Forum Komunikasi (Forkom) Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) se-Kabupaten Sleman periode 2021-2026 berhasil terbentuk dalam Rapat Kerja Bumdes se-Kabupaten Sleman pada Selasa (23/2/2021). Acara yang diadakan di Puri Mataram, Tridadi, Sleman ini dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (PMK) Sleman, perwakilan Institute for Research and Empowerment (IRE), dan juga 40 Direktur Bumdes yang ada di Kabupaten Sleman.

Secara aklamasi, Ketua Forkom Bumdes Sleman Periode 2021-2026 masih dipercayakan kepada Agus Setyanta.  Ia kemudian menunjuk Ismi dari Sendangagung sebagai Sekretaris, dan Bendahara dijabat oleh Akib dari Bokoharjo.

Sedangkan hal yang baru dalam kepengurusan forkom kali ini adalah adanya komisariat di tingkat kapanewon. Untuk wilayah Sleman, ada 15 komisariat yang sudah terbentuk.

Didik Daru Suryo Suparto, Kepala Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat Dinas PMK Sleman dalam pengarahannya menyatakan bahwa proses pembaharuan di Forkom Bumdes sangat penting untuk dilakukan. “Hal ini berkaitan untuk menjaga dinamika organisasi,” jelasnya.

Sementara, Agus Setyanta selaku Ketua Forkom Bumdes Sleman terpilih untuk periode 2021-2026 dalam sambutannya menyampaikan bahwa Forkom Bumdes merupakan wadah pengembangan semua Bumdes yang ada di Kabupaten Sleman.

“Menjadi sebuah tantangan tersendiri ketika menghadapi banyaknya tantangan di desa yang kemudian menjadikan Bumdes sebagai sumber daya dalam memberi layanan masyarakat yang muaranya pada kesejahteraan,” jelas Agus yang juga merupakan Ketua Forkom Bumdes Sleman pada periode sebelumnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Bumdes memiliki potensi untuk menaikkan PAD. “Dalam artian mampu memberi kontribusi positif, baik secara sosial maupun ekonomi,” tambahnya.

Sedangkan Sukasmanto dari IRE Yogyakarta, yang hadir selaku narasumber dalam rapat menyampaikan bahwa Bumdes mempunyai peluang untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi atau akademisi. Menurutnya, Bumdes dapat memanfaatkan tugas wajib dari perguruan tinggi sebagai sumber daya akademik dalam penelitian maupun pengabdian masyarakat untuk pengembangan Bumdes.

“Paling tidak Perguruan Tinggi dapat menginisiasi terbentuknya market place Bumdes sehingga dapat memasarkan hasil/produk dari masing-masing desa,” jelas Sukasmanto.

Sementara pada kesempatan tersebut, Yulianto, Tenaga Ahli Pendamping Desa menyampaikan bahwa Bumdes di Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori Bumdes yang berhasil dan sudah digunakan sebagai rujukan dari Bumdes dari wilayah kain.

“Bahkan dijadikan pendamping di Bumdes pemula di Kabupaten lain,” imbuh Yulianto.

Yulianto berpendapat bahwa kelebihan Bumdes di Sleman adalah variasi usahanya. “Mulai dari desa wisata, pengelolaan sampah, kuliner, budidaya perikanan, sampai pengelolaan internet desa ada di Sleman,” jelasnya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Pelaksanaan vaksinasi tahap dua untuk petugas pelayanan publik baik di tingkat pusat maupun daerah mulai dilaksanakan. Demi mensukseskan vaksinasi tahap dua tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman mengadakan Sosialisasi Vaksinasi COVID-19 Tahap 2 Bagi Petugas Publik pada Senin (22/2/2021) di Smart Room Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman. Acara sosialisasi juga disiarkan secara virtual melalui kanal Youtube Sleman TV.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, dr. Joko Hastaryo pada acara sosialisi menyatakan bahwa proses vaksinasi tahap kedua merupakan rangkaian tahapan program vaksinasi yang diperuntukkan untuk para petugas pelayanan publik, baik di tingkat pusat, sampai ke tingkat kalurahan. “Tahapan pertama sendiri untuk tenaga kesehatan, sampai saat ini sudah mencapai angka 89% total nakes yang sudah divaksin dosis pertama, dan 85% untuk dosis kedua,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa proses vaksinasi tetap harus diiringi dengan penerapan protokol kesehatan.

“Penerapan protokol kesehatan  CITAMASJAJAR (Cuci Tangan Pakai Sabun, Pakai Masker dan tetap jaga jarak) dan vaksinasi saling melengkapi untuk memutus rantai penularan dan penyebaran protokol kesehatan. Sehingga, kami berharap bahwa sebelum mendapatkan vaksin COVID-19 harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada, apalagi target vaksinasi diperkirakan baru akan selesai akhir desember 2021,” ujar Joko.

Joko mengakui bahwa tantangan proses vaksinasi tahap kedua ini lebih berat dari pada vaksinasi tahapan pertama. “ Karena untuk masyarakat pelayanan publik, terutama dalam hal pendataan. Mudah-mudahan semuanya bisa tercover melalui link pendaftaran yang sudah dipersiapkan,” tambah Joko.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Sleman, dr. Novita Krisnaeni menyampaikan bahwa sasaran vaksinasi tahap kedua ini merupakan petugas publik yang bekerja di wilayah Seman.

