Depok – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY menyerahkan bantuan 6 ekor Sapi Peranakan Ongole (PO) berjenis kelamin betina kepada Kelompok Ternak Ngudirejo Pringwulung di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (9/4/2021). Bantuan sapi ternak ini diserahkan oleh Kepala Dinas DPKP DIY, Sugeng Purwanto bersama anggota DPRD DIY, Yuni Satya Rahayu.

Bantuan diterima Lurah Condongcatur didampingi Kelompok Ternak Ngudirejo bersama PPL Pertanian dan Peternakan Depok, Ulu Ulu, Dukuh dan RT RW Pringwulung.

Sugeng Purwanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa bantuan sapi ini bersifat hibah. “Agar dikembangkan sehingga populasi ternaknya bisa bertambah di Kelompok Tani Ternak Ngudirejo Pringwulung Condongcatur ini,” harap Sugeng.

Kelompok Ternak Ngudirejo saat ini beranggotakan 35 orang yang terbagi dalam 3 sub kelompok yaitu kelompok sapi/lembu, kelompok tani ternak kambing/domba dan kelompok tani ternak unggas, ditambah 2 orang anggota yang mencoba membudidayakan ikan hias Betta dan sejenisnya.

Lurah Condongcatur, Reno Candra Sangaji, mengucapkan terimakasihnya atas perhatian dan bantuannya dari DPKP DIY dan anggota DPRD DIY ini. “Semoga bantuan hibah 6 ekor sapi PO betina ini dapat mensejahterakan anggotanya,” ujar Reno. Pada kesempatan ini Pemerintah Kalurahan Condongcatur juga menyerahkan bantuan dana untuk kegiatan kelompok sebesar kepada Kelompok Tani Ternak Ngudirejo.

Sapi Peranakan Ongole (PO) adalah sapi yang asalnya dari India dan masih tergolong jenis sapi zebu atau sapi berpunuk yang banyak dibiakkan oleh para peternak pulau Sumba secara alami.

Beberapa keunggulan sapi PO adalah mampu berdaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan, cepat bereproduksi, tempramen bagus, tahan terhadap ekto dan endoparasit, pertumbuhan relatif cepat, persentase karkas dan kualitas daging baik, aktivitas reproduksi induknya cepat kembali normal setelah beranak, dan jantannya memiliki kualitas semen yang baik.(Wasana/KIM Depok)

Depok – Pemerintah Kalurahan Caturtunggal bersama kader jumantik dan Puskesmas Depok III, melakukan kegiatan Jumat bersih dengan pemberantasan sarang nyamuk serta pemantauan jentik di Padukuhan Karanggayam, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Jumat (9/4/2021).

Lurah Caturtunggal, Agus Santoso dalam sambutannya menyampaikan bahwa wilayah Karanggayam termasuk dalam wilayah dengan beberapa kasus demam berdarah yang relatif tinggi. Dengan kegiatan ini, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) ini diharapkan dapat menekan dan meminimalisir kasus DBD di wilayah Caturtunggal, khususnya Padukuhan Karanggayam.

“Kegiatan PSN ini juga melibatkan seluruh masyarakat bersama kader. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk memberantas sarang nyamuk dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan,” jelasnya.

Sementara itu Dukuh Karanggayam, Priyanto menambahkan bahwa di Padukuhan Karanggayam akan lebih dirutinkan pemantauan jentik dan pemberantasan sarang nyamuk. “Dengan kegiatan yang dipantau langsung oleh Pemerintah Kalurahan bersama Puskesmas Depok III ini diharapkan menjadi motivasi kader jumatik untuk secara berkala melakukan pemantauan dan pemberantasan sarang nyamuk,” kata Priyanto.

