Status Merapi yang akhir-akhir ini meningkat menjadikan semua pihak harus waspada dan melakukan antisipasi apabila terjadi bencana. Hal tersebut yang tengah dilakukan Pemerintah Kalurahan Donoharjo bersama Destana Donoharjo pada Minggu (8/11/2020) di Area Parkir Desa Donoharjo.

Dalam sambutannya, Lurah Donoharjo, Hadi Rintoko menyampaikan bahwa meski pandemi Covid-19 belum selesai, sebagai desa penyangga, maka Donoharjo dituntut secara kemanusiaan dan prosedur untuk bersiap-siap menghadapi semua kemungkinan mengingat status Merapi yang mulai meningkat.

“Tentang apa yang harus dipersiapkan, Destana dan Relawan yang lebih paham. Jadi mulai hari ini, kita akan bersiap-siap dengan segala keterbatasan yang ada karena semua terkonsentrasi di penanganan Covid sehingga anggaran sangat terbatas,” ujarnya.

Namun demikian, Lurah Desa Donoharjo tersebut tetap optimis karena Destana dan Relawan Donoharjo sudah teruji dalam menghadapi berbagai situasi.

“Apa yang dilakukan Destana dan para Relawan Donoharjo itu sudah tidak rasional lagi karena sama sekali tidak seimbang antara apa yang diberikan dengan apa yang didapat. Namun segala tindakan yang muncul dari panggilan jiwa memang seringkali menjadi tidak rasional. Karena hal tersebut merupakan realisasi dari keluhuran budi yang semoga mendapatkan balasan yang jauh lebih tinggi dari Allah SWT,” jelas Hadi Rintoko lagi.

Sementara itu Agus Hardio Pancoro, Ketua Destana menyampaikan tentang hal- hal yang perlu dipersiapkan yakni barak dan personil karena ada beberapa hal yang harus ditangani.

Mengacu persiapan tahun 2010 maka barak yang dipersiapkan adalah Lapangan Kalurahan Donoharjo, joglo tanjung, rumah warga di Donolayan dan di Bakalan.

Adapun personil yang dipersiapkan adalah petugas pendataan yang dikelola oleh Sri Hardono dibantu relawan dan Forum Anak Donoharjo, petugas Dapur Umum dikelola oleh Sartini dibantu anggota PKK Donoharjo dan petugas evakuasi dikelola Agus HP dibantu Destana dan Relawan.

Khusus tentang petugas evakuasi, Hendi menjelaskan bahwa menjadi petugas evakuasi harus merupakan panggilan jiwa, memiliki keberanian dan keterampilan, serta alat keamanan pribadi. Perlengkapan keamanan pribadi yang dimaksudkan di antaranya memiliki sepatu standar pengamanan minimal dari kulit, senter, masker, kacamata, sarung tangan kulit, helm dan dompet yang berisi peralatan evakuasi, seperti obeng, pisau, gunting, dan tang (Endarwati/KIM Donoharjo).

Dalam rangka untuk menyelaraskan dan merumuskan program kerja Forum Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten Sleman, para pegiat KIM mengadakan rapat koordinasi yang digelar di Pendopo Kapanewon Moyudan, Sabtu (7/11/2020) pagi dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Rapat dipimpin oleh Ketua Forum KIM Kabupaten Sleman, H. Suripto dan dipandu Sekretaris, Adnan Iman Nurtjahjo diikuti perwakilan KIM dari Kapanewon Ngaglik, Gamping, Turi, Depok, Seyegan, Ngemplak, Prambanan, serta Moyudan. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Yudiarto Setiawan, serta Panewu Anom Kapanewon Moyudan, Samino.

Dalam sambutan pembuka sebagai tuan rumah, Panewu Anom Moyudan menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya rapat koordinasi Forum KIM Kabupaten Sleman di Moyudan, serta mengungkapkan kronologis terbentuknya KIM Kapanewon Moyudan sebelum adanya pandemi Covid-19 melanda. Selanjutnya, ia berharap kepengurusan KIM Moyudan dapat dikukuhkan di akhir tahun 2020 ini.

Informasi terkini juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Yudiarto Setiawan di antaranya Kementerian Kominfo RI akan mengadakan kegiatan forum sosialisasi KIM secara daring pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dengan tema Pemilihan Serentak 2020 Cerdas, Sehat dan Damai yang dapat diikuti oleh perwakilan pegiat KIM dari 2 KIM di setiap Provinsi/Kabupaten/Kota.

“Dinas Kominfo Kabupaten Sleman dalam waktu dekat juga mengadakan kegiatan sosialisasi tentang vaksinasi menghadapi Covid-19 melalui pertunjukan kethoprak dari paguyuban seni Bayu Gito Gati pada hari Senin tanggal 9 November 2020 melalui live streaming Sleman TV, serta pelatihan Digital Online Marketing dengan jumlah peserta 25 orang,” tambah Yudiarto.

Di akhir kegiatan, Ketua Forum KIM Kabupaten Sleman, H. suripto mengungkapkan tentang kendala yang dihadapi pengurus KIM Kapanewon membentuk KIM di Kalurahan. Dirinya berharap agar Dinas Kominfo Kabupaten Sleman dapat membantu melakukan mediasi pegiat KIM Kapanewon dengan pengelola website di setiap Kalurahan agar bisa segera membentuk KIM tingkat Kalurahan.

