Pemerintah Kabupaten Sleman memulai program vaksinasi Covid-19 tahap kedua pada Kamis (28/1/2021). Vaksinasi yang dilaksanakan di Puskesmas Ngemplak II ini merupakan proses lanjutan dari vaksinasi tahap pertama yang diadakan pada 14 Januari 2021 lalu.

Penerima vaksin tahap kedua ini masih sama dengan penerima vaksin tahap pertama yaitu dari perwakilan beberapa unsur, antara lain Dandim 0732/Sleman Letkol Inf Arief Wicaksana, Kapolres Sleman Anton Firmanto, Kepala Kejari Sleman Bambang Marsana, Ketua DPRD Sleman Haris Sugiarta, Anggota DPRD Sleman Ani Martanti dan Dokter sekaligus penggiat media sosial dr. Tirta Mandira Hudi. Sementara Bupati Sleman Sri Purnomo, Sekda Sleman Harda Kiswaya dan Kepala Kantor Kemenag Sa’ban Nuroni yang seharusnya ikut menerima vaksinasi tahap kedua belum divaksin karena masalah kesehatan.

“Penerimanya sama, namun Pak Bupati tidak dapat hadir hari ini dikarenakan sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dinas, Sekda Harda Kiswaya juga belum bisa hadir karena tekanan darah masih tinggi sedangkan Sa’ban Nurroni belum bisa hadir juga hari ini dikarenakan gula darah yang naik,” ujar Nurhastiani, Kepala UPT Puskesmas Ngemplak II.

Nurhastini berharap proses vaksinasi berkelanjutan ini dapat mengurangi jumlah kasus Covid-19 di Indonesia, yang sampai saat ini telah melampaui angka satu juta kasus.

“Bertambahnya kasus covid 19 merupakan keprihatinan sendiri. Perlu kerja sama dari berbagai pihak terutama dari masyarakat sendiri untuk tetap dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada dimana dari dinas kesehatan sendiri juga sudah melakukan upaya-upaya yang bisa dilakukan,” katannya.

Sementara dr. Tirta yang ditemui ketika proses vaksinasi menyatakan bahwa vaksinasi memang harus dilakukan dua kali. “Vaksinasi harus dua kali dosis dan menunggu selama satu bulan untuk mendapatkan perlindungan yang sempurna,” terangnya.

Ia juga telah mempersiapkan dirinya untuk mengikuti vaksinasi tahap kedua ini agar memperoleh hasil yang maksimal.

“Persiapan yang dilakukan sebelum vaksinasi adalah yang pertama protokol kesehatan 3M pasti, kemudian makan dan tidur teratur dengan makanan sehat, sama saya lebih strict kepada diri sendiri untuk menjauhi kerumunan soalnya kalo saya sampai positif Covid, vaksinasi tidak bisa dilanjutkan,” ungkap Tirta. (Rep Hida).

Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun bersama Dandim 0732 Sleman Arif Wicaksono meninjau kondisi Barak pengungsian erupsi Merapi di Purwobinangun, Argomulyo, Kapanewon Pakem, Kamis (28/01/2021).

Wakil Bupati dan rombongan pada kesempatan tersebut meninjau secara langsung kondisi barak, posko kesehatan dan dapur umum. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi warga dan memastikan kebutuhan pengungsi terpenuhi.

Di barak pengungsian tersebut terdapat sebanyak 65 kepala keluarga yang terdiri dari laki-laki 76, perempuan 77, balita 36, ibu hamil 1, dan lansia 26. Sebagian besar pengungsi berasal dari Dusun Turgo yang berada di pinggiran Kali Boyong.

“Pengungsi dari RT 3 dan RT 4 sekitar 153 orang, untuk warga harus tetap responsif tidak boleh panik, percaya diri. Ketika tandanya sudah ada harus patuh terhadap aturan dan standar prosedur operasional, karena keselamatan itu diperoleh dari sana,” ujar wabup.

