Jakarta – Pemerintah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi kementerian, lembaga dan ekosistem telekomunikasi tengah dilakukan untuk menyiapkan sistem komunikasi radio kebencanaan dengan memanfaatkan frekuensi radio 700 MHz.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selama tahun
2018 tercatat
korban meninggal dunia dan hingga tiga juta penduduk terpaksa mengungsi
menyusul bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun.

Bencana
hidrometeorologi tetap dominan terjadi, mulai dari puting beliung, banjir,
kebakaran hutan dan lahan, longsor, serta gelombang pasang dan abrasi. Posisi
Indonesia di kawasan ring of fire (cincin
api) membuat potensi bencana erupsi gunung api, gempabumi yang merusak, dan
tsunami.

Kerugian ekonomi
yang ditimbulkan bencana cukup besar. Sebagai gambaran, gempabumi di Lombok dan
Sumbawa menimbulkan kerusakan dan kerugian Rp 17,13 triliun. Sementara gempabumi,
tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah menyebabkan kerugian dan kerusakan
lebih dari Rp 13,82 triliun.

Guna
meminimalkan risiko dan dampak ekonomi bencana, Pemerintah telah menerapkan manajemen
penanggulangan bencana. Kini proses itu akan leih meningkat dan efisien dengan
penyelenggaraan layanan radio komunikasi untuk Public Protection and Disaster Relief (PPDR).

Optimasi Frekuensi 700 MHz untuk
Kebencanaan

Pemerintah
Indonesia telah mengembangkan langkah yang responsif dalam penanggulangan
bencana dengan melibatkan kementerian, lembaga dan seluruh stakeholders serta komunitas. Mulai dari mendorong kesiapsiagaan
masyarakat, respons cepat ketika terjadi bencana, hingga pengembangan sistem
komunikasi radio yang andal.

Secara
global, terdapat kesepakatan untuk menggunakan 
pita frekuensi radio 700 MHz sebagai kanal jaringan
komunikasi kebencanaan. Jaringan itu terbukti andal dan mumpuni untuk mendukung
komunikasi kebencanaan.

“Frekuensi
di band 700 MHz dipilih karena frekuensi ini cukup rendah dibanding yang
seluler 1,8 GHz, 2,1 GHz, 2,3 GHz, jadi jangkauannya sangat luas,” ungkap
Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Uji Coba Lapangan Penggunaan Frekuensi
700 MHZ untuk Telekomunikasi Khusus Kebencanaan di Plasa Telkom Pangandaran,
Jawa Barat, Selasa (9/4/2019) sore.

Bahkan di sejumlah negara seperti Amerika Serikat dan
Korea Selatan, pita frekuensi radio 700 MHz juga dimanfaatkan untuk mendukung layanan
publik (public services) antara lain:
Kepolisian, Pemerintah Daerah, Pemadam Kebakaran, Unit Reaksi Cepat Panggilan
Darurat, dan Rumah Sakit.

“Di dunia
internasional, band 700 itu secara standar internasional menjadi digital
dividen. Disepakati, bagian dari 700 MHz itu harus dialokasikan untuk aplikasi
kebencanaan, digunakan untuk menangani memitigasi penanganan maupun recovery
bencana,”  jelas Rudiantara.

Pita frekuensi radio 700
MHz berpotensi besar dapat dimanfaatkan untuk keperluan komunikasi kebencanaan
yang lebih canggih, peningkatan jangkauan pita lebar di daerah rural, serta
perbaikan kualitas pita lebar di kota-kota besar yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

“Negara
tetangga kita sudah mulai membebaskan frekuensi 700 MHz, dari penggunaan
televisi analog, kemudian analognya bermigrasi menjadi digital, sehingga
frekuensinya bisa digunakan, itulah namanya digital dividen, sebagiannya
digunakan untuk kebencanaan,” tutur Menteri Kominfo.