“KIM dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menyebarluaskan informasi sekaligus menjadi penampung aspirasi masyarakat di tingkat kalurahan. Sehingga dengan terbentuknya KIM di Kalurahan diharapkan akses informasi yang dibutuhkan masyarakat kian terbuka dan mudah didapatkan. Di sisi lain, KIM juga dapat berdiskusi untuk memilah informasi yang positif, memilih informasi yang sesuai kebutuhan, dan memanfaatkannya untuk kepentingan Bersama anggota KIM,” ucap Suripto. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Mengingat adanya perubahan nomenklatur atau penyebutan jabatan Pamong Desa menjadi Pamong Kalurahan Tridadi berdasarkan UU Keistimewaan Yogyakarta, maka pada Kamis (5/11/2020) diterbitkan Surat Keputusan Lurah Desa Tridadi Nomor 04 tahun 2020 tentang Perubahan Nomenklatur/Penyebutan Pamong Desa menjadi Pamong Kalurahan Tridadi.
Penerbitan ini sekaligus menandai dilantikanya Pamong Kalurahan Tridadi oleh Lurah Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Balai Kalurahan Tridadi, Kapanewon Sleman dihadiri oleh Panewu Sleman, Mustadi, dan jajarannya, Kapolsek Sleman, Danramil Sleman, KUA Sleman, 9 anggota BPK Tridadi, Ketua dan Sekretaris Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Tridadi, yang terdiri dari LPMK, PKK, Karang Taruna dan Posyandu, Koordinator BKM, Direktur Badan Usaha Milik Kalurahan, kader kesehatan serta Pendamping Desa.

Dengan perubahan nama tersebut, diharapkan Pamong Kalurahan dapat melayani masyarakat dengan baik tanpa membeda bedakan agama, suku, ras dan kelompok apapun.

“Selain itu, Pamong Kalurahan diharapkan bisa menjaga kelestarian tanah Kasultanan (SG) agar tetap subur, adem, ayem, gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem kerta raharja,” kata Lurah Kalurahan Tridadi, Kabul Mudji Basuki.

Adapun perubahan penyebutan tersebut adalah Kepala Desa menjadi Lurah, Sekretaris Desa menjadi Carik, Kaur TU dan Umum menjadi Kaur Tata Laksana, Kaur Keuangan menjadi Kaur Danarta, Kaur Perencanaan menjadi Kaur Pangripta. Sementara Kasi Pemerintahan menjadi Jagabaya, Kasi Kesejahteraan menjadi Ulu ulu, Kasi Pelayanan menjadi Kamituwo, sedangkan sebutan Dukuh tetap Dukuh. (KIM Sleman/Sri Hartatik)

Guna menyiapkan rapid tes bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) seKabupaten Sleman, termasuk Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo yang digelar di Rumah Makan Kebon Rojo Pandowoharjo, Jumat (6/11/2020) siang.

Turut hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Divisi Sosialisasi dan Sumberdaya Manusia KPU Sleman, Aswino Wardhana yakni Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Sleman, Indah Sri Wulandari, perwakilan dari RSUD Sleman, RSUD Prambanan, Laboratorium Kesehatan Daerah, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Dalam sambutan pembukanya Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi menyampaikan bahwa kebutuhan petugas KPPS keseluruhannya sebanyak personil, serta jumlah petugas keamanan berjumlah personil yang tersebar di tempat pemungutan suara pada 17 Kapanewon dan 86 kelurahan seKabupaten Sleman yang semuanya harus menjalani rapid test sebelum melaksanakan tugasnya.

Aswino menambahkan bahwa anggota KPPS yang sudah ditetapkan wajib melaksanakan pemeriksaan yang berkaitan dengan corona virus disease 2019 sesuai regulasi yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19, serta Surat Keputusan Nomor 476 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Surat Keputusan Nomor 66 tahun 2020 ttg teknis pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS.

“Pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Sleman tahun 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan pemilihan tahun sebelumnya. Salah satunya, KPU Sleman akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia,” ucap Aswino.

Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, Aswino meminta kepada seluruh Ketua PPK agar berkoordinasi dengan pemangku wilayah masing-masing kapanewon, Kepala Puskesmas, Kepolisian, Koramil, serta Panitia Pemungutan Suara sehubungan dengan pelaksanaan rapid test yang akan digelar di setiap kalurahan tanggal 24 – 26 November 2020 untuk 3 KPPS yang akan melakukan bimbingan teknis, dan pada 27 sampai 30 November 2020 bagi 4 KPPS dan 2 petugas keamanan TPS. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman menerima studi referesi (Pemkab) Maros, Provinsi Sulawesi Selatan di Pendopo Parasamya Sleman, Kamis (5/11/2020).

Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran DinKes Sleman terhadap penanganan Covid-19, implementasi pada program perencanaan, pelaksanaan, penataan usaha, pengawasan dan laporan pertanggungjawaban, serta pengelolaan keuangannya.

“Salah satu perencanaan Dinkes Kabupaten Sleman untuk penanganan Covid-19 adalah bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Sleman dalam menyebarluaskan pesan cegah penularan Covid-19 dengan Cuci Tangan Pakai Sabun atau handsanitizer, selalu memakai Masker jika keluar rumah, dan Jaga Jarak minimal 1,5 meter atau CITA MAS JAJAR,“ kata Joko Hastaryo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Namun disampaikan Joko, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan memperhatikan protokol kesehatan pada Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) karena keberhasilan penanganan Covid-19 perlu tindakan yang tepat dan harus dilakukan oleh seluruh pihak.

Joko menambahkan, promosi kesehatan juga tetap dilakukan seperti dengan penayangan iklan layanan masyarakat atau imbauan melalui website dan media sosial. Media konvensional contohnya roll banner dan spanduk, baliho, hingga edukasi langsung di masyarakat pun dikatakannya penting dilakukan guna keberhasilan penanganan Covid-19 di Kabupaten Sleman.

Usai penjelasan dari Kepala Dinkes Kabupaten Sleman, studi referensi dilanjutkan dengan proses tanya jawab oleh para peserta. (Rep Izzat, Foto Gassing)