Mengingat adanya perubahan nomenklatur atau penyebutan jabatan Pamong Desa menjadi Pamong Kalurahan Tridadi berdasarkan UU Keistimewaan Yogyakarta, maka pada Kamis (5/11/2020) diterbitkan Surat Keputusan Lurah Desa Tridadi Nomor 04 tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur/Penyebutan Pamong Desa menjadi Pamong Kalurahan Tridadi.
Penerbitan ini sekaligus menandai dilantikanya Pamong Kalurahan Tridadi oleh Lurah Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Balai Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman dihadiri oleh Panewu Sleman, Mustadi, dan jajarannya, Kapolsek Sleman, Danramil Sleman, KUA Sleman, 9 anggota BPK Tridadi, Ketua dan Sekretaris Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Tridadi, yang terdiri dari LPMK, PKK, Karang Taruna dan Posyandu, Koordinator BKM, Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan, kader kesehatan serta Pendamping Desa.

Dengan perubahan nama tersebut, diharapkan Pamong Kalurahan dapat melayani masyarakat dengan baik tanpa membeda bedakan agama, suku, ras dan kelompok apapun.

“Selain itu, Pamong Kalurahan diharapkan bisa menjaga kelestarian tanah Kasultanan (SG) agar tetap subur, adem, ayem, gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja,” kata Lurah Kalurahan Tridadi, Kabul Mudji Basuki.

Adapun perubahan penyebutan tersebut adalah Kepala Desa menjadi Lurah, Sekretaris Desa menjadi Carik, Kaur TU dan Umum menjadi Kaur Tata Laksana, Kaur Keuangan menjadi Kaur Danarta, Kaur Perencanaan menjadi Kaur Pangripta. Sementara Kasi Pemerintahan menjadi Jagabaya, Kasi Kesejahteraan menjadi Ulu ulu, Kasi Pelayanan menjadi Kamituwo, sedangkan sebutan Dukuh tetap Dukuh. (KIM Sleman/Sri Hartatik)

Guna menyiapkan rapid tes bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seKabupaten Sleman, termasuk Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo yang digelar di Rumah Makan Kebon Rojo Pandowoharjo, Jumat (6/11/2020) siang.

Turut hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Divisi Sosialisasi dan Sumberdaya Manusia KPU Sleman, Aswino Wardhana yakni Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Sleman, Indah Sri Wulandari, perwakilan dari RSUD Sleman, RSUD Prambanan, Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Dalam sambutan pembukanya Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi menyampaikan bahwa kebutuhan petugas KPPS keseluruhannya sebanyak personil, serta jumlah petugas keamanan berjumlah personil yang tersebar di tempat pemungutan suara pada 17 Kapanewon dan 86 kelurahan seKabupaten Sleman yang semuanya harus menjalani rapid test sebelum melaksanakan tugasnya.

Aswino menambahkan bahwa anggota KPPS yang sudah ditetapkan wajib melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan corona virus disease 2019 sesuai regulasi yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, serta Surat Keputusan Nomor 476 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Surat Keputusan Nomor 66 tahun 2020 ttg teknis pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

“Pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman tahun 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan pemilihan tahun sebelumnya. Salah satunya, KPU Sleman akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia,” ucap Aswino.

Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, Aswino meminta kepada seluruh Ketua PPK agar berkoordinasi dengan pemangku wilayah masing-masing kapanewon, Kepala Puskesmas, Kepolisian, Koramil, serta Panitia Pemungutan Suara sehubungan dengan pelaksanaan rapid test yang akan digelar di setiap kalurahan tanggal 24 – 26 November 2020 untuk 3 KPPS yang akan melakukan bimbingan teknis, dan pada 27 sampai 30 November 2020 bagi 4 KPPS dan 2 petugas keamanan TPS. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)