Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (KOKAM) Muhammadiyah Kabupaten Sleman mengadakan Kajian dan Konsolidasi Daerah pada Sabtu (28/11/2020) di Pondok Pesantren Darul Ulum Tempel, Sleman.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk komitmen Muhammadiyah dalam pencegahan penularan Covid-19 yang saat ini masih cukup tinggi.

Dalam sambutannya Ketua PCM Tempel, Arif Sulistyo mengajak kader KOKAM untuk kembali mengingat sejarah berdirinya KOKAM dan memunculkan kembali semangat para pendiri pada waktu itu.

Sementara itu, Ketua PDPM Sleman, Eko Sumardiyanto menyampaikan pentingnya mengikuti Garis Komando yang sudah ada.

“KOKAM mempunyai aturan dan pedoman lengkap yang telah terstruktur rapi dari pusat hingga ranting, ini yang menjadi salah satu keunggulan dengan gerakan lainnya dan semua itu telah tertuang dalam buku pedoman KOKAM,” ujarnya.

Ditekankan oleh Ustaz DR. H. Agus Triyanta MA dari Majelis Kader PCM Tempel dalam Tausyiahnya, pemuda memiliki peran penting dalam membangun peradaban terlebih di era virtual seperti saat ini.

“Sebagai tempat penggemblengan dan pembentukan karakter generasi muda, KOKAM harus mampu menjawab berbagai tantangan zaman,” tambahnya.

Dalam Konsolidasi Daerah yang dipandu oleh Komandan Daerah KOKAM Sleman, Marwan, disampaikan terkait pentingnya menjaga ukhuwah dan marwah KOKAM terutama di tengah proses Pilkada saat ini. Dalam konsolidasi ini juga dibahas terkait Kesiapan KOKAM dalam penanganan bencana Merapi serta agenda-agenda terdekat. (Arief Hartanto)

Terobosan baru dilakukan oleh SMK Muhammadiyah Minggir Sleman dengan program yang menyalurkan lulusan untuk langsung bekerja di Jepang.
Hal ini adalah bentuk implementasi dari program lulusan SMK dan menindaklanjuti arahan dari Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud serta kolaborasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk menyiapkan lulusan SMK bekerja di Jepang dengan visa kerja Tukutegino/Specified Skill Worker (SSW).

Program ini wajib adanya link and match antara lulusan vokasi yang mampu langsung bekerja setelah mendapatkan keterampilan dan ilmu di bangku sekolah secara komprehensif dan sekolah untuk turut membantu menyalurkan lulusan tersebut. SMK Muhammadiyah Minggir dalam upaya link and match ini telah menandatangani MOU dengan PT Binawan Indotama pada Sabtu (28/11/2020) dalam penyaluran lulusan ke Jepang dalam bidang kesehatan (caregiver).

Di tengah kondisi sulitnya pekerjaan di dalam negeri dan dampak pandemi Covid-19 ini maka lowongan pekerjaan sebagai caregiver di Jepang masih sangat menjanjikan serta dapat menambah pengalaman bagi lulusan SMK.

Menurut Edy Purwanto, Kepala SMK Muhammadiyah Minggir yang mempunyai jurusan farmasi dan teknik listrik berlokasi di Sleman bagian Barat ini menyampaikan bahwa rintisan program dan MOU bersama industri ini diharapkan menjadi sebuah terobosan untuk untuk penempatan seluruh wilayah Jepang bekerjasama dengan penyaluran tergantung yang membutuhkan.

“Untuk tahun pertama ini diharapkan ada 10 orang lulusan yang mengikuti program ini,” tandasnya.

Adapun untuk persyaratan mengikuti program ini dituturkan Edy adalah lulusan SMK kesehatan (farmasi, analis, dan keperawatan), menyerahkan ijazah terakhir dan KK (asli), tinggi badan minimal 160 cm bagi pria dan 150 cm bagi wanita dengan berat badan ideal, usia saat mendaftar 18 tahun 6 bulan, lolos tes wawancara, fit Pra Medical Test dan bersedia mengikuti diklat bahasa Jepang di Binawan Training Centre.

