[metaslider id=”13613″]

Sebagai layanan dasar yang wajib diberikan kepada seluruh warga negara, pendidikan merupakan urusan konkruen antara pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan zonasi yang diterapkan sejak tahun 2016 menjadi pendekatan baru yang dipilih pemerintah untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan dalam implementasi kebijakan zonasi, Mendikbud bersama Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2019 dan Nomor 420/2973/SJ. Edaran yang ditujukan kepada para Kepala Daerah ini bertujuan agar Pemerintah Daerah segera menetapkan kebijakan petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 serta zonasi persekolahan sesuai kewenangan masing-masing.  

Permendikbud
Nomor 51 Tahun 2018 mengatur agar PPDB yang dilaksanakan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar, maupun Pemerintah Provinsi untuk
pendidikan menengah, wajib menggunakan tiga jalur, yakni jalur Zonasi (paling
sedikit 90 persen), jalur Prestasi (paling banyak 5 persen), dan jalur
Perpindahan Orang tua/Wali (paling banyak 5 persen). Kembali ditegaskan bahwa
nilai ujian nasional (UN) tidak dijadikan syarat seleksi jalur zonasi dan
perpindahan orang tua.

Penerapan
PPDB yang menyimpang dari Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tidak dibenarkan.
Sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku, seperti teguran tertulis
sampai dengan penyesuaian alokasi atau penggunaan anggaran pendidikan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain kanal yang dikelola pemerintah
daerah, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan/pengaduan pelanggaran PPDB
di antaranya:

1. Unit Layanan Terpadu (ULT) melalui ; SMS 0811976929; pengaduan@
2. Posko Pengaduan Itjen melalui ; SMS/WhatsApp 08119958020
3. Saber Pungli melalui hotline 193; SMS 1193; lapor@
4. Ombudsman melalui ; hotline 137.

Ngaglik – Karang Taruna Dharma Satria Nusantara dari Desa Sardonoharjo
Kecamatan Ngaglik secara resmi mewakili Kabupaten Sleman untuk mengikuti lomba
Karang Taruna Berprestasi di tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Karang Taruna Dharma
Satria Nusantara, M. Nur Setyo saat berkunjung ke Rumah Dinas Bupati Sleman,
Jumat (14/6/2019).

M. Nur Setyo menyampaikan penguatan karang taruna di
wilayahnya difokuskan dalam empat pilar yaitu sekretariat, usaha ekonomi produktif,
usaha kesejahteraan sosial dan rekreasi, olahraga, dan kesenian.

“Selama ini diselenggarakan setiap tahun menuai respons
positif di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kualitas penyelenggaraan
yang semakin baik dan membawa nilai positif dalam pengembangan pemberdayaan
masyarakat, khususnya pemuda desa di Desa Sardonoharjo,” tuturnya.

Lebih lanjut M. Nur Setyo memohon doa restu serta dukungan
kepada Bupati Sleman untuk mengikuti lomba tingkat provinsi. “Karena biasanya
lokasi pemenang menjadi ajang studi banding dan berbagi pengalaman bagi daerah
lain, maka kami kembangkan prinsip keterbukaan untuk saling belajar. Hal
seperti ini yang menjadi prinsip dasar pemberdayaan pemuda,” katanya.

Karang Taruna Dharma Satria Nusantara mempunyai program
pembinaan pasca lomba yang dilakukan secara rutin sehingga dapat meningkatkan
relasi yang lebih luas untuk kepentingan nasional. M. Nur Setyo mengaku hal ini
tak lepas dari dukungan Bupati Sleman yang selalu memberikan bantuan sehingga
karang taruna mampu berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bupati Sleman, Sri Purnomo dalam penyampaiannya mengatakan
yang penting adalah karang taruna dapat menjadi wadah kreativitas pemuda di
masing-masing desa dalam mengembangkan potensinya desa.

“Saya harap melalui momentum ini bisa membawa nama baik
Sleman. Selain itu, bisa menjadi contoh untuk desa lainya di Sleman,” kata Sri
Purnomo. (KIM Sardonoharjo/ESK)

Ngaglik – Keluarga besar Desa Sinduharjo yang terdiri dari
perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, tokoh agama dan
tokoh masyarakat mengadakan kegiatan halalbihalal di Balai Desa Sinduharjo, Jumat
(14/6/2019).

Dalam sambutannya Kepala Desa Sinduharjo, Sudarja mengatakan
mengucapkan terima kasih pada warga masyarakat atas kerjasamanya selama ini. “Lima
tahun enam bulan dalam mengemban tugas selaku kepala desa, apabila ada yang
kurang dalam melayani masyarakat saya mohon maaf,” ujar Sudarja. Saat ini masa
jabatan Sudarja sebagai Kepala Desa Sinduharjo tersisa lima bulan lagi.

