Menilik Pilkada yang Peka Terhadap Antisipasi Penyebaran Covid-19

Waktu menunjukkan pukul WIB, satu persatu petugas yang tergabung sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mulai berbaris rapi. Dipimpin oleh sang ketua, dilaksanakan pengucapan sumpah janji anggota KPPS sekaligus pembukaan kegiatan pemungutan suara.
Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, Sabtu (21/11/2020), KPU Kabupaten Sleman menggelar simulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS bertempat di Padukuhan Kadisobo II, Trimulyo, Sleman.

Nur Aan Muhlisoh selaku Ketua Divisi Teknis penyelenggaraan KPUD Sleman menceritakan bahwa secara garis besar pelaksanaan pesta demokrasi sudah seharusnya bukan menjadi pesta yang menyeramkan dan khusus terkait pandemi, beliau kembali menegaskan bahwa protokol kesehatan mempunyai tempat terpenting dalam setiap tahapannya.

“Simulasi hari ini merupakan contoh dan gambaran bahwa sebenarnya pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS yang sesuai dengan protokol pencegahan Covid meski berat tetap bisa dilaksanakan, harapan besarnya adalah semua pihak yang terlibat bisa menyesuaikan diri dengan protokol yang ada sehingga warga masyarakat atau pemilih tidak perlu merasa khawatir untuk datang dan menyalurkan aspirasinya pada tanggal 9 Desember 2020 nanti,” imbuh Aan.

Abdul Karim Mustofa, Ketua Bawaslu Sleman yang dari awal hadir dan melihat proses simulasi, secara khusus mengapresiasi acara yang diadakan oleh KPU tersebut, namun ada beberapa catatan yang sekiranya perlu diperhatikan sehingga pada saat pelaksanaan sesungguhnya semua berjalan lebih lancar.

“Melihat dari proses dan tata letak TPS Simulasi ini, saya kira ada hal- hal yang perlu untuk dijadikan bahan perbaikan di antaranya adalah penggunaan alat tulis/ballpoint yang bergantian oleh para pemilih, kemudian masih ada pemilih yang menggunakan HP saat di berada di dalam area TPS dan tak kalah penting adalah lokasi yang lebih aksesibel bagi teman- teman penyandang disabilitas,” ungkap Karim.

Trapsi Haryadi, Ketua KPUD Sleman sekaligus pengampu Divisi Logistik KPU Sleman dalam pidato penutupan acara menyatakan bahwa sejatinya acara aimulasi kali ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Bimtek PPK yang di adakan beberapa waktu lalu sehingga diharapkan pemahaman yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu menjadi lebih komprehensif dan utuh, termasuk dalam hal antisipasi penyebaran Covid- 19.

“Dari sisi penyediaan logistik sendiri, selain alat dan bahan yg lazim dijumpai saat pemungutan suara yang lalu, terdapat beberapa item tambahan yang akan di distribusikan kepada masing-masing TPS di antaranya thermogun, ember plastik berkran, penyemprot dan disinfektan, sarung tangan bagi KPPS maupun pemilih, masker, dan face shield bagi KPPS,” pungkasnya. (KIM Ngaglik/DHI)




Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Protokol Kesehatan

Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman di lokasi Desa Wisata Kadisobo II Trimulyo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Sabtu (21/11/2020) pukul hingga Wib.

Kegiatan yang dipandu oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sleman, Noor Aan Muhlishoh dihadiri oleh Plt. Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia, Nanang Priyatna, Ketua KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hamdan Kurniawan, Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi Haryadi, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Bagus Sarwono, Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman, Abdul Karim Musthofa, Kapolres Sleman, Dandim 0732/Sleman, serta perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman.

Peraga simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 2 Kadisobo II dihadiri 17 Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota PPK Divisi Teknis Penyelenggaraan seKabupaten Sleman.

Dalam sambutannya Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi menyampaikan ucapan terima kasih terhadap dukungan seluruh pemangku kepentingan atas terselenggaranya kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia karena pemilihan tahun 2020 menggunakan Sirekap yakni aplikasi untuk proses rekapitulasi berbasis elektronik yang dikembangkan KPU dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan rencananya akan diterapkan di semua tempat pemungutan suara.

