Sleman – Dalam rangka menyambut HUT RI ke-76, Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan bantuan sosial kepada Legiun Keluarga veteran RI (LVRI) Sleman, Selasa (10/8/2021). Bertempatan di Pendopo Parasamya Komplek Setda Sleman, penyerahan bantuan diserahkan secara langsung oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo didampingi oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa kepada perwakilan keluarga veteran yang hadir.

Bantuan yang diserahkan berupa paket sembako sebanyak 140 paket sembako yang akan didistribusikan oleh pengurus LVRI.

Dalam pidatonya Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengucapkan banyak terimakasih kepada para veteran yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga saat ini kita dapat menikmati kebebasan dan kemerdekaan.  

“Bantuan ini merupakan bentuk rasa terimakasih dan sedikit meringankan beban di masa pandemi saat ini serta perjuangan yang telah dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia baik berupa tenaga dan pikiran secara aktif dan atas dasar kesukarelaan dalam ikatan senjata kelaskaran dalam memperjuangkan kemerdekaan daan mempertahankan kemerdekaan indinosia,” ujar Kustini.

Kustini menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini juga bertujuan sebagai upaya untuk saling menjalin silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan anggota Veteran di Kabupaten Sleman.

Kustini juga mengimbau dalam masa pandemi COVID-19 untuk menjaga diri dan keluarga dengan mematuhi prorokol kesehatan yang ada dan membatasi aktivitas yang berkerumun.

“Dan pada kesempatan  dimana dalam rangka pembagian paket sembako ini dapat sedikit membantu dan meringankan beban yang ada terkhusus dalam dampak pandemi COVID-19 saat ini,” tambahnya. (Humas Sleman)

Sleman – Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun ini menimbulkan duka mendalam bagi puluhan anak-anak di Kabupaten Sleman. Banyak anak yang menjadi yatim atau piatu setelah orang tuanya, baik ayah atau ibunya meninggal akibat terpapar virus corona.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3A2PKB) Sleman, menyebutkan jumlah anak yang menjadi  yatim, piatu, dan yatim piatu mencapai 113 anak. Sementara menurut data dari Dinas Sosial Sleman, jumlah anak yatim atau piatu dari keluarga miskin atau rentan miskin mencapai 27 anak. Jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah dikarenakan penyebaran virus yang masih terjadi.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemkab Sleman akan segera memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak tersebut. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan pendidikan adalah fase untuk menambahkan kecakapan dalam perkembangan kehidupan manusia, sehingga penting bagi anak-anak untuk menuntaskan pendidikannya.

“Kita ingin pastikan anak-anak tersebut tetap dapat mengeyam bangku pendidikan. Makanya kita fasilitasi bantuan pendidikan dari mulai SD sampai SMA/SMK,” jelas Kustini saat dikonfirmasi dari kantornya di Sekretariat Daerah Sleman, Selasa (10/8/2021).

Bantuan pendidikan tersebut akan diberikan oleh Dinas Sosial melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Keluarga anak yatim-piatu yang masih ada bisa mengajukan ke Dinas Sosial dan kemudian diverifikasi. Bantuan pendidikan yang bisa diperoleh untuk anak-anak tersebut maksimal Rp5 juta setiap tahunnya. Selain itu, Pemkab Sleman juga akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp200 ribu selama enam bulan untuk anak-anak tersebut.

“Selain bantuan pendidikan anak yatim-piatu juga akan mendapatkan bantuan sosial dari JPS juga sebesar dua ratus ribu rupiah. Nanti bisa diregulerkan juga bantuan tersebut sesuai dengan kondisi keluarganya,” terang Kustini.

Untuk itu, Kustini meminta Dinas Sosial bergerak cepat memverifikasi data anak-anak di Sleman yang menjadi yatim piatu agar segera bisa difasilitasi.

“Pemberian bantuan pendidikan ini bukan saja menjaga akses pendidikan bagi anak. Tetapi juga menyelamatkan satu generasi di masa mendatang,” tambah Kustini. (Humas Sleman)

Presiden Republik Indonesia, Joko widodo meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan siaran langsung melalui kanal Youtube Kompas Tv, Senin (9/8/2021).

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko merupakan aplikasi pelayanan dalam perijiinan usaha yang diamanatkan oleh Undang-undang Cipta Kerja agar dapat memudahkan Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mendapatkan surat perijinan usaha.

“Perijinan usaha untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja sangat simple, Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bergerak di sektor makanan dan minuman terverifikasi halalnya dibiayai oleh pemerintah, artinya gratis,” jelas Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, ketika meluncurkan Sistem OSS.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021, perijinan usaha saat ini berubah menjadi berbasis risiko yakni semakin rendah tingkat resiko usahanya maka semakin mudah perijinan usahanya. OSS wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah.

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang juga merupakan Kepala BKPM Republik Indonesia pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa sistem ini telah diujicoba pada Rabu, 4 Agustus lalu, dan telah dapat beroperasi dengan stabil.

Namun, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan dalam mengimplementasikan OSS ini, terutama pada daerah-daerah yang jaringan listrik maupun internetnya kurang memadai.

“Kami yakin ada kendala terutama di daerah-daerah yang ada listrik atau listrik yang hanya ada setengah hari, jadi tidak semua wilayah di Indonesia sudah berlistrik juga. Kedua ada daerah-daerah yang punya jaringan internetnya belum memadai, jadi caranya kita ada namanya online full dan semi online, maka untuk daerah yang listriknya hanya menyala 6 jam per hari maka bisa mengurus ijinnya setelah listrik itu nyala lagi,” ujar Bahlil Lahadalia.

Sementara itu Asisten Sekretaris Daerah Bidang Admnistrasi Umum Kabupaten Sleman, Kunto Riyadi yang mengikuti peluncuran OSS secara langsung dari Sleman Smart Room Dinas Kominfo berpendapat OSS ini mempermudah pekerjaan para pegawai pengurusan Surat Usaha bagi pelaku UMK di Kabupaten Sleman.

“Kita bekerja lebih mudah dengan aplikasi OSS ini, kerja bapak ibu semua juga ringan, semoga kedepannya kita lebih nyaman,” ungkap Kunto Riyadi. (Rep Nikke/Rahayu)