Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman tengah menyiapkan skenario uji coba pembukaan tempat wisata di Bumi Sembada. Skenario ini merupakan kerangka aktivitas pariwisata jika nantinya mendapatkan izin untuk melakukan uji coba.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyampaikan, selama ini destinasi wisata di Sleman ditutup lantaran untuk menghindari kerumunan dan pembatasan mobilitas masyarakat. Akibatnya, banyak pelaku wisata yang selama ini pendapatannya bergantung pada sektor tersebut, tidak mendapatkan pemasukan.

“Selama COVID-19 ini, di tempat wisata diasumsikan sebagai pusat kerumunan dan akhirnya ditutup. Dampaknya, para pelaku wisata ini banyak berkeluh kesah kepada kami (Pemkab) dan meminta adanya kebijakan yang bisa membantu mereka,” ungkap Kustini saat dikonfirmasi di Sekretariat Daerah Sleman, Kamis (26/8/2021).

Meskipun masih ditetapkan sebagai daerah level 4, Pemkab Sleman akan berupaya untuk serius mengakomodasi aspirasi para pelaku wisata. Salah satunya dengan membuat skenario uji coba pembukaan destinasi wisata di Sleman.

Menurut Kustini, seluruh tempat wisata baik yang dikelola swasta maupun masyarakat akan melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu. Verifikasi yang dimaksud berkaitan dengan kesiapan protokol kesehatan (prokes) yang disiapkan di masing-masing tempat.

“Hampir semua tempat wisata di Sleman sudah mengantongi CHSE dari Kemenparekraf. Tinggal direaktivasi lagi dan kita pastikan kesiapan prokesnya,” kata Kustini.

Selain prokes, kesiapan lain yang menjadi pertimbangan skenario ini adalah capaian vaksin pelaku wisata yang sudah mencapai 80 persen. Setiap destinasi wisata juga sudah memiliki Tim Gugus Tugas COVID-19 yang akan memantau prokes selama kegiatan pariwisata.

“Karena vaksin kita terus percepat, harapannya jika pelaku wisata sudah 100 persen dosis pertama vaksin, wisata sudah diperbolehkan untuk buka,” terang Kustini.

Uji coba pembukaan pariwisata ditegaskan Kustini merupakan hal penting yang harus menjadi prioritas utama. Pasalnya, sektor pariwisata di Sleman selama ini banyak menyumbang pendapatan daerah terbesar.

Selain itu, dari setiap destinasi wisata mampu menyerap ribuan tenaga kerja dan menjadi mata pencaharian bagi warga masyarakat Sleman.

“Apalagi jika dikaitkan dengan produk pertanian, selama pariwisata ditutup penjualan produk pertanian juga menurun. Jika pariwisata buka, hasil penjualan produk pertanian ini bisa meningkat. Ini yang juga jadi pertimbangan kami,” imbuh Kustini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Sleman Suparmono menuturkan, senjata untuk melakukan uji coba ini ada dua yakni protokol kesehatan dan vaksin. Disebutkan, dengan konsep wisata Sleman yang berada di ruang terbuka, aktivitas wisata nantinya diyakini akan relatif lebih aman.

“Tentunya kita akan pastikan protokol kesehatannya ketat dan semua telah divaksinasi. Kalau kriteria ini bisa terpenuhi, kami yakin Sleman akan mendapatkan izin untuk uji coba pembukaan,” tutup Suparmono. (Foto:Arsip Pemkab Sleman)

Sleman – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman menyalurkan 200 bantuan paket sembako untuk para veteran pejuang yang berada di Kabupaten Sleman. Pengadaan dan penyaluran paket sembako dilakukan melalui toko binaan BAZNAS, yaitu Z Mart, di mana ada 5 Z Mart yang masing-masing menyalurkan 40 paket sembako ke Kodim Kabupaten Sleman, Kamis (26/8/2021).

M. Iskandar dari Bidang Pentasarufan BAZNAS Sleman mengatakan bahwa pengadaan dan penyaluran bantuan paket sembako untuk para veteran ini terselenggara atas kerja sama BAZNAS bersama Pemkab dan Kodim Sleman.

Kegiatan ini, lanjut Iskandar, merupakan bentuk kepedulian BAZNAS Sleman kepada veteran pejuang dalam rangka memperingati Kemerdekaan RI ke-76, sekaligus untuk membantu para veteran menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terjadi sampai saat ini.

