Gojek baru saja luncurkan program inisiatif Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan atau dikenal dengan J3K pada Selasa (18/8/2020) guna tingkatkan pelayanan bagi customer maupun mitra, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sleman.

Salah satu mitra Gojek di Sleman yang telah menerapkan program inisiatif J3K ini adalah Rumah Makan (RM) Muara Kapuas, yang berlokasi di Jalan Kapten Haryadi, Ngaglik, Sleman. RM Muara Kapuas merupakan salah satu restoran tradisional khas Sleman, yang sudah cukup lama menjadi salah satu merchant GoFood, layanan pesan antar makanan milik Gojek.

Carolous Purwanjaya, Perwakilan dari Manajemen RM Muara Kapuas mendukung langkah inisiatif Gojek ini.

“Inisiatif J3K ini tentunya sangat berdampak positif bagi kami (mitra UMKM kuliner Gojek) karena dengan adanya J3K yang mengatur terkait keamanan dan kenyamanan membuat pembeli tak ragu ataupun takut untuk membeli produk kami,” jelasnya pada simulasi inisiatif J3K di RM Muara Kapuas.

Simulasi J3K meliputi pengecekan suhu tubuh driver ketika sampai di lokasi, arahan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, prosedur pemesanan dan proses membungkus makanan yang dipesan, hingga cara pembayaran dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang ditetapkan.

Apabila pelanggan ingin makan di tempat ditambahkan Carolus, RM Muara Kapuas juga menyediakan fasilitas protokol kesehatan yang memadai, seperti wastafel cuci tangan, hand sanitizer, pembatas plastik di tempat pemesanan, alat pembayaran non-tunai, dan pengaturan jarak pada tempat makan.

“Semua prosedur keamanan dan kenyamanan pembeli tetap paling utama sehingga para pembeli tak perlu ragu ataupun cemas terhadap produk yang dibeli,” ujarnya.

Carolous juga menjelaskan, penerapan protokol kesehatan pun dilakukan kepada para pegawai di RM Muara Kapuas. Para pegawai diwajibkan menggunakan masker, sarung tangan, dan face shield, mencuci tangan, dan mengecek suhu tubuh setiap harinya.

Arum Prasodjo, Head of Corporate Affairs Gojek West Central Java mengungkapkan bahwa dengan program inisiatif J3K, Gojek ingin berperan secara nyata agar seluruh mitra Gojek dapat bertahan dan tetap berkelanjutan, terutama selama pandemi Covid-19 ini.

“Semua elemen kami ajak untuk sama-sama sadar melakukan protokol (kesehatan), entah dia dari yang menengah, bawah, sampai yang premium,” tutur Arum. (Rep Ami)

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Sleman pada Selasa (18/8/2020) melanjutkan kegiatan tinjau lokasi dalam rangka sinkronisasi pemetaan batas wilayah.

Kegiatan ini mengambil lokasi di segmen 12 yang merupakan batas wilayah Desa Caturharjo Kecamatan Sleman dan Desa Margoagung Kecamatan Seyegan. Tim pemetaan batas wilayah ini terdiri dari sektor terkait antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sleman, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sleman, dan staf dari Dispetaru sendiri termasuk Tenaga Pemetaan. Sedangkan dari Kecamatan Seyegan hadir Marjono dan Dian, Staf Kasi Pemerintahan serta dari Desa Margoagung hadir Kasi Pemerintahan, Parjio.

Kegiatan dimulai di Simpang Empat Beteng untuk melihat pilar batas yang sebelumnya berada di tengah jalan kemudian dipindahkan di selatan jalan. Tim juga melihat di sebelah barat Simpang Empat Beteng di selatan jalan pada bahu jalan terdapat papan yang bertuliskan “Dikontrakkan” tanpa izin dan sudah ada pondasi untuk 3 kapling.

Perbatasan dua Kecamatan Sleman dan Seyegan ini terletak di wilayah Dusun Beteng (Margomulyo Seyegan) dan Dusun Ngemplak (Caturharjo Sleman).

Dalam peninjauan lokasi tersebut didapatkan permasalahan yaitu tanah di sebelah barat simpang empat, antara Dusun Beteng dan Dusun Ngemplak itu masing-masing desa sama-sama ada di peta desanya.

Menurut Marjono, setelah peninjauan lokasi ini akan ada rapat evaluasi dan diskusi yang menghadirkan pihak-pihak yang bersangkutan yang intinya dicari kesepakatan untuk nantinya dibuatkan berita acara kesepakatan dengan tembusan ke Kecamatan dan Desa.

Pada kesempatan itu tim juga melihat batas wilayah yang ada di Dusun Watukarung (Margoagung) dengan Dusun Dalangan (Caturharjo) yang masih ada.