Uji Coba PPDR

Public Protection
and Disaster Relief (PPDR) atau Perlindungan Publik dan
Penanggulangan Bencana, merupakan standar
dunia untuk komunikasi radio dalam penanganan ketertiban dan penegakan hukum,
perlindungan jiwa dan harta beda, dan situasi darurat, hingga penanganan
gangguan serius terhadap sosial masyaraka akibat bencana.

Bersama
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional (BASARNAS),
Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), POLRI dan Pemerintah
Daerah serta stakeholders telekomunikasi, Kementerian Kominfo melakukan uji
coba layanan radio telekomunikasi kebencanaan atau PPDR.  Uji coba itu berlangsung di kawasan
Pangandaran, Jawa Barat selama sebulan mulai tanggal 9 April 2019
hingga 9 Mei 2019.

Menurut
Menteri Rudiantara uji coba harus dilakukan agar manajemen kebencanaan bisa
dilakukan lebih baik lagi sekaligus menguji teknologi baru yang ada untuk
mendukung penanganan bencana.  Dalam uji coba itu, berlangsung demo uji SMS
Blast, Panggilan Suara antar petugas, Pengiriman Gambar dan Video secara
Real Time, dan Pengujian Fitur-Fitur pada Aplikasi Layanan Radio Komunikasi.

“Mengapa
kita harus lakukan uji coba? Kita jangan sampai menunggu semua kertas selesai
ditulis. Pemerintah, Kominfo mengeluarkan Peraturan Menteri tentang uji coba
teknologi tahun 2016. Tujuannya agar Indonesia terbuka terhadap
teknologi-teknologi baru, diujicobakan. Jangan nanti kertasnya sudah selesai
baru kita uji coba. Terlambat kita,” jelas Rudiantara.

Dalam konteks komunikasi kebencanaan, Indonesia sebagai negara rawan
bencana, membutuhkan dukungan infrastruktur komunikasi kebencanaan yang canggih
dan mampu melayani trafik komunikasi suara (voice)
dan multimedia.

Dengan layanan multimedia, kondisi lapangan dapat dipantau dan dianalisa
secara lebih efektif dan efisien karena pos komando penanggulangan bencana
langsung menerima data video dan data-data sensorik lainnya secara real time dari perangkat yang bekerja di
pita frekuensi radio 700 MHz.

Selain itu, dengan adanya komunikasi yang berbasis multimedia, maka
keselamatan personil tanggap darurat yang terjun ke daerah bencana akan lebih
terlindungi. Informasi situasi lokasi yang menjadi target operasi akan diterima
dengan lebih detail dan dinamika perubahannya akan lebih cepat termutakhirkan.

Melalui uji coba ini diharapkan diperoleh data teknis mengenai kualitas
layanan, pengujian aplikasi dan konektivitas, serta data non teknis di lapangan
yang diperlukan sebagai rekomendasi penyelenggaraan layanan nantinya. Termasuk peluang integrasi layanan Sistem Penyampaian Informasi Bencana
melalui SMS Blast pada daerah
terdampak bencana danLayanan
Panggilan Darurat 112 yang dikelola oleh Pemda dalam penanganan kondisi
darurat.

Melalui kolaborasi
penanganan dan integrasi layanan, diharapkan dapat meningkatkan manajemen penanggulangan bencana di
Indonesia. Satu hal yang lebih penting, akan banyak peluang untuk penyelamatan
korban secara lebih cepat dan menimialkan dampak bencana terhadap masyarakat
Indonesia.

Cangkringan
– Pemerintah Kecamatan Cangkringan menggelar Apel Siaga Menghadapi Pemilu 2019
di Lapangan Kecamatan Cangkringan, Senin (8/4/2019) pukul WIB.

Peserta
apel terdiri dari Kapolsek, Danramil, Bhabinkamtibmas se-Cangkringan, Babinsa
Cangkringan, Linmas se-Cangkringan (Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo,
Umbulharjo, dan Wukirsari), Panwaslu Cangkringan, dan Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) Cangkringan.

