Sleman – Angka gangguan kesehatan mental ataupun jiwa
masyarakat Sleman ternyata masih cukup tinggi. Menurut data terbaru dari Dinas kesehatan,
saat ini terdapat
1737 kasus kesehatan jiwa berat yang terjadi di masyarakat Sleman.

dr. Patimah Hariyati, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyatakan angka
itu hanya untuk kasus yang berat. “Untuk Sleman sendiri, ODGJ
(Orang dengan gangguan jiwa) jumlahnya itu cukup banyak, seperti kasus orang yang udah
ngomong sendiri ataupun ketawa sendiri. Angka tersebut belum termasuk dengan
kasus-kasus ringan yang mayoritas terjadi di Sleman seperti kecemasan
berlebihan, depresi, dan stres,” ungkapnya ketika ditemui di Jambore Kesehatan Mental dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober di Desa Wisata
Grogol, Kecamatan Seyegan,
Kabupaten Sleman, Kamis (10/10/2019).

Ia juga berpendapat bahwa perlu adanya kesadaran dan kepedulian dari diri
sendiri ataupun lingkungan terdekat untuk mengenali tanda-tanda orang dengan
kelainan jiwa. ”Karena kan biasanya ada suatu kejadian yang menyebabkan kita
depresi, putus dengan pacar misalnya, terus depresi kemudian bunuh diri. Nah kita harus mengenali faktor-faktor stressor (penyebab stres)
yang terjadi terhadap kita, dan sadar, kemudian curhat
dengan orang terdekat, orang tua misalnya.” Hal ini menurutnya agar orang yang
tidak memiliki pengelolaan faktor stressor
yang baik, bisa mendapatkan pendampingan dari orang terdekat, sebagai
tindakan pencegahan kondisinya berkembang menjadi gangguan jiwa.

Menurut dr. Patimah, Dinas Kesehatan Kabupaten
Sleman telah melakukan langkah-langkah sebagai tindakan perlindungan dan
pencegahan terhadap penyakit gangguan jiwa ini. Misalnya dengan menjalin kerjasama lintas sektor baik
antar dinas seperti dengan Dinas Sosial, maupun dengan sektor masyarakat seperti tokoh-tokoh
masyarakat untuk menyusun kembali kehidupan sosial ODGJ.

Ia juga
menambahkan ada juga program kader jiwa, yaitu warga diberi pelatihan untuk
mengenal kondisi mental seseorang, dimana sampai saat ini masing-masing padukuhan di Sleman telah
memiliki minimal tiga orang kader jiwa untuk memantau kondisi mental masyarakat. Selain
itu, Dinas Kesehatan juga menjalankan program Desa Siaga Sehat Jiwa dan Sekolah Sehat
Jiwa, sebagai tindakan preventif terhadap kondisi kesehatan jiwa.(Rep Faridz)

Sleman
– Salah satu program unggulan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3AP2KB) Sleman dalam implementasi Smart Regency (Kabupaten Cerdas) adalah
SIKPA (Sistem Informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak). SIKPA merupakan
aplikasi online berbasis web untuk mencatat dan melaporkan data kekerasan
terhadap perempuan dan anak oleh
Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak (FPK2PA) di
Kabupaten Sleman.

“Latar belakang dibangun
SIKPA ini karena kami menghadapi laporan-laporan tentang kasus-kasus kekerasan
sehingga membutuhkan ketersediaan data-data yang akurat, up to date dan terintegrasi dengan mitra kerja kami di tingkat kabupaten dan
tentunya untuk pemantauan dan evaluasi serta mendukung terwujudnya smart regency,” ungkap Mafilindati
Nuraini, Kepala Dinas P3AP2KB saat Paparan Implementasi Program Smart Regency di Smart
Room Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Sleman, Rabu
(9/10/2019).

Mafilinda
juga menjelaskan bahwa tujuannya adalah terdokumentasinya data kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang ditangani FPK2PA secara online, menjadi alat
untuk memantau dan mengevaluasi pelayanan bagi korban kekerasan. Selain
itu tersedianya data tersebut juga bisa dimanfaatkan bagi para pemangku
kebijakan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta
proses pengambilan keputusan.

Tahapan
pencatatan dan pelaporan korban kekerasannya yaitu dari aduan korban dicatat di
formulir oleh penerima laporan (PKK Dusun, Kader di Kecamatan, Polsek,
Puskesmas, KUA),
kemudian formulir tersebut akan dikirim ke petugas entri di Polres, Dinas Sosial, dan RSUD untuk diinputkan
data kasusnya.

Lingkup
pencatatan dalam SIKPA sendiri adalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan
terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan berbasis gender.
“Kekerasan terhadap laki-laki juga bisa dilaporkan, tidak akan kita hilangkan
tapi memang bentuk UPTD kita perempuan dan anak,” ungkap Mafilinda.

Untuk
menghindari data dobel,
dilakukan validasi setiap tiga bulan sekali oleh FPK2PA Kecamatan dan setiap
bulan oleh FPK2PA Kabupaten kemudian dilaporkan di Dinas P3AP2KB setiap tiga
bulan.