“Hal ini perlu partisipasi semua pihak dalam rangka membantu dan meringankan beban kehidupan anggota veteran di wilayah ini,” ungkap Iskandar ketika ditemui saat Rapat Koordinasi pelaksanaan bantuan di Kantor BAZNAS Sleman yang berada di Menara Masjid Agung Sleman lantai 2, Minggu (22/8/2021).

Ada 200 paket bantuan yang diberikan kepada Kodim Kabupaten Sleman yang kemudian akan diteruskan ke koramil di masing-masing daerah yang telah dipetakan. Nantinya, bantuan akan diserahkan melalui koramil untuk para veteran yang berada di wilayah sekitar koramil. (KIM Ngaglik/Srp)

Sleman – Forum Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Kesahatan Kabupaten Sleman menggelar kegiatan Vaksinasi Massal di Gedung Kantor Bupati Sleman pada Rabu (25/8/2021). Tersedia 1500 dosis vaksin jenis sinovac yang akan diberikan kepada peserta vaksinasi yang berasal dari masyarakat umum.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dari ormas dalam menanggulangi pandemi COVID-19, sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan komunal di masyarakat. Ada 13 ormas yang terlibat dalam vaksinasi ini, yaitu Wahidiyah, P-Ciqal, Y-IMP, PAKSIKATON, W-Gerbang Sembada, GMFKPPI, HIPAKAD, ATMOS Sleman, KB FKPPI, Paseduluran KBP TNI-POLRI, senkom Mitra Polri, WKRI, dan F-Muslimat NU.

“Antusiasme warga luar biasa tinggi untuk mengikuti vaksinasi seiring dengan semangat kemerdekaan, semangat dan harapan agar terbebas dari belenggu pandemi Covid 19. Disamping semua kegiatan/aktivitas mempersyaratkan sudah divaksin,” ungkap R. Lisna Yuliawati, salah seorang anggota Y-IMP (Institusi Masyarakat Perdesaan) yang juga merupakan panitia kegiatan vaksinasi.

Sementara itu, Raudi Akmal, Ketua Pansus Raperda Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular DPRD Sleman mengapresiasi partisipasi warga dan ormas mengikuti vaksinasi sebagai ikhtiar mewujudkan herd community (kekebalan komunal).

Ia juga mengusulkan mengenai pembentukan Crisis Center of Disease sebagai bentuk penanggulangan penyakit menular, dengan catatan ada kejelasan terkait tupoksi dan wewenang tim tersebut

“Dengan tidak adanya tumpang tindih kewenangan, keberadaan Crisis Center Of Disease akan menjadi solusi untuk mengelola penyakit menular di Kabupaten Sleman,” ujar Raudi.

Pusat pengendalian penyakit menular nantinya berfungsi sebagai pusat penelitian untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan publik dengan menyediakan akses informasi kesehatan, riset penelitian dan mempromosikan protokol kesehatan masyarakat bekerja sama dengan Dinkes, ormas, maupun LSM. (Harjito Sangaji/KIM Moyudan)

Sleman – Susilowati (39) bersama dengan anggota ibu-ibu Kelompok Maju Mandiri Kalurahan Kembangan, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman membentuk industri kerajian tenun kain lurik sejak tahun 2010. Awalnya, kelompok ini merupakan kelompok penerima bantuan saat tragedi meletusnya Gunung Merapi. Namun seiring berjalannya waktu, terus berkembang sampai saat ini menjadi kelompok industri kain lurik.  

Kain lurik yang diproduksi oleh Susilowati dan kelompoknya adalah kain yang menggunakan bahan dasar benang katun yang diberi kemudian melalui proses pewarnaan menggunakan bahan alam dan bahan sintetis. Bahan alam yang digunakan berasal dari daun Indigo yang menghasilkan warna biru dan untuk warna coklat biasa menggunakan pelepah kayu dari pohon mangga dan nangka. Sedangkan untuk pewarnaan sintetis, Susilowati biasa menggunakan jenis Indantrin yang memiliki kualitas warna yang bagus dan juga jenis Direc.

Proses pembuatannya masih dengan cara manual menggunakan tenaga manusia yang dibantu oleh alat tradisional (ATBM). Alat-alat yang digunakan berasal dari bantuan dari berbagai pihak, salah satunya dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), perguruan tinggi tempat Susilowati dan ibu-ibu kelompoknya dibina.

Dalam kurun waktu 1 hari biasanya ibu-ibu penenun menghasilkan 1 lembar kain tenun dengan panjang 3 meter. Namun untuk pembuatan 1 gulungnya dari awal hingga selesai memakan waktu 3 sampai 4 minggu.