“Setelah mengikuti program pelatihan diharapkan dapat alumni SMK bidang kesehatan mampu menguasai kompetensi di bidang bahasa dan budaya Jepang dan memiliki kompetensi sebagai seorang caregiver sebagai syarat utama untuk bekerja di Jepang,” imbuh Edy. (Arief Hartanto)

Calon Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kalurahan Ambarketawang dan Balecatur menjalani pemeriksaan kesehatan dengan menjalani Rapid Tes yang dilakukan oleh petugas kesehatan Puskesmas Gamping I di Balai Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Sabtu (28/11/2020) pagi.

Kegiatan dihadiri oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Ambarketawang, Riza Purnawan beserta anggota, PPK Koordinator Wilayah Ambarketawang, Layung Pertiwi, PPK Koordinator Wilayah Balecatur, Indriyani Nurzanah, serta Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo yang melakukan monitoring pelaksanaan rapid tes.

Koordinator rapid tes Puskesmas Gamping I, dr. Zahra Fristy dalam keterangannya menyebutkan bahwa Puskesmas Gamping I menerjunkan petugas kesehatannya sejumlah 15 orang untuk melayani 574 calon KPPS dan 164 calon Petugas Keamanan dan Ketertiban yang harus diperiksa kesehatannya terkait virus Covid-19 yang masih merajalela di muka bumi.

“Sebelum peserta rapid tes menjalani pemeriksaan, mereka diwajibkan mengenakan masker, menjaga jarak antar peserta, mencuci tangan menggunakan sabun dan membilas dengan air mengalir, serta diukur suhu tubuhnya memakai pengukur suhu digital infra red. Selanjutnya, dilakukan pengambilan sampel darah oleh petugas kesehatan yang sudah berjaga di masing-masing pos,” terang dr. Zahra.

Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo menambahkan bahwa sebelum melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati sleman 2020 petugas KPPS dipastikan dalam keadaan sehat sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) yaitu Pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan.

“Guna melaksanakan surat keputusan KPU Nomor 476/ tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc, Selain menjalani rapid tes, petugas KPPS dan petugas ketertiban TPS wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pelindung wajah, serta sarung tangan saat bertugas guna memenuhi aspek kesehatan dan keselamatan seluruh pihak,” tambah Adnan.

Disampaikan juga bahwa pelaksanaan rapid tes berlangsung di Puskesmas Gamping II yang melayani pemeriksaan calon petugas KPPS dan petugas ketertiban TPS dari kalurahan Trihanggo, Nogotirto, dan Banyuraden. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Kapanewon Seyegan menggelar pertemuan Optimalisasi Pengelolaan Informasi Publik dengan mengundang perangkat lima kalurahan yang ada di wilayahnya dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

R. Budi Pramono, Panewu Seyegan menyampaikan bahwa pengelolaan informasi publik sekarang menjadi penting. “Saat ini tuntutan masyarakat adalah menginginkan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan, untuk medianya sekarang dimudahkan dalam platform medsos. Dan pengelolaan informasi publik ini sangat berkaitan dengan good governance yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi,” ujar R. Budi Pramono saat membuka pertemuan ini di kantor kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, Selasa (24/11/2020).

Sementara itu Noor Hidayati Zakiyah Pramulani, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Sleman mengingatkan kepada perangkat kalurahan bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi dan ini dijamin oleh Undang-undang. “Paradigmanya sekarang sudah berubah. Dulu informasi itu semuanya tertutup kecuali yang mau dibuka. Sekarang sebaliknya, semuanya terbuka, kecuali yang mau kita tutup,” kata Noor Hidayati.

