Ngaglik – Beragam tokoh-tokoh bersepakat bahwa selayaknya
proses pasca pemilu 17 April lalu dijalani dengan tertib dan masyarakat tinggal
menunggu dan mempercayakan hasilnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bupati Sleman, Sri Purnomo, berpesan kepada masyarakat
Sleman agar tetap bersama menjaga suasana kondusif, aman, dan damai. “Pemilu
sudah selesai, sambil menunggu pengumuman akhir perlu kita mengendalikan diri,
jangan sampai kita berbuat yang tidak terpuji, hasil apapun kita menunggu
keputusan KPU,” tutur Sri Purnomo saat Safari Tarawih Keliling di Masjid
Usuludin, Dusun Gemutri , Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman,
Rabu (8/5/2019).

Lebih lanjut Sri Purnomo menyatakan dalam suasana Ramadan, masyarakat harus menjaga kerukunan intern agama dan juga antar agama sehingga kehidupan menjadi damai dan aman serta nyaman dan hidup berdampingan. “Apalagi di Kecamatan Ngaglik ini sudah masuk kategori semi perkotaan, otomatis pola kehidupan pasti mengalami perubahan-perubahan, untuk pendatang baru mestinya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan termasuk dalam hal perekonomian dan sosial budayanya,” lanjut Sri Purnomo.

Pernyataan Sri Purnomo ini selaras dengan tokoh agama di Ngaglik KH Darwis Syafei dalam kesempatan berbeda. “Kita tahu kemarin sebelum pemilu beda pilihan mungkin, tapi itu sudah selesai kita tinggal tunggu hasilnya, yang penting kita semua bersatu kembali membangun wilayah kita ini. Mari rajut kembali kebersamaan,” ungkap KH Darwis Syafei saat mengisi tausiyah buka puasa bersama di tempat dan hari yang sama sebelumnya.

Sementara itu Subagya selaku Camat Ngaglik dalam Safari Tarawih Keliling tersebut menyampaikan laporan hasil pemilu di kecamatan Ngaglik yang berjalan lancar aman dan damai, “Walaupun banyak kendala, semua bisa diatasi dengan baik dan aman, dan kami mengharapkan masyarakat kembali bekerja seperti biasa sesuai tugas dan pekerjaan masing masing, sehingga semua kembali normal, aman, dan damai,” ungkap Subagya.

Dalam kesempatan Safari Tarawih Keliling ini, Bupati Sleman sekaligus menyerahkan bantuan sebesar Rp17,5 juta yang merupakan dana gabungan dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa. Bantuan juga diserahkan Camat Ngaglik sebesar Rp7 juta yang merupakan dana gabungan yang dihimpun dari Desa Sukoharjo, Badan Permusyawaratan Desa, dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua bantuan ini diterima langsung oleh Suwarno sebagai Ketua Takmir Masjid Usuludin.

Suwarno menyampaikan bahwa masjid Usuludin dibangun pertama di Desa Sukoharjo pada tahun 1946 yang diprakarsai Mbah Kyai Haji Asyari. “Masjid ini sudah dipugar 4 kali sampai saat ini, dan
rencananya renovasi ke-5  akan menghabiskan
biaya Rp 102,5 juta, sementara modal awal saat ini sebesar Rp. 20,5 juta. Terima
kasih atas ditunjuknya Masjid Usuludin sebagai tempat safari tarawih keliling,
juga bantuan dari Bupati Sleman dan Camat Ngaglik untuk mendukung rencana
renovasi dan kegiatan Masjid Usuludin ini,” ungkap Suwarno.

Safari Tarawih Keliling di Masjid Usuludin ini dipadati masyarakat di sekitar Dusun Gemutri karena kehadiran Bupati Sleman Sri Purnomo didampingi para asisten, staf ahli bupati, kepala perangkat daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Camat Ngaglik, Forum Pimpinan Kecamatan Ngaglik dan jajaran kepala desa di wilayah Kecamatan Ngaglik. (KIM Ngaglik/Suripto)

Sleman – Strategi untuk mewujudkan Sleman sebagai kabupaten cerdas terus diformulasikan, salah satunya ialah pembentukan aplikasi online pada masing-masing program yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sleman. Terkait hal itu Widiyawan, Direktur Sistem dan Sumberdaya Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan masukan terhadap beberapa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sleman untuk menuju smart city. Masukan Widyawan ini dia utarakan dalam Paparan Implementasi Program Smartcity, Rabu (08/05/2019) di Sleman Smart Room Diskominfo Sleman.

