ini, di antaranya Menteri Komunikasi dan Informatika, Staf Khusus Bidang
Teknologi Informasi Pariwisata Kementerian Pariwisata, Deputi Gubernur Bank
Indonesia, Wakil Gubernur Jawa Timur, serta Vice President Media and Digital
Telkom. Di samping itu, hadir sebagai narasumber dari pelaku bisnis dan
investor antara lain Co-Founder Nalagenetics, Founding Partner of Kejora
Ventures, serta Founder Sale Stock (Sorabel). Dalam sesi digital startup pitching, BKPM menghadirkan panelist yang terdiri dari NextICorn, Kejora Ventures, MDI
Ventures, dan East Ventures.




Sampah Bukan Musuh bagi Masyarakat Berbah

Sampah
yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat umum, dianggap sebagai
angin segar bagi masyarakat di Kecamatan Berbah, Kabupaten
Sleman. Anggapan tersebut dibuktikan dengan aktifnya kelompok-kelompok pecinta
lingkungan yang merangkul masyarakat Berbah agar peduli dengan keberadaan
sampah.

Kusnadi
Priyono, Ketua Forum Lingkungan Hidup (FLH) mengatakan FLH membawahi empat desa
yang masing-masing desa memiliki Kelompok Kerja (Pokja) sendiri-sendiri.
Setiap Pokja
membawahi bank sampah dan kelompok pengelola sampah. Kusnadi menyatakan aktifnya
kelompok-kelompok ini dapat menambah kesadaran masyarakat untuk bijak dalam
mengelola sampah.

“Harapannya
masyarakat lebih peduli lingkungan. Sampah tidak harus dimusuhi, harus
mengelolanya karena ada nilai ekonominya dan banyak segi yang bisa kita ambil dan pelajari. 
Sosialisasi, pendampingan ke warga, mendirikan kelompok-kelompok baru
agar bertambah banyak kelompok pengelola sampahnya,” ujar Kusnadi, saat ditemui Jumat (8/3/2019) usai Peringatan Hari Peduli
Sampah Nasional (HPSN).

Setiap
desa di Kecamatan Berbah memiliki bank sampah yang menampung sampah-sampah
rumah tangga dari masyarakat. Sampah yang terkumpul akan dipisahkan antara
sampah organik dan anorganik oleh anggota bank sampah. Berdasarkan
pengelompokannya sampah akan dimanfaatkan menjadi pupuk kompos bagi sampah
organik dan kerajinan tangan bagi sampah anorganik.

Selain
itu, sampah juga bisa
diuangkan dengan menjual sampah anorganik sebelum atau sesudah pengolahan
maupun sampah organik yang telah menjadi kompos. Uang tersebut dapat diambil
sewaktu-waktu oleh warga yang bersangkutan ketika durasi pengumpulan sampah
sudah mencapai satu tahun. 

Bukan
hanya bank sampah, kelompok pecinta lingkungan yang menaunginya yaitu Forum
Lingkungan Hidup (FLH) juga turut andil dalam memberikan edukasi kepada
masyarakat. Masyarakat diberi edukasi berupa sosialisasi maupun pelatihan pengenalan
terhadap sampah agar bijak dalam memanfaatkan sampah di kehidupan. Selain itu
edukasi bertujuan sebagai sarana menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. 

Sempat
diwawancarai dalam
kesempatan yang sama, Tridarwati, Ketua
Bank Sampah Sedyo Luhur Kranggan 1 Jogotirto mengatakan bahwa sampah Berbah
berkurang dengan hidupnya pencinta lingkungan di Kecamatan Berbah salah satunya
FLH.

“Sampah
akan menjadi masalah besar apabila penanganannya kurang tepat. Akan tetapi akan
menjadi sahabat bagi masyarakat apabila penanganannya cukup baik,” beber
Tridarwati.

Sementara itu, Camat Berbah, Wildan Solichin menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan
FLH Kecamatan Berbah ini.

“Kami akan bersama-sama mengembangkan forum ini menjadi virus
kebaikan untuk pengelolaan dan mengelola sampah secara bersama. Dari masyarakat
Berbah maupun luar Berbah untuk membangkitkan kepedulian terhadap sampah di Kecamatan Berbah. Teman-teman dari FLH Berbah bekerjasama
dengan Komunitas Pungut sampah kalau tidak salah.
Itu sangat bagus untuk menginisiasi kelompok-kelompok pemuda kami di Kecamatan
Berbah ini. FLH ini sudah lama Alhamdulillah selalu melibatkan diri
dalam event,” jelas Wildan.

