Minggu ke-3 bulan Desember menjadi salah satu tonggak bersejarah dalam tata demokrasi di Kabupaten Sleman. Untuk pertama kalinya, pilihan lurah diadakan secara serentak di 49 kalurahan dengan menggunakan sistem elektronik atau lebih dikenal dengan istilah e-voting.

“Meski mengalami penundaan selama 8 bulan namun secara umum pelaksanaan pilihan lurah menggunakan sistem elektronik berjalan lancar sesuai yang direncanakan,” terang Suwardi, salah satu panitia pemilihan lurah Kalurahan Sukoharjo, Ngaglik.

Dari pengamatannya, kendala-kendala teknis bisa diatasi berkat kerjasama yang apik antara tenaga teknik lapangan dan KPPS yang sebelumnya mendapatkan bimtek memadai secara terpisah.

“Dari 29 TPS yang ada di Kalurahan Sukoharjo, tercatat 5 TPS mengalami kendala printer macet dan layar monitor berkedip namun hal tersebut secara cepat dan tepat dapat ditangani sehingga tidak mengganggu jalannya proses pemungutan suara,” ujarnya.

Sementara itu, Marjiyanto, Ketua KPPS TPS 19 Ngebo, Sukoharjo, Ngaglik menyatakan, meski proses pemungutan suara dengan sistem e-voting baru pertama kali dilaksanakan namun tidak terjadi kecanggungan mekanisme baik dari sisi petugas maupun pemilih.

“Semua berjalan normal dan lancar, pemilih yang menggunakan hak pilihnya juga berasal dari beragam usia, mulai dari pemilih pemula, dewasa bahkan pemilih yang tergolong lansia pun tidak kesulitan beradaptasi dengan sistem baru ini. Bahkan dengan sistem ini, pemungutan suara bisa berlangsung lebih cepat, jika pada pemilihan-pemilihan sebelumnya satu orang pemilih membutuhkan waktu sekitar 4-7 menit, dengan e- voting rata- rata pemilih hanya membutuhkan 2-3 menit untuk menyalurkan aspirasinya,” imbuhnya.

Ditemui di kantornya seusai acara Sertijab Lurah Sukoharjo, Senin (28/12/2020), Muthohar, Ketua BPKal (Badan Permusyawaratan Kalurahan) Sukoharjo menilai pelaksanaan pemilihan secara e-voting bisa menjadi terobosan dalam efisiensi waktu pemungutan dan penghitungan suara maupun efisiensi penggunaan kertas surat suara.

“Hanya dalam hitungan menit, rekapitulasi perolehan suara dari masing- masing TPS bisa diketahui secara akurat meskipun kita tetap menggunakan rekapitulasi manual sebagai acuan menentukan pemenang. Namun karena kalkulasi perolehan suara di TPS sepenuhnya tergantung pada alat yang terprogram, uji kelayakan dan perawatan secara berkala menjadi hal yang wajib dilakukan guna menghindari mal administrasi penghitungan,” ujarnya.

Dari kegiatan monitoring lapangan yang dilakukan BPKal, setidaknya ditemukan beberapa catatan yang patut dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan e-voting, di antaranya adalah tentang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

“Teknologi layar sentuh dipadu dengan audio visual menghambat teman- teman disabilitas daksa, disabilitas netra, maupun disabilitas rungu dalam menyalurkan aspirasinya, hal yang tentunya patut disayangkan dalam pelaksanaan demokrasi yang seharusnya menjamin penggunaan hak pilih bagi siapapun. Selain juga tentang cara memilih yang hanya “sekali jadi”, tidak ada ruang untuk menukarkan surat suara yang salah coblos seperti pada sistem pemilihan konvensial,” terang Muthohar.

Terlepas dari catatan dan dinamika yang ada, dalam pandangan umum BPKal Sukoharjo, setidaknya ada 4 unsur penting dalam pemilihan yakni penyelenggara/panitia, kontestan, pemilih, dan alat. Ketika dari keempat unsur tersebut tidak diketemukan permasalahan maka perhelatan pemilihan boleh dikategorikan sebagai sebuah penyelenggaraan yang sukses. (DHI)

Ngaglik – Salah satu fungsi Posko Gabungan Merapi 2020 Donoharjo adalah fungsi koordinasi untuk mempermudah pemberi donasi maupun relawan jika ingin memberikan bantuan atau terjadi sesuatu di Barak Pengungsian Glagaharjo.

Demikian pula yang dilakukan IWABA (Ikatan Wanita Bank) DIY, diwakili oleh Hilman, Ketua IWABA DIY menyerahkan sembako, peralatan mandi, handuk, jas hujan, dan kebutuhan lain seharga 7 juta rupiah serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah untuk menunjang kebutuhan dapur di barak pengungsian Glagaharjo. Serah terima dilakukan secara simbolis di Posko Gabungan Jalan Tentara Pelajar Donoharjo pada Selasa (29/12/2020).

