Peran Ibu Menopang Ekonomi Keluarga

Ngaglik – Meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup di era modern membuat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan yang ada. Peran seorang ibu pun tidak lagi sebatas istri pendamping suami atau pengasuh anak tetapi juga sebagai penopang ekonomi keluarga, bersama-sama suami sebagai penopang utama.

“Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, para ibu yang merupakan peserta Keluarga Berencana (KB), Pasangan Usia Subur, Keluarga Sejahtera Tahap I dan Keluarga Pra Sejahtera di Padukuhan Banteran sepakat membentuk UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Makmur pada tahun 2010,” papar Samiasih, penggerak sekaligus penasehat UPPKS Makmur saat ditemui di rumahnya di Padukuhan Banteran, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Selasa (2/7/2019).

Di rumahnya yang sekaligus dijadikan showroom produk-produk UPPKS itu Samiasih bercerita awalnya UPPKS Makmur hanya beranggotakan 5 orang dan mendapatkan modal awal 5 juta dari BKKBN (Badan Koordinasi Keluaarga Berencana Nasional). “Jadi 1 orang mendapatkan Rp1 juta, pada waktu itu dipakai untuk membuat camilan pagi seperti gorengan, aneka nasi dan sayur kemudian dipasarkan terbatas di sekitar tempat tinggal,” imbuhnya.

Seiring berjalannya waktu, dengan kredibilitas yang bisa dipertanggungjawabkan, UPPKS Makmur memperoleh tambahan modal sebanyak 4 kali dan pada bulan Juni 2019 tambahan modal ini mencapai angka Rp25 juta. Jumlah anggota pun bertambah hingga saat ini berjumlah 30 orang.
“Pinjaman lunak ini selama 4 bulan pertama hanya mengembalikan jasa saja sebesar 0,5%, baru setelah 4 bulan membayar pokok beserta jasa hingga batas waktu 2 tahun,” ungkap wanita paruh baya ini.

Produk yang dihasilkan pun beraneka ragam mulai makanan atau camilan basah, penatu, katering, dagangan kelontong, pulsa, ternak burung puyuh, modiste, kerajinan dan puluhan aneka macam keripik seperti keripik singkong aneka rasa, berbagai varian rasa keripik pisang, stik talas, lompong, pare, bayam, daun singkong dan masih banyak lagi.

“Produk yang lagi tren saat ini adalah keripik pegagan dan binahong. Kami sampai kewalahan terima order karena bahan baku yang terbatas. Itu semua karena konsumen tahu khasiat dari tanaman herbal untuk kesehatan,” kata Samiasih yang juga terpilih sebagai ketua FOKUSS (Forum UPPKS Sleman Sembada) se-Kabupaten Sleman.

Dengan mengusung merek Sembada berbagai macam produk pun dipasarkan ke berbagai toko oleh-oleh, agen, warung, hingga mengikuti berbagai pameran, pasar tani setiap hari Jumat pagi dan juga dijual secara daring.

Ngatinah, salah satu anggota UPPKS Makmur mengaku kebutuhan ekonomi keluarganya sangat terbantu dengan adanya UPPKS ini. “Penghasilan suami yang tidak menentu sebagai buruh tani tentu tidak cukup untuk menutup semua kebutuhan kluarga, dengan adanya UPPKS ini modal pun tidak menjadi masaalah, usaha apapun asal dikerjakan dengan serius pasti mendatangkan hasil,” kata wanita yang sehari-hari berjualan aneka camilan, sayur dan juga menampung dan memasarkan produk dari anggota lain.

Melihat peran serta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, UPPKS Makmur Padukuhan Banteran ini pun telah dinobatkan sebagai Juara 2 Kelompok UPPKS tingkat Kabupaten Sleman saat memperingati Hari Keluarga Nasional tahun 2018 yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman.

