Untuk menyediakan wadah penghubung antara masyarakat dan kepolisisan, Pemerintah Kalurahan Donoharjo bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia membentuk kepengurusan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) periode 2021-2024, Selasa (19/1/2021). Pembentukan diadakan di Aula Balai Kalurahan Donoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman.

Hadi Rintoko, Lurah Donoharjo mengemukakan bahwa FKPM adalah organisasi independen yang dikelola dan ditata secara bersama oleh warga masyarakat dan polisi.

“Nantinya dapat membantu memberikan kebijakan atau pendapat dalam penyelenggaraan ketertiban, keamanan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan polisi pada masyarakat luas,” ujarnya.

Ia juga berpendapat bahwa kehadiran FKPM diperlukan guna mencari solusi atau pemecahan masalah sebelum lanjut ke ranah hukum.

“Contohnya permasalahan kecil yang terjadi di masyarakat misalnya perselisihan, pertentangan, ketidaknyamanan haruslah bisa diselesaikan secara kekeluargaan melalui FKPM ini sebelum melebar ke masalah hukum yang berujung pada pelaporan ke pihak kepolisian,” terang Hadi.

Hadi menambahkan bahwa FKPM ini dapat menjadi fasilitator antara masyarakat dan kepolisian, karena keterbatasan pengetahuan warga mengenai hukum itu sendiri.

“Di sini FKPM berperan sebagai fasilitator atau jembatan penghubung antara polri dan masyarakat dalam menciptakan rasa aman , nyaman dan terhindar dari rasa takut terhadap tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat,” tambah Hadi lagi.

Pada kesempatan yang sama Iptu Susilo, Panit I BINMAS di Polsek Ngaglik menyatakan bahwa FKPM menjadi garda terdepan dalam perlindungan masyarakat (linmas) yang mempunyai jiwa sosial, taat dan patuh hukum serta bisa memberikan suri tauladan di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu anggota FKPM yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat harus dapat memberikan rasa aman di tengah-tengah masyarakat dan mampu menjadi pihak ketiga bila ada sengketa antar warga.

“FKPM harus dapat memberikan solusi agar permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Jangan sampai masalah kecil dibesar besarkan atau pun masalah yang besar dianggap kecil,” tegas Susilo.

Lebih lanjut, Iptu Susilo berharap selain menjadi fasilitator antara polri dan masyarakat, FKPM juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat, serta membantu mencegah terjadinya kejahatan ataupun pelanggaran di wilayah Donoharjo.

Sementara itu Ketua FKPM Donoharjo periode 2021-2024 yang terpilih, Suwarji menyatakan kesiapannya melaksanakan perannya sebagai anggota FKPM di tengah masyarakat.

“Demi terciptanya rasa aman dan damai pada diri sendiri, keluarga dan lingkungan di wilayah Donoharjo,” tutupnya. (Upik Wahyuni/KIM Donoharjo)

Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida didampingi Plt. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman Joko Supriyanto memaparkan perkembangan terkini kondisi Gunung Merapi dalam Jumpa Pers yang dilaksakan di Pendopo Parasamya, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman pada Selasa (19/1/2021).

Didepan para awak media, Hanik memaparkan bahwa BPPTKG sudah menyatakan bahwa Gunung Merapi sudah bererupsi sejak 4 Januari 2021. Aktivitas erupsi tersebut berupa guguran lava pijar dan awan panas sejauh maksimal 1800 m yang disebut dengan erupsi efusi. “Sampai dengan saat ini terjadi 10 kali awanpanas yaitu pada tanggal 7 (4 kali) , 9, 13, 16 (2 kali), 18, dan 19 Januari 2021, dominasi luncuran sekitar 500 m,” katanya.

Ia pun menyatakan bahwa potensi dan daerah bahaya erupsi Merapi sudah berubah mengingat erupsi yang cenderung bersifat efusif serta memperhatikan arah erupsi yang mengarah ke barat.  

“Per 15 Januari 2020, distribusi probabilitas erupsi dominan ke arah erupsi efusif 40% dan esplosif 21%, sehingga potensi erupsi eksplosif dan kubah-dalam menurun signifikan,” ungkapnya.

Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas pada sektor sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik jika terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau sejauh maksimal 3 km dari puncak. 

“Jarak awan panas maksimal 1,8 km. Masih cukup jauh dari pemukiman yang berjarak 6,5 km,” ujar Hanik.