Wildan mengatakan, empati masyarakat yang begitu positif dalam kepeduliannya
terhadap lingkungan, dibuktikan dengan antusiasme
masyarakat mengikuti program-program yang diadakan oleh kelompok-kelompok
pecinta lingkungan.

Pernyataan
tersebut dibenarkan oleh salah satu pemuda desa di Kecamatan berbah yang
optimis dengan peningkatan kebersihan di lingkungan nya.

“Kalau
di desaku ke depan, kesadaran masyarakat terhadap
kebersihan lingkungan sepertinya akan terus meningkat. Sejauh ini sudah cukup
bersih dan teratasi untuk masalah sampah. Minimal sampah bekas nya sudah bisa
dikelola. Walaupun belum terlihat berdampak besar, minimal sampah rumah
tangga  sudah teratasi,” ungkap
Sartika Nur Widyawati, pemuda
Desa Sumber Kulon.

Kepedulian
masyarakat Berbah terhadap lingkungan dan sampah ini jugalah yang kemudian membuat Kecamatan Berbah turut andil dalam menyemarakan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN)
dengan menggandeng anak-anak TK dan SD untuk lomba kolase dan mewarnai.
Tujuannya adalah mengenalkan anak makna sampah sejak dini. Itikad tersebut
disambut baik oleh Dinas Lingkungan Hindup (DLH) Sleman sehingga untuk memperingati HPSN tahun ini Berbah diberi
kepercayaan menjadi tuan rumah.
(Rep Rara)




Sarasehan Gerakan Anti Politik Uang di STAISPA Sardonoharjo

Ngaglik
– Minggu (10/03/2019), salah satu ruang kelas di Sekolah Tinggi Agama Islam
Sunan Pandan Aran (STAISPA) dipenuhi gelora semangat menolak politik uang dalam
gelaran pemilu serentak 2019.

“Pertemuan
hari ini sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba tapi merupakan tindak lanjut
dari Deklarasi Desa Anti Politik Uang dan pertemuan tim APU dengan para rois se-Desa
Sardonoharjo. Diinisiasi oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA STAISPA) akhirnya
kita hari ini berkumpul sebagai bentuk penolakan praktik politik uang dan rasa
cinta tanah air karena hanya dengan proses yang baik ridho Tuhan akan kita
dapatkan,” sambut Jazilus Sakhok, salah satu pimpinan STAISPA sebagai tuan
rumah.

Pada
kesempatan berikutnya Herjuno Wiwoho, Kepala Desa Sardonoharjo mengemukakan
bahwa proses pemilihan yang disertai politik uang secara kasat mata menabrak
norma hukum positif, sehingga hasilnya pun bisa dikatagorikan tidak sah secara
hukum.

“Demi
menggapai hasil pemilu yang demokratis dan penuh berkah, mata rantai politik
uang sedikit demi sedikit memang harus kita putus. Karena penegakan hukum
positif tidak juga membuat para pelaku jera, peran pemuka agama seperti rois,
takmir masjid, ponpes menjadi penting guna melakukan sosialisasi anti politik
uang berdasar kaidah keagamaan,” imbuh Herjuno.

Wasingatu
Zakiyah, salah satu motor gerakan Desa Anti Politik Uang tampil menjadi
moderator pada acara yang dihadiri rois se-Desa Sardonoharjo, tim relawan APU,
mahasiswa STAISPA, perwakilan LSM, perwakilan Parpol, dan warga masyarakat ini.

“Sebenarnya
hanya ada 3 pasal dalam PerBawaslu yang secara eksplisit mengatur tentang
politik uang ini namun karena berbagai sebab penegakan pasal-pasal tersebut
terasa sangat sulit, praktik politik uang masih terjadi pada proses Pemilu.
Sarasehan kali ini akan berusaha memotret praktik politik uang dari pendekatan
dakwah agama sebagai upaya nahi munkar (mencegah keburukan),” ungkap Zaki
dalam pengantarnya.

Sesi
selanjutnya adalah pemaparan dari narasumber, berturut-turut tampil Fajar
Basyhir (Lajnah Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta), Ustadi Hamzah (Majlis Tarjih
dan Tajdid PP Muhammadiyah), Abdul Karim Musthofa (Ketua Bawaslu Sleman), dan
Trapsi Haryadi (Ketua KPU Sleman).

Sesuai
dengan bidang keilmuan masing-masing, keempat narasumber menyampaikan kepada
semua yang hadir tentang bahaya dan pengaruh buruk politik uang bagi Demokrasi
dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Keempatnya bersepakat bahwa praktik
jual beli suara dalam proses pemilu melanggar kaidah hukum positif dan hukum
agama.