Camat
Cangkringan, Mustadi dalam pidatonya menyampaikan ini adalah bentuk kesiapsiagaan
Cangkringan dalam menyambut Pesta Rakyat.

“Semua
elemen masyarakat, penyelenggara Pemilu dan pihak keamanan harus bekerja sama
dalam menjaga kondusivitas dan Pemilu 2019. Harapannya setelah diadakannya apel
siaga ini seluruh penyelenggara pemilu dan pihak keamanan terjalin komunikasi
yang semakin solid sehingga sekecil apapun permasalahan yang akan timbul dapat
terdeteksi dan tertangani sedini mungkin dan kondusivitas wilayah akan selalu
terjaga,” jabar Mustadi.

Sementara
itu, Kapolsek Cangkringan, AR Sutarman menambahkan bahwa kegiatan ini adalah
wujud komitmen bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama masa Pemilu.

“Semua
harus bersinergi dalam menyukseskan Pemilu 2019,” ujarnya.

Dalam
apel ini juga dilakukan pengecekan kelengkapan Linmas oleh Camat didampingi
oleh Kapolsek dan Danramil. (Marman)

Prambanan – Setelah pembentukan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kecamatan Prambanan di Aula Budi Pekerti Kecamatan Prambanan pada Selasa (19/03/19), Senin (08/04/19) KIM Kecamatan Prambanan resmi dikukuhkan. 

KIM Kecamatan Prambanan tersebut diberi nama
Gerakan Pembangunan Pariwisata Prambanan (Gerbang Paris). Disaksikan Camat Prambanan, Sekretaris Camat
Prambanan, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Kominfo Sleman,
Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Kominfo
Sleman, dan Sekretaris Dinas Kominfo Sleman, 6 desa dari
Kecamatan Prambanan yang telah dibentuk kepengurusan KIM dikukuhkan di Lapangan Selatan Candi Banyunibo.

Sekretaris Dinas Kominfo, Purwati dalam sambutannya
berkata bahwa tujuan KIM salah satunya yaitu membantu masyarakat untuk memahami
informasi yang benar serta menjadi agen perubahan di masyarakat
untuk menyampaikan informasi yang benar.

“Jadi berilah infomasi yang benar dan tumbuhkan bahwa informasi itu menjadi sebuah kebutuhan dan masyarakat merasa tanggung jawab atas informasi itu maka di wilayah itu, bapak ibu itu merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau dahulu sebutan tersebut berlaku untuk seorang guru maka sekarang penyebar informasi yang baik seperti KIM ini adalah pahlawan tersebut,” ujar Sekretaris Dinas Kominfo Sleman yang akrab dengan panggilan Ipung kepada anggota KIM yang sudah dilantik.

Berkenaan dengan informasi yang akurat, KIM dengan
nama Gerbang Paris ini menurut Ipung jelas
bertujuan untuk mengembangkan sektor
pariwisata di Kecamatan Prambanan.

“Karena Prambanan
adalah salah satu tempat dengan destinasi wisata yang selalu dicari oleh
wisatawan maka dari itu fokus KIM dengan penyebarluasan informasi yang benar
mengenai potensi pariwisatanya dirasa menjadi peluang berkembangnya wisata di
Prambanan,” tambah Ipung.

Agus Pudiyanto, Ketua KIM
Gerbang Paris berharap agar informasi yang sampai ke
masyarakat benar-benar diterima dan berguna bagi pemberdayaan masyarakat. Hal ini demi pembangunan Kecamatan Prambanan khususnya dan
Kabupaten Sleman pada umumnya untuk menuju smart regency.

Disampaikan pula oleh Agus, tekad terbentuknya KIM Gerbang Paris untuk menyebarluaskan informasi di kalangan masyarakat tidak lagi sembarangan.