Dalam sambutannya, Hilman menyampaikan bahwa pemberian donasi merupakan kegiatan tahunan, kali ini ditujukan bagi pengungsi Merapi.

“Mudah-mudahan bantuan kami bermanfaat serta berkah, dan semoga para pengungsi, relawan, dan kita semua selalu sehat dan mendapat lindungan dari Allah SWT,” harap Hilman.

Sementara itu Agus Hardiyo Pancoro, Koordinator Posgab Donoharjo menjelaskan bahwa Posgab Donoharjo bersinergi dan selalu berkomunikasi dengan posgab utama di Glagaharjo termasuk dalam penyaluran bantuan dari berbagai pihak.

Agus juga menjelaskan bahwa data per 26 Desember 2020 tercatat sebanyak 220 pengungsi tersebar di beberapa tempat pengungsian di Glagaharjo terdiri dari kaum rentan, di antaranya Ibu hamil, lansia, dan difabel. Bantuan yang telah diterima secara simbolis akan segera disalurkan ke Barak Pengungsian Glagaharjo. (Endarwati, KIM Donoharjo)

Suksesi kepemimpinan merupakan hal yang niscaya dalam tata pemerintahan dan iklim demokrasi di Indonesia. Dalam jangka periodik, pimpinan dari tingkat lembaga kemasyarakatan hingga lembaga tinggi negara datang pergi silih berganti.

Setelah hampir satu tahun mengalami penundaan akibat pandemi Covid-19, proses pergantian pucuk pimpinan di Kalurahan Sukoharjo akhirnya tercapai dengan digelarnya upacara serah terima jabatan dari penjabat lurah kepada lurah definitif pada Senin (28/12/2020) di Aula Kalurahan Sukoharjo.

Bara Hernowo Natali, selaku penjabat lurah mengaku memiliki kesan baik terhadap pemerintahan dan warga Kalurahan Sukoharjo selama menjalankan tugas di sini.

“Setelah 14 bulan menjabat lurah di Kalurahan Sukoharjo tiba saatnya bagi saya untuk undur diri, menyerahkan estafet kepemimpinan kepada lurah definitif yang telah dilantik sebelumnya. Rasa syukur dan terimakasih saya kepada staf kalurahan dan semua warga masyarakat yang dengan tangan terbuka menerima kehadiran saya. Tak lupa, saya memohon maaf yang sebesar-sebesarnya apabila selama menjabat masih banyak kekurangan dan kekhilafan, semoga ini bukan menjadi akhir dari silaturahmi yang baik selama ini,” ungkapnya.

Dalam pidato sambutannya, Hadi Subronto selaku lurah terpilih dan terlantik, selain mengucapkan terimakasih atas kepercayaan masyarakat juga menyatakan bahwa dampak kontestasi pilihan lurah tidak seharusnya menyebabkan elemen masyarakat menjadi terbelah.

“Situasi pandemi dengan segala macam dampaknya masih menjadi tantangan bagi kita semua. Upaya untuk menjaga warga tetap sehat sambil terus berbenah mengangkat perekonomian menjadi prioritas penting dan mendesak untuk dilakukan. Upaya yang akan efektif ketika kita semua bergerak, tak ada lagi kubu 1 atau kubu 2 karena di Sukoharjo hanya ada yang ke-3, persatuan,” ujarnya.

Subagya, Panewu Ngaglik sekaligus mewakili unsur Muspika secara khusus mengucapkan terimakasih atas kinerja panitia pemilihan lurah serta mengucapkan selamat kepada lurah terpilih.

“Meskipun mengalami penundaan waktu pemungutan suara selama satu jam karena belum mencapai 2/3 jumlah DPT, namun secara umum proses pemungutan dan penghitungan suara pilihan lurah berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Dan dengan hadirnya lurah definitif ini, harapannya tata kelola pemerintah menjadi lebih baik, lebih efisien, dan sistematis, meski patut disadari bahwa beban memajukan kalurahan tidak mungkin dipikul oleh satu atau dua orang. Perlu kerjasama dari semua elemen, dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kalurahan yang mandiri, progresif dan maju,” tambah Subagya.

Sementara ditemui di selasar aula, Hendi, warga yang turut menyaksikan prosesi sertijab menganggap bahwa momen ini selayaknya menjadi kemenangan bagi semua warga seraya berharap kepemimpinan baru ini mampu memberi warna baru bagi Sukoharjo, membawa kebijakan-kebijakan yang tidak sekadar menggugurkan kewajiban dan memenuhi tuntutan protokoler, akan tetapi juga mempunyai program kebijakan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh warga sepertinya. (DHI)

Sleman – Setahun berdiri, APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) Kabupaten Sleman aktif dalam berbagai kegiatan seperti pemberian bantuan sosial ke sejumlah posyandu, sekolah, panti sosial, dan anak telantar, dan juga juga memberi beragam pelatihan ke ibu rumah tangga.