Sesi
diskusi menjadi hal menarik selanjutnya dengan adanya pernyataan, pertanyaan
dan sharing dari rois, pengasuh ponpes, dan wakil Parpol.

“Jika
dihitung secara materi, sebenarnya pihak yang menjual suara menjadi pihak yang
rugi dalam praktik ini. Saya pernah menemui sebuah kasus, oknum anggota dewan
yang kemudian menolak di mintai tolong oleh konstituen nya karena dia merasa
telah membeli, tak ada hutang budi atau tanggung jawab yang mengikuti setelah
proses jual beli tersebut,” ungkap Arif Nur Hartanto yang kini masih
menjabat sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Yogyakarta.

Lain
dari hal tersebut, menyadari tentang potensi kerugian yang akan ditanggung
masyarakat dengan adanya politik uang, seorang Rois Desa Sardonoharjo
mengusulkan kepada tim APU untuk membuat semacam ringkasan materi sarasehan,
termasuk dasar hukum dalam kaidah agama yang melarangnya, agar dapat digunakan
sebagai bahan diseminasi informasi kepada masyarakat di sekitarnya. (DHI)




Embung Jetis Suruh, Destinasi Wisata Alternatif di Sleman

Ngaglik
– Menikmati panorama Gunung Merapi dengan cara berbeda barangkali dapat menjadi
alternatif liburan bagi sebagian kita. Dikelilingi pohon rindang dan hamparan
kebun salak, Embung Jetis Suruh berlatar gunungapi nan eksotis dapat menjadi
rujukan baru bagi warga masyarakat yang merindukan suasana sejuk dan asri.

Joko,
pengunjung yang datang jauh-jauh dari Dusun Tlogo, Prambanan bercerita bagi
dirinya Embung Jetis Suruh memiliki pesona yang tidak dimiliki oleh embung lain
di Yogyakarta.

“Pengembangannya
bagus, pertama kali saya datang kesini belum ada infrastruktur pendukung, hanya
melulu bangunan tampungan air. Sungguh tidak menyangka jadi seperti sekarang
ini, ada pendopo, gazebo, dan tamannya,” terang Joko, Minggu (10/3/2019).

Embung
Jetis Suruh secara administratif berada di Desa Donoharjo, Ngaglik, Sleman.
Embung ini dibangun pada tahun 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan
ESDM DIY dengan volume tampung air mencapai 24 ribu m3.

“Tujuan
awal pembangunannya dulu memang untuk irigasi perkebunan dan sawah, sehingga
bangunan embung ini berada di titik paling tinggi di Desa Donoharjo. Air yang
tertampung berasal dari mata air gumuk Sicino yang merembes melalui sungai
Gayam,” terang Temu Santoso, petugas kebersihan Embung.

Dengan
melihat geliat pariwisata yang semakin meningkat di area Sleman, mulai
pertengahan tahun 2018 orientasi pariwisata menjadi arus utama pengembangan
embung dengan pengelolaan diserahkan kepada BUMDes Sri Taman Rejeki Desa
Donoharjo.

Infrastruktur
pendukung wisata dibangun secara rapi dan merata di sekitar embung. Setelah
parkir di dekat pintu masuk, seni instalasi berbentuk jamur menyapa setiap
pengunjung yang hadir. Di sebelahnya berdiri megah pendopo yang juga berfungsi
sebagai foodcourt dengan daya tampung
sekitar 75 orang.

Berjalan
ke arah embung, di sisi kiri terdapat area lapang cukup luas yang dapat
dijadikan camping ground, sedangkan di sisi kanan terlihat kembali seni
instalasi berbentuk rumah, taman dan aliran sungai.

Di
depan pintu masuk embung kita temui Gazebo sebagai rest area pengunjung dan area teduh di bawah pohon talok dengan
rumput yang menghijau di bawahnya. Dari area ini, pengunjung bisa menikmati
sensasi suara deras air mengalir dari pintu air menuju sungai di bawahnya.

Selain
papan informasi permanen, di sekitar embung kita dapat menemui taman bunga dan
miniatur kapal berkepala naga. Sekeliling Embung telah dipavingblock sehingga
memungkinkan untuk digunakan sebagai area jogging.

Salah
satu keunikan yang tidak dimiliki di embung lain adalah konsep pembangunan yang
ramah disabilitas dengan adanya jalur khusus kursi roda di area foodcourt dan pintu masuk embung. Meski
patut disayangkan, oleh beberapa pengunjung jalur tersebut kadang dialih fungsi
menjadi jalur masuk sepeda motor yang bersliweran di sekeliling embung. (DHI)