Turut hadir dalam kegiatan Jumat bersih ini Lurah Caturtunggal beserta pamong, Ketua BPKal, Puskesmas Depok III, Karangtaruna Karanggayam serta tokoh masyarakat setempat. (Danang/KIM Depok)

Dalam rangka pembinaan Satuan Pengamanan (Satpam) di lingkungan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada (RSA UGM) serta menjalin kemitraan dengan pihak kepolisian, Direktur Utama RSA UGM, dr. Arief Budiyanto mengundang petugas kepolisian sektor Gamping untuk memberikan pembinaan dan penyuluhan yang digelar di Gedung Pertemuan Lantai V RSA UGM Yogyakarta, Kamis (8/4/2021)

Pembinaan dan penyuluhan terhadap para petugas keamanan diberikan oleh Kanit Patroli Polsek Gamping, Iptu Subilal, Panit I Binmas, Iptu Totok Subaryanto, serta Kepala Pos Polisi Kronggahan, Ipda Sutriyanto yang memaparkan materi tugas pokok dan fungsi satuan pengamanan antara lain tindakan pertama tempat kejadian perkara (TPTKP) kecelakaan lalu lintas, dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Dalam sambutan pembukanya, dr. Arief Budiyanto menyambut baik kegiatan ini karena para satpam di lingkungan kerjanya perlu bersinergi dan menjalin komunikasi yang baik dengan petugas kepolisian dan bersama-sama turut serta menciptakan keamanan yang kondusif di lingkungan RSA UGM. Ia juga berharap pembinaan dan penyuluhan ini dilakukan secara berkelanjutan sehingga para Satpam mendapatkan perhatian.

“Sekecil apapun informasi-informasi yang berpotensi dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat kita lakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak kepolisian sehingga tidak berkembang dan melebar,” tutur dr. Arief.

Menurut Kanit Patroli Polsek Gamping, Iptu Subilal, tugas pokok anggota satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi, dan pengamanan teknis lainnya. Sedangkan fungsi satpam yaitu melindungi dan mengayomi lingkungan tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku.

“Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengembangan fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai unsur pembantu kepolisian dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan, serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan di lingkungan tempat kerjanya,” imbuh Iptu Subilal.

Setelah selesai pemaparan materi, para Satpam melaksanakan latihan menerapkan tindakan pertama pada tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas dan pengamanan Status Quo tempat kejadian perkara yang dipandu oleh Panit I Binmas Polsek Gamping, Iptu Totok Subaryanto bersama Kepala Pos Polisi Kronggahan, Ipda Sutriyanto. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Baru-baru ini, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah menyelesaikan ujian Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD). Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman selaku pengelola pendidikan di tingkat kabupaten pun memberikan tanggapannya dalam rangka evaluasi pelaksanaan ASPD SMP di Kabupaten Sleman Tahun 2021, Kamis (8/4/2021).

Berlokasi di Pendopo Parasamya Kantor Sekda Kabupaten Sleman, Ery Widaryana selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman menuturkan, bahwa ujian ASPD ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat penguasaan standar kompetensi siswa sekaligus sarana evaluasi pembelajaran jarak jauh. Ujian yang diselenggarakan ini, tidak dimaksudkan sebagai pengganti ujian nasional (UN) sebagai syarat kelulusan.

“Perlu kami tegaskan bahwa ASPD tidak menentukan kelulusan siswa, karena kelulusan siswa ditentukan melalui ujian sekolah yang diselenggarakan sekolah masing-masing sesuai dengan peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021,” tuturnya.

Ujian yang dimulai pada Hari Senin tanggal 5 April 2021 ini dilaksanakan dengan menghadirkan peserta didik kelas 9 di satuan pendidikan. Walaupun dilakukan di tengah masa pandemi virus COVID-19, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berupaya menjaga pelaksanaan ujian agar berjalan baik melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

“Sekolah-sekolah selalu dipantau dari tim gugus covid mulai dari kabupaten, kapanewon, kalurahan, dan dusun dimana sekolah itu berada, termasuk organisasi perangkat desa,” ujar Edy Widaryana.

Edy juga menambahkan, bahwa kehadiran siswa pada ujian ASPD mutlak harus mendapatkan izin dari orangtua terlebih dahulu. Teruntuk siswa yang mungkin sakit maupun berasal dari wilayah isolasi, diharapkan untuk tidak mengikuti ujian terlebih dahulu. Nantinya, bagi siswa yang belum berkesempatan mengikuti ujian dimungkinkan dapat mengikuti ujian susulan. 