Kegiatan tinjauan lokasi yang dimulai pikul ini berakhir pukul dan tim akan melanjutkan kegiatan tinjau lokasi di wilayah lain. (Sutarto Agus/KIM Kec. Seyegan)

Dalam rangka silaturahmi dan menjalin kebersamaan antara penyelenggara pemilihan tingkat kecamatan dengan aparat kepolisian sektor (Polsek) Gamping, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping melakukan audiensi dengan jajaran Polsek Gamping, Senin (17/8/2020) siang.

Rombongan yang dipimpin Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo diterima oleh Kapolsek Gamping yang diwakili Kanit Binmas Polsek Gamping, Iptu Yakobus Ponidi di ruang kerja Kapolsek Gamping. Turut hadir dalam kegiatan ini anggota PPK Gamping Divisi Data dan Informasi, Indriyani Nurzanah, anggota PPK Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, Puji Astuti, anggota PPK Divisi Teknis Penyelenggaraan, M. Mualif, serta anggota PPK Divisi Hukum, Layung Pertiwi.

Mengawali perbincangan dengan Kanit Binmas, Ketua PPK Gamping selain memperkenalkan masing-masing personel juga menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020 yang sudah dilaksanakan oleh PPK Gamping, serta beberapa tahapan pemilihan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kegiatan tersebut, antara lain penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP), pun pleno DPHP yang akan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa dan pleno DPHP di tingkat kecamatan yang akan dilaksanakan oleh PPK Gamping pada rentang waktu akhir bulan Agustus hingga awal September 2020.

Selanjutnya, Adnan menambahkan bahwa tujuan audiensi kali ini mengharapkan sinergitas jajaran Polsek Gamping dengan PPK dalam pengamanan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang agar seluruh rangkaian proses pemilihan di wilayah Kecamatan Gamping berjalan dengan lancar dan kondusif.

“PPK siap bersinergi dengan jajaran kepolisian, dalam hal ini Polsek Gamping untuk sama-sama menjaga situasi Kamtibmas dalam kondisi aman, nyaman, dan terkendali. Kami akan selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pelaksanaan tahapan pemilihan yang sekiranya memerlukan pengamanan dari pihak kepolisian,” jelas Adnan.

Sementara Kanit Binmas Polsek Gamping, Iptu Y. Ponidi menyampaikan terimakasih atas kunjungan segenap PPK Gamping yang telah beraudiensi ke markas Polsek Gamping dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sleman tahun 2020. Ia mengharapkan, agar seluruh anggota PPK dalam menjalankan tugasnya dapat bekerja dengan profesional, netral, dan berintegritas, serta mengurangi adanya potensi keributan dengan masyarakat. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kec Gamping)

Berkaitan dengan telah berakhirnya masa tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) sebagai bahan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan bupati dan wakil bupati sleman tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menyelenggarakan rapat koordinasi (Rakor) hasil Coklit di ruang rapat KPU Sleman, Jalan Merbabu Nomor 19 Beran, Tridadi, Kabupaten Sleman, Selasa (18/8/2020).

Rakor yang dibuka oleh Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi diikuti oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota PPK Divisi Data dan Informasi dari Kecamatan Depok, Kalasan, Ngaglik, Godean, Mlati, Prambanan, Pakem, termasuk Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, bersama anggota PPK Gamping Divisi Data dan Informasi, Indriyani Nurzanah. Turut hadir dalam rakor hasil coklit, Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Sleman, Kurnia Pramuditya didampingi Penganalisis Program dan Aplikasi KPU Sleman, Andi Syarifudin.

Dalam paparan materinya, Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kabupaten Sleman, Indah Sri Wulandari menyampaikan beberapa hal tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020. Sesuai dengan hasil rakor mutarlih pemilihan untuk daerah perbatasan antar provinsi disebutkan bahwa PPK Bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar tetap cermat dan waspada guna mengantisipasi permasalahan mutarlih di daerah perbatasan, serta selalu melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan penyelenggara pemilu daerah perbatasan antar provinsi.

Indah menambahkan untuk mewujudkan Daftar Pemilih Tetap yang berkualitas diperlukan peran aktif dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) diantaranya membantu PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dalam kaitan DPT berkualitas, mencermati pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing dan mengikuti uji publik DPS, mencermati pengumuman DPT, serta berkoordinasi dengan PPS apabila masih terdapat data pemilih yang kurang sesuai.

“Perlu diingat bahwa PPK dan PPS seluruhnya harus tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, bisa menjaga data, menjaga integritas, profesionalitas, mandiri, menegakkan kode etik sebagai penyelenggara pemilihan, dapat mengelola arsip dengan baik, juga selalu menjaga kekompakan, soliditas dan toleransi,” pesan Indah mengakhiri paparan materinya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kec Gamping)