Menindaklanjuti kebijakan menuju Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (P3AP2KB) mengadakan pelatihan penyusunan profil anak yang digelar di Rumah Makan Pringsewu Mulungan, Kabupaten Sleman, Selasa (21/1/2020).

Peserta pelatihan terdiri dari unsur Kepala Seksi Kemasyarakatan, Karang Taruna, Forum Anak, dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) seKabupaten Sleman. Turut hadir dalam kegiatan ini pelaksana harian Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman yang juga Staf Ahli Bupati Sleman Bidang Kesejahteraan Rakyat, Suci Iriani Sinuraya, Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Sri Budiyatiningsih, serta Kepala Seksi Perlindungan Anak, Widaningsih.

Sebagai mentor pembuatan profil anak, Dinas P3AP2KB menghadirkan peneliti dari Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak (LSPPA), Agus Ruyanto bersama Dyah Roessusita. Mereka berdua mengupas materi tentang Penyusunan Profil Anak berdasarkan 5 Kluster hak anak, manfaat profil, serta penjelasan data yang harus disiapkan oleh peserta pelatihan.

Dalam sambutannya, Suci Iriani menyampaikan bahwa profil anak menyajikan data dan informasi mengenai anak di wilayah kecamatan atau desa di segala bidang, diantaranya mengenai hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak, pendidikan dan kesehatan anak, serta perlindungan khusus bagi anak. Dengan adanya profil anak diharapkan dapat dijadikan acuan maupun masukan bagi pemerintah dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan peduli anak.

Adapun materi yang dipaparkan oleh Agus Ruyanto menjelaskan jenis profil anak yang dapat dibuat oleh peserta sesuai dengan keinginannya. Ada 3 jenis profil yaitu berupa buku, majalah dinding, dan video. Profil yang baik adalah ditulis secara  jelas serta mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai sesuatu yang ditulis. 

“Selanjutnya, sebuah profil perlu dilengkapi dengan data pendukung seperti foto dokumentasi, grafik, tabel, dan statistik. Selain itu, narasi harus tegas dan konsisten, tidak kontroversial antara satu bagian dengan yang lainnya, terfokus dan mengerucut pada pokok bahasan,” jelas Agus.

Di akhir paparannya, Agus menjelaskan tentang manfaat profil anak diantaranya, mengetahui secara gamblang tentang situasi dan kondisi suatu obyek, memberikan informasi tentang dinamika obyek berkaitan perkembangan dan pertumbuhan, penyajikan data secara lengkap tentang objek yang diprofilkan, serta dapat dijadikan sebagai baseline data untuk menyusun kebijakan atau kegiatan untuk mengatasi masalah yang ada. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kec Gamping)

Turi – Camat Turi, Abdul Haris Sunaryo mengukuhkan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kecamatan Turi pada Rabu (22/1/2020) bertempat di Aula Kantor Kecamatan Turi.

Dalam kata sambutannya, Abdul Haris mengapresiasi atas terbentuknya kepengurusan FKUB ini.

“Kami minta kepada pengurus dan anggota untuk segera
menindaklanjuti bila ada masalah dan segera dikomunikasikan sehingga masalahnya
tidak mengembang dan kami ucapkan selamat bertugas,” ucapnya.     

Adapun susunan pengurusnya sebagai berikut Ketua Basuki
Kasihono, Wakil Ketua dan Syamsuri, Sekretaris Edi Santoso dan ,
Bendahara Aswar Efendi  dan Sarjito. Pengurus
ini akan dibantu oleh 12 anggota.

Sementara itu, Ketua FKUB, Basuki Kasihono mengatakan dirinya
siap menerima amanah yang diberikan kepadanya.

“Mari amanah ini kita jalankan dengan sebaik mungkin,” ungkapnya
kepada para pengurus dan anggota. (Suharno KIM Kertomandiri Kec Turi)

Dalam rangka peningkatan kapasitas diri anak agar dapat berperan sebagai pelopor dan pelapor beberapa hal yang baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sleman mengadakan pelatihan public speaking bagi pengurus dan anggota forum anak di wilayah Kecamatan Gamping, Minggu (19/1/2020).

Kegiatan berdurasi dua hari ini digelar di ruang rapat lantai II Kantor Kecamatan Gamping. Turut hadir dalam kegiatan Camat Gamping, Ikhsan Waluyo, Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Sumarni, serta Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Gamping, Kartinah Eko Relawati.

Acara ini mengundang 60 orang pegiat forum anak di wilayah Kecamatan Gamping dengan narasumber Erina Chusnulita dari Era Life Skills Solutions. Adapun materinya berkaitan tentang bicara percaya diri, bicara sistematis, dan bicara berpengaruh.

