Sebanyak 14 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kapanewon Depok dinilai telah naik level atau sejahtera oleh para Pendamping PKH.

Untuk memberikan pemahaman dan penguatan mental kepada 14 KPM tersebut, Jawatan Sosial Kapanewon Depok menggandeng Pendamping PKH Kapanewon Depok menggelar Sosialisasi Kepesertaan dan Graduasi PKH di Gedung Pertemuan PKK, Selasa (12/10/2021).

Turut hadir dalam sosialisasi tersebut Kamituwa Kalurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Supervisor Pendamping PKH Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman.

“Setidaknya ada beberapa indikator untuk mengukur apakah KPM ini dinilai bisa naik level keluar dari KK miskin, seperti kepemilikan aset, penghasilan keluarga per bulan, tidak terpenuhinya indikator-indikator kepesertaan PKH, sehingga kita dorong untuk graduasi mandiri karena dinilai secara sosial ekonomi telah meningkat,” terang Sri Haryanti, Supervisor Pendamping PKH Dinsos Sleman.

Sri juga menyampaikan dua jenis graduasi, yaitu graduasi alamiah dan graduasi sejahtera mandiri. Graduasi alamiah adalah berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi KPM PKH sudah tidak terpenuhinya kriteria kepesertaan seperti tidak memiliki pengurus kepesertaan atau tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan.

“Sedangkan, graduasi sejahtera mandiri adalah berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan sejahtera serta dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH,” lanjut Sri Haryanti.

Pandemi COVID-19 memang memberikan dampak terhadap para KPM PKH, seperti hilangnya mata pencaharian kepala keluarga karena PHK, omset penghasilan dari usaha menurun, maupun karena kebutuhan pendidikan yang meningkat. Namun demikian, para KPM PKH tersebut tetap diberikan semangat dan motivasi untuk bisa “naik kelas”.

“Memang ada KPM yang dinilai tidak tepat sasaran, dilihat dari kepemilikan aset, penghasilan, sebenarnya masuk kategori sejahtera. Nah, itu adalah salah satu yang kita dorong untuk graduasi,” imbuhnya.

Panewu Anom Kapanewon Depok, Djoko Muljanto, tidak menampik bahwa fakta di lapangan, masih ada KPM yang tidak tepat sasaran.

“Yang mampu malah masuk KPM, sementara ada yang lebih membutuhkan, tidak masuk KPM,” terang Djoko.

Untuk itu, pemerintah secara berkala memutakhirkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar KK rentan miskin dan KK Miskin bisa masuk dalam basis data tersebut.

“Melalui Musyawarah Padukuhan atau Musduk, diharapkan pemangku wilayah di level bawah, bisa lebih objektif dan paham akan kondisi masyarakatnya, sehingga ketika diusulkan dalam DTKS secara berjenjang bisa lebih valid dan akurat,” imbuh Djoko.

Yulian Adi, Koordinator Kecamatan Pendamping PKH Kapanewon Depok, menyampaikan bahwa hal tersebut diharapkan dapat menurunkan persentase kemiskinan di Kapanewon Depok.

Melalui momen ini, para anggota PKH mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dengan perwakilan Dinsos. Kekhawatiran kondisi ekonomi, tanggungan pendidikan anak, dan pertimbangan lain selepas graduasi ini rata-rata menjadi permasalahan yang banyak diutarakan para KPM.

“Cukup membuahkan hasil, ada 3 KPM yang sudah mengisi surat pernyataan pengunduran diri dari KPM. Sementara lainnya masih akan berdiskusi dengan kepala keluarga dan anggota keluarga di rumah,” imbuh Yulian Adi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan KPM tersebut memiliki mental dan semangat untuk siap graduasi. Mengingat kemampuan negara terbatas, sehingga lebih bisa menjangkau keluarga lain yang benar-benar membutuhkan.

Upaya mengubah pola pikir masyarakat agar tidak menggantungkan diri kepada bantuan ini diharapkan bisa memotivasi KPM lain yang dengan sukarela mengajukan graduasi atau keluar dari KPM PKH. (Andri Afriyanto/KIM Depok)

Guna menstimulasi kalurahan untuk menindaklanjuti kegiatan konvergensi pencegahan stunting, Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Gizi Kapanewon Depok yang dikoordinatori oleh Puskesmas Depok I, II, dan III menggelar Sosialisasi Percepatan Penanggulangan Stunting pada Selasa (12/10/2021).

Kegiatan tersebut merupakan upaya memantau dan mengevaluasi kinerja Pokjanal Gizi Depok dan memberikan pemahaman kepada lintas sektoral seperti Muspika, pemerintah kalurahan, Penyuluh KB, Himpaudi, dan kader, serta dinas terkait, yaitu Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Bappeda Kabupaten Sleman.

Tahun 2021, Kabupaten Sleman menjadi lokus stunting berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Seluruh kabupaten/kota di DIY pada tahun 2021 menjadi lokus intervensi penurunan stunting terintegrasi.

“Mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 27 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Penanganan Balita Stunting,” terang Vista Ari Rahmawati, Nutrisionis Muda Dinkes Kabupaten Sleman.

Lebih lanjut, Vista menerangkan bahwa di dalam Perbup tersebut, untuk menanggulangi stunting diperlukan intervensi dan upaya perbaikan gizi. Salah satu bentuk intervensi gizi yaitu intervensi gizi sensitif yang merupakan upaya pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.

“Untuk itu kami menggandeng Himpaudi, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini, karena anak-anak balita, kelompok bermain, maupun tempat penitipan anak, menjadi sasaran dalam inovasi percepatan pencegahan stunting,” imbuhnya.

Sementara itu, Heribertus Riswidodo, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia Bappeda Sleman, menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menanggulangi stunting.

Sleman telah menuangkan 8 aksi integrasi konvergensi stunting, seperti intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif serta kampanye perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Permasalahan stunting tidak hanya dilihat dari sisi kesehatan saja, tetapi banyak sektor terlibat. Maka diperlukan integrasi, kolaborasi, dan koordinasi lintas sektoral,” terangnya.

Dari hasil pemantauan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Depok Raya tersebut, tren presentase balita stunting mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

“Jika tahun 2019 masih ada 5,51 persen balita stunting, maka tahun 2020 turun menjadi 4,63 persen,” jelas Djoko Muljanto, Panewu Anom Kapanewon Depok.

Meskipun demikian, ternyata persentase orang tua untuk menimbangkan balita di Posyandu masih di bawah target.

“Perlu mendorong orang tua untuk berpartisipasi memantau tumbuh kembang anak, salah satunya melalui posyandu,” imbuh Djoko. 

Untuk itu, pihaknya menyampaikan agar tetap mengaktifkan pokjanal posyandu dan kader dalam pemberian makan bayi dan anak. Diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk mendorong orang tua balita tetap melaksanakan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, baik secara mandiri maupun melalui posyandu. (Andri Afriyanto/KIM Depok).

Trihanggo – Panitia Pemilihan Lurah di Kalurahan Trihanggo melaksanakan tahapan pengundian nomor urut calon lurah secara tatap muka terbatas penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dikombinasikan dengan aplikasi Instagram Live dan Facebook yang digelar di Gedung Pertemuan Trihanggo, Senin (11/10/2021).

Turut hadir dalam pengambilan nomor urut calon lurah antara lain kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Gamping, Harley Benyamin mewakili Panewu yang berhalangan hadir, Pj Lurah Trihanggo, Budi Supriyanto, Babinsa Koramil 17/GP, Sertu Sugiyono, dan Kanit Binmas Polsek Gamping, Iptu Subilal.

Sebelum dilakukan pengambilan nomor urut calon, seluruh kontestan mengucapkan pakta integritas sekaligus menandatangani Berita Acaranya. Sesuai dengan undian didapat hasil calon lurah Anto Sudadi mendapat nomor urut 1, Arif Bintoro nomor urut 2, Suyana WH nomor urut 3, Andry Prasetiyo nomor urut 4, dan Fajar Yunior nomor urut 5.

Dalam sambutannya, Pj Lurah Trihanggo, Budi Supriyanto berpesan kepada seluruh kontestan agar memiliki kesiapan mental dan hati yang legowo dalam menyikapi hasil pemungutan suara yang akan dilakukan pada 31 Oktober 2021 mendatang. Menurutnya, peluang untuk terpilih menjadi Lurah adalah kecil (1:5) hanya seperempat sedangkan peluang untuk tidak terpilih sebesar tiga perempat karena jumlah calon di Trihanggo ada 5 orang.

“Penentuan nomor urut adalah murni tidak ada rekayasa dan seluruh nomor adalah bagus karena mencerminkan sila-sila dalam Pancasila, serta sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT. Selain itu, perlu kesiapan mental dan hati yang Legowo karena soal menang dan kalah tolong diletakkan sebagai hal kedua, yang utama adalah keguyuban, kerukunan, kedamaian, dan ketentraman warga masyarakat Kalurahan Trihanggo,” pesan Budi kepada para kontestan pemilihan lurah.

Selanjutnya Budi juga berpesan kepada calon lurah yang terpilih nantinya harus menjalankan amanah sebagai lurah secara ikhlas, penuh dedikasi, dan senantiasa berorientasi untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat di Kalurahan Trihanggo.

“Tidak jadi lurah tidak apa-apa dan harus legowo. Seperti hidangan lemper ini yang memiliki filosofi jawa bahwa makanan tradisional lemper bahan bakunya adalah ketan yang berarti punya harapan agar raket dalam kerukunan dan paseduluran. Hidup ini luas dan banyak sisi lain kehidupan jalan beribadah selain menjadi lurah. Saya yakin semakin luas wawasan seseorang maka semakin banyak bidang untuk berkiprah,” pungkasnya. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Ngaglik – Untuk mempercepat capaian vaksinasi, Satgas COVID-19 Kabupaten Sleman terus melaksanakan vaksinasi secara massal. Salah satunya yang dilakukan di Balai Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman pada Selasa (12/10/2021).

