Proses perencanaan menentukan arah pembangunan Desa Margoagung di tahun 2021. Demikian antara lain pengarahan yang diberikan oleh Budi Pramono, selaku Panewu Seyegan pada acara Musrenbang RKP Desa tahun 2021 Desa Margoagung pada Kamis (17/9/2020) yang lalu.

Selebihnya Budi Pramono juga mengingatkan bahwa suasana pandemi masih dirasakan oleh masyarakat sehingga kehadiran pemerintah masih sangat diharapkan untuk pemulihan ekonomi sebagai bagian dari social engineering.

“Dana desa diprediksi akan turun, untuk itu proporsi anggaran harus dicermati sehingga penganggaran yang efektif dan efisien dapat dilakukan,” ujar Budi.

Ditambahkan juga oleh Budi, fungsi pemerintah sebagai public services, empowering, dan regulator muaranya pada pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, Jumarko dari Puskesmas Seyegan menyoroti kegiatan yang ada kaitannya dengan penanganan stunting di mana pada tahun 2021 Sleman ditetapkan sebagai lokus penanganan stunting, meskipun angka stunting untuk Desa Margoagung kecil (di bawah 5 %), namun stunting masih menjadi isu nasional.

Hal kedua yang disampaikan oleh Jumarko adalah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), untuk sampai sekarang angka ODGJ untuk Seyegan relatif stabil. Di samping itu, Jumarko juga menyinggung tentang sampah, yang secara kelembagaan di Desa Margoagung belum berjalan.

Dalam kesempatan Musrenbang kali ini, Subagyo Rahayu, Pj Kades Margoagung menyampaikan bahwa RKP Desa tercakup dalam 5 bidang, yang sudah disampaikan sebelumnya melalui musdes. Diingatkan oleh Subagyo bahwa penyusunan RKP Desa melalui pendekatan kebutuhan dan skala prioritas sehingga diharapkan rencana kerja tahun 2021 sesuai dengan harapan dan memberi kemanfaatan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat Margoagung.

Selanjutnya oleh Ketua BPD Desa Margoagung, Sigit Praptono, disampaikan bahwa daftar RKP Desa 2021 belum final masih akan direvisi berdasarkan masukan dari warga karena bila mengacu pada tahun 2020 masih banyak terjadi pemotongan.

Sigit juga menyoroti tentang kegiatan fisik yang masih mendominasi (hampir Rp 2 miliar), sedangkan pemberdayaan mencapai Rp 600 juta. Diingatkan oleh Sigit, untuk pengalokasian Dana Desa memprioritaskan pada penanggulangan kemiskinan.

“Desa lebih peduli pada kesehatan, pendidikan, lingkungan, ramah perempuan dan anak,” imbuh Sigit.

Dari 2 anggota Dewan yang hadir, Suharyono, menyampaikan bahwa Musrenbang dilandasi dengan semangat kebersamaan dan skala prioritas.

“Ini artinya dana terbesar di tahun 2021 porsi untuk pemulihan ekonomi. BKK akan turun namun Dewan akan tetap mengawal sampai tuntas,” demikian janji Suharyono.

Sebagai akhir dari kegiatan musrenbang adakah kesepakatan warga yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa, ketua BPD, perwakilan LKD dan keterwakilan perempuan. Acara yang dimulai pada pukul itu berakhir pada pukul . (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman — Dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia yang jatuh pada 26 September mendatang, Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) mengadakan Pelayanan KB bagi warga Sleman dan sekitarnya. Acara tersebut diselenggarakan pada Kamis (17/09/2020) lalu di Puskesmas Nyaen, Pendowoharjo dengan tema “Bersama Mitra Tingkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi pada Adaptasi Kebiasaan Baru”.

Menurut Joehananti Chriswandari, Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) BKKBN DIY, rangkaian kegiatan Hari Kontrasepsi Sedunia ini cukup panjang dan beragam di Sleman. Satu hari pelayanan KB serentak di kabupaten dan kota ini menjadi salah satunya. Syarat untuk mendaftar cukup dengan fotokopi Kartu Keluarga, KTP, dan kartu BPJS, serta mengisi formulir dan kartu KB yang telah disediakan.

“Harapannya, pada masa new normal ini kita (berupaya) agar bagaimana tidak terjadi masa putus pakai dalam pemakaian alat kontrasepsi, yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan harus difasilitasi,” ujar Anti.

Pada pelayanan KB tersebut terdapat 3 jenis pelayanan, yaitu KB dengan metode Implant, Intrauterine Device (IUD) serta Metode Operasi Pria (MOP). Seluruh pelayanan tersebut dapat dilakukan oleh masyarakat tanpa dipungut biaya apapun. Bahkan, para peserta MOP juga mendapat dana tunjangan dari Pemerintah Kabupaten Sleman sebesar Rp 1 juta.

“Dana dari JPS ini nantinya dapat diklaim oleh peserta, sebagai pengganti pendapatan yang tidak diperoleh karena harus beristirahat selama pemulihan operasi,” tutur Mafilindati Nuraini, Kepala Dinas P3AP2KB.

Acara pelayanan KB ini cukup mengundang antusiasme masyarakat, meski begitu acara tetap dilakukan sesuai protokol kesehatan. Seperti, acara sengaja diadakan tanpa kegiatan seremonial untuk menghindari masa yang berkerumun di satu lokasi. Pengantar juga dilarang masuk untuk menjaga pasien di ruang tunggu tetap berjarak satu sama lain. Siapapun wajib menggunakan masker ketika berada di area puskesmas, mencuci tangan, dan melakukan pengecekan suhu tubuh yang dibantu oleh petugas. Peserta MOP juga wajib melakukan swab test sebelumnya. Dokter dan seluruh tenaga kesehatan juga terlihat mengenakan APD lengkap.

Linda berharap melalui kegiatan ini kesertaan KB di Kabupaten Sleman dapat tetap dijaga serta ditingkatkan ke depannya.

“Saat ini masih ada 8% dari pasangan usia subur di Kabupaten Sleman, yang tidak ingin anak lagi atau menunda tapi belum menggunakan alat kontrasepsi, untuk itu melalui momentum ini, kami mengajak kesertaannya berKB,” ujar Linda. (Rep Ami)