Kain tenun lurik yang sudah jadi dapat dijahit untuk keperluan seragam sekolah dan kantor. Saat ini, kain tenun lurik buatan Susilowati banyak digunakan untuk seragam Kamis Pahingan.

“Baru dikenal orang berjalannya waktu berapa tahun buat sample, buat seragam-seragam sekolah, kantor, terus sekarang mulai ada Kamis Pahingan mulai ada buat seragam,” ujar Susilowati di rumah produksinya di Dusun Kembangan, Kabupaten Sleman, Selasa (23/8/2021).

Susilowati mematok harga kain tenun produksinya sebesar Rp. per 2 meter, yang merupakan ukuran normal untuk membuat 1 potong baju biasa.

“Kalau untuk ukuran baju itu kan 2 meter nah itu seratus, jadi 2 meter itu satu potongnya, tergantung pesanan kalau satu gulungan itu paling sedikit itu 30 meter,” jelas Susilowati.

Susilowati mengakui, pemasaran kain tenun lurik produksinya mengalami penurunan saat pandemi ini. Pada keadaan normal, kain tenun lurik buatannya dapat dipesan dan dikirim ke luar Jogja, seperti ke Jakarta. Namun setelah pandemi, Susilowati dan kelompoknya hanya memproduksi kain lurik untuk konsumen di daerah Jogja saja. (Rep Nikke)

Sleman – Tranformasi media komunikasi dari konvensional menjadi digital sangat berpengaruh besar pada kondisi sosial masyarakat. Banyak hal-hal baru yang bermunculan untuk memudahkan masyarakat hidup berdampingan dengan media digital, seperti memudahkan berbisnis dan berbelanja secara digital yang lebih praktis.

Selain manfaat yang dihadirkan, media digital juga berpotensi untuk mendatangakan ancaman atau sering dikatan sebagai Cyber Crime (Kejahatan Siber). Beberapa bentuknya kejahatannya seperti pencurian data dan penyalahgunaan data.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri saat ini sudah mulai menaruh perhatian terhadap keamanan data pengguna media digital yang dinilai banyak menjadi sasaran kejahatan di dunia maya (Cyber Crime) dengan berbagai bentuk.

“Kita dari sudut Cyber DIY yang akan menangani dampak negatif atau penyalahgunaan ruang cyber,” ujar AKP Logos Bintoro, Ditreskrimnus Polda DIY pada acara Diseminasi Konten Positif yang diadakan oleh Dinas Kominfo DIY secara live streaming di kanal youtube PPID Pemda DIY, Rabu (25/8/2021).

Menurut Logos, kejahatan siber banyak merugikan hak orang lain dengan menyebarkan berita palsu (hoaks) dan kaitannya dengan penipuan online, yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang no. 19 tahun 2016 pada UU ITE pasal 27 dan 28 ayat 1.

“Di ruang siber ini banyak kasus yang terkait dengan masalah penipuan online, UUD No 19 tahun 2016 terkait UU ITE pasal 27 28 ayat 1 yang mana setiap orang dengan sengaja dan melawan hak menyebarkan berita hoax dan menyesatkan merugikan konsumen dalam digital elektronik yang dikenal dengan penipuan online yang biasanya menggunakan media sosial,” jelas Logos.

Contoh kasus kejahatan siber lainnya, lanjut Logos, adalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang biasanya dilakukan di media sosial dengan motif untuk menjatuhkan seseorang. Namun kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara mediasi sehingga tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum.

Selain itu, ada juga kasus pencurian data yang juga marak terjadi di media sosial dengan melakukan peretasan data masyarakat.  

“Terkait pencurian data, banyak di Facebook dan Instagram para masyarakat yang di hack atau foto profilnya digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan, ini di pasal 35 UU ITE terkait masalah pencurian data atau datanya digunakan oleh orang lain,” jelas Logos.

Masyarakat saat ini bisa melaporkan kejadian kejahatan siber melalui situs website Patroli Siber atau langsung menemui polres terdekat dengan membawa persyaratan yang ada.

“Jadi ada dua pengaduan, kalau masyarakat menemukan atau mengalami kejahatan di dunia cyber bisa membuka di Patroli Siber, nanti ada panduan terkait yang dilaporkan apa, di situ nanti akan diterima oleh operator di Bareskrim sana dan diteruskan ke dimana kejadian itu terjadi, kalau datang ke kantor polisi terdekat membawa identitas, screenshoot bukti percakapan atau transfer sebagai bukti formilnya dan akan kita tindaklanjuti,” pungkasnya.