Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman mengadakan Sosialisasi Rehabilitasi Saluran Irigasi Mriyan B Desa Margomulyo.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Kamis (15/10/2020) tersebut dihadiri oleh Kasi Kesejahteraan Desa Margomulyo, Ketua LPMD, Pengurus P3A Sri Mulyo Dusun Jingin, Kelompok Tani, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, Dukuh Jingin, dan Dukuh Jamblangan.

Tujuan dari rehabilitasi talut tersebut adalah untuk memperlancar pengairan di wilayah pertanian Padukuhan Jingin dan Jamblangan. Ddemikian disampaikan oleh Ir. Marsudi, Kasi Kesejahteraan Desa Margomulyo.
Umar dari DPUPKP Sleman menjelaskan secara teknis pembangunan yang akan dilaksanakan, dengan pondasi setebal 30 cm, tinggi 50 cm, lebar 50 cm dengan lantai plester.

“Nilai kontrak untuk rehab saluran irigasi tersebut sebesar Rp ,- dengan kontrak kerja tertanggal 6 Oktober 2020. Adapun waktunya selama 60 hari kerja dan menurut rencana panjang saluran sepanjang 205 m,” beber Umar.

CV Cahaya Pilar Nas Abadi, kontraktor pekerjaan tersebut yang diwakili oleh Udin, menambahkan bahwa waktu kontrak sudah terpotong 9 hari sehingga kegiatan akan segera dilaksanakan dengan kegiatan pengukuran ulang, pembersihan lokasi, dan mobilisasi material.

Dilanjutkan Udin, untuk penebangan tanaman keras tidak ada ganti rugi, untuk itu perlu kerja sama dengan Dukuh berkaitan dengan hal tersebut.

Radit, Konsultan Pengawas dari pembangunan saluran irigasi tersebut juga berpesan kepada peserta sosialisasi bila ada kegiatan pembangunan yang tidak sesuai gambar rencana, dan kualitas bahan yang tidak standar untuk melaporkan kepada konsultan pengawas atau mandor dengan cara-cara yang baik.

“Harapannya saluran irigasi yang terbangun terjaga kualitasnya dan tahan lama,” imbuhnya.

Acara sosialisasi yang diadakan di rumah Dukuh Jingin ini, diakhiri dengan menentukan jadwal pekerjaan awal yang berupa pengukuran ulang dan membersihkan lokasi. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Bertempat di Gedung Pertemuan Desa Margokaton, Kamis (15/10/2020), dilakukan Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pengesahan Anggota BPD Antar Waktu (PAW).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Dinas PMK Kabupaten Sleman, Panewu Kapanewon Seyegan dan Staf, Danramil, Kapolsek, Staf KUA, Anggota BPD, dan Babinsa/Babinkantibmas Kalurahan Margokaton.

Dalam kesempatan tersebut, Agung Indarto, Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Aparatur Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman mengingatkan tentang Hak dan Kewajiban Anggota BPD yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sleman No. 13/2019, BPD mempunyai fungsi menelaah rencana pembangunan desa, menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja dari Pemerintah Desa.

Lebih jauh, Agung juga menyampaikan bahwa sebagai lembaga kolektif-kolegial, BPD mendasarkan pada keputusan bersama pada ketentuan internal dipenuhi kelengkapannya (tata tertib), Siklus Tahunan Desa (pembahasan draft APBDES), dan APBD dengan penentuan RKP dan RAPBDes.

Sebagai akhir sambutannya, Agung juga berpesan kedudukan BPD sebagai mitra dari Kepala Desa, dalam melaksanakan tugasnya harus saling mendukung dan saling mengingatkan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Bertempat di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mengadakan kegiatan yang bertajuk Model Inovasi Pengelolaan Sampah sebagai Wujud Implementasi Gerakan Indonesia Bersih.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (14/10/2020) ini, menghadirkan pembicara R. Alfredo Sani Fenat, Asisten Deputi Revolusi Mental Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sebagai peserta dalam acara tersebut adalah pelaku pengelolaan sampah di kabupaten/kota yang tergabung dalam JPSM, LSM, Akademisi, dan Forum Lingkungan Hidup .