Trapsi menambahkan, selain penggunaan aplikasi Sirekap dalam pemilihan serentak tahun 2020 juga penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Tempat Pemungutan Suara yang harus dipatuhi oleh seluruh petugas KPPS, Pemilih, Pengawas TPS, saksi pasangan calon peserta pemilihan, serta petugas keamanan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 agar terwujud Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020 yang aman, damai, sehat, dan selamat.

“Ada 12 hal baru dalam pemilihan kali ini yaitu jumlah pemilih di tiap TPS dibatasi maksimal 500 orang dari sebelumnya 800 orang, adanya mekanisme baru pengaturan kedatangan pemilih, pemeriksaan suhu tubuh, bagi mereka pemilih yang memiliki suhu diatas 37,3 celcius akan disediakan bilik khusus, wajib menggunakan masker, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di TPS, penyediaan tempat cuci tangan portable di setiap TPS, membekali petugas dengan Alat Pelindung Diri, dilarang berdekatan di dalam TPS (menjaga jarak), tidak bersalaman, mengenakan pelindung wajah, model tinta yang digunakan berubah, menjadi tinta tetes,” sebut Trapsi.

Trapsi berharap dengan adanya pedoman ini para pemilih setidaknya punya bayangan bagaimana protokol ketat kesehatan yang akan dijalankan saat Ppencoblosan nanti yang mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)




LKS Lansia Suko Manunggal Sukoharjo Studi Banding ke Berbah

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lansia Tirto Wening Kapanewon Berbah menerima Peserta Studi Banding dari LKS Suko Manunggal Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Minggu (22/11/2020) di Gedung Kantor LKS Lansia Tirto Wening.

Dalam kesempatan itu Yasmin, Ketua LKS Suko Manunggal menyampaikan bahwa LKS Tirto Wening dinilainya sudah mumpuni dalam mengelola LKS Lansia baik dari sarana, prasarana, tenaga, serta kegiatan dan manajemen.

“Sudah bagus sehingga sudah terakreditasi dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta,” beber Yasmin menjelaskan maksud dan tujuan kunjungannya.

Sementara itu, Ketua LKS Tirto Wening, Sri Suwarni menyambut baik atas kunjungan studi banding dari LKS Suko Manunggal Kalurahan Sukoharjo tersebut.

“Saya selaku Ketua dan dibantu oleh seluruh anggota dan pengurus ,serta pengelola dan kader LKS berusaha maksimal agar LKS Tirto Wening terus berkiprah dan berkarya yang bermanfaat untuk lansia di Wilayah ini,” ujarnya.

Dituturkan Sri, sudah hampir 7 tahun LKS Lansia Tirto Wening berdiri menjalankan kegiatan secara bertahap.

“Kita melengkapi kebutuhan para lansia sekitarnya. Dengan kekompakan dan semangat para kader semua menjadi ringan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, kapanewon sampai DIY. Upaya kita yang terpenting koordinasi dengan pihak lain yang peduli lansia sehingga mempercepat penanganan lansia apabila ada masalah,” jelasnya.

Setelah selesai kunjungan dan diskusi dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari LKS Suko Manunggal kepada LKS Tirto Wening. (KIM Ngaglik/Srp)




Pendampingan SDM Dorong Terbentuknya Desa Mandiri Budaya

Kiprah Lembaga Desa Budaya Bangunkerto semakin nyata dengan dilengkapinya struktur organisasi empat pilar penyangga desa budaya meliputi desa wisata, desa budaya, desa preneur, dan desa prima di Kalurahan Bangunkerto. Desa mandiri budaya adalah konsep pembangunan dengan penekanan konsep sosial dan budaya yang dimiliki oleh desa setempat. Dalam kerangka pelestarian budaya, segala bentuk pembangunan, baik itu wisata, potensi kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), harus dalam kerangka budaya setempat. Oleh karena itu, lokus ini berbasis desa bukan dusun.

Menurut Anas Makruf, Lurah Bangunkerto, seiring dengan perkembangan dan peluang besar di tahun 2021 maka Bangunkerto akan dikukuhkan sebagai salah satu Desa Mandiri Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berbagai persiapan pun dilakukan, salah satunya dengan pelatihan kuliner bagi desa wisata di Bangunkerto yang berlangsung di Bulan September lalu.