Melalui peningkatan peranan wanita akseptor KB, ke depannya UPPKS Makmur bertekad mewujudkan keluarga sejahtera, memperkuat ekonomi masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan sehingga slogan UPPKS “Ekonomi Kuat, Keluarga Sejahtera, Kemiskinan Tuntas, Tas, Tas” yang selama ini didengungkan akan menjadi kenyataan. (KIM Ngaglik/Upik Wahyuni)




Rapat Pleno KPU Sleman: Ketua KPU Jelaskan Prosedur Penetapan Perolehan Kursi Anggota DPRD Periode 2019-2024

Sleman – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman melakukan
Rapat Pleno Terbuka Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih DPRD Kabupaten
Sleman Periode 2019-2024 di Graha Sarina Vidi, Jalan Magelang, Kabupaten
Sleman, Rabu, (3/7/2019).

Sebelum rapat pleno dimulai Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi
Haryadi menjelaskan tentang prosedur perhitungan suara serta pembagian kursi
para calon terpilih di hadapan partai politik, tokoh masyarakat, instansi
pemerintahan, serta Bawaslu Kabupaten Sleman yang menghadiri rapat pleno ini.

“Pembagian kursi DPRD Kabupaten Sleman didasarkan atas
perolehan suara sah partai politik pada setiap dapil, yang kemudian suara sah
itu dibagi dengan angka-angka ganjil sesuai dengan yang tertera dalam
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017,” terang Trapsi.

Sesuai dengan Peraturan KPU 5 tahun 2019 suara partai
terpilih adalah suara sah partai yang kemudian dibagi dengan bilangan ganjil
1,3,5,7 dan seterusnya kemudian diambil ditentukan angka terbanyak dari angka
pembagi tersebut.

“Jadi semuanya di pos suatu Dapil itu ada 7 kursi maka dari
pembagian angka 1, 3, 5, 7, itu diambil angka yang paling tinggi di peringkat 7
itu. Dan kemudian dari situ angka 1-7 itu partai apa saja yang masuk dalam angka
1 sampai dengan 7 tersebut. Kemudian disitu partai tersebut itu nanti akan
memperoleh berapa kursi apakah satu, dua, atau tiga itu,” jelas Trapsi Haradi.

Setelah rapat terbuka ini, nantinya pihak KPU akan melakukan
penetapan perolehan kursi sekaligus penetapan calon terpilih yang akan
menempati kuris kepemimpinan di DPRD Kabupaten Sleman. Setelah itu barulah
nama-nama yang terpilih akan memperoleh surat pelantikan.

Trapsi Haryadi menambahkan jika pelantikan tersebut akan
terlaksana setelah memperoleh putusan dari Sekretariat DPR yang dikoordinasikan
di Kementerian Dalam Negeri. KPU hanya menyuplai nama-nama calon terpilih dengan
dokumen-dokumen pendukung yang ada.

Terkait dengan tenggat waktunya itu adalah 3 hari setelah KPU Sleman menerima surat keterangan dari Mahkamah Konstitusi. Namun saat ini pihak Mahkamah Konstitusi belum mengirimkan keterangan kepada KPU RI, walaupun sebenarnya melalui peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2019 terkait dengan tahapan jadwal, dimana hal itu seharusnya pada tanggal 1 Juli lalu sudah disampaikan ke KPU RI, sehingga ini posisinya KPU RI juga sedang berkordinasi dengan Mahkamah Konstitusi agar beregerak sesuai dengan jadwal yang ada gitu.

Hingga berita ini diturunkan rapat pleno terbuka masih berlangsung.(Rep Bilqis)




32 Desa di Sleman Pelajari Inovasi Desa

Turi –Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) Kabupaten Sleman)
menyelenggarakan Bursa Inovasi Desa untuk 32 desa dari enam kecamatan wilayah
tengah (Turi, Tempel, Sleman, Ngaglik, Mlati, Depok) di Youth Centre Yogyakarta,
Jalan Kebonagung, Kabupaten Sleman, Rabu (3/7/2019). Setiap desa mengirim tiga
perwakilan yang terdiri dari kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan tokoh
perempuan.