Berkaitan dengan isu kebocoran soal yang ramai di media soaial, Edy Widaryana pun memberikan keterangan. Pasalnya, Dinas Pendidikan Sleman hanya berwenang mengawal pelaksanaan ujian dengan protokol kesehatan dan sebagainya.

“Pada intinya kami tidak tahu dan tidak bisa memastikan soal itu bocor atau tidak. Karena kita tidak tahu bahwa soal yang diujikan seperti apa, yang tahu Dinas Dikpora DIY. Segala penyusunan dan pendistribusian soal dikelola Dinas Dikpora DIY,” ucapnya.

“Karena ini sudah ramai makanya sepakat provinsi dan kabupaten kota seluruh DIY sudah disepakati akan membentuk tim pencari fakta yang panitianya dari dinas Dikpora DIY dan 5 kabupaten kota DIY,” tambah Edy.

Atas kejadian ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman berupaya akan mengajukan permohonan khusus kepada Dinas Dikpora DIY untuk dilakukan ujian ASPD ulang pada sekolah yang diduga mengalami kebocoran soal.

“Jadi, untuk memberikan rasa ketenangan, kenyamanan, dan keadilan kita itu sifatnya usul. Nanti yang memutuskan adalah Dinas Dikpora DIY. Tentu Dinas Dikpora DIY akan mengabulkan usulan atau tidak setelah mereka mendapatkan data dan faktanya,” tutur Edy. (Rep Afiqa)

Geliat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus tumbuh di di Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman. Untuk mendukung gerak maju UMKM, saat ini telah terbentuk Forum Komunikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Forkom UMKM) di lima kalurahan yang ada di Kapanewon Ngemplak yaitu Kalurahan Widodomartani, Kalurahan Wedomartani, Kalurahan Umbulmartani, Kalurahan Sindumartani, dan Kalurahan Bimomartani.

“Melalui forkom kalurahan ini, diharapkan bisa menjembatani pelaku UMKM dengan pemerintah setempat, terutama dalam hal verifikasi data UMKM sehingga dapat memetakan pembinaannya, agar mempunyai daya saing yang tinggi di wilayah Kapenewon Ngemplak,” ujar Panewu Ngemplak, Siti Wahyu Purwaningsih saat menghadiri workshop Penumbuhan Forum Komunikasi UMKM Tingkat Desa di Kapanewon Ngemplak di Hotel Grand Keisha, Jalan Affandi, Kabupaten Sleman, Rabu (7/4/2021).

Dilanjutkan Siti, Kapanewon Ngemplak mendukung keberadaan forum UMKM Kalurahan sebagai ujung tombak penanganan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi tekanan ekonomi akibat dari wabah Covid19 yang berkepanjangan.

Dalam workshop selama tiga hari ini, pelaku UMKM memperoleh materi tata kelola UMKM dan sinergi UMKM dengan BUMDes. Upaya menghubungkan UMKM dengan BUMDes ini dilakukan karena BUMDes mempunyai legalitas terkait pengelolaan dana bersumber dari APBDes. Hadir sebagai narasumber adalah Dewi Hadhy, konsultan BUMDes; Eko Pambudi, Direktur BUMDes Panggungharjo; dan Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Panggungharjo Kabupaten Bantul.

Terbentuknya forum UMKM Kalurahan diharapkan menjadi upaya untuk memberikan wadah bagi pelaku UMKM di wilayah kalurahan agar terjalin koordinasi dan komunikasi yang lebih baik. Forkom UMKM Kalurahan diharapkan menjadi muara para pelaku UMKM agar lebih maju dan mempunyai daya saing yang tinggi sehingga bisa mendukung eksistensi dan kemandirian usahanya. Diharapkan selanjutnya mereka bisa bersinergi dengan badan usaha milik kalurahan. (Nuradi/KIM Ngemplak)