Seiring berlangsungnya, saat ini aktivitas seismik, deformasi, dan gas menurun signifikan. Kegempaan internal 27 kali perhari. Deformasi 0.3 cm/hari. Gas vulkanik CO2 saat ini 600 ppm dalam tren menurun. Kejadian guguran tinggi, dominan bersumber di lokasi erupsi. “Berdasarakan data pemantauan seismik, deformasi, dan gas menurun. Tidak ada tekanan magma berlebih yang mencerminkan tambahan suplai magma,” Hanik menambahkan.

Sementara itu, Plt. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sleman, Joko Supriyanto mengatakan walaupun merapi sudah di fase erupsi efusi tetapi Pemkab Sleman belum memperbolehkan para pengungsi lereng merapi untuk pulang kerumahnya masing-masing, mengingat Pemkab Sleman masih memberlakukan PTMK hingga tanggal 25 Januari 2021.

“Hingga tanggal 25 januari 2021 pengungsi tetap di barak. Sambil menunggu instruksi Bupati,” katanya. (Humas Sleman)

Sleman – Patok trase jalan tol Yogyakarta-Bawen, Selasa (19/1/2021) mulai dipasang. Pemasangan patok jalan tol sepanjang 8,25 kilometer di awali di Desa Banyurejo dengan lokasi Selokan Mataram yang berada di selatan SMP Negeri 2 Tempel.

Proses pemasangan secara simbolis diawali dengan pengecoran semen oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Sleman, Sri Purnomo.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY Krido Suprayitno menjelaskan bahwa lokasi jalan tol Yogyakarta-Bawen melintasi 3 Kapanewon yaitu Mlati, Tempel dan Seyegan yang meliputi 7 Kaluruhan dan 28 padukuhan.

Wilayah Kapanewon Tempel meliputi Kalurahan Banyurejo, Tambakrejo dan Sumberrejo. Kapanewon Seyegan meliputi Kalurahan Margokaton, Margodadi dan Margomulyo. Sedangkan untuk Kapanewon Mlati melintasi Kalurahan Tirtoadi.

“Jumlah bidang terdampak kurang lebih 915 bidang dengan luas mencapai 49,6 hektar dan panjang 8,25 kilometer. Pemasangan patok ini diperkirakan akan selesai dalam dua bulan,” jelasnya.

Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan bahwa saat ini rencana pembangunan Jalan Tol di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi perhatian utama terkait dengan Proyek Strategis Nasional yang bertujuan untuk kelancaran akses antar wilayah serta mewujudkan pemerataan pembangunan dalam pengembangan wilayah.

“Sebagian besar pembangunan Jalan Tol di Daerah Istimewa Yogyakarta ini melalui wilayah Kabupaten Sleman sehingga akan memiliki dampak dan manfaat yang cukup besar bagi pembangunan wilayah dan sangat berpengaruh pada struktur keruangan wilayah Kabupaten Sleman,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031 yang telah mengamanatkan pembangunan Jalan Tol yang terdiri dari 2 ruas yaitu Yogyakarta – Bawen dan Yogyakarta – Surakarta.

“Kami berharap proses pembangunan jalan tol ini akan semakin lancar kedepannya tanpa hambatan dan halangan suatu apapun, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” kata Sri Purnomo.

Sementara itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan bahwa Trase jalan tol ini terbagi menjadi enam seksi yang menyatukan kawasan Jogja, Solo dan Semarang (Joglosemar).

“Dengan adanya infrastruktur jalan tol ini jelas akan mempermudah konektivitas. Mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah,” kata Sri Sultan.

Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan pada bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa menjadi berbasis IT, di mana sebagian besar proses dilakukan melalui media informasi secara online.

Demikian  pernyataan Guntur Cahyo S, Ketua pelaksana KKN berbasis IT Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam acara Silaturahmi KKN, Dosen Pembimbing, Pemerintah Desa dan Destana, bertempat di Balai Desa Donoharjo, Kapanewon Ngaglik, Minggu (17/1/21).

Guntur menjelaskan bahwa KKN yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 16 Januari-15 Februari 2021 ini mengambil tema Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Digital Marketing dan Penyiaran Informasi Melalui Sosial Media.

“Kami berharap bahwa kami akan dapat melakukan pemberdayaan masyarakat terkait digital marketing dan membangun image branding Destana, sehingga Destana mampu menghadapi masalah di tengah pandemi COVID-19,” jelasnya lagi.

