Ngaglik – Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan
Agama Islam khususnya di Taman Pendidikan Alquran (TPA),  sebanyak 70 ustaz dan ustazah dari TPA se-Kecamatan
Ngaglik mengikuti Pelatihan Dasar Guru TPA di Masjid Besar Baiturrahman,
Padukuhan Klidon, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Sabtu
(28/9/2019).

Dalam pelatihan, para pengajar TPA ini mendapatkan materi metode
Bermain, Cerita, Menyanyi, Manajemen TPA, dan Metodologi Pengajaran Alquran. Pemateri didatangkan dari Badan Koordinasi TPA DIY dan Badan Koordinasi TPA Kabupaten Sleman.

Ketua Badan Koordinasi TPA Kecamatan Ngaglik, Hasan Asyari menyampaikan bahwa kegiatan
pelatihan dasar ini masih akan
dilaksanakan beberapa kali dan bagi peserta pelatihan dasar akan dilanjutkan pelatihan
lanjutan. “Ke depan diharapkan semua TPA secara
bertahap mengikuti pelatihan ini dan pada akhirnya ke depan ada akreditasi bagi TPA se-Kecamatan Ngaglik,” kata Hasan Asyari.

Ketua Takmir Masjid Besar Baiturrahman, Muslih Efendi mengucapkan terima kasih kepada Badan Koordinasi TPA Kecamatan Ngaglik yang telah membantu menyiapkan kegiatan pelatihan ini, dan juga kepada kelompok KKN dari STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta yang menginisiasi kegiatan pelatihan ini. “Masjid Baiturrahman selalu siap untuk membantu untuk kemajuan dan kemakmuran masjid termasuk pelatihan ini,” ujar Muslih Efendi.(KIM Ngaglik/SRP)

Gamping – Pemerintah Kecamatan Gamping melaksanakan program Pencanangan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit Tidak Menular Institusi 2019 yang digelar di ruang rapat Lt. II Kantor Camat Gamping, Jumat (27/9/19). Kegiatan dihadiri oleh Camat Gamping, Arif Marwoto, Kapolsek Gamping, Kompol Sudaryo, Danramil 17/Gamping, Mayor Jalu Susila, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Gamping, Imam Safingi serta Kepala Puskesmas Gamping I, drg. Isah Listiyani.

Acara yang dipandu oleh Sekretaris Kecamatan Gamping, Trisno Sunardi ini melibatkan seluruh Lembaga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kecamatan Gamping, antara lain Balai Penyuluh Keluarga Berencana, Program Keluarga Harapan, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, termasuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Pararta Guna Kecamatan Gamping.

Dalam sambutannya Camat Gamping menuturkan bahwa Posbindu sangat penting dari sisi kesehatan. Kegiatan ini melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor risiko penyakit tidak menular secara mandiri dan berkesinambungan. Posbindu bisa dikatakan sebagai kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat.

“Dengan adanya tuntutan kerja yang tinggi yang harus dipenuhi oleh ASN berupa pikiran dan tenaga yang harus dicurahkan dengan menguras energi maka para ASN harus menjaga kesehatan agar dapat melayani masyarakat dengan baik,” tutur Arif.

Pencanangan Posbindu di Kecamatan Gamping secara resmi dimulai dengan ditandai pemotongan tumpeng yang dilakukan Camat Gamping, Arif Marwoto yang selanjutnya diberikan kepada Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, Nurharyanto disaksikan para pejabat dan tamu undangan.

Sementara itu Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gamping, Eko Relawati mengungkapkan tujuan dari Posbindu umumnya lebih kepada meningkatkan kesejahteraan hidup bagi mereka yang sudah berumur agar lebih mengedepankan kontrol terhadap Penyakit Tidak Menular. “Biasanya dengan adanya kegiatan Posbindu bagi mereka yang memiliki penyakit tidak menular (misalnya, Diabetes Melitus) akan dapat terkontrol sehingga derajat kesehatannya menjadi semakin baik,” tambah Eko.

Menurut Kepala Puskesmas Gamping I, drg. Isah Listiyani yang didampingi dr. Zahra mengatakan bahwa Kegiatan dalam pelaksanaan Posbindu berupa pemeriksaan fisik, mulai dari pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut, cek gula darah, kolesterol, dan asam urat.