Widiyawan mengatakan bahwa pengimplementasian
program smart city dengan melakukan
pengintegrasian dari beberapa perangkat pelayanan publik dalam satu aplikasi,
telah sesuai dengan visi misi Sleman. Namun yang terpenting dalam melakukan
integrasi ialah harus adanya kebijakan yang jelas. Misalnya dalam hal membuat
aplikasi harus ada kebijakan mengenai pihak yang berhak membuatnya.

Widiyawan juga memberikan contoh terkait dengan
pengintegrasian dari beragam pelayanan publik dalam satu aplikasi yang akan
diciptakan nantinya. “Contoh UGM, aplikasinya satu bernama SIMASTER. Disitu
berisi semua bentuk pelayanan kampus. Seperti pelayanan Kuliah Kerja Nyata,
pajak, hibah penelitian, dan lain sebagainya. Dimana semua itu tersedia dalam
satu pintu,” tukasnya.

Sebagai evaluator, Widiyawan menambahkan beberapa
masukan terhadap pemerintah kabupaten Sleman mengenai program Smart City ke depannya.
Di antaranya pertama harus ada keselarasan antara kebutuhan/problem Sleman
dengan aplikasi yang dikembangkan. Kedua perlu ada kurasi aplikasi/sistem.
Ketiga penting untuk melakukan smart
branding. Keempat ialah input problem, dapat dilakukan menggunakan analisis
media, contohnya Lapor Sleman. Dan yang terakhir adalah untuk air minum dan air
limbah dapat menggunakan sensor Internet of Things (loT) dalam
pemantauan di tempat yang diprioritaskan.

Selain Widyawan dari UGM, Paparan Implementasi Program Smartcity kali ini diisi dengan paparan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mengenai program smart city yang berjalan di lingkungan masing-masing.

Dibuka pertama oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan penyampaian tiga poin utama yakni smart government, smart branding, dan smart living, yang diwujudkan dalam tiga program diantaranya sistem informasi tata ruang, geoportal, serta sistem informasi rekomendasi tanah desa dan kesultanan.

Dilanjutkan oleh Dinas
Lingkungan Hidup, dengan menguraikan bahwa pihak mereka juga telah melakukan
beberapa inovasi terkait dengan Smart
Regency diantaranya ialah pembentukan kelompok sampah mandiri, pelayanan
sistem Lapor Sleman, pengelolaan website, pembayaran retribusi sampah secara
online, dan patroli sampah liar. Beberapa inovasi tersebut telah berbasis online/menggunakan
aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat agar tidak perlu datang ke
DLH.

Terakhir BKPP memaparkan
bahwa mereka telah menghadirkan sejumlah program yang juga berbasis aplikasi.
Salah satunya ialah pengembangan sistem informasi pegawai dan mutasi pegawai
berbasis web dan aplikasi android.(Rep Bilqis)

Sleman – Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Sleman, kembali menggelar Pasar Lebaran Kabupaten Sleman Tahun 2019. Acara ini
merupakan kegiatan tahunan yang digalakkan dalam rangka menyambut Hari Raya
Idul Fitri 1440 H.

Pasar Lebaran akan diselenggarakan selama 6 hari mulai dari Selasa, 14 Mei sampai dengan Sabtu, 19 Mei 2019 nanti. Kegiatan akan mulai beroperasi pada pukul WIB. Untuk lokasinya sendiri, Pasar Lebaran tahun ini akan diadakan di Jalan Candi Sari, tepatnya di sisi selatan Lapangan Pemda Sleman.

Pustopo, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengatakan
bahwa pasar lebaran ini bertujuan untuk memfasilitasi UMKM binaan Pemerintah
Kabupaten Sleman untuk memasarkan produknya sekaligus memberikan motivasi
kepada mereka agar lihai memanfaatkan peluang terutama pada bulan Ramadan dan
Idul Fitri.

“Sekaligus juga sebagai fasilitator bagi masyarakat guna
memperoleh kebutuhan lebaran serta menumbuhkembangkan minat masyarakat agar
memanfaatkan produk-produk lokal. Dan pastinya sebagai momen penjualan sembako
murah,” ungkap Pustopo dalam keterangan persnya, Selasa (7/5/2019).

Pasar Lebaran tahun ini mengusung tema “Bangga Berlebaran
dengan Produk Sleman”. Sebanyak 75 stand telah disediakan untuk mengisi
kegiatan tersebut, dimana peserta yang ikut memeriahkan berasal dari Forum
Komunikasi (Forkom) UMKM 17 kecamatan se-Kabupaten Sleman.