Dalam presentasinya, Alfredo Sani menyampaikan bahwa latar belakang Kemenko PMK peduli dengan pengelolaan sampah tidak lain dikarenakan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang mencakup 5 Gerakan Indonesia yaitu Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Alfredo menambahkan pelaku dan sasaran Gerakan Indonesia adalah pemerintah, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan, Masyarakat dan Media. Untuk mengawal pelaksanaan Gerakan Indonesia tersebut dibentuklah Gugus Tugas di tingkat nasional sampai dengan tingkat provinsi/kabupaten/kota.
Pemaparan yang dimoderatori oleh Rusdiyanto dari Badan Kesbangpol DIY ini, selebihnya ingin mendapat masukan dari peserta yang notabenenya adalah pelaku pengelolaan sampah yang ada di kabupaten/kota di DI Yogyakarta.

Selanjutnya Alfredo Sani juga menyampaikan data Indeks Gerakan Indonesia Bersih yang telah mencapai 67,97%.

Untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Bersih ini, Kemenko PMK juga menyajikan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memunculkan data jumlah sampah secara nasional pada tahun 2020 ini yang mencapai 67,8 juta ton.

Lebih jauh ditampilkan pula data dari SWI (Sustainable Waste Indonesia) bahwa untuk Pulau Jawa pada bulan Oktober 2019-Februari 2020 produksi sampah plastik mencapai ton/bulan. Sedangkan yang dikumpulkan dan didaur ulang mencapai ton/bulan atau sekitar 11,83%. Selebihnya sebesar 88,17% diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan.

Data SWI juga menyajikan bahwa ton/ bulan sampah plastik tersebut, 83,5 % berasal dari pemulung, 15,2 % berasal dari TPST/TPS3R dan 1,5 % berasal dari Bank Sampah.

“Peran masyarakat dengan kegiatan Bank Sampahnya diharapkan mampu untuk mewujudkan Indonesia Bersih. Artinya masyarakat diharapkan menjadi agen perubahan disamping penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat juga membangun lembaga ekonomi,” ujar Alfredo. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Perubahan yang paling menonjol adalah pergeseran budaya konsumsi masyarakat yang meminimalisir kontak langsung. Demikian pengantar dari narasumber Management Kewirausahaan dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Sleman. Hal itu disampaikan oleh Achmad Bintar pada kegiatan Pembinaan Ekonomi Produktif UMKM Kapanewon Seyegan yang berlangsung pada Selasa (13/10/2020) di ruang pertemuan Lantai 2 Kapanewon Seyegan.

Kegiatan yang diprakarsai oleh Kasi Ekobang Kapanewon Seyegan ini diikuti oleh anggota Forkom UMKM Seyegan dan pelaku pelaku usaha yang ada di wilayah Seyegan meskipun belum masuk menjadi anggota forkom.
Dalam paparannya, Achmad Bentar, menjelaskan tentang definisi UMKM berdasarkan UU no. 2 tahun 2008 tentang UMKM.

“Aset dan omzet menjadi tolok ukur dalam kaitannya dengan penentuan UMKM ini,” imbuhnya.

Bentar juga menjelaskan tentang strategi bertemu yang melibatkan business plan, effisiensi usaha dan perluasan pasar.

“Perluasan pasar ini dijalankan dengan digitali UMKM yang antara lain menggunakan Google Business, penggunaan e-wallet, penggunaan e-Logistic, social media, dan market ace,” tambah Bentar.

Di masa pandemi ini, adaptasi kebiasaan baru membuat UMKM harus beradaptasi dengan banyak hal dan melakukan perubahan.

“Oleh karena itu, UMKM semakin perlu menjalankan usahanya sesuau dengan protokol kesehatan dan memanfaatkan teknologi sehingga produknya tetap dapat sampai ke konsumen dengan lancar,” jelas Bentar.

Sebagai kata kunci, Bentar menambahkan agar UMKM dapat menang melawan perubahan ini, diperlakukan strategi pengembangan dengan digital usaha.

