Cangkringan – Puskesmas Cangkringan bersama dengan Kecamatan
Cangkringan melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di
SDIT Baitussalam 2, Dusun Salam, Desa Wukirsari, Kecamatan Cangkringan,
Kabupaten Sleman, Jumat (19/7/2019). Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam
rangka Hari Anak Nasional yang bertepatan pada tanggal 23 Juli 2019.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu
tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan
kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas
hidup.

Tema yang diangkat adalah “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
dan Senam Germas Sembada dalam Rangka Hari Anak Nasional”. Kegiatan yang
dilaksanakan meliputi senam, cuci tangan dan sikat gigi bersama yang diikuti
oleh siswa kelas 2 dan kelas 3 SDIT Baitussalam 2.

“Tujuan dilaksanakannya kegiatan GERMAS ini yaitu untuk
meningkatkan kesadaran anak-anak mengenai pentingnya kesehatan, selain itu agar
anak-anak dapat menerapkan bagaimana 7 langkah cuci tangan dan juga menyikat
gigi dengan baik dan benar. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di institusi
pendidikan juga sangatlah penting untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang
sehat,” ujar Kepala Puskesmas Cangkringan, Sugeng Budi Setyo Purnomo,ST saat
memberikan motivasi dan semangat dalam acara tersebut agar siswa siswi antusias
dalam mengikuti kegiatan GERMAS.

Sebelum mempraktekkan cuci tangan dan sikat gigi bersama,
siswa-siswi juga diajarkan mengenai cuci tangan dan sikat gigi dengan benar.
Kemudian dilakukan praktek bersama dengan didampingi oleh petugas Puskesmas.

Kegiatan GERMAS diharapkan dapat membantu meningkatkan
perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah. Kegiatan GERMAS di sekolah tersebut
merupakan tahun kedua setelah tahun lalu dilaksanakan di Kepuharjo. Rencananya
kegiatan tersebut akan berlanjut pada tahun berikutnya dan bergilir di SD yang
berbeda. (KIM Cangkringan/Eva/Sumarno)

Ngaglik – Difabilitas itu rentan dan berpotensi terjadi pada semua orang. Karena itu aksesibilitas merupakan kebutuhan umum. Agar aktifitas difabel tidak terhambat, dibutuhkan fasilitas umum yang mudah diakses.

“Fasilitas yang aksesibilitas harus memperhatikan asas keselamatan bagi setiap orang, kemudahan yaitu mudah diakses oleh siapapun, kegunaan bagi semua orang dan asas kemandirian yaitu setiap orang dapat mencapai, masuk dan menggunakan fasilitas umum yang tersedia tanpa bantuan orang lain,” jelas Haryadi Widodo, Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman dalam Pelatihan Disabilitas Program Pamsimas III Kabupaten Sleman di Balai Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Senin (22/7/2019).

Dijelaskan Haryadi, desain universal memiliki 7 prinsip yang
menyediakan kesetaraan dalam aksesibilitas yaitu kesetaraan penggunaan artinya
desain bangunan dapat digunakan oleh semua orang dengan kemampuan berbeda,
fleksibel mampu menjangkau kebutuhan dan kemampuan penggunaannya, dan penggunaan
yang simpel dan sesuai kebutuhan.

kemudian informatif dan mudah dimengerti, antisipatif yaitu
desain yang meminimalisir dan memiliki toleransi pada kesalahan pemakaian,
tidak memerlukan usaha terlalu besar dan memiliki pendekatan terhadap kebutuhan
ukuran dan ruang, dan desain bangunan mudah dijangkau dan menyesuaikan kondisi
fisik, ukuran, seta tingkat fleksibilitas penggunanya.

“Kursi roda bisa masuk, ada hand rel-nya, untuk handel harus yang ada kaitnya, wastafel untuk cuci tangan harus ada ruangan untuk parkir, mengunci kursi roda dan rendah untuk cuci tangan, ada tempat untuk manuver. Sebetulnya, dalam kehidupan sehari hari kita bisa berbuat banyak untuk disabilitas, misal pegangan pintu berpengait namun dilengkung agar tidak menusuk dan membahayakan,” pungkas Haryadi Widodo.(KIM Ngaglik/Endarwati)

Kekeringan yang telah melanda beberapa kawasan yang melanda di DIY telah menjadi sebuah panggilan kemanusiaan serta jalan perjuangan persyarikatan Muhammadiyah untuk berdakwah di bidang kebencanaan bagi Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah (LBP PDM) Kabupaten Sleman. Langkah lanjut yang diambil setelah berkoordinasi dengan LPB Wilayah maka ditindaklanjuti dengan pengiriman bantuan air bersih ke Gunung Kidul, Minggu (21/7/2019).

Menurut M. Fauzan Yakhsya, Ketua LPB PDM Sleman, bantuan kali
ini merupakan yang ke dua kalinya dengan memberikan 40 tengki untuk warga dan
masjid di Serut, Gedangsari, Gunung Kidul yang berpenduduk sekitar 5000 jiwa. Secara
simbolis penyerahan dilakukan di dusun Wangon, Serut, Gedangsari, Gunung Kidul
yang berpenduduk 50 KK dengan jumlah warga 200 jiwa.