Kepada perangkat kalurahan, Noor Hidayati mendorong agar secepatnya membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kalurahan agar bisa optimal melayani permohonan masyarakat. Disebutkan Noor Hidayati, saat ini beberapa kalurahan di Sleman sedang menghadapi sengketa informasi publik karena belum optimal saat melayani permohonan informasi dari masyarakat.

Untuk mendorong kalurahan agar segera membentuk PPID Kalurahan, Pemerintah kabupaten Sleman saat ini telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi kalurahan dalam mengelola informasi publik di tempatnya masing-masing.

Ngaglik – Belum adanya kepastian hukum atas tanah seringkali memicu terjadinya sengketa atas lahan di berbagai wilayah. Oleh karenanya melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berupa sertifikat (tanda bukti hak).

PTSL merupakan program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan dilakukan oleh kelompok masyarakat (pokmas) di tingkat padukuhan. Melalui program ini, Pemerintah Kalurahan Donoharjo membagikan sertifikat tanah kepada masyarakat di aula Balai Kalurahan Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Rabu (24/11/2020).

“Untuk menjadi lembar sertifikat ini harus melalui proses yang sangat panjang di antaranya adalah kesepakatan keluarga dan tetangga yang berada di kanan kiri lahan. Apabila masih terdapat sengketa atau perselisihan tidak mungkin sertifikat ini jadi. Sehingga sertifikat bisa dikatakan sebagai simbol persaudaraan dan persatuan keluarga yang telah meleburkan sengketa atau perselisihan untuk kembali bersatu,” kata Hadi Rintoko, Lurah Donoharjo saat membagikan sertifikat kepada warga masyarakat 8 padukuhan di Kalurahan Donoharjo yakni Donolayan, Jetis Donolayan, Brengosan, Gondang lutung, Kayunan, Ngepas lor, Ngepas Kidul dan Jetis Suruh.

Lebih lanjut Hadi Rintoko mengungkapkan bahwa sampai gelombang ke empat ini Pemerintah Kalurahan Donoharjo telah membagikan  1996 lembar sertifikat dari target 2500 lembar pada PTSL tahap 1.

“Dengan demikian masih ada 504 lagi yang harus diselesaikan oleh pokmas dalam waktu dekat ini, karena PTSL tahap 2 pada tahun 2021 nanti sudah diprogramkan,” lanjut Hadi Rintoko.

Hadi Rintoko mengungkapkan bahwa program PTSL  berjalan dengan lancar berkat  kerjasama  pokmas di tingkat padukuhan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Pemerintah Kalurahan Donoharjo dan dukungan dari masyarakat.

” Terimakasih banyak kepada pokmas yang telah bekerja siang malam menyelesaikan tugasnya dengan baik, demikian juga kepada BPN yang  memfasilitasi program ini serta  kepada masyarakat atas kerjasamanya. Ini adalah buah dari kesabaran, kerjasama dan kerja keras kita semua.” ujarnya. Hadi berpesan agar sertifikat yang telah diterimanya disimpan dengan baik agar suatu saat bisa dimanfaatkan  untuk hal-hal yang produktif sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup.

Sementara itu Muji Rahayu pemilik lahan di Jetis Suruh yang kini berdomisili di Boyolali seusai menerima sertifikat tanah mengungkapkan rasa syukur atas sertifikat tanah yang diterimanya.

“Sertifikat ini adalah jaminan kepastian hukum atas tanah yang telah saya impikan sejak lama, lambannya proses pembuatan dan mahalnya biaya pembuatan sertifikat menjadi hambatan ketika saya harus mengurus sertifikat secara mandiri. Dengan PTSL prosesnya mudah, murah, dan hasilnya relatif cepat. Saya yang berada di luar kota dengan mudah mendapatkan sertifikat cukup dengan mengajukan identitas diri dan kesepakatan keluarga atau tetangga saja. Selanjutnya dikerjakan oleh pokmas dan tinggal menunggu sertifikat jadi,” ujarnya  senang. (Upik Wahyuni/ KIM Donoharjo)