Bertempat di Aula lantai II Kantor Kecamatan Seyegan, Kamis (12/3/2020) diadakan Rapat koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan dengan acara Graduasi Mandiri Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kecamatan Seyegan.

Rakor dipimpin langsung oleh Joko Mulyanto, Sekcam Kecamatan
Seyegan, didampingi oleh Subagyo Rahayu, selaku Kasi Kesmas dan Ir. Rusmarinto,
Ketua TPK Kecamatan Seyegan.

Joko Mulyanto mengharapkan kepada KPM PKH untuk tetap
semangat dalam berusaha setelah merasa mampu dan dengan ikhlas melepaskan
bantuan dari pemerintah melalui PKH tersebut.

“Rakor kali ini merupakan rakor pertama di tahun 2020.
Harapannya akan disusul lagi dengan rakor-rakor yang seterusnya dengan agenda
yang sama yaitu graduasi mandiri Keluarga Penerima Manfaat PKH. Masih ada 8
kali lagi kegiatan serupa,” tutur Joko.

Dalam acara tersebut juga dilakukan testimoni dengan menampilkan 2 orang mantan anggota KPM PKH yang pada tahun lalu melakukan graduasi secara mandiri. Tuti Hikmadewi dari Dusun Gondang dan Rahayu dari Dusun Mbareoan. Keduanya dari Desa Margoagung menceritakan pengalamannya menjalankan usaha mulai dari merintis, mengembangkan, dan memajukan usahanya selama menjadi anggota KPM. Setelah usahanya maju, secara mandiri keduanya melepaskan keanggotaan KPM miliknya. Keduanya sukses dalam menjalankan usaha home industry yaitu usaha aneka kripik.

Dalam kesempatan tersebut, terdapat 19 orang yang melakukan graduasi untuk melepaskan dari keanggotaan KPM PKH miliknya. Dengan dipandu oleh pendamping PKH, anggota yang melepaskan keanggotaannya mengisi surat pernyataan. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Guna menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman di tingkat desa pada bulan September 2020 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman melakukan pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui beberapa tahapan. Salah satu proses perekrutan PPS adalah wawancara langsung dengan calon yang sudah lolos tes tertulis.

Demi memperlancar proses wawancara terhadap calon PPS, maka
KPU Kabupaten Sleman melibatkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang
dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Sleman, Kamis (12/3/2020).

Menurut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten
Sleman, Ahmad Baehaqi yang didampingi Ketua PPK Kecamatan Gamping, Adnan Iman
Nurtjahjo bahwa dalam melakukan wawancara terhadap calon PPS berdasarkan
Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja KPU, Pembentukan dan Tata
Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota khususnya
Pasal 37A huruf (e).

“Wawancara terhadap calon PPS harus dilakukan untuk
mendapatkan kandidat yang mempunyai kompetensi, dan integritas yang baik dalam
menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban PPS yaitu membantu KPU Kabupaten dan
PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar
Pemilih Hasil Perbaikan, Daftar Pemilih Tetap, membentuk Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara, serta tugas lain yang diberikan sesuai peraturan
perundang-undangan,” kata Baehaqi.

Sesuai data yang dimiliki KPU Kabupaten sleman, jumlah
peserta yang mengikuti seleksi wawancara calon PPS di wilayah Kecamatan Gamping
berjumlah 28 orang dengan rincian 12 laki-laki dan 16 perempuan yang berasal
dari desa Ambarketawang, balecatur, Banyuraden, Nogotirto, dan Trihanggo dengan
beragam profesinya.

Adnan menambahkan, setelah proses wawancara ini selesai,
para Komisioner KPU Kabupaten Sleman yang berjumlah 5 orang selanjutnya
melakukan rapat pleno guna memilih dan menetapkan calon PPS definitif per desa
sebanyak tiga orang. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna kec Gamping)

Dinas
P3AP2KB Kabupaten Sleman mengadakan Rakor Bangga Kencana yang bertajuk
Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di RM Pring Sewu, Jalan
Magelang, Sleman, pada Kamis (12/3/2020). Secara khusus rakor kali ini
mengundang pengelola KIM di 17 kecamatan dan pengelola Perpustakaan Desa
(Pusdes) di 6 desa yang ditunjuk.