Tidak hanya itu, perhelatan ini juga nantinya akan diisi dengan beragam rangkaian kegiatan. Diantaranya ialah bazar (produk makanan olahan, tradisional, fashion, produk hasil pertanian, tanaman hias, dan lain sebagainya). Sembako murah bagi masyarakat umum dan paket sembako murah bagi KK miskin, aneka perlombaan bagi anak-anak tingkat TK hingga SD, dan kategori umum. Terakhir ialah program Talk Show yang akan menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif. (Rilis DinkopUKM/Rep Bilqis).

Sleman – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman yang
bertempat di gedung DPMPPT (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu), Beran, Tridadi, Sleman, mulai diujicobakan sejak Senin (6/5/2019).
Uji coba ini sengaja dilakukan untuk melihat efektivitas dari pengimplementasian
Mal Pelayanan Publik pada masyarakat Sleman dan sekitarnya.

Soft launching atau uji coba tersebut dihadiri oleh masyarakat
dari berbagai kalangan yang sedang mengurus beragam keperluan administrasi. Salah
satunya ialah Rosa, yang sengaja datang untuk mengurus surat perizinan pendirian
hotel di Sleman. Ia mengaku telah dua kali datang ke gedung DPMPPT Sleman ini.
Yang pertama memasukan surat pengantar, lalu seminggu kemudian ia datang
kembali untuk mengurus surat izin pendirian hotel sekaligus melakukan wawancara
perihal prosedur pendirian hotel di Kabupaten Sleman.

Rosa mengaku jika keberadaan Mal Pelayanan Publik ini sangat
membantu disebabkan adanya penyatuan berbagai instansi perangkat daerah dalam
satu gedung yang memudahkan publik menyelesaikan segala keperluannya di satu
tempat. Selain itu juga lokasi dari Mal Pelayanan Publik itu sendiri yang mudah
dijangkau, di tepi Jalan Magelang.

Namun kekurangannya ialah, antrian yang dirasa lama oleh
para pengunjung. “Antrian disini membludak, jadi nunggunya lama. Saya di sini
sudah 45 menit,” tuturnya.

Masing-masing loket disi oleh pelayanan dari berbagai
institusi, diantaranya pelayanan pembuatan kartu identitas anak dan perekaman
e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan BPJS Kesehatan
dan BPJS Ketenagkerjaan, Bank BPD DIY, pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh
Samsat Sleman, dan pembuatan IMB. Selain itu juga ada loket Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Kantor Pelayanan Pajak
Pratama, SIM Corner oleh Polres Sleman, dan Pelayanan Izin Usaha Jasa
Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada salah satu corner dipajang beragam hasil olahan dari
UMKM Sleman meliputi kain batik dan tas batik. Selain itu Mal Pelayanan Publik ini
juga dilengkapi fasilitas umum seperti toilet, musholla, dan ruang bermain
anak.

Untuk menunjang kinerja para pegawai, diselipkan pula kotak saran agar pengunjung dapat memberikan masukan ataupun kritik terhadap Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman. Meskipun masih dalam tahap uji coba, namun antusiasme dari masyarakat sangat tinggi. Mal Pelayanan Publik ini pun masih terus dalam tahap penyempurnan, sebelum peluncuran perdananya pada 15 Mei nanti.(Rep Bilqis)

Karanganyar – Setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat sebagai sabuk pemersatu bangsa, penguat interkonektivitas, serta pendorong proses ekonomi yang semakin efektif dan efisien, saat ini, pemerintah mengalihkan fokus pembangunan ke pembangunan sumber daya manusia (SDM). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan tiga fokus pembangunan manusia di sektor pendidikan dan kebudayaan. Di antaranya, pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan karakter yang menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar, serta penyiapan generasi yang cakap dan terampil melalui jenjang pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat.

Presiden Joko Widodo
berpesan agar pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai
etika, dan agama harus menjadi perhatian dunia pendidikan ke depan. “Kita
semua merayakan dengan bergembira. Tapi ingat bahwa pembangunan karakter
bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai etika, agama ke depan harus
menjadi perhatian dunia pendidikan kita dalam rangka pembangunan sumber daya
manusia yang memiliki karakter dan kualitas yang baik,” disampaikan
Presiden Joko Widodo di Karanganyar, Jawa Tengah (2/5/2019).

Tema Hari Pendidikan
Nasional Tahun 2019 adalah “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa tema
ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar Dewantara terkait hubungan erat
pendidikan dan kebudayaan. “Perpaduan dunia pendidikan dan kebudayaan
sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang syarat nilai dan pengalaman,
guna membingkai hadirnya sumber daya manusia yang berkualitas, demi terwujudnya
Indonesia yang berkemajuan,” terangnya.