“Setelah pasien selesai diperiksa, dianjurkan melakukan konsultasi dengan dokter yang bertugas di Posbindu berkaitan dengan hasil cek darahnya guna menjaga kesehatan diri pasien. Selain pemeriksaan Selain upaya kesehatan fisik mereka juga diajak untuk hidup sehat dan menjaga kesehatan masing masing,” ungkap drg. Listiyani.

Selain itu drg. Listiyani berharap keberadaan Posbindu bisa menanggulangi beberapa penyakit yang ada di masyarakat yang Seringkali tidak mengetahui jika mengidap penyakit tertentu. “Untuk itu, dengan adanya Posbindu warga dapat mengetahui dan menanggulangi agar tidak menjadi parah,” ungkapnya. (KIM Pararta Guna Gamping|Adnan Nurtjahjo)

Turi – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman
mengadakan sosialisasi lomba proklim tingkat nasional, Kamis (26/09/19) di Ruang
Rapat DLH Kabupaten Sleman. Sosialisasi ini diperuntukkan bagi desa-desa yang
telah menang dalam lomba proklim tingkat Kabupaten Sleman dan desa-desa yang
dulu pernah mengikuti lomba tetapi belum berhasil masuk peringkat 10 besar
tingkat nasional.

Adapun dari DLH Sleman memilih 6 desa untuk ikut lomba
tersebut, seperti dari Desa Bangunkerto, Desa Wonosari, Desa Jurugan, Desa Kawedan,
dan lainnya.

Sosialisasi dipimpin oleh Arif. Arif berharap desa yang
dipilih sebagai wakil Sleman bisa mempersiapkan diri.

“Sehingga nantinya di kala penilaian semua sudah siap dan
semoga wakil dari Sleman bisa ada yang masuk 10 besar,” tutur Arif.

Sedangkan dari DLH Provinsi DIY, Eko hadir sebagai pemberi
materi. Eko menerangkan cara mendaftar lomba proklim tingkat nasional secara
online.

“Harus benar-benar disiapkan materi yang akan diisikan
sehingga tidak ada yg keliru dan yang tidak kalah penting adalah mempersiapkan
profil dusun yang baik dan sesuai dengan keadaannya,” katannya.

Lomba proklim memiliki beberapa aspek yang dinilai, antara
lain kebersihan lingkungan, pemanfaatan air hujan, pengolahan sampah,
pelestarian mata air, pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan,
penghematan air, adanya resapan air, dan adanya inovasi pembuatan energi baru
terbarukan.

Lomba ini diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, dengan
harapan ada banyak kampung iklim dengan kegiatan serta keadaan yang sama sehingga
dapat semakin membantu memecahkan masalah terkait lingkungan. (KIM Turi/Harman)

Ngaglik – Dalam rangka pengisian anggota BPD (Badan
Permusyawaratan Desa), panitia wilayah menggelar sosialisasi penjaringan
anggota BPD di Padukuhan Suruh, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Rabu (25/9/2019).

Dargo Mulyanto, anggota panitia wilayah mengatakan bahwa
acara sosialisasi dihelat guna memberikan pengetahuan serta pemahaman tentang
pengisian anggota BPD baik mengenai persyaratan, tatacara pelaksanaan, waktu
atau tahap seleksi serta pemahaman mengenai tugas serta fungsi kelembagaan.

Dargo Mulyanto menerangkan bahwa di wilayah Donoharjo
nantinya dibagi dalam 2 wilayah pemilihan yaitu wilayah utara meliputi Padukuhan
Balong, Kayunan, Wonosari, Brengosan, Suruh, Jetis Suruh, Maron, Ngepas Lor,
dan Ngepas Kidul. Sedangkan bagian selatan terdiri dari Padukuhan Gondang
Lutung, Banteran, Panasan, Bantarjo, Ngemplak, dan Penen.

“Anggota BPD di wilayah Donoharjo nantinya berjumlah 9
orang yang disesuaikan dengan jumlah penduduk sekitar jiwa. Jumlah
tersebut terdiri dari 8 wakil wilayah dan 1 wakil perempuan yang penjaringannya
dilakukan oleh panitia tingkat desa. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan
Bupati No. 3 tahun 2019 yang menyebutkan jumlah penduduk lebih dari orang
diwakili 9 anggota termasuk keterwakilan perempuan,” paparnya.