“Salah satunya di Desa Wisata Kelor dengan melibatkan pelaku wisata di bidang kuliner dari Desa Wisata Kelor, Pulewulung, dan Plosokuning,” ujar Anas.

Dinas Pariwisata DIY kemudian menindaklanjuti kegiatan tersebut dengan pendampingan SDM secara menyeluruh dari empat pilar desa mandiri budaya yang dilaksanakan selama satu pekan berturut-turut bertempat di Desa Wisata Pulewulung.

Kegiatan yang berlangsung hingga Senin (23/11/2020) ini, diikuti oleh peserta dari desa wisata, desa budaya, desa prenuer, desa prima, perangkat kalurahan, BUMDes, dan karang taruna Bangunkerto sebagaimana disampaikan Aris Suryanto salah satu pengurus Desa Wisata Pulewulung Kamis (19/11/2020).

Dalam pelaksanaan pendampingan SDM ini, dihadirkan narasumber dari akademisi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, praktisi dan pelaku wisata Yogyakarta, lembaga pelatihan outbound, dan lainnya.




Vaksin Covid-19: Tahap Pertama DIY Dijatah 300 Ribu Vaksin

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman memberikan sosialisasi tentang imunisasi vaksin Covid-19 melalui kanal Zoom dan Youtube, Kamis (19/11/2020) di Sleman Smart Room. Hal tersebut untuk memberikan informasi dan edukasi terkait vaksin Covid-19 yang akan beredar di wilayah Kabupaten Sleman dan sekitarnya.

Distribusi vaksin di Kabupaten Sleman mendasar pada tujuan dari vaksin Covid-19 yakni menurunkan angka kesakitan dan kematian pada kasus Covid-19 yang mana target dari vaksinisasi akan mencangkup dari 70% populasi penduduk secara bertahap. Hal itu akan berdampak pada herd immunity (imunitas kelompok). Imunisasi vaksin akan melindungi dan memperkuat kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktivitas, dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi.

Dinkes Kabupaten Sleman mengacu pada kajian yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI dan para stakeholders terkait. Oleh karena penduduk Indonesia mencapai 250 juta lebih maka vaksinasi yang diberlakukan adalah sistem prioritas sebab dalam waktu yang sama tidak mungkin menyediakan vaksin sesuai jumlah penduduk.

“Saran dari kajian bersama, yang menjadi sasaran utama vaksinisasi berdasar pada kelompok 18-59 tahun dan dibagi menjadi dua prioritas. Prioritas pertama tenaga kesehatan dan semua petugas yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan dan prioritas kedua kelompok yang ditetapkan berdasarkan kajian epidemiologi dan kebijakan operasi imunisasi Covid-19,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Sleman, Joko Hastaryo, Kamis (19/11/2020).

Joko menyebut vaksin mulanya akan diberikan akhir November namun karena permasalahan teknis maka diputuskan dilakukan di antara akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021 nanti.

“DIY sendiri untuk vaksin pertama nanti akan mendapatkan jatah 300ribu dosis yang pelayanannya akan dilakukan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya di Kabupaten Sleman,” tambah Joko Hastaryo.

Terkait jenis pemberian vaksin dibagi menjadi dua jenis yaitu Sinovac dan Sinopharm. Imunisasi dilakukan secara dua kali penyuntikan dari 0-18 hari penyuntikan. Namun perlu diperhatikan beberapa hal yang tidak boleh diberikan vaksin yaitu pada pasien dengan kondisi imunokompromais dan anak yang berusia di bawah 18 tahun serta kelompok usia di atas 60 mengingat belum ada data dukung keamanan vaksin.

“Vaksin yang dilakukan perlu dilakukan screening dan harus memiliki kajian berdasarkan studi ilmiah. Yang mana vaksin akan ada kemungkinan kipi yaitu reaksi lokal dan reaksi sistemik,” tambah Dr. Novita Krisnaeni, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinkes Kabupaten Sleman.

Tahap berikutnya ditambahkan Novi, pemerintah nanti menyediakan vaksin selain untuk sasaran prioritas yang akan dibiayai oleh pemerintah. Pada saat yang sama vaksin akan beredar di pasaran dan boleh diakses oleh masyarakat dan yang dilakukan oleh pihak swasta namun tetap memperhatikan kontra indikasinya. (Rep Izzat)