Hermelien Yusuf, Ketua Umum APSAI Kabupaten Sleman memaparkan bahwa APSAI menjadi wadah dan sinergi percepatan upaya pemenuhan hak anak terutama untuk memastikan peran serta sektor swasta sebagai penggerak pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak. “Selain itu juga untuk mendorong perusahan-perusahaan dan para pelaku bisnis di Indonesia agar memiliki kebijakan, program maupun produk yang layak anak,” ujar Hermelien Yusuf saat jumpa pers di Sasanti Resto, Jalan Palagan Tentara Pelajar, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Senin (28/12/2020).

Hermelien Yusuf  juga meminta semua unsur masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan Sleman sebagai kabupaten layak anak. “Mohon infokan ke dinas kalau ada anak-anak yang haknya belum terpenuhi. Mohon dukungan juga untuk bantu sosialisasikan program layak anak,” ujarnya.

Senada dengan Hermelien, dr. Mafilindati Nuraini, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa APSAI mempunyai peran strategis untuk bergandengan mewujudkan Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak.

Menurut dr. Mafilindati, ada 3 peran yang bisa diemban perisahaan swasta dalam kaitannya dengan hak anak. “ yang pertama policy, kebijakan dunia usaha seperti misalnya tidak pekerjakan anak, tersedia tempat bermain anak. Kemudian kedua produk, harus aman untuk anak, misalnya makanan minuman, dan mainan. Ketiga adalah program, berupa bantuan sosial kemasyarakatan, atau beasiswa,” kata dr. Mafilindati.

Asosiasi Perusahan Sahabat Anak Indonesia, atau disingkat APSAI ( Indonesia Association of Child-Friendy Companies / IACFC ) dirintis di Kota Solo dalam the 2nd International Conference on Child-Friendly Asia Pacific yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 30 Juni – 2 Juli 2011, dan dihadiri oleh 24 negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Dalam konferensi tersebut dicetuskan ide dasar pembentukan asosiasi yang mewadahi keingnan perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia untuk berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak anak melalui pembangunan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA) di Indonesia.

Pada awal 2012 APSAI resmi terbentuk dengan anggota pelopor terdiri dari PT Astra International, Tbk, PT Trans Rentail Indonesia Carreful, PT Bank Mega, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Tuv-Rheinland, PR Lotus, PT Sari Husada, PT Pacific Place, PT Trans TV, PT Aryan Indonesia (Kid Zania). Di Sleman, APSAI Kabupaten Sleman terbentuk pada tanggal 17 Juli 2019 dengan dibidani oleh Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sleman.

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Sleman bersinergi dengan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan sosial donor darah untuk masyarakat umum dan warga Nahdliyin yang digelar di Kantor Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sleman, Minggu (27/12/2020).

Kegiatan guna membantu pemenuhan kebutuhan stok darah di PMI Kabupaten Sleman diikuti oleh ratusan Pemuda Ansor, Banser Nahdlatul Ulama (NU), serta warga masyarakat yang ingin berkontribusi membantu sesama.

Selain program kemanusiaan donor darah dalam kesempatan ini panitia kegiatan juga memfasilitasi warga Nahdliyin dalam pembuatan kartu anggota Nahdlatul Ulama (Kartanu) sekaligus melakukan sensus internal warga NU di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menurut salah satu pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kapanewon Gamping, Achmad Shofi menyampaikan bahwa kerjasama yang dilakukan antara GP Ansor Kabupaten Sleman dengan Unit Donor Darah PMI Kabupaten Sleman patut diberikan apresiasi karena secara tidak langsung dapat mengurangi kasus kematian akibat kekurangan darah.

“PMI Kabupaten Sleman membutuhkan stok darah yang cukup bagi masyarakat yang membutuhkan darah terutama di tengah pandemi Covid-19. Demi menjaga stok darah yang cukup maka GP Ansor Kabupaten Sleman tergerak rasa kemanusiaannya dengan menyelenggarakan kegiatan donor darah yang rutin dilakukan tiga bulan sekali,” tutur Shofi.

Shofi juga merasa prihatin karena di masa pandemi Covid-19 persediaan darah sangat kurang karena banyak masyarakat yang membutuhkan darah namun di sisi lain jumlah pendonornya menurun akubat pandemi. Untuk itu perlu peran serta dari berbagai organisasi atau komunitas maupun jajaran pemerintah untuk mencukupi persediaan darah yang sangat dibutuhkan masyarakat. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)