BPPTKG
dan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB kunjungi Cangkringan pada Kamis (9/7/2020).
Kepuharjo dan Glagaharjo merupakan dua desa yang mendapat kesempatan kunjungan
tersebut. Dua desa tersebut dipilih karena memang letaknya yang dekat dengan
Merapi.

Saat di Desa Kepuharjo, Hanik Humaida, Kepala BPPTKG berkesempatan menjelaskan sedikit informasi mengenai kondisi Merapi terkini.

“Sejak
tahun 2018 Merapi mengalami erupsi di bulan Mei-Juni yang disebut erupsi
Freatik. Kemudian pada bulan Agustus 2018 mulai tumbuh kubah lava baru. Pada bulan
September 2018 mulai ada guguran lava pijar sampai Juni 2020 yang berarti
Merapi memiliki potensi letusan yang sama,” papar Hani.

Hani menambahkan jika Merapi terjadi erupsi lagi maka tipe erupsinya tidak akan sama dengan tahun 2006 dan 2010 karena memang tipe erupsi di Merapi ada 5. Saat terjadi erupsi freatik tahun 2012 dan 2014 erupsi Merapi bisa berdampak sampai dengan radius 3km. Walaupun jika dibandingan dengan erupsi 2010 dan 2006 yang dampak bahayanya lebih besar namun Hani mengharapkan semua warga mengikuti informasi terkait gunung Merapi dari sumber yang terpercarya khususnya dalam hal ini BPPTKG agar tidak termakan berita hoaks. (Andi Ferdana/KIM Cangkringan)

Dalam rangka persiapan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemutakhiran Data Pemilih terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Ruang Rapat KPU Kabupaten Sleman, Selasa (7/7/2020).

Kegiatan dilaksanakan dalam dua gelombang dengan menerapkan protokol kesehatan penanggulangan penyebaran virus Covid-19. Pada pelaksanaan Bimtek gelombang pertama KPU Kabupaten Sleman mengundang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sejumlah delapan kecamatan antara lain PPK Kecamatan Mlati, Turi, Tempel, Seyegan, Minggir, Godean, Moyudan, termasuk Kecamatan Gamping yang diwakili oleh Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo, bersama anggota PPK Gamping Divisi Data dan Informasi, Indriyani Nurzanah.

Sesuai dengan regulasi yang ada, salah satu sub tahapan pemutakhiran data pemilih yakni pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilih yang pelaksanaannya dimulai 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020. KPU Kabupaten Sleman berkewajiban untuk melaksanakan Bimtek Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPK yang nantinya secara berjenjang PPK akan melakukan Bimtek kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta PPS ke Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Sebagai pemateri bimtek adalah Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Sleman Indah Sri Wulandari yang mengupas isi buku panduan PPDP, PPS dan PPK agar didapat kesepahaman bersama. Adapun pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan memperbarui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan Daftar penduduk Potensial Pemilih pemilihan Umum (DP4) dan dilakukan pencocokan dan penelitian.

“Perbaikan Kualitas pemutakhiran data pemilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 mencakup beberapa komponen antara lain penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), pelaksanaan Bimtek PPDP, Coklit, Sosialisasi, menerima masukan tanggapan masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga terkait,” tutur Indah.

Indah menambahkan bahwa isi dari buku kerja ini mencakup tujuh prinsip kerja agar menghasilkan DPT yang terpercaya dan terlindunginya hak pilih warga negara. Antara lain akurasi, komprehensif, mutakhir, inklusif, transparan, responsif, dan partisipatif.

“Buku Kerja ini wajib digunakan oleh PPDP agar kegiatan coklit terlaksana secara cermat, tertib, efektif, dan akuntabel sehingga meningkatkan kualitas Daftar Pemilih menjadi semakin lebih baik,” pesan Indah kepada para peserta. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kec Gamping)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman pada Selasa (7/7/2020) menginstruksikan kepada jajaran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Adhoc untuk menjalani Rapid Diagnostic Test (RDT) secara serentak.

Panwaslu Adhoc yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Desa mengikuti rapid test secara serentak yang tersebar di Puskesmas masing-masing kecamatan. Saat ditemui di Kantornya, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, M. Abdul Karim Mustofa, mengatakan bahwa RDT ini adalah tindak lanjut dari instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia.

“Kami meneruskan instruksi Ketua Bawaslu RI yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 0207/ tentang Standarisasi Alat Pelindung Diri (APD) Protokol Kesehatan Covid bagi jajaran Pengawas Pemilu maka jajaran Pengawas Pemilu wajib melakukan rapid test sebelum melaksanakan tugas pengawasan tahapan Pilkada,” jelas Karim.

Karim menambahkan, kegiatan ini dilakukan karena dalam waktu dekat ini tahapan pemilihan yang akan diawasi adalah tahapan pemutakhiran data pemilih atau proses pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang akan dilaksanakan pada 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020.

Selain instruksi untuk menjalani RDT, Karim juga mengungkapkan bahwa Bawaslu wajib menyediakan masker, pelindung wajah, fasilitas cuci tangan yang mudah diakses, sarung tangan plastik sekali pakai, hand sanitizer, dan vitamin bagi para personilnya, baik di kantor maupun saat melakukan pengawasan.