Rakor
dibuka oleh Kepala Dinas P3AP2KB, Mafilindati Nuraini, yang sekaligus memberi
arahan dan materi. Dalam pengarahannya, Kadin P3AP2KB memberikan beberapa
materi yang berkaitan dengan fokus pembangunan dan arah kebijakan nasional,
pengendalian kependudukan dan tata kelolanya, peningkatan pelayanan kesehatan,
peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda serta regulasi.

Dalam
pembahasan mengenai regulasi, Kadinas P3AP2KB juga menjelaskan tentang payung
hukum yang berupa beberapa Perda dari mulai perda tentang pembinaan ketahanan
dan kesejahteraan keluarga sampai dengan Perda tentang penyelenggaraan
perlindungan anak,  Perbup tentang
pembangunan keluarga kependudukan dari mulai Perbup tentang pencegahan
perkawinan usia anak sampai Perbup tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Sebagai
narasumber yang kedua adalah Tri Akhmeriyadi, Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana P3AP2KB Kabupaten Sleman. Dalam materinya Tri
menerangkan tentang adanya rebranding dari Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) baik itu berupa logo, lagu dan tagline-nya.
Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana atau Bangga Kencana
adalah tagline yang baru yang semula adalah KKBPK (Kependudukan Keluarga
Berencana Pembangunan Keluarga).

Lebih
lanjut Tri menjelaskan tentang Poktan atau Kelompok Kegiatan yang ada dalam program
Bangga Kencana, yaitu BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina keluarga Remaja), BKL
(Bina Keluarga Lansia), UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera),
PIKR (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), dan KKB (Kampung KB).

Kedua
narasumber mengharapkan dengan Rakor tersebut diharapkan pengelola KIM dan
Pusdes dapat berperan sebagai perpanjangan tangan dari dinas dalam
mensosialisasikan program Bangga Kencana ke masyarakat sehingga program dapat
berjalan dengan baik. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Ngaglik – Keberlanjutan merupakan kunci sukses KPSPAMS (Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi), karena itu fokus utama penanganan pasca program Pamsimas adalah keberlanjutan,  dan diharapkan program dapat dikembangkan dalam konteks desa.

Hal ini disampaikan Sigit Praptono, staf ahli  Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dalam acara sosialisasi
Kelompok Keswadayaan Masyarakat Tingkat Desa di Aula Balai Desa Donoharjo, Kecamatan
Ngaglik, Kabupaten Sleman, Rabu (11/3/2020).

Untuk melihat apakah SPAMS memiliki keberlanjutan dapat
dilihat dengan tiga indikator. Pertama, 
jika SPAMS terbangun dimanfaatkan oleh masyarakat atau berfungsi baik. Kedua,
badan pengelola SPAMS secara aktif melaksanakan tugas dan fungsinya, dan ketiga
adalah adanya penerapan iuran atau tarif pelayanan air minum dan sanitasi
dengan menerapkan prinsip full cost recovery atau tarif yang diterapkan
mencapai harga pokok produksi.

“Tantangannya adalah belum sinkronnya perencanaan,
pelaksanaan dan pemantauan berbagai program dan anggaran untuk air minum dan
sanitasi di perdesaan, dan belum optimalnya lembaga yang menangani pengelolaan
air minum dan sanitasi di perdesaan,” jelas Sigit Praptono lagi.

Karena itu Sigit mengharapkan, pemerintah desa memiliki
komitmen yang kuat dalam mendukung dan mengupayakan keberlanjutan serta
pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi di desa. Upaya yang bisa dilakukan
adalah pengintegrasian perencanaan air minum dan sanitasi ke dalam RPJMDesa dan
membangun kemitraan.

Adapun menurut Agus Waseso dari Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman, tujuan kegiatan sosialisasi KPSPAMS
(Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi) dan PAMDES
(Penyediaan Air Minum Desa) adalah silaturahmi paska program pendampingan
kepada pengurus KPSPAMS/PAMDES untuk bisa membuat dokumen perencanan
pembangunan agar prasarana air minum melalui diintegrasikan dalam dokumen
RPJMDes dan RKPDes sehingga diharapkan ada dukungn APBDes dalam pengganggaran.

