Sleman – Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan dokumen kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminduk dan Penduduk Usia Dini, Kamis (21/10/2021). Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo di Balai Pelayanan Sosial Tresna Werdha (BPSTW) Yogyakarta, Pakembinanguan, Pakem, Sleman.

Dalam kesempatan tersebut, Kustini memberikan apresiasinya kepada pihak yang telah bekerja sama sehingga pengurusan dokumen dapat terlaksana dengan baik. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata dari upaya Pemkab Sleman untuk menciptakan kondisi tertib administrasi kependudukan.

“Ini juga upaya kita untuk memberikan kemudahan pelayanan kependudukan bagi masyarakat yang dalam kesempatan ini diberikan kepada penduduk rentan dan penduduk usia dini,” kata Kustini.

Sementara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sleman, Susmiarto, menjelaskan bahwa berdasarkan data SM 1 2021, jumlah penduduk Sleman saat ini tercatat sebanyak jiwa. Dari total tersebut, kepemilikan dokumen kependudukan antara lain KTP-el sebanyak 99,349, Akta kelahiran penduduk usia kurang dari 18 tahun sebanyak 95,679, dan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 66,794.

“Di antara penduduk Kabupaten Sleman terdapat sejumlah penduduk rentan adminduk, yaitu penduduk yang memiliki kendala berupa kondisi fisik, dan non fisik tidak dapat mengakses pelayanan adminduk di kantor kapanewon maupun Dinas Dukcapil sehingga belum tercatat dalam SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan belum memiliki dokumen kependudukan”, tambah Susmiarto.

Jumlah dokumen yang diserahkan pada kegiatan di BPSTW tersebut sebanyak 4 Kepala Keluarga (KK) dan 40 KTP-el. Selain di BPSTW, kegiatan serupa juga dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Laras (BRSBL), Purwomartani, Kalasan, dengan penyerahan KK sebanyak 15 KK dan 144 KTP-el. Kemudian di Balai Rehabilitasi Sosial dan Petirahan Anak (BRSPA), Bimomartani, Ngemplak, sebanyak 1 KK, 1 KTP-el, 4 KIA dan 4 akta kelahiran. Lalu di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Pakem, sejumlah 1 KK dan 8 KTP-el. 

Lebih lanjut, Susmiarto menjelaskan bahwa pelayanan jemput bola ini dilakukan di lokasi warga binaan bertempat tinggal melalui proses penyiapan biodata, perekaman biometrik iris mata, sidik jari, foto, dan mengisi biodata kependudukan dalam SIAK sehingga dapat diterbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, KTP-elektronik, KIA.

Kepala Dinas Sosial DIY, Endang Patmintarsih, mengapresiasi jajaran Pemkab Sleman Yang telah mendukung sepenuhnya pelayanan adminduk bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Menurutnya adminduk penting sekali yang dapat digunakan sebagai rujukan program-program kesejahteraan sosial. “Karena itu semua PPKS harus ber-NIK,” ujarnya. (Humas Sleman)

Mlati – Guna memaksimalkan penyediaan informasi untuk masyarakat, Pemerintah Kapanewon Mlati menggelar Pembinaan Pengelolaan Informasi Publik di Ruang Rapat Gedung Sebaguna Kapanewon Mlati, Sleman, Kamis (21/10/2021). Pembinaan ini diikuti oleh Pejabat Pengelolaan Informasi Daerah (PPID) di kapanewon dan kalurahan, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan pengelola website kapanewon dan kalurahan.

Panewu Anom Mlati, Wawan Hermawan mengatakan pembinaan ini dilakukan untuk memahami mengenai pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat. “Baik itu terkait dengan pelayanan maupun kegiatan yang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan,” ujar Wawan.

Dalam pembinaan kali ini, para peserta diajarkan mengenai bagaimana pengelolaan website dan media sosial yang baik. Semua materi disampaikan oleh Dosen Pengajar dari IST Akprind, yaitu Muhammad Sholeh, Amir Hamzah, dan Uning Lestari.

Muhammad Sholeh, menuturkan bahwa berita secara umum harus disampaikan secara up to date, di samping adanya unsur dasar 5W + 1H. “Judul juga harus menarik,” ungkapnya.

Selain itu, penulis berita harus bisa bersifat objektif agar dapat menyampaikan informasi sesuai dengan realita yang terjadi. “Tulis dengan metode piramida terbalik, yaitu dari bagian paling penting (5W+1H) ke bagian yang kurang penting,” jelas Sholeh.

Selain website, hal yang harus diperhatikan di era digital adalah pengelolaan media sosial. Amir Hamzah, mengatakan bahwa media sosial sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat, karena dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan sesuatu. “Pengaruh media sosial sangat besar di kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun negatif. Semua tergantung kontennya,” jelas Amir.