Sri Muslimatun mengimbau pengungsi untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pemerintah menyediakan tempat untuk pengungsi yang dilengkapi sekat-sekat agar warga tetap menjaga protokol kesehatan Covid-19.

Fasilitas lain seperti dapur umum, fasilitas kesehatan dan kamar mandi disediakan untuk kenyamanan pengungsi. Selain itu, sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemkab Sleman juga menyediakan pos SWAB yang disediakan oleh Dinkes Sleman bagi para Petugas dan relawan.

“Penanganan pengungsi pada era pandemi warga tetap harus mengikuti protokol kesehatan dan melakukan rapid test bagi relawan. Pemerintah, warga dan petugas juga sudah melakukan kewajibannya masing-masing sesuai dengan SOP,” ungkap dia. 

Pemerintah Kapanewon Turi selenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, Rabu (27/1/2021). Acara yang diadakan di Dusun Wisata Pulesari, Wonokerto, Turi Sleman ini dihadiri langsung oleh Plt. Panewu Kapanewon Turi beserta jajarannya, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman, Bappeda, Kapolsek, Koramil dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Selain itu, hadir juga Perangkat Kalurahan Bangunkerto, Donokerto, Girikerto, dan Wonokert.

Tema yang diambil dalam Musrenbang kali ini sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2022, yaitu Mempercepat Kebangkitan Ekonomi dan Pemulihan Kondisi Sosial Masyarakat Sleman.

Subagya, Plt Panewu Kapanewon Turi menyatakan bahwa pelaksanaan Musrenbang kali ini cukup istimewa, karena dihadiri langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman. Ia meminta DPRD sebagai wakil untuk dapat mengawal usulan yang dibahas pada Musrenbang kali ini. Subagya juga berharap agar pandemi cepat berlalu.

“Agar anggaran untuk pembangunan masyarakat tidak mengalami pengurangan,” ujarnya

Mengenai pengawasan usulan, Ketua DPRD Kabupaten Sleman Haris Sugiharto mengatakan bahwa untuk mempertahankan usulan masyarakat, dibutuhkan komunikasi dan sinkronisasi yang baik antar pihak.

Sementara pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kesejateraan Rakyat dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Sleman Erny Maryatun menerangkan fokus pembangunan yang direncanakan oleh Pemkab Sleman. Selain itu, ia juga memaparkan beberapa hal penting yang sekiranya dapat dijadikan dasar untuk merencakan pembangunan masyarakat, seperti angka dan perkembangan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) di setiap Kapanewon di Kabupaten Sleman dan data stunting di Kapanewon Turi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antar peserta Musrenbang, sebelum diakhiri dengan pembacaan do’a. (Suharno/KIM Kertomandiri Turi)

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang tertuang pada Instruksi Bupati Sleman Nomor 01/INSTR/2021 tentang Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sleman, maka Pemerintah Kalurahan Trihanggo mengadakan rapat koordinasi percepatan penanganan Covid 19 di wilayah Kalurahan Trihanggo, Kapanewon Gamping, Sleman, Rabu (27/1/2021). Rapat yang digelar di Aula Kantor Kalurahan Trihanggo ini dipimpin langsung oleh Lurah Trihanggo, Herman Budi Pramono.

Rakor dihadiri oleh Babinsa Kalurahan Trihanggo Koramil 17/Gamping, Sertu Sugiyono, Bhabinkamtibmas Trihanggo, Aiptu Rusmanto, Pengurus Gugus Tugas tingkat Padukuhan, perangkat Kalurahan Trihanggo, dan para relawan.

Herman Budi Pramono dalam sambutannya menyampaikan bahwa untuk menghadapi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung, seluruh perangkat Kalurahan Trihanggo harus selalu bersinergi dengan semua elemen masyarakat yang ada, termasuk dari unsur Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Ia juga mengingatkan agar para tokoh masyarakat untuk dapat mengajak warga masyarakat di wilayah Trihanggo untuk selalu taat dan patuh terhadap prototokol kesehatan.

