Saat ini fenomena La Nina lemah hingga moderate sedang terjadi di wilayah Indonesia dan dampaknya juga dirasakan masyarakat DIY. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Stasiun Klimatologi (Staklim) BMKG Jogjakarta, Reni Kraningtyas saat melakukan audiensi dengan Bupati Sleman, Rabu (14/10/2020).

“’Dengan fenomena alam La Nina yang berdampak pada penambahan intensitas curah hujan akan menambah terjadinya potensi bencana hidrometrologi,” jelas Reni saat melakukan audiensi di Kantor Bupati Sleman.

Reni mengatakan potensi bencana dari La Nina yaitu angin kencang, banjir dan tanah longsor. Menurutnya, pihaknya memprediksikan awal musim hujan di wilayah DIY  terjadi di wilayah Kabupaten Sleman bagian barat dan utara serta Kabupaten Kulon Progo bagian utara.

“Pada wilayah tersebut awal musim hujan diprediksikan dimulai pada Oktober dasarian II hingga Oktober dasarian III. Wilayah terakhir yang memasuki musim hujan pada November dasarian I adalah wilayah Gunungkidul,” ujarnya.

Reni menambahkan bahwa musim hujan yang saat ini mulai berlangsung ditambah fenomena La Nina akan menambah intensitas curah hujan hingga 40%. Musim hujan di Wilayah DIY sendiri puncaknya diprediksikan pada bulan Januari hingga Februari 2020.“Peningkatan curah hujan ini berdampak menimbulkan potensi bencana. Kami berharap pemerintah daerah dapat mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi,” tambah Reni.

Menghadapi fenomena tersebut, Bupati Sleman, Sri Purnomo mengimbau masyarakat di Kabupaten Sleman agar tidak panik namun tetap waspada. Ia juga telah berkoordinasi dengan OPD terkait untuk mengantisipasi dampak dari fenomena La Nina.

“Kami menginstruksikan OPD terkait, diantaranya seperti DPUPKP untuk membersihkan parit-parit dan memastikan saluran air ke embung yang ada di Sleman berfungsi dengan baik. Hal ini untuk antisipasi jika hujan lebat terjadi, air dalam jumlah besar dapat tertampung dan tidak menimbulkan banjir,” jelasnya.

Selain itu Sri Purnomo juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman untuk menginventarisasi pohon-pohon rawan tumbang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

“Kami juga berkoordinasi dengan BMKG untuk memberikan informasi wilayah potensi longsor pada Pusdalop BPBD Kabupaten Sleman  untuk melakukan langkah antisipasi meminimalisir kerugian materi dan mengupayakan keselamatan warga Kabupaten Sleman,” tambahnya. (Dik)

Kepedulian Pemerintah Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik dalam pembangunan bidang pendidikan diwujudkan dalam pemberian bantuan Alat Permainan Edukasi atau APE kepada 9 PAUD se-Kalurahan Sukoharjo. Masing-masing lembaga memperoleh bantuan APE senilai Rp 2,3 juta.
Demikian dilaporkan oleh Sujadi, Kepala Seksi Pelayanan Kalurahan Sukoharjo di Ruang Rapat Kalurahan Sukoharjo, Selasa (13/10/2020).

Sementara itu, Carik Kalurahan Sukoharjo, Yuliani mengatakan bahwa sebenarnya usulan untuk anggaran pendidikan dari Kalurahan sebesar Rp 60 Juta namun sebagian dikurangi untuk kegiatan percepatan penanganan Covid-19.

Yuli berjanji jumlah bantuan untuk PAUD di Kalurahan Sukoharjo akan ditingkatkan karena pendidikan menjadi prioritas utama.

Pengawas Pendidikan TK dan PAUD Kapanewon Ngaglik, Sri Ningsih menyampaikan bahwa Kalurahan Sukoharjo telah menganggarkan lewat dana desa untuk membantu APE kepada 9 lembaga yang ada di Sukoharjo.

