Sleman – Delegasi Kota Kagoshima, Jepang mengaku kagum
dengan warga Cangkringan dan sekitar lereng Gunungapi Merapi lainnya yang mampu
hidup berdampingan dengan salah satu gunung teraktif di dunia.

“Dalam perjalanan kesini saya melihat Gunung Merapi
terlihat sangat dekat sekali, masyarakat pasti waswas. Kesiapsiagaan yang
dibutuhkan pasti banyak sekali,” ujar Takashi Kofuku, Crisis Management
Division Kagoshima City saat berdialog dengan relawan bencana di Petilasan Mbah
Maridjan, Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten
Sleman, Selasa (30/7/2019).

Takashi Kofuku selanjutnya bercerita tentang Gunungapi
Sakurajima yang hanya berjarak 4 kilometer dari Kota Kagoshima, dipisahkan oleh
Teluk Kinko. Gunungapi Sakurajima juga merupakan salah satu gunungapi teraktif
di dunia, yang menurut Takashi pernah mencatat 1000 letusan dalam setahun.

Letusan besar Sakurajima pernah terjadi pada tahun 1914,
dimana abu yang menutup kota tebalnya sampai 1 meter. Letusan besar 1914 ini
kemudian dijadikan bahan pembelajaran Pemerintah Kota Kaghoshima dalam mitigasi
bencana selanjutnya di kota berpenduduk jiwa ini.

Menyambut Delegasi Kota Kagoshima, Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Joko Suprianto
memperkenalkan Dusun Kinahrejo dulunya adalah tempat tinggal Mbah Maridjan,
yang oleh Keraton Yogyakarta didapuk sebagai juru kunci Gunungapi Merapi. Mbah
Maridjan meninggal dunia dalam letusan besar tahun 2010.

Joko Suprianto juga menyatakan bahwa di Sleman, semua desa, dusun, dan sekolah di sekitar Merapi sudah
dilatih kesiapsiagaan bencana, dan didukung relawan yang ada di tiap desa. Saat
ini BPBD mencatat ada 2200 relawan yang terpencar dalam 52 komunitas, dan
semuanya bergabung bersama dalam Forum Komunitas Relawan Kabupaten Sleman. “Mereka
ini tidak ada yang digaji. Semuanya bekerja dengan modal tulus dan ikhlas,”
papar Joko Supriyanto.

Selain berdialog, delegasi
Kota Kagoshima di Dusun Kinahrejo juga disuguhi simulasi penanganan korban
bencana oleh relawan Desa Tanggap Bencana (Destana) Umbulharjo. Selain Takashi
Kofuku, dalam kunjungan ini delegasi Kota Kagoshima beranggotakan Masato Iguchi
(Director Sakurajima Volcano Research Center), Takahiro Kambayashi (Crisis Management
Division Kagoshima City), Kenji Niihori (Organization of Volcanic Disaster
Mitigation), dan Ikuyo Sato Saputro sebagai penterjemah.

Di Sleman, delegasi Kota Kagoshima mengunjungi Museum
Gunungapi Merapi, Petilasan Mbah Maridjan, dan hunian tetap Dongkelsari di Desa
Wukirsari. Selain bertukar pendapat dengan para relawan bencana, mereka juga dijadwalkan
akan berdiskusi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman, Rabu (31/7/2019) terkait
dengan upaya mitigasi dan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kagoshima,
Jepang telah menandatangani pernyataan minat pada kerjasama pada tahun 2017 untuk
mempromosikan upaya yang dilakukan dalam pencegahan bencana gunung api sebagai
upaya menjamin keselamatan dan keamanan warga, dan mendorong upaya pertukaran
dalam memperluas kesempatan pengembangan di bidang pariwisata dan ekonomi.

Keterbukaan informasi publik oleh pemerintah desa masih
menjadi topik bahasan utama dalam Forum Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Forum ini adalah ajang
silaturahmi dan komunikasi antar PPID kabupaten dan kota, sebagai wadah
mensinergikan program pemerintah dalam menerapkan keterbukaan informasi publik.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro, mengakui setelah sosialisasi PPID desa dilaksanakan Komisi Informasi Pusat RI di Sleman beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat banyak wawasan baru. “Masih banyak yang harus dilengkapi dalam penerapan keterbukaan informasi publik di desa-desa. Undang-undang keterbukaan informasi publik masih bisa digali lebih dalam lagi,” ujar Eka Suryo Prihantoro saat mengikuti Forum PPID se-DIY di Resto Wirosani, Jalan Palagan, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Senin (29/7/2019).

Saat ini di Sleman baru ada 9 desa yang sudah membentuk struktur PPID, dari total 86 desa yang ada di Kabupaten Sleman. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Daerah (KID) DIY, sosialisasi gencar diadakan Dinas Komunikasi dan Informatika di kecamatan-kecamatan dengan mengundang para kepala desa.

Suharnanik Listiyana, Komisioner KID DIY memaparkan evaluasi yang dilakukan KID DIY terhadap penerapan keterbukaan informasi publik. “Untuk PPID Desa, saat ini Kabupaten Kulon Progo yang sudah 100 persen semua desanya membentuk PPID. Sementara itu untuk Kabupaten Sleman, progresnya cukup bagus, edaran kami terkait PPID desa sudah ditindaklanjuti dengan menerbitkan edaran bupati kepada desa-desa,” papar Suharnanik.

Forum PPID ini dihadiri PPID dari Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan KID DIY. Dalam forum ini banyak pendapat yang mengemuka dari peserta. Di antaranya mengenai standarisasi daftar informasi yang dikecualikan antar kabupaten/kota, sengketa informasi yang sedang dijalani, dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh pemerintah daerah.