Peranan Kebudayaan
dalam pembangunan nasional menjadi semakin kuat dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Strategi
Kebudayaan hasil rekomendasi Kongres Kebudayaan tahun 2018. “Implementasinya
diharapkan semakin meningkatkan ketahanan budaya, dan mampu mengambil peran di
tengah peradaban dunia,” ujar Muhadjir. 

Mendikbud
berpendapat bahwa proses pendidikan hendaknya tak semata-mata terkait
pencerdasan secara intelektual saja, tetapi juga pematangan emosional, sosial,
dan spiritual yang memperkuat karakter bangsa. “Pendidikan karakter
dimaksudkan untuk membentuk insan berakhlak mulia, empan papan, sopan santun, tanggung jawab, serta budi pekerti yang
luhur,” tuturnya.

Hadirnya Generasi Z
yang terlahir di era digital, serta pesatnya teknologi saat ini hendaknya dapat
dimanfaatkan para pendidik untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi
digital dengan sentuhan budaya Indonesia. “Hal penting yang perlu
diperhatikan adalah pengoptimalan peran tri pusat pendidikan, yakni keluarga,
sekolah, dan masyarakat. Ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling
mendukung dan menguatkan,” ujar Mendikbud.

“Kecintaan dan
kebanggaan pada simbol-simbol negara juga harus terus ditanamkan kepada
generasi muda agar semakin kuat rasa nasionalismenya dan berjiwa patriot,”
tambah Muhadjir.

Sementara itu,
ikhtiar membekali keterampilan dan kecakapan generasi muda perlu disertai pula
dengan penanaman jiwa kewirausahaan. Mendikbud meyakini bahwa pendidikan yang
baik dan terarah akan berdampak pada pelejitan kualitas sumber daya manusia.

“Prosesnya
tentu tak sebatas pembelajaran di ruang-ruang sekolah, tetapi juga melibatkan
secara proaktif segenap pemangku kepentingan, dari keluarga, masyarakat, hingga
dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” terangnya.

Saat ini Indonesia
juga bersiap memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang ditandai bekerjanya
peranti-peranti digital baru serba canggih yang memadukan basis kinerja internet of thing, artificial intelligence,
advance robotic, hingga big data
analytics. Hal ini tentunya peru segera direspons dengan penyiapan sumber
daya manusia yang andal, sekaligus mampu menciptakan ragam peluang baru secara
kreatif, justru di tengah ancaman disrupsi, ketika banyak jenis pekerjaan
manusia tergantikan mesin.

“Revitalisasi
pendidikan vokasi, misalnya, dilakukan guna mempersiapkan itu semua. Tentu saja
hal tersebut bagian dari kebijakan yang lebih komprehensif, yang terkait pula
dengan perbaikan mutu guru hingga kelengkapan sarana prasarana yang
dibutuhkan,” kata Muhadjir.

Gotongroyong
Memajukan Bangsa

Bapak Pendidikan
Nasional, Ki Hadjar Dewantara menyampaikan, “Setiap orang menjadi guru,
setiap rumah menjadi sekolah”. Hal ini dapat dimaknai sebagai pesan
penting agar seluruh warga bangsa proaktif dalam proses pendidikan.
“Ikhtiar memajukan pendidikan bagi hadirnya sumber daya manusia yang
berkualitas tentu tidak semata-mata bergantung kepada pemerintah pusat, tetapi
juga proaktifnya pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan lainnya,
terutama DUDI,” ungkap Mendikbud. 

Sebagaimana
diketahui bersama, pendidikan merupakan salah satu urusan kongruen yang
tanggungjawabnya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saat
ini, sekitar 63 persen anggaran fungsi pendidikan disalurkan pemerintah ke
daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan semakin proaktif dalam
mendorong kemajuan dunia pendidikan dan kebudayaan,” kata Mendikbud.

Pembangunan
pendidikan dan kebudayaan dalam rangka penguatan sumber daya manusia yang
berkualitas akan berjalan secara optimal bilamana terwujudnya sinergi dan peran
aktif antara pemerintah, pemerintah daerah, dan segenap pemangku
kepentingan. 

“Marilah kita konsentrasikan segenap
potensi pendidikan nasional yang menitikberatkan pembangunan manusia yang
dilandasi karakter yang kuat, keterampilan, dan kecakapan yang tinggi, sehingga
mampu menjawab tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif,” ajak
Mendikbud.