Sebagian besar bantuan diujudkan dalam wujud uang tunai, sedangkan
pembelian dan pengadaan air bersih selanjutnya akan ditangani oleh tim dusun
dan desa.

Setelah dilakukan penyerahan bantuan, kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah dan diskusi. Dalam diskusi muncul wacana pembuatan sumur bor setelah tim dari LBP PDM melakukan penilaian. Potensi sumber air bersih bisa diupayakan dengan menggunakan teknologi sumur bur untuk menanggulangi permasalahan kekeringan dalam jangka panjang. Kegiatan penyerahan bantuan air bersih ini diakiri dengan salat minta hujan yang dilakukan di halaman rumah warga. (Rep Arif Hartanto)

Gamping – Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Program keluarga Harapan (PKH) Se-Kecamatan Gamping memadati lapangan sepak
bola di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Minggu
(21/7/2019).

Ribuan Keluarga Penerima Manfaat PKH yang berasal dari lima
desa di wilayah Kecamatan Gamping itu mengikuti sejumlah acara yang digelar
oleh Pendamping PKH Kecamatan Gamping, antara lain senam massal, pertunjukan
seni tari, pemberian penghargaan terhadap anak KPM berprestasi dan KPM graduasi
mandiri, hiburan musik serta pembagian doorprize.

Dalam kegiatan ini, nampak hadir Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Sleman, Eko Suhargono. Dalam sambutannya, Eko Suhargono menegaskan kepada
ribuan KPM yang hadir bahwa PKH adalah program perlindungan sosial sementara
yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang
diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Program ini bersifat sementara alias tidak selamanya, untuk itu KPM harus siap
jika sewaktu-waktu program bantuan ini dihentikan oleh Pemerintah. Bantuan
diberikan bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang
diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Sehingga
generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan,” tegas Eko.

Di kesempatan yang sama Camat Gamping, Arif Marwoto
menambahkan, pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan
salah satunya pengurangan penduduk miskin. Dampak program ini dalam menurunkan
angka kemiskinan dan kesenjangan akan sangat dirasakan jika dilaksanakan secara
terintegrasi dengan program perlindungan sosial lainnya. “Semoga program
bantuan dari pemerintah ini bisa dimanfaatkan secara tepat guna,” ucapnya.

Acara gebyar PKH Kecamatan Gamping baru pertama kali digelar
di tahun 2019 ini. Selain silaturahmi, ditampilkan juga bazar promosi hasil produksi
dari pemberdayaan KPM Desa Trihanggo, Nogotirto, Banyuraden, Ambarketawang dan
Balecatur.

Yang menarik, dalam acara ini juga dilakukan pemberian
apresiasi kepada sembilan orang KPM yang mengundurkan diri dari kepesertaan PKH
karena sudah mampu dan mempunyai usaha mandiri untuk menopang kebutuhan anggota
keluarganya sehingga sudah tidak membebani pemerintah. (KIM Kec Gamping/Adnan
Nurtjahjo)

Ngaglik – Pelaksanaan percepatan penyediaan air minum dan
sanitasi permukiman di Kabupaten Sleman dilakukan dengan mewujudkan kesetaraan
dalam upaya pemenuhan hak asasi manusia di semua bidang untuk seluruh komponen
masyarakat, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Hal ini disampaikan oleh Nur Widhianto, Kepala Subbagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dalam acara Pelatihan Disabilitas Program Pamsimas III Kabupaten Sleman di Balai Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Senin (22/7/2019).

“Karena itu, pelaksanaan program harus memperhatikan
kelompok rentan yaitu anak, anak dan perempuan korban kekerasan, disabilitas,
lansia, ibu hamil dan menyusui, kepala keluarga perempuan, keluarga miskin
serta ibu dan anak di daerah rawan bencana,” rinci Nur Widhianto.

Pada tahun 2018, capaian pengelolaan air limbah domestik Kabupaten
Sleman sebanyak 97,12% sanitasi layak dan sebanyak 2,88% sanitasi kurang layak
karena merupakan rumah tangga pengguna jamban tidak layak. Capaian pengelolaan
persampahan 48,75% (378,32 ton/hari) cukup terlayani, dan 51,26% (397,91 ton/hari)
belum dikelola. Capaian akses air minum tahun 2017 98,64% layak dan 1,36% belum
terakses. Ditargetkan akses air minum ini akan mencapai  100% di 2019.

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Sleman no
tentang Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Kabupaten
Sleman, Nur Widhianto menekankan kelompok kerja ini memiliki peran secara aktif
dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan, advokasi, monitoring dan evaluasi
penyediaan dan pembangunan air minum dan sanitasi yang akses bagi semua termasuk
difabel. “Upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung kesetaraan adalah
penganggaran dan perencanaan yang responsif gender, kesetaraan akses, partisipasi,
kontrol dan manfaat,” imbuh Nur Widhianto.

Secara garis besar, Pemerintah Kabupaten Sleman menuangkan
ini dalam visi untuk mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera,
mandiri, berbudaya, dan terintegrasinya sistem e-government smart regency
(Kabupaten Cerdas pada tahun 2021), yang salah satunya diwujudkan dengan
memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan
ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan, dengan strategi percepatan pengelolaan
air minum, pengelolaan air limbah, persampahan dan lingkungan hidup.(KIM
Ngaglik/Endarwati)