Besarnya pengaruh media sosial juga diamini oleh Uning Lestari. Menurutnya kemajuan teknologi dapat memudahkan manusia. Namun kemudahan tersebut juga diiringi dengan pengaruh negatif yang muncul. “Adanya kejahatan dunia maya (cyber-crime), kasus penguntitan dunia maya (cyber-stalking), dan perundungan (cyber-bullying),” terangnya.

Untuk itu masyarakat harus bisa tanggap agar dapat menciptakan keamanan di dunia digital yang semakin berkembang. “Harus ada polisi siber yang ada di perangkat media kita,” tutup Uning. (Yoko Erwe/KIM Mlati)

Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) di Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sejak Senin (11/10/2021). PTMT di dilaksanakan oleh jenjang SMP dan SD. Untuk jenjang SMP, dilaksanakan di semua SMP, sedangkan PTMT SD baru dilaksanakan oleh 5 SD per kapanewon.

Guna mencegah klaster baru penularan COVID-19 di sekolah yang sudah menerapkan PTMT tersebut, Satgas COVID-19 Kapanewon Depok memantau proses kegiatan belajar di sejumlah sekolah yang menjadi sampel acak tes swab antigen.

“Untuk SMP yang menjadi sampel adalah SMP Negeri 5 Depok dan SD Negeri Samirono, untuk jenjang SD,” jelas Subiyantara, Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Depok saat memantau PTMT, Kamis (21/10/2021).

Tim Satgas mengunjungi kedua sekolah tersebut lantaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman melakukan tes acak swab antigen untuk mendeteksi dini jika ada siswa, guru maupun karyawan yang terkonfirmasi positif.

“Selain itu kami juga diberi tugas untuk memantau, memastikan sudah sesuai SOP PTMT dan Prokes,” imbuh Subiyantara.

Sekolah sudah menerapkan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan (prokes) seperti pengecekan suhu ketika siswa datang, sarana cuci tangan dengan sabun dan penyediaan hand santitizer, pembedaan jalur keluar masuk, pembatasan jumlah siswa yang masuk per kelas, dan mekanisme pengkloteran peserta didik. Hal tersebut seperti yang sudah diterapkan di SD Negeri Samirono, Kalurahan Caturtunggal, Depok, Sleman.

“Hari ini siswa yang masuk ada 69 siswa kelas 1 dan 6. Siswa dikloter untuk PTMT. Untuk guru tadi sudah di swab ada 10 guru. Sementara yang dijadikan sampel tes swab antigen siswa kelas 6 sejumlah 30 siswa,” terang Isti Yunaidah, Kepala Sekolah SD Negeri Samirono kepada Tim Satgas.

Isti Yunaidah sudah menerapkan kuota siswa per kelas seperti yang sudah ditentukan yaitu 30 persen dari kapasitas ruangan. Ia berharap hasil swab negatif semua, sehingga PTMT dapat berjalan dengan kondusif dan lancar.

Selain itu, Tim Satgas COVID-19 sekolah juga sudah menerapkan prokes antara lain sebelum siswa datang maupun usai pembelajaran dan pergantian kloter, ruangan sudah disemprot disinfektan.

“Petugas swab dari Dinas Kesehatan, sistemnya juga dikloter untuk mengurani kerumunan. Siswa yang sudah di-swab, segera kembali ke kelas masing-masing,” pungkas Isti Yunaidah.

SD yang menjadi uji coba PTMT di Kapanewon Depok sendiri, baru ada 5 sekolah. Sekolah tersebut yaitu SD N Tajem dan SD N Ringinsari di Kalurahan Maguwoharjo, SD N Samirono di Kalurahan Caturtunggal, SD N Bhaktikarya, dan SD Muhammadiyah Kayen di Kalurahan Condongcatur. (Andri Afriyanto/KIM Depok).

Sleman – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI), Wiendu Nuryanti melantik pengurusn DPC FPPI Kabupaten Sleman periode masa bakti 2021-2026 di Pendopo Rumah Bupati Sleman, Selasa (19/10/2021). Terpilih sebagai ketua DPC FPPI Sleman adalah Inung Marwoso.

Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) sendiri adalah sebuah forum yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas perempuan Indonesia, baik dalam aspek sosial dan ekonomi.

Pada kesempatan tersebut, Wiendu Nuryanti berpesan agar kepengurusan FPPI Sleman yang baru dilantik ini dapat mengemban Amanah dengan baik. “Diharapkan setiap bidang dapat menjalankan program kegiatan sesuai dengan yang direncanakan,” ujar Wiendu.

Sementara itu, Bupati Sleman berharap FPPI Sleman dapat meningkatkan kapasitas perempuan di Sleman untuk dapat mandiri dan turut berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan.

“Perempuan diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan, termasuk pembangunan nasional. Perempuan tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi juga punya peran strategis dalam keluarga, berbangsa, dan bernegara,” ungkap Kustini. (Arief Hartanto)