“Sasarannya adalah guru, dosen, dan tenaga pendidik termasuk yang bekerja di sektor pendidikan, pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, menteri, pegawai pemerintah, keamanan seperti TNI, Polri, Satpol PP, pelayanan publik seperti transportasi publik, atlet, wartawan, pekerja media, pertugas pariwisata, hotel, dan restoran,” jelas Novi.

Ia berharap proses vaksinasi ini dapat dilaksanakan dengan lancar, tanpa ada halangan seperti penolakan vaksinasi.

Untuk tata cara pendaftaran vaksinasi dijelaskan langsung oleh Plt. Kepala Seksi Survim Bidang P2P Dinkes Sleman, dr. Dyah Arum Retnaningtyas. Ia menyampaikan bahwa masyarakat yang termasuk kedalam kategori penerima vaksin tahap kedua dapat mendaftar melalui laman .

“Semuanya bisa mengakses laman tersebut hingga batas pendaftaran tanggal 28 Februari 2021 jam . Pastikan bapak ibu fokus dalam mengisi data karena hanya dapat mendaftar sekali dan tidak dapat diganti-ganti lagi,” jelasnya.

Arum menjelaskan bahwa masyarakat mendaftar dengan mengisi data diri dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK), dilanjutkan dengan pengisian nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Pada lembar pendaftaran, masyarakat juga diminta untuk memilih lokasi fasilitas kesehatan untuk proses vaksinasi.

“Nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui web dan sosmed Dinas Kesehatan, jadi sering-sering dipantau. Lewat SMS juga, oleh karena itu silahkan menginput nomor yang aktif, yang dapat menerima SMS,” terang Arum. (Rep Hida)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) pertama dalam sejarah berdirinya Credit Union Cindelaras Tumangkar (CUCT) yang diselenggarakan secara virtual menggunakan aplikasi Zoom dengan model gabungan tertulis dan media elektronik telah terlaksana dengan lancar di Prambanan Ballroom Hotel Cavinton Yogyakarta, Minggu (21/2/2021).

Kegiatan tahunan ini berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan hasil pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Cindelaras Tumangkar tahun buku 2020, serta penyampaian program kerja dan rencana anggaran tahun buku 2021.

Acara dibuka oleh Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskopukm) Daerah Istimewa Yogyakarta, Yudi Yusuf dengan pemukulan gong dan diikuti secara virtual oleh anggota koperasi Cindelaras Tumangkar sebanyak 66 orang yang berasal dari Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta.

Dalam sambutannya mewakili Kepala Diskopukm DIY, Yudi Yusuf menyampaikan regulasi pemerintah berupa peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan izin gangguan guna memenuhi tuntutan kemudahan berusaha karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di daerah.

“Melalui surat edaran menteri dalam negeri nomor 500/3231/SJ tahun 2017 tentang tindak lanjut peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2017 maka pemerintah daerah kabupaten atau kota diminta segera melakukan pencabutan peraturan daerah terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi izin gangguan sejak permendagri nomor 19 tahun 2017 ditetapkan, serta tidak melakukan pungutan retribusi izin gangguan karena menghambat iklim investasi di daerah,” jelas Yudi dalam forum.

Yudi melanjutkan, dalam penerbitan izin mendirikan bangunan disarankan agar ditambahkan lembar format persetujuan kanan dan kiri yang ditanda tangani oleh masyarakat sekitarnya sebagai bentuk persetujuan.

Adapun penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus dipaparkan oleh Ketua koperasi simpan pinjam CU Cindelaras Tumangkar, Aris Kusdarunanto mencakup bidang organisasi dan administrasi, bidang Pendidikan dan pemberdayaan, bidang keuangan, serta bidang usaha dan perkreditan yang diterima peserta RAT dengan catatan perbaikan.

Sedangkan laporan hasil pengawasan disampaikan oleh Budi Santosa selaku Ketua Pengawas koperasi simpan pinjam CU Cindelaras Tumangkar mencakup aspek hukum, organisasi, usaha, keuangan, dan administrasi yang memutuskan baik namun masih perlu dilakukan perbaikan sebagaimana tertulis dalam rekomendasi hasil pengawasannya selama setahun.

Dalam kesempatan ini Pengurus Pusat Koperasi Credit Union Indonesia, Anton Sera Sima menyampaikan bahwa RAT sebagai pondasi melangkah satu tahun kedepan dan berkarya lebih baik, sekaligus berpesan agar Pengurus Koperasi CU Cindelaras Tumangkar berkomitmen penuh terhadap usaha para anggotanya, harus melakukan inovasi dan mengembangkan digitalisasi, serta tetap memperhatikan efisiensi dalam penggunaan anggaran belanja. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Pemerintah Kalurahan Pakembinangun Sleman gelar Pencanangan Pemberlakuaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro untuk pencegahan penularan COVID-19, Sabtu (20/2/2021). Acara diselenggarakan di Aula Kalurahan Pakenbinangun, Pakem, Kabupaten Sleman.