“Tahun depan juga telah dianggarkan untuk kebutuhan PAUD, kepedulian terhadap pendidikan seperti ini yang kita harapkan tentunya,” imbuhnya.

Selanjutnya diharapkan Ningsih, usai menerima APE, PAUD dapat segara memanfaatkannya untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas pendidikan di lembaga masing-masing.

“Namun karena masih dilarang keras untuk tatap muka langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman maka disarankan PJJ atau daring, video call serta virtual zoom disesuaikan dengan kondisi masing-masing lembaga yang disepakati,” ujar Ningsih. (KIM Ngaglik/Srp)

Bertempat di Pendopo Kapanewon Seyegan, mulai Senin (12/10/2020) sampai Rabu (14/10/2020), dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tersebar di 5 desa di wilayah Kapanewon Seyegan.

Bekerjasama dengan Puskesmas Seyegan, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) mengatur jadwal pemeriksaan kesehatan sebanyak 707 anggota KPPS dari 101.

Ardani Achmad, Ketua PPK mengatakan bahwa pelaksanaan hari Selasa ini yang merupakan hari kedua, telah berjalan lancar.

“Pada hari Senin kemarin ada masalah dengan koneksi internetnya sehingga terjadi penumpukan anggota KPPS yang akan periksa. Link aplikasi kesehatan yang ada di Puskesmas Seyegan kemarin mengalami masalah sehingga koneksi terputus,” beber Ardani.

Sementara dikatakan Ardani di hari kedua ini, jumlah anggota KPPS yang menjalani pemeriksaan sebanyak 145 orang yang terdiri dari KPPS dari Kalurahan Margomulyo dan sisanya dari KPPS Kalurahan Margodadi.
Sedangkan hari pertama, KPPS berasal dari Kalurahan Margoagung dan sisanya dari Kalurahan Margodadi dengan jumlah 265 orang. Kemudian, sebanyak 297 orang dari KPPS Desa Margoluwih dan Margokaton akan melaksanakan pemeriksaan hari Rabu .

Ardani menambahkan, waktu pelaksanaannya juga dibatasi dari jam sampai dengan jam , untuk menghindari kelelahan petugas yang melaksanakan kegiatan.

“Adapun pemeriksaan kesehatan yang dilakukan adalah pengukuran tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan wawancara dengan dokter berkaitan dengan penyakit yang pernah diderita,” imbuh Ardani.

Ardani mengimbau kepada anggota KPPS yang belum bisa melaksanakan pemeriksaan, dapat melakukan secara langsung ke puskesmas.

“Hal itu karena sudah ada koordinasi dan kerjasama antara PPK dan Puskesmas Seyegan,” ujarnya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Untuk memastikan penyelenggara pemilihan bupati dan wakil bupati sleman tahun 2020 dalam kondisi tubuh yang sehat, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Banyuraden, Nogotirto, dan Trihanggo bersinergi dengan Puskesmas Gamping II untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara kolektif bagi calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di halaman belakang Puskesmas Gamping II, Kelurahan Banyuraden, Senin (12/10/2020).

Kegiatan dapat dilaksanakan setelah sehari sebelumnya Kepala Puskesmas Gamping II, Muhammad Daroji, SKM, MPH didampingi Penanggung Jawab Usaha Kesehatan Perseorangan Unit Layanan Tindakan, dr. Novi Eko Winasis Hartono, Penanggung Jawab Usaha Kesehatan Masyarakat Program Gizi, Widiastuti, AMG, Bersama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, Anggota PPK Divisi Sumberdaya Manusia, Puji Astuti, Ketua PPS Trihanggo, Ani Kurniani, Ketua PPS Banyuraden, Yuli Murjiati, dan Ketua PPS Nogotirto, Surahman mengadakan rapat koordinasi terkait teknis pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon KPPS.