Sementara itu, anggota Bawaslu Sleman, Vici Herawati mengatakan bahwa Selasa (7/7/2020), sebanyak 242 personel dari jajaran Panwaslu Adhoc yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Desa menjalani rapid test di Puskesmas masing – masing kecamatan yang sudah ditunjuk.

“Sebelumnya kami telah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman terkait rencana rapid test secara serentak ini. Beruntung, Dinas Kesehatan Sleman segera merespon maksud kami sehingga jajaran kami di kecamatan dapat melakukan rapid test dengan lancar dan tanpa adanya kendala yang berarti,” ungkap Vici yang mengampu Divisi SDM dan Organisasi ini.

Vici menambahkan, tujuan utama dilakukannya RDT serentak adalah guna memastikan Pengawas Adhoc dalam kondisi sehat dan siap terjun melakukan pengawasan di lapangan tanpa ada rasa was-was dan diterima semua pihak. Adapun hasil rapid test jajaran Panwaslu Adhoc pada hari ini pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. (Adnan Nurtjahjo|KIM Parartaguna Kec Gamping)

Bertempat
di Aula Gedung Kecamatan Ngaglik, Wakil Bupati Sleman sekaligus sebagai Dewan
Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Sleman, Sri Muslimatun
menyerahkan bantuan 28 paket sembako kepada seluruh pengurus dan anggota dan
tokoh agama Kecamatan Ngaglik, Selasa (7/7/2020).

Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, menyampaikan bahwa Pemkab Sleman berupaya peduli terhadap seluruh elemen masyarakat dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.

“Hampir seluruh elemen masyarakat diperhatikan kesejahteraaanya termasuk pengurus FKUB seluruh Sleman mendapatkan bantuan paket sembako yang sama yaitu 28 paket,” ujar Sri Muslimatun.

Sri
Muslimatun berharap kondisi damai dan kondusif di Kabupaten Sleman ini terus dapat
dipertahankan dan ditingkatkan.

“Dalam
salam FKUB sudah tergambar salam artinya meningkatkan silaturahmi, damai
artinya aman tidak ada gejolak, dan bahagia sejahtera menjadi harapan kita
semua dan yang terakhir rukun artinya di antara kita ini memang beda keyakinan
agama tetapi tetap kita jaga kerukunan dan persatuan dan bergotong royongan
apalagi kondisi pandemi Covid-19 ini,” pungkasnya. (Srp)

Selasa
(7/7/2020) pukul , Petugas Kesehatan Puskesmas I Ngaglik bersiap untuk
melaksanakan rapid test bagi anggota panwascam, staf dan sekretariatnya. Tak
lama berselang satu persatu dari mereka diperiksa dan dites.

Desi Yundarti, Kepala Divisi Hukum, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa Panwascam Ngaglik mengungkapkan bahwa 14 orang dari Panwascam Ngaglik dijadwalkan menjalani rapid test sebagai prasyarat mutlak bagi jalannya pemilu di tengah pandemi Covid-19. Lebih jauh, Desi berharap hasil dari rapid test minimal memberikan rasa aman bagi dirinya dan koleganya sebagai salah satu penyelenggara pemilu sekaligus memberikan bukti otentik dan menjauhkan rasa was-was dari masyarakat serta semua pihak yang terkait dengan gelaran Pemilukada 2020 di wilayahnya.

Sementara
dihubungi terpisah melalui sambungan telepon, Aswino Wardhana, Kepala Divisi SDM,
Parmas dan Sosialisasi KPUD Sleman, menjelaskan bahwa Pemilukada tahun 2020 ini
menjadi sangat menarik sekaligus menantang karena diselenggarakan ketika masa
pandemi belum sepenuhnya berlalu.

“Selain dilengkapi dengan APD yang cukup, pada waktu dekat ini badan adhoc jajaran KPU di 17 kecamatan dan 86 desa di Kabupaten Sleman akan difasilitasi untuk pemeriksaan rapid test Covid-19 di puskesmas wilayah masing-masing. Hal ini dimaksudkan sebagai deteksi dini terhadap kemungkinan penularan virus. Jika nanti ada dari anggota PPK dan PPS yang hasil rapidnya reaktif maka yang bersangkutan akan dibebas tugaskan sementara untuk melakukan karantina mandiri tanpa ada mekanisme pergantian. Sedangkan untuk petugas pemutakhiran data yang akan bertugas pada 15 Juli sampai 23 Agustus 2020 mendatang, akan langsung diganti jika ternyata ada yang hasil rapid test reaktif,” ujarnya.

Meskipun
dilaksanakan di masa pandemi, Aswino meyakini gelaran Pilkada akan tetap aman
dari terjangan virus selama semua yang terlibat disiplin menerapkan protokol
kesehatan,

“Dalam upaya kami menjaga dan mencegah semakin merebaknya Covid-19, KPU selalu melakukan koordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Sleman, terutama guna merumuskan teknis-teknis lapangan yang berorientasi pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan Pemilukada dan yang paling penting dalam hal ini, KPU RI beserta seluruh jajarannya tentunya tidak ingin menganggap enteng, menutup mata terhadap keberadaan pandemi dengan selalu memperhatikan dan mengupayakan secara maksimal segi keselamatan, kesehatan penyelanggara pemilu dan para pemilih,” pungkasnya. (DHI)