Suranto, Lurah sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Pakembinangun menyampaikan bahwa walaupun Pakembinangun termasuk daerah zona kuning untuk penularan COVID-19, masyarakat tetap harus waspada. “Apalagi daerah Pakembinangun disiapkan sebagai daerah penampungan pengungsi Merapi, sehingga kita harus memperhatikan protokol untuk mencegah COVID-19 secara maksimal,” ungkapnya.

Sementara itu, Nanang Kurniawan Sekti, Koordinator Seksi Edukasi Satgas COVID-19 Pakembinangun menyebutkan bahwa karena mekanisme PPKM Mikro, tugas Satgas telah diperkecil sampai ke tingkat RT, maka sebaiknya dibentuk Satgas di tingkat dusun, dengan anggota yang termasuk Kepala Dukuh dan Ketua RT.

“Nanti tanggung jawabnya ada di Pak Dukuh dan Pak RT, ketika ada kasus positif baru di dusun, Dukuh dan RT bekerja sama untuk melakukan tindakan, seperti melapor, melokalisisr area tempat tinggal yang bersangkutan, dan menjaga agar situasi tetap kondusif,” jelas Nanang.

Pada kesempatan tersebut, Nanang juga menyampaikan perkembangan penyebaran COVID-19 di Kalurahan Pakembinangun. “Sampai saat ini, ada 46 kasus hasil swab positif, dan semuanya sudah dinyatakan sembuh,” ungkapnya.

Mayoritas dari yang positif tersebut, tambah Nanang, memilih untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. “Penanganan di rumah sakit ada satu orang saja,” tambah Nanang.

Sehingga ia meminta agar masyarakat untuk tetap memberikan support kepada mereka, agar mereka tetap memiliki semangat hidup, dan tetap terjaga imunitasnya, sehingga bisa sembuh dari COVID-19.

“Istilahnya kita harus ‘Nguwongke’ mereka, untuk terus menyemangati mereka,” ujar Nanang. (KIM Pakembinangun/Asrori Wardan)

Bumdes Usaha Mulia Margomulyo adakan sosialisasi program Partnership Budi Daya Lobster Air Tawar bekerja sama dengan PT. Bibit Alam Sampoerna pada Jum’at (19/2/2021) di Balai Kalurahan Margomulyo, Seyegan, Sleman. Acara tersebut dihadiri oleh pengurus Bumdes, perangkat Kalurahan Margomulyo, dan para pelaku usaha perikanan.

Adi Handoyo, Marketing PT Bibit Alam Sampoerna dalam presentasinya memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin melakukan budi daya Lobster Air Tawar, seperti karakterisitiknya, siklus perkembangan, kategori ukuran, kapasitas telur yang dihasilkan indukan, warna telur dari minggu ke minggu, dan pakannya.

Selain itu, ia juga menjelaskan mengenai bentuk penawaran kerja sama yang ditawarkan oleh PT Bibit Alam Sampoerna. “Ada dua yaitu program cetak bibit lobster dan program pembesaran, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan kualitas unggul,” terangnya.

Periode kemitraannya menurut Adi akan berlangsung selama 1 tahun, dengan asumsi 4 kali panen dengan sistem bagi hasil panen. “Untuk fasilitasnya pada program cetak bibit adalah media budi daya, kebutuhan lobster, tenaga ahli pendamping, dan garansi keuntungan 100%,” tambah Adi.

Untuk menjadi mitra, Adi menyebutkan bisa dilakukan secara kelompok maupun perorangan, dengan biaya program per paketnya adalah sebesar Rp. , – (dua juta rupiah).

“Mitra tani akan mendapatkan 100 ekor bibit lobster, kolam terpal, air rator, pump filter, pakan dan nutrisi. Nanti bisa menjadi anggota juga dengan biaya administrasi sebesar 300 ribu rupiah,” jelasnya.

Adi juga memastikan bahwa kerja sama yang ditawarkan ini legal, dan dilakukan dengan profesional. “Calon mitra akan menandatangani kesepakatan kerja sama kontrak selama 1 tahun, bermaterai dan dinotariskan,” ujar Adi.

Untuk keuntungan, ia menambahkan bahwa mitra tani binaan akan mendapatkan pembagian hasil panen setiap 3 bulan sekali selama masa kontrak (4 jali panen) sebesar Rp , – per 3 bulan.

“Perusahaan juga memberi garansi 100 % untung, artinya segala resiko perusahaan yang menanggung, 100% garansi kematian, 100% udang kembali,” ungkapnya.

Sementara itu, Sutarto Agus Raharjo, Direktur Bumdes Usaha Mulia menyambut positif adanya program kerja sama ini. “Semoga ada kelompok yang mengambil paket program yang ditawarkan, baik program cetak bibit maupun program pembesaran lobster,” ujarnya.

Ia juga berharap dari marketing perusahaan untuk bersedia hadir sosialisasi di kelompok perikanan yang membutuhkan info kemitraan tersebut. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)