“Jadi untuk memaksimalkan kualitas berita yang diproduksi oleh anggota KIM karena terbilang baru kami akan menunggu juga kerjasama dari Dinas Kominfo untuk memberikan pelatihan jurnalistik yang dapat diterapkan dalam KIM,” kata Agus.  (Rep Rara)

Sleman
– Pelaksanaan Sunmor Minggu Pahingan pada Minggu (7/4/2019) terasa istimewa
karena bersamaan dengan peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HKIN) yang
dihadiri Bupati Sleman, Sri Purnomo dan Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun.

Bertema
“Kita sukseskan pemilu terbuka, jujur, adil, dan partisipatif”, kegiatan
ini dimulai dengan jalan santai menempuh jarak kurang lebih 5 km dari Lapangan
Denggung, Sleman.

Dalam
sambutannya, Bupati Sleman, Sri Purnomo mengajak masyarakat untuk meluangkan
waktu sebentar masuk bilik suara melakukan pencoblosan Presiden dan Wakil Presiden,
DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2019.

Acara
dilanjutkan dengan jalan sehat dan pembagian doorprize serta voucher yang
harus dibelanjakan di stan UMKM Sunmor kepada peserta umum yang terdiri dari
anggota KIM perwakilan se-DIY, KPU, Bawaslu, PPID, dan Kominfo,

Kegiatan
juga diisi dengan Sosialisasi Dispensasi IMB Sleman dan tidak ketinggalan ditampilkan
seni tradisional kuda lumping dari Desa Klegen, Trimulyo, Sleman. (R Agus Nur
Widayadi)

Gamping – Minggu (7/4/2019) pukul WIB, Pemerintah Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman menggelar kegiatan Pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka kesiapan pengamanan pelaksanaan pemilihan umum serentak 17 April 2019 mendatang.

Pembekalan Linmas dihadiri oleh Kapolsek Gamping, Kompol Hendri Multi, Wadanramil 17/Gamping, Kapten Kusno, Kepala Desa Nogotirto, H. Faizin, Sekretaris Desa, serta Yuda Wadana. Giat yang diikuti oleh 116 anggota Linmas ini menghadirkan narasumber Bhabinkamtibmas Nogotirto, Aiptu Eko Yulianto dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo.

Dalam sambutannya, H. Faizin menyampaikan kepada para anggota Linmas bahwa tugas Linmas adalah menjaga keamanan saat kegiatan pemilu 2019 berlangsung. Pengamanan meliputi logistik yang dikirimkan dari desa ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat pemungutan suara di TPS, saat penghitungan perolehan suara, serta pengiriman kotak suara dari TPS menuju kantor Kecamatan Gamping.

Aiptu Eko Yulianto menambahkan berkaitan ketugasan Linmas di hari pelaksanaan pemungutan suara mengharapkan seluruh petugas keamanan mengenakan pakaian seragam Linmas serta bersepatu lengkap.

“Apabila menjumpai permasalahan yang mengganggu jalannya pemungutan suara di TPS, Linmas harus dapat menyelesaikan di tempat. Namun jika anggota Linmas tidak dapat menuntaskan permasalahan yang ada, dapat membuat laporan kepada polisi untuk meminta pertolongan,” tutur Bhabinkamtibmas yang ramah ini.

Ketua PPK Gamping selanjutnya memberikan arahan kepada anggota Linmas untuk hadir di TPS tempat bertugas sebelum pukul WIB untuk melakukan pengambilan sumpah atau janji sebagai petugas keamanan, bersama anggota KPPS yang berjumlah 7 orang. Selanjutnya petugas Linmas yang berjumlah dua orang berjaga di pintu masuk TPS dan pintu keluar TPS untuk melakukan tugas pengamanan.

Di akhir paparannya, Adnan berpesan kepada seluruh anggota Linmas untuk selalu menjaga netralitasnya serta segera berkoordinasi dengan petugas KPPS dan petugas kepolisian yang ada di TPS jika ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan saat berlangsungnya proses pemilu. (Adnan Nurtjahjo)