Sejak
berdiri pada tahun 2013, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lanjut Usia Suko
Manunggal Desa Sukoharjo yang berpusat di Kompleks Masjid Besar Baiturrahman
Klidon memiliki potensi untuk berkiprah ke dusun-dusun lainnya. Hal ini mengingat
semakin bertambahnya Usia Harapan Hidup para lansia maka semakin bertambah
jumlah lansia di wilayah ini. Di Dusun Klidon sendiri dengan 900 jiwa lebih penduduk,
jumlah lansia sudah mencapai 144 jiwa baik yang potensial dan non potensial.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Minggu (28/6/2020) di Masjid Besar
Baiturrahman Klidon, diadakan pertemuan membahas program kerja LKS Lansia Suko
Manunggal. 

Dalam
kesempatan tersebut Yasmin, Ketua LKS Lansia Suko Manunggal, memaparkan program
LKS Lansia Suko Manunggal tahun 2020, yakni rutin mengadakan kegiatan posyandu
lansia, membantu lansia dalam kegiatan lainnya, dan menyalurkan bantuan dari
Dinas Sosial, Baznas, dan lain sebagainya.

Yasmin
mengharapkan dukungan semua pihak untuk membantu secara aktif baik morel dan
material sehingga program LKS bisa berjalan. 

“Dalam
tahun ini diharapkan ada program Senam Lansia, Program Posyandu Lansia, Program
BKL serta program Lansia Produktif lainnya, ke semuanya dibutuhkan dana
dukungan untuk menggerakkan kegiatan ini,” paparnya.

Sementara
itu Sujadi, Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat Desa Sukoharjo menyambut program
lansia ini.

“Pemerintah
desa sangat mendukung dan akan membantu sesuai kemampuan desa sehingga program
lansia bisa dijalankan sesuai tujuan untuk mensejahterakan para lansia di Desa
Sukoharjo,” tegasnya. 

Kegiatan
dilanjutkan dengan diskusi terkait program yang disampaikan Ketua LKS Lansia Suko
Manunggal kemudian menanggapi beberapa usulan tentang cara menggali dukungan
untuk kebutuhan operasional LKS, antara lain partisipasi masyarakat melalui
iuran dari pegawai, pengusaha, dan masyarakat yang peduli lansia termasuk jemaah
yang mampu. (KIM Ngaglik/Srp) 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman memberikan bimbingan teknis terhadap Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sekabupaten Sleman guna menghadapi pelaksanaan tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati sleman secara serentak yang digelar di masing-masing kantor Sekretariat PPK, Selasa (23/6/2020).

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi juga dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ahmad Shidqi, serta empat komisioner KPU Kabupaten Sleman sebagai narasumber sesuai dengan divisi yang diampu.

Pembekalan diikuti sebanyak 85 anggota PPK yang tersebar di 17 kecamatan sekabupaten sleman, termasuk Ketua PPK Gamping, Adnan Iman Nurtjahjo yang merangkap sebagai Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik serta anggota PPK Gamping Divisi Hukum dan Pengawasan, Layung Pertiwi, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, M. Mualif, Ketua Divisi Data Informasi, Indriyani Nurzanah, dan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumberdaya manusia, Puji Astuti.

Mereka menerima paparan materi melalui media digital Zoom Cloud meeting yang diberikan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Sleman, Indah Sri Wulandari yang membahas terkait pemutakhiran data pemilih (sesi I), Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sleman, Noor Aan Muhlishoh yang mengupas tentang ketugasan PPK dalam teknis penyelenggaraan (sesi II), Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sleman, Ahmad Baehaqi yang menjelaskan tentang pengawasan internal terhadap kode etik dan kode perilaku penyelenggara pemilu (sesi III), serta Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumberdaya Manusia KPU Sleman, Aswino Wardhana yang memaparkan beberapa hal terkait tata cara melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih secara digital maupun tatap muka (sesi IV).

Dalam sambutannya Komisioner KPU DIY, Ahmad Shidqi menekankan bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sehingga dalam pelaksanaan tahapan pemilihan harus dilakukan dengan protokol Kesehatan yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia seperti yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.

“Berdasarkan pasal 8C Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Adapun Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam Covid-19 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020,” tutur Shidqi.

Di sisi lain, Ahmad Baehaqi berpesan kepada seluruh ketua dan anggota PPK sekabupaten sleman agar membangun budaya kerja dan integritas dalam penyelenggaraan pemilihan agar terhindar dari penyalahgunaan kewenangan serta mengurangi banyaknya aduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oleh karenanya, KPU telah mengatur pengawasan internal dalam peraturan KPU tentang tata kerja penyelenggara pemilu termasuk sekretariatnya.

“Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kode Etik Penyelenggara Pemilu dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu agar berintegritas dan professional,” pungkas Baehaqi. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kec Gamping)

Senin (22/6/2020) dilaksanakan kegiatan kunjungan Ketua TP
PKK Kabupaten Sleman, Hj. Kustini Sri Purnomo di Kecamatan Seyegan. Kegiatan
yang bertajuk Ibu Menyapa ini dimulai dari Desa Margoluwih. Pukul WIB,
rombongan TP PKK Kabupaten Sleman yang didampingi dari Tim Teknis dari Dinas
Kesehatan dan Dinas Pertanian tiba di Desa Margoluwih dan disambut oleh Bapak
dan Ibu Budi Pramono selaku Camat dan Ketua TP PKK Kecamatan Seyegan.

Kegiatan TP PKK Kabupaten Sleman kali ini dalam rangka
sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman
Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu dan Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan
Rumah sebagai Lahan Produktif untuk Ketahanan Pangan Keluarga.