“Ke depan, diharapkan munculnya lembaga pengelola air
minum di tingkat desa yang dikuatkan dengan 
terbitnya peraturan bupati yang direncanakan bisa terbit di tahun 2021.
(Endarwati/KIM Ngaglik).

Data
tahun 2019 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyatakan bahwa ada 31% keluarga
yang melakukan aktivitas merokok di dalam rumah.

Data
ini disampaikan Dulzaini, Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular, Dinas Kesehatan Sleman dalam kegiatan workshop kesehatan yang digelar
oleh Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Cangkringan bertempat di
The Cangkringan Jogja Villa and Spa, Rabu (10/03/2020).

Dulzaini
juga mengatakan bahwa berkisar 20% anak sekolah sudah aktif merokok di tahun
2019. 

“Secara
angka survei menunjukkan pengurangan dari tahun sebelumnya namun dirasa masih
sangat perlu upaya untuk mengurangi angka tersebut dari setiap tahunnya,”
bebernya.

Sementara
itu, Suparmono, Camat Cangkringan memaparkan kondisi di wilayah Cangkringan
yang mana Indeks Kesehatan Keluarga (IKS) tercatat masih rendah yaitu di angka 0,2-0,3
dari angka 0,8 yang harus diupayakan.

Rendahnya
IKS ini menurut Suparmono disebabkan karena masih banyak keluarga yang melakukan
aktivitas merokok di dalam rumah. “Masih ada angka keluarga perokok yang
belum sadar akan bahaya merokok di dalam rumah, nampaknya bisa saja si perokok
tidak atau belum merasakan dampak dari rokok namun tanpa disadari ada anggota
keluarga yang merasakan dampak akibat rokok, sebagai contoh anak yang terganggu
kesehatan karena seorang bapak sering merokok di rumah,” beber Suparmono.

Ditambahkan
oleh Suparmono, pihaknya mengimbau kepada kepala dukuh yang hadir sebagai
peserta workshop untuk membuat gebrakan. “Mulai sekarang di Padukuhan harus
berani membuat gebrakan yaitu dalam kegiatan jagong (menengok-red)
bayi tanpa ada aktivitas merokok untuk menghindari anak dari terpapar efek
buruk rokok,” tambahnya.

Farid
Bambang Siswantoro narasumber dari Jogja Sehat Tanpa Tembakau menyampaikan
pengaruh negatif rokok bukan hanya diderita oleh para perokok aktif dan perokok
pasif tetapi banyak fakta bahwa para pekerja atau buruh yang bekerja pada
pabrik pembuat rokok juga sering mengalami gangguan kesehatan yang tidak kalah
mengerikan.

“Sering
terjadi laporan pasien yang sakit terutama anak-anak yang memeriksakan
kesehatan di rumah sakit setelah ditelusuri lebih jauh terkait siapa
keluarganya, pekerjaan orangtuanya ternyata buruh atau pekerja pembuat rokok,”
ungkapnya. 

Fakta
lain disampaikan narasumber kedua, Eko Prasetyo dari Jogja Care House. Eko
mengatakan bahwa banyak kasus pengguna NAPZA dimulai dari rokok.

“Karena
pergaulan memang lebih mudah dimulai oleh para perokok, seperti contoh perokok
lebih mudah mendapat teman hanya dengan modal sebatang rokok maupun korek api,”
tukasnya.

Dikatakan
pula oleh kedua narasumber bahwa para perokok apabila ingin berhenti merokok
perlu dukungan dari lingkungan. “Terutama dari keluarga, seperti contoh apabila
dinasehati oleh istri biasanya lebih cederung tidak mendengarkan dan
ujung-ujungnya debat namun apabila anak yang mengambil peran memberikan nasehat
atau melalukan hal frontal dengan tidak mau mendekat saat ayah tercium bau
rokok pasti seiring berjalannya waktu akan tersadar untuk tidak merokok,”
kelakar Farid.

Sementara
Eko mengatakan terapi dan rehabilitasi memang sangat perlu dilakukan namun
peran keluarga dan lingkungan merupakan faktor pendukung untuk pengguna rokok bisa
sembuh. (KIM Cangkringan/Marmansyah)