Mewakili masyarakat, Moerdijono selaku BPD Sinduharjo mengucapkan terimakasih atas semua usaha kepala desa dan seluruh perangkatnya selama ini, “Sebagai manusia wajar bila ada kesalahan untuk itu dalam halabihalal ini kita ikhlaskan untuk memohon maaf dan memberi maaf,” kata Moerdijono.

Halalbihalal Desa Sinduharjo ini dilengkapi dengan tausiyah Nyardi
Kasmorejo yang menyampaikan tentang pentingnya peran orang tua terhadap anak,
pemenuhan hak-hak anak, dan pengendalian terhadap anak agar jangan sampai
terjerumus pada hal-hal negatif apalagi terpengaruh penyalahgunaan teknologi telepon
pintar.

Diharapkan Desa Sinduharjo ke depannya menjadi desa ramah
anak dan desa layak anak serta tiap padukuhan mempunyai satgas perlindungan perempuan
dan anak.(KIM Sinduharjo/SPN)

Mlati – Sleman masih menyimpan banyak potensi wisata yang masih belum tergali dan belum dipasarkan secara baik. Pemasaran potensi wisata ini sangat penting mengikuti teknologi yang terus berkembang di masa sekarang.

Satrio Anindito, Vice President Sustainable Development IMA (Indonesia Marketing Association) mengaku tahu tentang obyek wisata Taman Tebing Breksi dari media sosial. Setelah mengunjunginya Satrio pun makin kagum bagaimana bekas lokasi tambang batu breksi ini berkembang menjadi obyek wisata andalan Kabupaten Sleman yang sangat populer.

“Saya meyakini Taman Tebing Breksi ini hanyalah pucuk gunung es, yang sebenarnya masih banyak lagi potensi wisata di Sleman yang masih belum terlihat,” ujar Satrio saat melantik pengurus IMA Chapter Sleman periode 2019-2021 di Rich Hotel, Jalan Magelang, Kabupaten Sleman, Jumat (14/6/2019).

IMA adalah organisasi yang bergerak di bidang pemasaran. Didirikan oleh pakar pemasaran ternama Hermawan Kertajaya, IMA fokus mengembangkan pemasaran pada bidang pariwisata dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). IMA Chapter Sleman hanyalah salah satu dari cabang IMA yang saat ini ada di 30 kota di Indonesia.

Pengurus IMA Chapter Sleman yang dilantik merupakan gabungan dari kalangan pemerintah, pengusaha, profesional, dan akademisi. Duduk sebagai President IMA Chapter Sleman adalah Tri Endah Yitnani yang juga merupakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bupati Sleman Sri Purnomo duduk sebagai Ketua Pembina.

Lebih lanjut Satrio menuturkan bahwa saat ini ada dua hal yang harus menjadi perhatian dalam pemasaran yakni penguasaan teknologi yang terus berkembang dan regulasi yang harus melindungi pelaku usaha lokal.

“Pelaku usaha pun harus diajarkan untuk sadar bahwa selalu ada kompetitor,” pungkas Satrio. Sadar kompetitor dimaksudkan agar pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan pemasarannya.

Sleman – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia berkunjung ke Kabupaten Sleman
untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan desa tahun 2019. Kunjungan ini sekaligus untuk menjaring masukan
sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan desa di masa yang
akan datang.

Selain wawancara langsung dengan pemerintah desa mengenai
penggunaan dana desa dan efek adanya dana desa tersebut terhadap desa,  rombongan dari Kemenko PMK melakukan
peninjauan langsung di BUMDes Tridadi Makmur 
dan unit wahana wisata Puri Mataram yang terletak di Padukuhan Drono, Desa
Tridadi, Kecamatan Sleman. Tim dari Kemenko PMK ini disambut oleh Kepala Desa Tridadi,
Kabul Mudji Basuki didampingi Camat Sleman, Mustadi.

Herbert Siagian, Asisten Deputi Kemenko PMK menyampaikan
apresiasinya atas pemanfaatan Dana Desa di Desa Tridadi. “Penggunaan dana desa
untuk penyertaan modal di BUMDes Tridadi Makmur sudah tepat dan cukup inovatif,”
ujar Herbert Siagian usai melakukan monitoring dan evaluasi di Desa Tridadi,
Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Kamis (14/6/2019). Dari hasil monitoring
dan evaluasi, pencairan Dana Desa di Tridadi dipandang Herbert sudah tepat
waktu, karena laporan kinerja pembangunan desa dalam pembuatan siklus tahunan
desa triwulan pertama sudah diselesaikan semua.

Pada kunjungan ini, dua desa di Sleman yang dikunjungi Kemenko
PMK adalah Desa Tridadi di Kecamatan Sleman dan Desa Bangunkerto di Kecamatan Turi.(KIM
Sleman/Sri Hartati)