Vaksinasi yang menargetkan 1100 peserta ini merupakan bentuk partisipasi Pemerintah Kalurahan Sariharjo untuk mendukung program Pemerintah Daerah dan Pusat dalam percepatan vaksinasi COVID-19, guna membentuk kekebalan komunal (herd immunity).

Pelaksanaan vaksinasi massal ini juga didukung oleh beberapa unsur di Kalurahan Sariharjo, di antaranya Destana, FKPM Sariharjo, Linmas, Karang Taruna, Gugus COVID-19 Kalurahan, Kader Lansia Wonorejo Sariharjo, Monjali Community, dan Kaka Center.

Gunanto, salah satu Relawan Kaka Center mengatakan bahwa pihaknya melakukan pendampingan kepada para warga yang akan melakukan vaksinasi. “Ini merupakan panggilan bagi kami untuk membantu kegiatan vaksinasi di Kalurahan Sariharjo berupa pendampingan kepada warga,” ujar Gunanto.

Pendampingan yang dilakukan antara lain adalah pendataan serta pendaftaran bagi warga yang hendak divaksin, koordinasi dengan nakes dan kalurahan untuk pelaksanaan vaksinasi, mendampingi peserta prioritas seperti lansia, yang membawa balita, dan difabel agar mudah mengantri, serta membantu penyedian informasi bagi warga yang membutuhkan.

Pelaksanaan vaksinasi dan pendampingan yang dilakukan mendapatkan tanggapan positif dari para peserta vaksinasi. Srinati, warga Danikerto Ngaglik yang juga merupakan Lansia Binaan Kader Lansia mengatakan dirinya merasa terbantu dengan pelaksanaan dan pendampingan vaksinasi yang dilakukan. “Ini sangat meringankan bagi kami yang sudah berumur,” ujarnya.

Sementara Abdul Kadir, Ketua Gugus Tugas COVID-19 DPRD Sleman mengapresiasi semua pihak penyelenggara vaksinasi ini. “Sangat mengapresasi kegiatan vaksin ini dengan kerja sama bareng semua unsur masyarakat dan juga salut atas peran dari relawan yang telah  terbukti berbuat untuk masyarakat yang didedikasikan atas nama kemanusiaan dan sebagai upaya mempercepat herd imunity di Sleman,” ujarnya. (Arief Hartanto)

Sleman – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) bekerja sama dengan Praktik Mandiri Bidan (PMB) Kabupaten Sleman menggelar Program Vaksinsi pada Selasa (12/10/2021) di Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir (PMB Widia Puri)

Staff Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat, Mafilindati Nur Aini menyampaikan vaksinasi ini merupakan bagian dari Program Percepatan Vaksinasi COVID-19, melalui jalur Praktik Mandiri Bidan (PMB) Kabupaten Sleman dan didanai langsung oleh BKKBN RI yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat

“Melalui para Bidan Praktik Mandiri dan juga untuk memperbanyak titik pelaksanaan vaksinasi masal di wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian (kegiatan ini) juga untuk mempercepat (capaian) target cakupan dari vaksinasi masal di Kabupaten Sleman,” ujar Mafilindati. 

Sementara Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, Suci Iriani Sinuraya menuturkan bahwa petugas pelaksanaan vaksinasi ini merupakan gabungan dari PMB yang berada di Kabupaten Sleman dan dibantu oleh puskemas setempat di bawah pengawasan dokter puskesmas.

“Pelaksana program Vaksinasi ini adalah Praktik Mandiri Bidan (PMB) tetapi kami juga tetap bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sleman dalam hal ini pelaksanaan vaksinasi PMB ini tetap ada asistensi dari puskesmas setempat atau di bawah pengawasan dokter puskesmas setempat termasuk untuk kendaraan ambulan untuk cadangan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutur Suci

Suci menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi PMB ini terbagi di 24 titik di Kabupaten Sleman. Jumlah terget sasarannya dari BKKBN RI adalah dosis, di mana per PMB-nya ditargetkan 50 orang/hari selama 20 hari.

“Pada periode pertama ini yang berlangsung sejak tanggal 7 atau tepatnya tanggal 12 sampai 18 ini, vaksin yang digunakan adalah Sinovac dg sasaran . Nanti sesudah itu kita jeda 3 hari, pada tanggal 21 akan dilaksanakan vaksinasi periode 2  menggunakan jenis vaksin Moderna,” jelas Suci

Suci juga mengimbau agar masyarakat Kabupaten Sleman yang belum divaksin untuk segera divaksinasi dengan memanfaatkan program Vaksinasi PMB.

“Silakan menghubungi PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana) setempat atau di PMB setempat, karena PMB ini memang tujuannya lebih kepada menasar kepada keluarga yang belum disasar di tempat-tempat yang terkonsentarsi besar atau di tempat-tempat pinggiran,” tambah Suci. (Rep Rahayu)