Dalam pengarahannya, Hj. Kustini Sri Purnomo selaku Ketua TP
PKK Kabupaten Sleman menekankan betapa pentingnya kegiatan PKK yang diwadahi
dalam pokja-pokja PKK untuk penanggulangan wabah Covid-19.

Lebih lanjut, Ketua TP PKK Kabupaten Sleman menjelaskan
tentang peningkatan kegiatan gotong-royong yang merupakan ciri khas masyarakat
Indonesia untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 (Pokja 1).

“Pokja 2 Bidang Pendidikan dan Ekonomi diharapkan masyarakat
lebih siap untuk tetap survive di tengah wabah dengan memunculkan ide-ide
kreatif untuk menjalankan perekonomian keluarga. Maraknya penjualan online
merupakan salah satu strategi menopang ekonomi keluarga,” ujarnya.

Ditambahkannya, Lingkungan Bersih Sehat (LBS) yang merupakan
kegiatan di Pokja 3, merupakan strategi untuk menghadapi pandemi dan epidemi
penyakit yang ada di masyarakat.

“Seperti diketahui selain wabah corona ada sebagian wilayah
di Kabupaten Sleman yang terjangkiti wabah Demam Berdarah. Untuk itu
peningkatan LBS di masyarakat mutlak dilaksanakan,” imbuhnya.

Sedangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang
merupakan Pokja 4 menurut Kustini digunakan untuk penanggulangan penyebaran
wabah Covid-19 karena relevan sekali dalam mendukung protokol kesehatan.

“Dengan kegiatan yang ada dalam Pokja PKK diharapkan mampu
mewadahi semua kepentingan untuk mengurangi penyebaran wabah Covid-19,” tandas
Kustini.

Hj. Kustini juga berpesan agar PKK Desa dan padukuhan dapat segera
aktif Kembali mengingat dampak wabah Corona sudah dirasakan oleh semua lapisan
masyarakat.

“Dampak sosial, ekonomi dan kesehatan harus ditanggulangi secara
bersama sama. Dengan Angka Ibu Hamil yang meningkat, angka KDRT yang tinggi,
nantinya akan berujung pada angka kemiskinan yang neningkat pula,” tambahnya.

Sebagai bekal kepada pengurus PKK dan Kader Desa dan Padukuhan
diberikan materi peran posyandu dalam penangan Covid-19 dan pemanfaatan
pekarangan rumah sebagai lahan produktif oleh Tim Teknis.

Di akhir acara Ketua TP PKK Kabupaten Sleman menyarahkan bantuan,
berupa masker, sabun cair, kaos tangan, bibit tanaman sayuran, benih ikan, dan
cendera mata untuk Pengurus PKK Desa dan Padukuhan, serta kader. (Sutarto
Agus/KIM Seyegan)

Perpustakaan Desa Sukoharjo mempunyai visi Terwujudnya Perpustakaan
sebagai Sumber Informasi, Pengembangan Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi sebagai Sarana
Menuju Generasi Cerdas dan Berprestasi. Dengan visi ini, Perpustakan Desa Sukoharjo
berupaya menyiapkan generasi unggul ke depannya. Demikian disampaikan Pembina Perpustakaan
Desa Sukoharjo, H Adib Makmun saat menerima kunjungan dari Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Daerah Kota Yogyakarta, Rabu (24/6/2020).

Sementara itu, Pengurus Perpustakaan Desa Sukoharjo, Nana, yang
setiap hari melayani pengunjung perpustakaan mengatakan bahwa setiap hari dirinya
melayani rata-rata 10-20 pengunjung.

“Selain kalau ada tamu, adapun pengunjung anak sekolah, juga
dari ibu PKK dan juga tamu dari desa lainnya,” tambahnya.

Jumlah buku dikatakan Nana berkisar 5ribu buku yang
merupakan hasil sumbangan dan bantuan pemerintah dan penerbit.

Perpustakaan Desa Sukoharjo pun membantu sekolah-sekolah
yang membutuhkan.

“Untuk memperlancar operasional sudah mempunyai mobil operasional namanya Mobil Perpustakaan Generasi Sukoharjo Cerdas (GSC),” tambah Wien yang juga pengurus harian Perpustakaan Desa Sukoharjo. (KIM Ngaglik/Srp)

472 warga Desa Sukoharjo menerima bantuan langsung tunai atau BLT dari Provinsi DIY. BLT sebesar Rp ,00 ini diterimakan 3 tahap sehingga jumlah totalnya sebesar Rp per KK. Demikian disampaikan Iwan dari TKSK Kecamatan Ngaglik, Rabu (24/6/2020) di Ruang Serba Guna Balai Desa Sukoharjo.

Sementara itu, Sujadi selaku Kepala Seksi Pelayanan
Masyarakat Desa Sukoharjo mengharapkan dana BLT ini bisa dimanfaatkan untuk membeli
sembako dan kebutuhan pokok sehari-hari.

“Jangan sampai bantuan dipakai untuk beli pulsa atau yang
tidak perlu, prinsipnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, di
samping itu bantuan hanya stimulan dan bertahap sehingga para menerima harus
bisa mengatur penggunaannya secara baik,” tandasnya.

Selain itu, Sujadi juga meminta agar proses pemberian BLT tetap
diatur sesuai protokol Kesehatan, antara lain pakai masker, cuci tangan, jaga
jarak, dan tertib sehingga proses pelaksanaannya aman. (KIM Ngaglik/Srp)