Panitia wilayah selanjutnya memilih wakil dengan cara
musyawarah mufakat atau bisa melalui voting apabila tidak tercapai kesepakatan,
sedangkan keterwakilan perempuan ditentukan oleh panitia desa melalui seleksi
sehingga tidak disertakan dalam seleksi wilayah.

“Anggota BPD adalah mitra dari pemerintah desa yang
bertugas menyalurkan aspirasi warga maka diperlukan orang yang mempunyai
dedikasi tinggi dengan mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan
pribadi, kelompok atau golongan dan harus mempunyai komitmen kuat untuk
membangun Desa Donoharjo” lanjut Dargo.

Dargo menerangkan bahwa rentang waktu mulai dari proses menentukan keterwakilan wilayah dan perempuan sampai dengan peresmian dan pengucapan sumpah adalah mulai akhir September dan berakhir pada Januari 2020.

Dihadiri pengurus RT, RW, tokoh masyarakat, karang taruna serta wakil PKK, musyawarah warga Padukuhan Suruh, Jetis Suruh, dan Maron telah dilakukan dan secara aklamasi berhasil memilih 4 orang yang akan diajukan ke panitia desa untuk diikutsertakan seleksi. Dari 4 orang tersebut nantinya hanya 1 orang yang berhak menduduki kursi sebagai salah satu anggota BPD Donoharjo periode 2020-2026 sebagai wakil dari wilayah ini. (KIM Ngaglik/Upik Wahyuni)

Data dan informasi mempunyai peranan penting dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan. Namun produksi data yang seharusnya menjadi dasar perencanaan ini memiliki beberapa permasalahan.

Ir. Agam Marsoyo, .,PhD dari Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Regional Universitas Gadjah Mada mengungkapkan beberapa permasalahan mendasar dalam penyediaan data. Salah satunya terdapat dua definisi yang berbeda pada dua data dari dua instansi yang berbeda atau singkatnya data ganda.

“Contohnya indikator jumlah penduduk BPS berbeda dengan data penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, lalu data pengangguran antara BPS dengan Dinas Tenaga Kerja seringkali memiliki perbedaan,” ujar Agam saat mengisi Seminar “Menuju Kabupaten Sleman Maju Dengan Data Sektoral Berkualitas” yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sleman di Rumah Makan Mbok Berek Garden, Jalan Magelang, Kabupaten Sleman, Kamis (26/9/2019).

Hal ini dikarenakan tupoksi terkait penyediaan data masih belum jelas antar OPD. “Contohnya lagi kepemilikan data investasi kabupaten kota itu di Dinas Penanaman Modal atau di Setda bagian Perekonomian atau di provinsi dan nasional melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal?” ujar Agam.

Permasalahan lain yang ditangkap dosen UGM ini adalah terdapat data yang berubah metode perhitungannya karena keluarnya peraturan baru, yang menyebabkan perubahan pada hasil pendataannya, tidak tersedianya data tertentu di kabupaten kota yang mempengaruhi ketersediaan data pada tingkat di atasnya, terdapat beberapa data yang sama sekali belum pernah dilakukan penghitungan, dan data tidak bersifat kontinyu.

Karena itulah Agam Marsoyo menyambut baik kebijakan Satu Data yang mulai digaungkan pemerintah. Agam memiliki gagasan ke depannya perlu dibuat sebuah sistem informasi khusus yang dapat mengakomodir seluruh data indikator kinerja pemerintah, perlu adanya kesinambungan dan kerjasama antar OPD yang berbeda untuk proses penyediaan data, perlu dilakukan pembaruan data secara berkala, dan perlu adanya kejelasan kepemilikan data sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

“Juga setiap OPD harus memiliki basis data yang berkelanjutan, sehingga tidak menjadi masalah walaupun terjadi pergantian atau mutasi personil dan atau perubahan kelembagaan,” pungkas Agam.

Pentingnya kualitas data ini diamini oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Eka Suryo Prihantoro. “Data adalah sumber terpenting dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Penetapan target pembangunan daerah pun tentunya akan tepat dan relevan dengan kondisi daerah yang sebenarnya jika didukung oleh data yang valid,” ujar Eka Suryo saat membuka seminar. Karena itu Eka menekankan untuk dapat menjadi dasar kebijakan yang tepat, maka data yang dihasilkan pun harus berkualitas.