Koordinator kegiatan pemeriksaan kesehatan, Widiastuti, AMG menyampaikan bahwa dalam melayani calon anggota KPPS yang akan menjalani pemeriksaan kesehatan, petugas Puskesmas Gamping II tetap mewajibkan penerapan protokol kesehatan pada peserta dan mengatur agar tidak terjadi kerumunan orang banyak. Selanjutnya, saat memasuki ruang pemeriksaan setiap peserta harus menyertakan kartu BPJS sebagai kontak sehat dan Kartu Tanda Penduduk. Kemudian dilakukan pemeriksaan tensi dan pendataan penyakit tidak menular diantaranya riwayat merokok, riwayat Diabetes Melitus, hipertensi, serta dianamnese oleh dokter.

“Bagi peserta yang memiliki tekanan darah tinggi yaitu diatas 160/100 mmHg , tidak akan kami loloskan karena beresiko tinggi terhadap kesehatannya. Selain itu, suhu tubuh juga diukur apalagi saat ini di masa pandemi Covid-19 suhu merupakan indikator penting. Selanjutnya dokter akan melakukan anamnese dan memutuskan apakah peserta dinyatakan sehat dan layak untuk bertugas sebagai KPPS,” tutur Widiastuti.

Adapun petugas medis yang bertugas melaksanakan pemeriksaan kesehatan terhadap ratusan calon KPPS yakni dr. Febrina Ayu Bestari selaku koordinator dibantu perawat dibagian tensi berjumlah 4 orang, perawat dibagian pendaftaran 2 orang, perawat dibagian legalisasi 2 orang, serta 1 orang perawat dibagian skrining.

Turut hadir memantau kegiatan ini Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, Ketua PPS Trihanggo, Ani Kurniani bersama anggotanya, Ketua PPS Banyuraden, Yuli Murjiati bersama anggotanya, dan anggota PPS Nogotirto, yang mendampingi calon KPPS untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan membantu pendataan personel masing-masing kelurahan.

Adnan menambahkan bahwasanya kesehatan yang prima merupakan modal utama para anggota KPPS, kesehatan memberikan pengaruh lansung bagi kualitas dan kuantitas hasil kerja. Tingginya kasus anggota KPPS yang sakit dan meninggal dalam menjalankan tugasnya di pemilu 2019 pada dasarnya bisa dihindari atau diminimalisir jika saja proses rekrutment, seleksi dan penempatan penyelenggara pemilu lebih mengedepankan kesehatan para kandidat sebelum ditetapkan atau menjalankan tugas, baik kesehatan secara fisik, kesehatan psikologi, termasuk kesehatan sosial. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna|Kapanewon Gamping)

Sosialisasi Usulan Dispensasi Percepatan IMB Masjid dan Musala se-Kabupaten Sleman tahap kedua digelar di Ruang Rapat Sembada Kantor Bupati Sleman, Senin (10/10/2020).

Pertemuan selama 2 kali ini telah mengusulkan 189 usulan yang diserahkan secara langsung kepada DMI Sleman dari masjid dan musala yang siap untuk diproses oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Demikian disampaikan Sekretaris DMI Sleman R. Dwinta Sudibyo di sela sela kegiatan sosialisasi.

Sementara itu Parwoto, perwakilan dari DMI Kabupaten Sleman menjelaskan bahwa IMB itu sangat penting untuk melengkapi dokumen masjid dan musala agar masjid aman dan nyaman.

“Selain syarat lainnya misalnya sertifikat wakaf atau perorangan. Semua tujuannya agar status masjid jelas,” ucap Parwoto. Parwoto menambahkan pula perlunya disosialisasikan Masjid Ramah Anak.

“Agar anak-anak kita nantinya suka dan rajin ke masjid karena anak-anak kita menjadi harapan kita bersama untuk meningkatkan iman dan takwa melalui MRA ini,” pungkasnya.

Selanjutnya Aris Winarno dari oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman berharap semua masjid bisa mengusulkan dan melengkapi syarat agar bisa segera diproses.

“Di samping itu kalau ada yang sulit konsultasikan ke DMI, KUA sehingga proses bisa dipercepat. Harapannya secara bertahap IMB masjid dan musala bisa diselesaikan atas kerjasama semua pihak terkait,” pungkasnya. (KIM Ngaglik/Srp)