Lahan pertanian di wilayah Kapanewon Depok, Sleman sudah mulai terbatas sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. Kelompok Wanita Tani (KWT) hadir sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan dan permasalahan tersebut.

“Setiap rumah atau KK, dianjurkan untuk menanam minimal 3 jenis tanaman sayur dan buah, misal cabai, terong, tomat. Hal ini penting untuk menunjang program ketahanan pangan keluarga,” terang Isti Fajaroh, Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok melakukan monitoring dan evaluasi (monev) KWT ke wilayah Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman (15/10/2021).

Monev dipimpin Kepala Jawatan Kemakmuran Kapanewon Depok bersama dengan Pengurus Paguyuban KWT Tri Satya Manunggal Kapanewon Depok, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) UPTD BP4 Wilayah VII, serta ulu-ulu masing-masing kalurahan.

Hari ketiga pelaksanaan monev, Jumat (15/10/2021), tim menyambangi KWT Lembayung, Padukuhan Kayen dan KWT Joho Mandiri, Padukuhan Joho, Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman.

“Selain untuk menunjang ketahanan pangan, dengan menanam tanaman dan pohon ini, juga membuat lingkungan menjadi lebih asri dan adem, banyak oksigen dihasilkan dari menanam tanaman,” imbuh Isti Fajaroh.

Ketua KWT Joho Mandiri, Purwanti Marjoko didampingi Dukuh Joho Retnaningsih, menyampaikan bahwa kendalanya mengelola KWT adalah lahannya yang masih menumpang di pekarangan salah satu warga, bukan lahan Tanah Kas Desa (TKD).

“Tanahnya bekas lahan diurug, jadi banyak batu-batunya, bukan lahan pertanian. Tentunya berpengaruh pada kesuburan dan hasil panen. Pernah dulu menanam bawang merah, hasilnya kecil-kecil,” jelas Purwanti kepada tim monev.

Selain itu, sinar matahari juga kurang lantaran di sisi selatan, utara, dan timur terhalang tembok rumah warga. Kondisi tersebut diakuinya menjadi penghambat produktivitas hasil pertanian yang ia dan kelompok garap.

Meski begitu, KWT Joho Mandiri tetap semangat untuk terus belajar, mencoba tanaman lain, mengikuti pelatihan, dan senantiasa mendapat pendampingan dari PPL BP4 Wilayah 7 dan pembinaan dari PPPPTK Matematika yang sudah merintis pemanfaatan tanaman dalam pembuatan kain ecoprint.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Paguyuban KWT Tri Satya Manunggal, Wahyu Hanani, mencoba memberi solusi dengan menerapkan penanaman sistem vertikultur, hidroponik, dan mengoptimalkan setiap ruang pekarangan rumah warga untuk ditanami tanaman sayuran.

“Selain itu bisa dengan pergola, polybag, dan bisa memberdayakan masyarakat jika setiap rumah menanam tanaman,” kata Wahyu Hanani.

Kunjungan tim ini juga dilaksanakan dalam rangka pembinaan kepada KWT di tiga kalurahan selama tiga hari, pada Selasa, Kamis, dan Jumat, dengan masing-masing dua KWT di setiap kalurahan yang dijadikan sampel monev.

Monitoring sebelumnya, Kamis (14/10/2021), tim mengunjungi KWT Sri Kandi, Padukuhan Mrican dan KWT Jasmine, Padukuhan Nologaten. Sedangkan pada hari pertama, Selasa (13/10/2021), tim berkunjung ke KWT Ngudi Makmur Padukuhan Nayan dan KWT Tombo Ati Padukuhan Corongan di wilayah Kalurahan Maguwoharjo. (Andri Afriyanto/KIM Depok)

Gamping – Dalam rangka koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan di wilayahnya, Panewu Gamping, Sarjono menggelar rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Pemerintah Kapanewon Gamping, Kamis (14/10/2021).

Kegiatan yang dipandu oleh Panewu Anom Kapanewon Gamping, Trisno Sunardi membahas banyak hal, di antaranya adalah capaian tingkat vaksinasi dosis 1 dan dosis 2, uji coba pembelajaran tatap muka bagi siswa sekolah dasar, serta persiapan pelaksanaan pemilihan lurah di wilayah Kapanewon Gamping.

Sebagai Ketua Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanggulangan COVID-19 di Kapanewon Gamping, Sarjono mengungkapkan bahwa Kapanewon Gamping masih dalam kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3. Hal ini bisa terjadi lantaran rata-rata jumlah tracing hanya sebanyak 2,6 orang dari standar minimal 15 orang yang bisa diakses melalui aplikasi Silacak.

“Sebetulnya Kapanewon Gamping sudah berada di PPKM Level 2 dilihat dari tidak adanya kasus terkonfirmasi COVID-19 alias nihil kasus. Namun permasalahannya ada pada input data di aplikasi Silacak yang tidak dapat diakses sehingga masih berada di PPKM Level 3,” jelas Sarjono.