“Untuk menjadikan Kabupaten Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), pemerintah daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui Forum Anak yang merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak, serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus. Forum Anak ini berfungsi sebagai wadah partisipasi anak sekaligus organisasi penegakan hak anak yakni mendapat perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ungkap Sumarni.

Dalam paparannya, Erina menyampaikan bahwa sebagai personal perlu benahi diri sendiri dalam hal bersikap, berperilaku, dan berpenampilan sehingga saat berada di depan audiens bukan hanya sekadar polesan luar saja, tetapi inner aura (bagian dalam diri) akan terpancar keluar, kata-kata didengar dan mengandung energi yang positif.

“Percaya diri dapat dilakukan dengan cara Tatap, Senyum, dan Bicara. Selanjutnya, guna menambah percaya diri perlu melakukan persiapan, latihan, mengenal diri sendiri berkaitan dengan kelebihan unik yang dimiliki, berpikiran positif, dan merubah mindset. Yang paling penting adalah fokus pada kelebihan,” tutur Erina.

Pelatihan diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Era Life Skills Solutions oleh Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman kepada tiga peserta pelatihan yang telah melakukan presentasi dengan baik di hadapan mentor dan seluruh peserta. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kec Gamping)

Sleman –  Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi yang pertama di DIY menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DIY. LKPD ini diserahkan pada 20 Januari 2020 yang mana secara regulasi diberikan waktu penyerahan paling lambat pada 31 Maret 2020.

Penyerahan
LKPD diawal ini menunjukkan bahwa Pemkab Sleman telah bekerja secara
profesional dan sesuai target. Hal ini disampaikan Bupati Sleman, Sri Purnomo pada saat jumpa pers bersama rekan–rekan wartawan pada Senin (20/01/2020) di Gedung Setda Kabupaten Sleman.

“Laporan
lebih awal itu artinya kita bekerja tidak menunda waktu tidak mengabaikan waktu
sehingga waktu itu betul–betul kita gunakan secara efektif,” ujar Bupati
Sleman.

Pemkab Sleman  mengupayakan penyerahan LKPD diawal dari target waktu yang ditentukan bukan semata-mata sebagai bentuk kecepatan kerja saja, namun juga sebagai upaya agar kinerja yang dilakukan Pemkab Sleman ini dapat diapresiasi oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia. 

“Ketika kita melaksanakan pekerjaaan itu tepat waktu, lebih awal, Pemerintah Republik Indonesia akan memberikan apresiasi kepada kami melalui dana insentif daerah yang maksimal,” tambahnya.

Penyerahan LKPD kepada BPK di awal waktu ini pun diharapkan Sri Purnomo dapat membawa Kabupaten Sleman meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti tahun–tahun sebelumnya.

Sri Purnomo melanjutkan, dalam LKPD ini tercatat bahwa target kinerja dari sisi pendapatan daerah terbilang efektif.

“Ini dapat dilihat dari presentase penerimaan pendapatan daerah dari target pendapatan daerah tahun 2019 sebesar ,62 dapat direalisasikan sebesar ,45 atau 102,20%,” beber Sri Purnomo. (Rep Naci)

Cangkringan
– BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Sleman bekerjasama
dengan Yayasan REDR Indonesia mengadakan Simulasi Penanganan Darurat Bencana
dengan subtema kegiatan pemutrakhiran rencana kontingensi Merapi bertempat di Balai
Desa Kepuharjo, Minggu (19/1/2020).

Kegiatan
tersebut adalah tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya yang berupa penyusunan
dokumen rencana kontingensi.

Simulasi
dilakukan untuk mengecek jika dokumen kontingensi dipraktekan sudah sesuai
dengan keadaan di lapangan, terlebih status Merapi saat ini pada tingkat
waspada sejak BPPTKG menetapkan pada 21 Mei 2018.

Simulasi
tersebut dihadiri dari berbagai elemen Desa Kepuharjo mulai dari Pemerintah
Desa Kepuharjo, BPDB, Relawan, PKK, LPMD, Tokoh Masyarakat, Babinsa,
Babinkantimas, dan LINMAS.

Remon
selaku fasilitator dari Yayasan REDR Indonesia menjelaskan kegiatan ini menjadi
penting terutama di Kepuharjo karena di Kepuharjo ada kegiatan wisata dan
penambangan yang bersinggungan langsung dengan Merapi.

“Diharapkan dengan kegiatan ini, masyarakat dan wisatawan yang berada di Kepuharjo menjadi lebih siap dan siaga ketika status Merapi dinaikkan,” lanjut Remon. (KIM Cangkringan/Andi Ferdana)