Bursa inovasi desa ini diisi dengan pameran inovasi dan
pemutaran video inovasi dari berbagai desa 
di Indonesia yang telah dipilih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (PMD) Kabupaten Sleman untuk bisa ditiru oleh desa peserta. Dari proses
pembelajaran ini diharapkan desa peserta bisa menerapkan di desanya
masing-masing.

“Bursa inovasi desa ini bukan hanya sekedar acara seremonial belaka, tetapi sebagai ajang untuk ATM, amati, tiru, dan modifikasi berbagai program inovasi desa yang ada dan nantinya bisa ditiru dan diterapkan oleh masing-masing pemerintah desa,” ujar Kepala Dinas PMD, Priyo Handoyo saat membuka acara ini.

Priyo menegaskan hasil dari bursa inovasi ini adalah komitmen dari kepala desa untuk meniru inovasi yang dipilih dan harus dimasukkan ke dalam RAPBDes. “Sehingga kegiatan ini benar-benar dapat bermanfaat untuk membangun desa melalui dana desa yang ada,” imbuhnya.

Haryo, penanggung jawab Tim Pelaksana Inovasi Desa mengatakan bahwa kegiatan bursa inovasi desa ini terselenggara berkat kerjasama dari  tim ahli, pendamping desa,dan tim pelaksana inovasi desa yang telah bekerja keras. “Dengan ini nantinya diharapkan desa-desa yang ada di Kabupaten Sleman bisa lebih baik dalam membangun dan mengelola Dana Desa, sehingga dari desa-desa di Sleman turut berandil membangun Indonesia,” tutup Haryo. (KIM Bangunkerto/Harman)




Forum KIM Sleman Matangkan AD/ART

Ngaglik – Setelah pengurus inti terpilih, Forum Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) Sembada, Kabupaten Sleman, terus mematangkan
kelengkapan-kelengkapan organisasi seperti AD/ART, seragam, kartu pengenal,
buku saku dan buku panduan. Semua kelengkapan ini diharapkan bisa dilengkapi
sebelum mereka dikukuhkan oleh Bupati Sleman pada akhir Juli nanti.

“Banyak usul terkait rencana ke depan antara lain dari bidang
usaha yang menginginkan adanya unit usaha bernilai ekonomi. Diharapkan sebelum
pengukuhan nanti semua anggota bisa bertemu untuk kesiapan pengukuhan,” ujar
Suripto, Ketua Forum KIM Sembada saat pertemuan pengurus di Dusun Klidon Mantren,
Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Selasa (2/7/2019). Selain
unit usaha, menurut Suripto anggota juga menginginkan ada pengembangan kualitas
sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan.

Ini adalah pertemuan ketiga calon pengurus Forum KIM Sembada
setelah pertemuan sebelumnya dilakukan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak
dan Desa Donokerto Kecamatan Turi. Progres mereka sampai saat ini adalah
membagi baju seragam yang sudah selesai dijahit, membuat desain kartu pengenal,
mencetak buku saku untuk semua anggota KIM dan buku kecil AD/ART Forum KIM Sembada
Sleman yang telah disepakati untuk seluruh pengurus dan yang terkait. Ada juga
aspirasi yang menginginkan adanya surat pernyataan kesanggupan sebagai pengurus
Forum KIM Sembada Sleman.

Pengukuhan Forum KIM Sembada oleh Bupati Sleman direncanakan akan dilakukan pada minggu ke III bulan Juli 2019 apabila SK Bupati Sleman tentang forum KIM Sembada Sleman sudah ditandatangani.

“Akan terus dilakukan pertemuan silaturahmi berikutnya karena
ada beberapa agenda penting antara lain menyelesaikan konsep pengurus,  sekaligus sebagai rapat rutin sehingga progres
laporan kegiatan perkembangan KIM se-Kabupaten Sleman bisa dipantau,” pungkas
Suripto.(KIM Ngaglik/Srp)