Terkait dengan rencana ujicoba pertemuan tatap muka bagi siswa sekolah dasar, ia menambahkan akan ada monitoring di 5 sekolah dasar baik negeri atau swasta yang akan dilakukan oleh Satgas Penanggulangan Covid-19 Kapanewon Gamping. Kelima sekolah tersebut adalah SDN Mejing 1, SDN Nogosaren, SDN Bedog, SD Muhammadiyah Banyuraden, serta SDN Balecatur 1.

“Dengan adanya pengawasan dan monitoring kegiatan pertemuan tatap muka di sekolah tersebut diharapkan menjadi percontohan bagi seluruh sekolah dasar dalam melakukan persiapan pembelajaran secara luring sehingga tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19,” pungkas Panewu. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Gamping – Guna memudahkan dan mendekatkan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) A dan C, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) mengoperasikan bus SIM keliling di halaman Kantor Pemerintah Kapanewon Gamping, Kamis (14/10/2021) mulai pukul hingga selesai.

Iptu Mulyanto sebagai penanggung jawab kegiatan pelayanan perpanjangan SIM A dan SIM C mengatakan bahwa SIM merupakan persyaratan utama yang harus dimiliki masyarakat dalam mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan raya. Dengan memiliki SIM sebagai kelengkapan berkendara, maka pengendara dinilai sudah memenuhi syarat yaitu sehat jasmani dan rohani, serta mengerti peraturan lalu lintas dan mempunyai keterampilan mengemudikan kendaraan sesuai dengan jenisnya.

“Karena masa berlaku SIM selama 5 tahun, apabila masa berlakunya habis harus dilakukan perpanjangan atau pembaruan agar memenuhi persyaratan saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya dan tidak kena tilang petugas kepolisian,” ujar Iptu Mulyanto.

Adapun persyaratan yang harus dibawa masyarakat untuk keperluan perpanjangan SIM A maupun SIM C adalah menyerahkan SIM lama yang akan habis masa berlakunya, fotokopi SIM lama, KTP elektronik, fotokopi KTP elektronik, bukti pemeriksaan kesehatan, dan uang untuk biaya perpanjangan SIM A sebesar Rp. sedangkan SIM C sejumlah Rp. . Selain itu, ada juga tambahan biaya asuransi sebesar Rp. dan biaya cek kesehatan Rp. , sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

“Layanan Bus SIM Keliling ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena prosesnya cepat, jumlah antriannya tidak sebanyak di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM, serta dekat dengan domisili masyarakat sehingga waktunya sangat efisien tidak diperlukan waktu seharian untuk mengurusnya,” terangnya.

Di akhir keterangannya, Iptu Mulyanto mengimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan perpanjangan SIM sebelum habis masa berlakunya. Karena jika masa berlaku habis, SIM tidak bisa diperpanjang lagi. “Pemegang SIM harus membuat ulang dari awal lagi mengikuti tes teori dan tes praktik kembali,” tambah Iptu Mulyanto. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)

Dukungan dan komitmen dari semua pihak, termasuk guru dan karyawan, siswa, wali murid, dan lingkungan diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

“Peran sekolahan dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu mengimplementasikan KTR di sekolahan, KTR merupakan program pencegahan perilaku merokok,” jelas Septian Emma Dwi Jatmika, salah satu narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Komitmen KTR dan Sosialisasi TBC bagi Anak Untuk Instansi Pendidikan PAUD.

Acara tersebut digelar oleh Puskesmas Depok 3 pada Kamis (14/10/2021) di Gedung Pertemuan Sasana Anglocita Tama, Komplek Kantor Kapanewon Depok, Sleman.

Kegiatan tersebut turut menghadirkan tenaga pendidik PAUD di wilayah Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman. Para pendidik ini diharapkan bisa menerapkan KTR di lingkungan pendidikan sejak dini, khususnya anak-anak.

Lebih lanjut, Septian Emma Dwi Jatmika menerangkan bahwa komitmen sekolah bisa diwujudkan dengan memasang larangan merokok secara tertulis di tata tertib, menolak iklan dan promosi rokok, dan menempelkan tanda KTR di lingkungan sekolah.

”Sementara dukungan sekolah, yaitu surat keputusan, dukungan warga sekolah, dan mendeklarasikan di tingkat sekolah,” imbuhnya.

Salah satu manfaat dari penerapan KTR di lingkungan sekolah adalah untuk mencegah penyakit TBC, yaitu penyakit menular yang di sebabkan oleh kuman Micobacterium tuberculosis.

“TB anak adalah penyakit TB yang terjadi pada usia 0-14 tahun. Kita harus waspada jika ada gejala TB bagi anak bisa diketahui dari batuk dan demam lebih dari 2 minggu , berat badan tidak naik atau turun, lesu dan tidak aktif,” jelas Syarifah Nur Cahyani yang juga menjadi narasumber dalam acara tersebut.