Aplikasi
SIKPA ini tidak bisa
diakses oleh masyarakat umum
namun hanya pihak-pihak tertentu saja agar bisa menjaga privasi dari keluarga
maupun dari korban kekerasan itu sendiri.

Terkait
program smart regency yang menjadi
visi Kabupaten Sleman, Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagai unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan ekosistem
smart regency rutin mengadakan
paparan program oleh Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). Semua OPD
dijadwalkan memaparkan kewajiban dan program-progam
unggulannya. Kegiatan ini untuk melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan smart regency
oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sesuai Peraturan
Bupati Nomor 1.1 Tahun 2018 tentang Masterplan Pengembangan Smart Regency
Kabupaten Sleman 2017-2026.(Rep Anis)

Koperasi
Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Insan Mandiri Sejahtera Sleman
menyelenggarakan Pelatihan Teknis Menanam Cabai bagi anggotanya bertempat di Pondok
Pesantren Daarul ‘Ilmi Murten, Tridadi, Sleman, Rabu (9/10/2019).

Pelatihan
Budidaya Cabai yang terselenggara dalam rangkaian Milad BMT Insan Mandiri
Sejahtera ke-23 ini merupakan program kerja strategis untuk pengembangan dan
ketersediaan sumber daya manusia pertanian yang menguasai teknologi tepat guna
dan modern, serta cara budidaya cabai yang baik dan benar. Hal ini disampaikan
oleh Mujiono, Ketua Pelatihan Cabai.

“Dengan
demikian dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas cabai seperti yang
diharapkan,” tukas Mujiono.

Adapun materi pelatihan yang disampaikan oleh pakar dari Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman di antaranya kebijakan dinas dan kelembagaan tani, persiapan benih dan penanaman, pengolahan lahan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, panen dan pascapanen. Usai materi, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke lokasi sekolah lapangan cabai di Karangasem, Pandowoharjo, Sleman.

Kunjungan diterima oleh Redjo Dimuljo, Ketua Kelompok Tani Sedyomulyo yang berharap kegiatan ini bisa menambah gairah budidaya tanaman cabai sehingga ekonomi anggota BMT maupun masyarakat bisa menguat. (Arif Hartanto)

Ngaglik
– Desa Sinduharjo menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) untuk
pertama kalinya di Kecamatan Ngaglik pada Rabu (9/10/2019). Dalam
pelaksanaannya, Musrembang tahun 2020 ini berhasil memutuskan Rencana Kerja
Pemerintah Desa Sinduharjo dengan nominal anggaran Rp ,00.

Faizal
Nur Ahmad selaku Ketua Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengatakan bahwa
proses Musrenbang ini didahului dengan penjaringan aspirasi dari masyarakat
melalui musyawarah padukuhan.

“Setelah
itu Badan Musyawarah Desa mengadakan musyawarah desa dan membentuk tim RKP
serta tim verifikasi terhadap rencana program kerja desa tahun 2020,” jelasnya.

Sementara
itu Kusmiyanto, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Ngaglik mewakili
Camat Ngaglik mendukung keputusan dalam Musrenbang yang dihadiri oleh
perwakilan kecamatan, pemdes, BPD, lembaga desa, tokoh agama, dan tokoh
masyarakat ini.

“Mudah-mudahan
dapat bermanfaat bagi masyarakat,” tukas Kusmiyanto.

Musrenbang
diakhiri dengan penandatanganan berita acara Musrenbang Desa Sinduharjo tahun
2020. (KIM Ngaglik/Spn)

Foto oleh Humas Kabupaten Sleman

Tempel – Tidak dapat dimungkiri, Sleman merupakan daerah yang subur dengan kondisi alam yang mendukung namun di balik itu terdapat potensi bencana yang harus selalu diwaspadai. Hal ini melatarbelakangi Desa Mororejo Kecamatan Tempel bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Sleman menggelar pelatihan dan pembentukan Destana (Desa Tangguh Bencana) agar masyarakat siap menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Pelatihan berlangsung dari Selasa (1/9/2019) hingga Rabu (9/9/2019) di Aula Balai Desa Mororejo dan diikuti oleh sekitar 30 peserta.

Pelatihan ini
selaras dengan program kerja BPBD Kabupaten Sleman di tahun 2019 yakni
Penguatan Kelembagaan Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana dengan salah
satu kegiatannya Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Mororejo
Tempel Sleman yang merupakan desa penyangga bagi desa yang rawan terhadap
ancaman erupsi Gunung Merapi.

Kegiatan ini dibagi menjadi 4 tahap yakni tiap desa 6 kali pertemuan dan diakhiri dengan Gladi Lapang. Materi yang disampaikan pada setiap pertemuan, antara lain Analisis Risiko Bencana, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Aksi Komunitas (RAK), PPGD, Rencana Kontigensi Desa, dan Peringatan Dini Berbasis Masyarakat dengan narasumber berasal dari BPBD Sleman, Puskesmas, dan fasilitator kegiatan.

Ketua Panitia
Nurherwanto Kepala Seksi Pemerintahan Desa Mororejo didampingi Kepala Desa
Mororejo, Rony Nurdyantoro berharap dengan pengukuhan Destana ini masyarakat
Mororejo akan siap dan tanggap dalam menghadapi dan mengelola secara mandiri
dalam penanganan bencana. (Arif Hartanto)