Pada kesempatan yang sama, Mohammad Syifa A Widigdo sebagai dosen pembimbing lapangan juga menyampaikan bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, akan dilaksanakan pemberdayaan mengenai teknik pemasaran secara online melalui media sosial. Beliau berharap bisa bekerjasama dengan organisasi tangguh bencana dan bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat.

“Selain program KKN juga ada program PPM yaitu Program Pengembangan Masyarakat bagi dosen. Untuk merealisasikannya perlu assessment bersama tentang kebutuhan masyarakat, apa yang bisa diberdayakan dan diperbantukan,” terangnya.

Sementara itu, Agus Hardiyo Pancoro, Ketua Destana menyambut baik kegiatan KKN dan PPM dari UMY ini.

“Apapun bentuk kegiatan di masyarakat dipersilahkan untuk mengembangkan Desa Donoharjo. Mudah-mudahan bisa menjadi partner yang baik dalam bersama-sama memerangi COVID-19,” ujar Agus. (Endarwati, KIM Donoharjo)

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Margomulyo bersama Pemerintah Kalurahan Margomulyo gelar Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) pada Senin (18/1/2021). Bertempat di Balai Desa Margomulyo, Seyegan, Kabupaten Sleman, Muskalsus ini dihadiri oleh Panewu Seyegan yang diwakili oleh Kepala Jawatan Projo, Lurah Margomulyo dan perangkatnya, BPK, LPMD, Karang Taruna, PKK dan Tokoh Masyarakat.

Sarjono, Ketua BPK Margomulyo menyampaikan bahwa musyawarah ini digelar untuk proses validasi dan penetapan penerima Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) tahun 2021.

“ Sebanyak 100 KK yang tersebar di 13 Padukuhan telah diusulkan oleh dukuh masing-masing untuk ditetapkan sebagai penerima BLT-DD,” terang Sarjono.

Sementara itu, Suhardjono, Lurah Margomulyo dalam sambutannya menjelaskan ada perubahan jumlah penerima BLT-DD di Kalurahan Margomulyo. Hal ini menyikapi Surat Edaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) RI Nomor 17/2021 yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman tertanggal 6 Januari 2021.

“Awalnya 200 KK dengan waktu penerimaan selama 6 bulan mulai Januari-Juni 2021. Dengan adanya edaran tersebut, sasaran dan waktu penerimaan berubah menjadi untuk 100 KK dengan waktu penerimaan selama 1 tahun,” jelas Suhardjono.

Dalam Rancangan Peraturan Lurah Margomulyo sendiri dijabarkan bahwa penerima BLT-DD akan mendapatkan bantuan sebesar sebesar Rp ,- per bulan dan akan disalurkan selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2021.

Pada kesempatan yang sama, Ageng Wijaya, Kepala Jawatan Projo Kapanewon Seyegan dalam pengarahannya menyampaikan bahwa banyak kalurahan yang melakukan perubahan terhadap mekanisme pemberian BLT-DD. Menurutnya perubahan tersebut menjadi hak prerogatif dari masing-masing kalurahan

“Ada Kalurahan yang tetap mengusulkan 200 KK sebagai penerima BLT DD namun waktu penerimaanya ditambah sampai 12 bulan. Bahkan ada juga yang menambah jumlah penerimanya sampai 250  KK,” ujar Ageng.

Ageng menekankan bahwa yang paling penting adalah mekanisme resmi penetapan penerimanya harus tepat yaitu melalui Muskalsus.

Ia juga menambahkan bahwa BLT-DD ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang mempunyai multilayer effect terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Tidak kurang dari 6 milyar/bulan masyarakat Seyegan menerima BLT dari berbagai sumber baik dari Pusat, Propinsi, Kabupaten dan Desa,” tambahnya.

Sehingga, menurut Ageng  validasi dan monitoring secara tepat harus dilakukan agar penerima BLT-DD merata. “Jangan sampai terjadi duplikasi sehingga 1 KK menerima lebih dari satu sumber bantuan,” tutup Ageng.

Musyawarah diakhiri dengan penandatangan Berita Acara Pengesahan Peraturan Lurah Margomulyo tentang Penerima BLT-DD tahun 2021 oleh Ketua BPK dan Lurah dengan saksi dari tokoh masyarakat. (Sutarto Agus/KIM Seyegan).