Acara tersebut juga mendapatkan apresiasi dari Kapanewon Depok yang disampaikan melalui Kepala Jawatan Sosial, Subiyantara.

“Kami mengapresiasi kepada Puskesmas Depok 3 yang telah membentuk KTR di instansi pendidikan PAUD.  Pendidik PAUD merupakan menjadi ujung tombak dalam mencerdaskan anak-anak,” kata Subiyantara saat menyampaikan sambutannya.

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Kristi Rutyadi, Kepala Puskesmas Depok 3, bahwa sekolah merupakan salah satu lokasi KTR di mana ekolah harus bebas dari paparan asap rokok. Dirinya berharap agar sekolahan bebas asap rokok dan anak-anak bebas dari paparan asap rokok.

“Setidaknya ada 7 lokasi yang dijadikan KTR, di antaranya adalah di instansi pendidikan, lingkungan perkantoran, dan fasilitas publik,” jelas Kristi Rutyadi.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh peserta yang hadir menandatangani komitmen bersama untuk menerapkan KTR di lingkungan sekolah PAUD dan mendeklarasikan untuk mendukung KTR di sekolahnya masing-masing. (Andri Afriyanto/KIM Depok)

Pembinaan ekonomi yang diinisiasi oleh Kapenewon Ngemplak pada Kamis (14/10/2021) di Warung Mbah Putri bertujuan menguatkan pelaku UMKM yang berada di wilayah Kalurahan Widodomartani.

Kegiatan tersebut digelar dalam bentuk diskusi ekonomi yang turut dihadiri oleh Panewu Ngemplak beserta staf dari konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah (PLUT KUMKM) Sleman, Ketua Forkom UMKM Kalurahan Widodomartani, Ketua dan Pengurus Forkom UMKM Kapenewon Ngemplak, Bank BPD DIY Capem Pakem, serta 20 orang peserta dari pengurus dan perwakilan anggota Forkom UMKM Kalurahan Widodomartani.

Sumariyah selaku Panewu Ngemplak menyatakan bahwa sektor UMKM menjadi bagian penting menggerakkan roda perekonomian yang ada di masyarakat, terutama sektor kuliner.

UMKM dinilai paling kuat bertahan bahkan tetap hidup di tengah pandemi COVID-19. Kapanewon mempunyai kebijakan dalam hal fasilitasi yang disampaikan dalam bentuk usulan dari masyarakat, terutama yang tergabung dalam kelompok seperti kepengurusan Forkom UMKM Kalurahan Widodomartani.

“Pagu usulan partisipasi masyarakat (PUPM) dapat dipergunakan oleh Forkom UMKM Kalurahan, dalam usulan terbut dapat berupa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan anggota Forkom UMKM juga kapasitas yang dapat meningkatkan nilai jual dari produk yang dihasilkan pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Widodomartani,” urai Sumariyah.

Partisipasi dari masyarakat dalam bentuk PUPM akan mendorong kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

Sumariyah melanjutkan bahwa dalam waktu dekat, kapanewon akan mengundang Ketua Forum UMKM Kapanewon dan Ketua Forum UMKM Kalurahan di wilayah Ngemplak dalam rangka menjaring usulan terkait pengembangan UMKM sebagai dasar perencanaan kegiatan tahun 2022.

Pada kesempatan itu Sekretaris Forkom UMKM Kalurahan Widodomartani menyampaikan program kerja Forkom UMKM Kalurahan Widodomartani. Beberapa di antaranya seperti pembuatan database anggota, pemasaran produk secara online, pelatihan kemasan, pelatihan pengelolaan keuangan dan menjalin kemitraan.

“Alhamdulillah program kemitraan sebagai salah satu program kerja sudah terlaksana, dengan hadirnya Bank BPD Capem Pakem yang telah memfasilitasi kregiatan ini sekaligus memberikan pendampingan pengelolaan keuangan,” terang Heni.

Bayu yang menjadi narasumber dari PLUT KUMKM Sleman menyambut baik pendataan sebagai salah satu program kerja Forkom UMKM Kalurahan Widodomartani.

“Pentingnya pendataan berikut klasifikasinya, agar memudahkan pendampingan bagi pengurus Forkom UMKM Kalurahan Widodomartani. Seperti halnya dalam penentuan sasaran peserta dalam keperluan pelatihan, sehingga tepat sasaran effektif dan efisien,” urainya.

Dalam kesempatan itu juga, Bank BPD Capem Pakem menerangkan produk QRIS Bank BPD sebagai perangkat pendukung pelaku UMKM agar semakin memudahkan transaksi dan layanan yang lebih praktis dan mendukung penegakan protokol kesehatan karena transaksi tidak secara langsung menggunakan fisik uang. (Nuradi-Kim Ngemplak)