Marzuni SE, selaku Ketua Forkom UMKM Seyegan menutup acara dengan menyampaikan bahwa setiap hari Sabtu akan diadakan Pasar Sabtu di Kantor Kapanewon Seyegan sebagai wujud fasilitas kepada UMKM. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Pandemi Covid-19 tak dimungkiri menjadi faktor utama terhambatnya kegiatan masyarakat, salah satunya pada sektor pendidikan. Kegiatan belajar mengajar yang sebelumnya dilaksanakan dengan tatap muka, saat ini sebagian besar beralih menjadi dalam jaringan atau daring. Perubahan yang drastis tersebut menyebabkan kesulitan tersendiri bagi pengajar di tingkat sekolah formal.

Seperti halnya yang dialami oleh Slamet Maryanto, seorang guru di SD Muhammadiyah Kliwonan. Ditemui saat menjalankan piket di sekolah yang terletak di Dusun Kliwonan, Sidorejo, Godean, Selasa (13/10/2020), guru kelas IV tersebut menceritakan suka duka mengajar selama masa pandemi. Melalui pembelajaran jarak jauh yang saat ini diterapkan kepada siswa-siswanya, muncul berbagai problematika baik itu yang dialami oleh siswa, orang tua, dan guru.

Dengan adanya pembelajaran daring, kelemahan yang utama adalah penyampaian materi yang kurang jelas. Penyampaian melalui media dan bukan tatap langsung dirasa Slamet kurang diserap secara optimal oleh siswanya. Selain itu, banyak orang tua siswa yang protes terhadap guru ataupun pihak sekolah.

“Mereka merasakan betapa beratnya menyampaikan materi kepada putra-putrinya, terlebih tugas tersebut harus diselesaikan,” tambah Slamet.

Diimbuhkan Slamet, keterbatasan orang tua siswa dalam memahami dan menjelaskan materi kepada anak mereka juga menjadi salah satu kendala. Tingkat pendidikan yang berbeda-beda, faktor kesabaran dan waktu luang yang tersedia, serta sarana prasarana juga menjadi beberapa hambatan yang dialami orang tua.

Hal senada diungkapkan oleh Dewi Mulyani, , guru kelas V di SD Muhammadiyah Kliwonan. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh, siswa menjadi kurang fokus terhadap materi pelajaran. Terlebih lagi apabila media yang dipakai kurang menarik, siswa menjadi mudah jenuh dengan materi yang disampaikan.

“Dengan banyaknya tuntutan materi yang diberikan ke siswa, terlebih metode kurikulum 13 atau kurtilas, dirasa cukup berat oleh siswa. Akan lebih mudah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diserap oleh siswa dibanding kurtilas,” ungkapnya lebih lanjut.

Faktor penilaian juga menjadi kendala tersendiri. Melalui metode daring, di mana guru tidak dapat mengetahui apakah siswa mengerjakan tugas dan soal sendiri ataupun dibantu oleh orang lain, menjadikan hasil ujian dipertanyakan. Siswa sebagian besar memperoleh nilai sempurna atau 100.

Menyikapi hal tersebut, Dewi menyatakan bahwa ada tolak ukur tersendiri dalam memberikan penilaian yang mendekati obyektif.

“Walaupun siswa tersebut nilainya seratus, saya mengukur sesuai karakter masing-masing siswa selama pembelajaran tatap muka,” ungkapnya.

Tugas pembelajaran di luar jaringan atau luring diberikan guru kepada siswa untuk diselesaikan dan dikumpulkan seminggu sekali. Hal ini dikatakan Dewi bertujuan agar siswa dapat melakukan konsultasi kepada guru terkait materi pelajaran yang dirasa sulit.

Pertemuan tersebut tentunya tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker, cuci tangan, pengecekan suhu tubuh saat akan memasuki area sekolah serta jaga jarak.

Dewi menyoroti pula bantuan paket data internet kepada siswa dan guru yang diterima seminggu yang lalu. Bantuan ini dianggapnya cukup membantu meringankan beban pengeluaran.

“Paket internet sebesar 35 GB tersebut telah terserap oleh siswa sebanyak 80%. Sisanya belum bisa menerima bantuan internet dikarenakan nomor handphone yang terdaftar tidak aktif, namun kendala tersebut sudah diproses untuk segera diselesaikan,” jelasnya.

Dewi dan Slamet pun berharap pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan karena menurut mereka para guru pembentukan karakter siswa tidak bisa dilaksanakan melalui daring. (Lena Lailasari/KIM Gamping)