“Kita semua harus waspada terhadap penularan Covid-19 utamanya di wilayah Kapanewon Gamping dan khususnya wilayah Kalurahan Trihanggo karena semakin hari semakin banyak masyarakat yang terpapar covid 19. Untuk itu marilah kita giatkan kembali fungsi dan tugas masing-masing Gugus Tugas penanganan Covid 19 di tingkat padukuhan,” tutur Herman kepada peserta rakor.

Hal senada juga diungkapkan oleh Babinsa Kalurahan Trihanggo, Sertu Sugiyono yang mengajak seluruh tokoh masyarakat, pamong kalurahan dan kepala padukuhan yang hadir agar selalu bekerjasama dan bersinergi dengan apparat TNI dan Polri yaitu Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam menegakkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

“Mari kita bersama memerangi covid 19 dengan menggalakkan kembali pelaksanaan protokol kesehatan berupa menggunakan masker dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan desinfeksi pencegahan dan pengendalian penularan covid 19,” terangnya.

Menurutnya, kunci untuk menghadapi Pandemi Covid-19 ini adalah kedisiplinan masyarakat. “Masa pandemi ini dapat segera berakhir jika masyarakat disiplin terhadap protokol kesehatan,” tegas Sertu Sugiyono. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Metrologi Legal luncurkan Pelayanan Kemetrologian Untuk Tahun 2021. Peluncuran ini ditandai dengan pembukaan cap tanda tera tersegel kemudian dilanjutkan pembubuhan cap dan penempelan stiker tanda tera di halaman Kantor UPTD Pelayanan Metrologi Legal Kabupaten Sleman, Rabu (27/1/2021).

“Pembukaan cap tanda tera ini sebagai tanda dibukanya pelayanan metrologi legal tahun 2021 di Kabupaten Sleman,” ujar Sarwoko selaku Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Lokal Kabupaten Sleman.

Menurut Sarwoko, UPTD Pelayanan Metrologi Legal merupakan unit satuan kerja yang memiliki tugas melakukan pelayanan tera/tera ulang terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera ulangkan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang UTTP.

Sarwoko menjelaskan bahwa selain pelayanan tera dan tera ulang, pelayanan kemetrologian meliputi pengawasan kemetrologian serta sosialisasi dan penyuluhan khusunya untuk pelaku usaha yang belum mengerti pentingnya tera dan tera ulang.

“Pelayanan tera ataupun tera ulang hanya dapat dilakukan oleh pegawai yang berhak dan pengawasan kemetrologian hanya dapat dilakukan oleh pengawas kemetrologian yang telah diakui oleh Kementerian Perdagangan,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, RR. Mae Rusmi mengatakan bahwa pada tahun 2020 UPTD Pelayanan Metrologi Legal Kabupaten Sleman telah melakukan pelayanan tera dan tera ulang di pasar tradisional dan pasar modern serta 44 SPBU. Pengawasan dari pasar tradisional didapatkan 80% UTTP yang telah dilaklukan tera dan tera ulang.

“Kemudian penyuluhan dan sosialisasi dilakukan sebanyak 12 kali kepada 800 pedagang pasar. Sedangkan pembinaan dan pengawasan kepada UKM yang menggunakan UTTP dilakukan sebanyak 8 kali,” jelasnya.

Lebih lanjut Mae menyampaikan target kegiatan UPTD Pelayanan Metrologi Legal Disperindag Kabupaten Sleman tahun 2021 adalah untuk tetap mempertahankan predikat sebagai Daerah Tertib Ukur dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya penggunaan UTTP.

“Dengan semangat SATRIYA capaian kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2020, UPTD Pelayanan Metrologi Legal Kabupaten Sleman mewujudkan Kabupaten Sleman sebagai Daerah Tertib Ukur,” pungkasnya. (Humas Sleman)