Turi – Dalam rangka gelar potensi budaya, Kalurahan Mandiri Budaya Bangunkerto menggelar Gladen Climen Jemparingan Mataram di Desa Wisata Kelor, Bangunkerto, Kapanewon Turi, Sleman, Minggu (3/10/2021). Kegiatan diikuti oleh peserta yang berasal dari beberapa klub Jemparingan gaya Mataraman di Kabupaten Sleman.

Jemparingan berasal dari kata jemparing yang berarti anak panah adalah olahraga panahan khas Kerajaan Mataram, yang dilakukan dengan duduk bersila, berbeda dengan panahan pada umumnya. Asal usulnya sendiri dapat ditelusuri sejak awal keberadaan Kesultanan Yogyakarta, tepatnya saat masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I (1755-1792). Pada saat itu, Sri Sultan mendorong segenap pengikut dan rakyatnya untuk belajar memanah sebagai sarana membentuk watak ksatria.

Pj. Lurah Bangunkerto, Rachmad Widaryanto, berharap dengan pelaksanaan kegiatan Gladen Climen Jemparingan ini, dapat membantu mengembangkan olahraga dan kebugaran tubuh. “Selain itu, juga untuk sarana membentuk watak ksatria sebagai nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan,” ungkap Rachmad.  

Watak ksatria sendiri terdiri dari sawiji yang bermakna konsentrasi, greget yang bermakna semangat, sengguh yang bermakna rasa percaya, dan ora mingkuh yang bermakna bertanggung jawab.

“Selain olahraga, kegiatan in (Jemparingan) juga menjadi olahrasa yang mengandung nilai filosofi yang sangat dalam dan ini harus dilestarikan dalam masyarakat.  

Pada Jemparingan Gaya Mataram Yogyakarta, pemanah menggunakan jemparing atau anak panah yang terbuat dari bambu, gendawa (busur) yang terbuat dari bambu atau kayu, dan wong-wongan (bandul) yang terbuat dari kain berisi jerami sebagai sasaran. (Arief Hartanto)

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman berupaya melakukan konservasi air melalui Sosialisasi Biopori yang diselenggarakan pada Senin (4/10/2021). Bertempat di di Gedung Pertemuan Sasana Anglocita Tama Kapanewon Depok, kegiatan tersebut diselenggarakan mengingat berkurangnya resapan air seiring berkurangnya lahan terbuka.

Dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur yang belum berwawasan lingkungan, berakibat pada semakin kecil area resapan air. Kondisi tersebut jika tidak diantisipasi tentunya akan menimbulkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, penurunan muka air tanah, dan pencemaran lingkungan.

“Upaya mitigasi bencana tersebut jika tidak segera dilakukan dan diantisipasi, tentunya nanti anak cucu kita yang menerima dampaknya. Sehingga perlu dilakukan upaya konservasi air dengan penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan pembuatan biopori menjadi beberapa langkah yang dapat dilakukan,” terang Mustika Dewi, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Sleman.

Dihadiri oleh Kelompok Pengelola Sampah Mandiri, Jejaring Sampah, Kelompok Wanita Tani, dan Paguyuban Pengelola Bank Sampah Kapanewon Depok Tri Karya Mandiri, acara sosialisasi ini digelar DLH dalam rangka memberikan pemahaman  dan peningkatan kapasitas bagi kelompok pemerhati lingkungan hidup, khususnya pengelola sampah mandiri.

Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan Kapanewon Depok sebagai daerah dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, ditambah semakin meningkatnya kebutuhan pemukiman yang berdampak pada semakin terbatasnya lahan terbuka hijau. Kondisi demikian juga berbanding lurus dengan meningkatnya residu sampah.

“Selain sebagai konservasi air, biopori juga dapat dimanfaatkan sebagai komposter pupuk organik. Sampah rumah tangga seperti sisa makanan, daun, jangan dibakar, masukkan saja dalam biopori. Tiga bulan ke depan dapat dipanen karena sudah menjadi pupuk kompos,” imbuh Mustika Dewi.

Selain mendapatkan teori pembuatan biopori, para peserta juga berkesempatan mempraktikkan langsung pembuatan biopori. Menggunakan alat pengebor manual dari besi seperti huruf T, di mana bagian bawahnya didesain seperti mata bor, kemudian diputar dan menggali hingga kedalaman sekitar 1 meter.

Bagian atas lubang yang sudah dibuat, kemudian dimasukkan pipa yang berdiameter lebih besar untuk menahan agar lubang tidak ambrol. Pipa kemudian ditutup dengan tutup konblok yang didesain sedemikian rupa dengan lubang-lubang kecil sebagai jalur masuk air dan pegangan saat membuka tutup lubang biopori.

Upaya pembuatan biopori tersebut juga diapresiasi oleh Panewu Depok, Subagya, saat memberikan sambutan pengarahan dan membuka secara resmi pelatihan pembuatan biopori tersebut.

“Lingkungan yang baik menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai besok-besok kita mendapat musibah seperti banjir karena kita abai terhadap pengelolaan lingkungan,” tutur Subagya. (Andri Afriyanto/KIM Depok)

Margokaton  – Usulan kegiatan dalam pembangunan kalurahan harus menggunakan pendekatan kebutuhan, bukan pendekatan keinginan. Selain itu, kegiatan juga harus ditetapkan berdasarkan skala prioritas.

Hal tersebut yang disampaikan oleh Pj Lurah Margokaton Subagyo Rahayu ketika memberikan pengarahan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal) Kalurahan Margokaton pada Jumat (1/10/2021) di Balai Kalurahan Margokaton.

Kalurahan Margokaton merupakan kalurahan ketiga di wilayah Kapanewon Seyegan yang telah melaksanakan Musrenbangkal untuk perencanaan pembangunan tahun 2022. Musrenbangkal sendiri merupakan forum perencanaan pembangunan tahunan dengan kegiatan prioritas yang akan dibiayai oleh Dana Desa.

Siti Barorah, Panewu Anom Seyegan pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan yang direncanakan selain didanai dari dana desa, juga memanfaatkan dari sumber lain seperti BKK dan Danais.

Pada Musrenbangkal, Pangripto Margokaton, Widodo Indiarto memaparkan beberapa program prioritas dan besaran dana yang dianggarkan oleh masing-masing bidang. Untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dana dialokasikan sebesar Rp. , -. Untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dana dialokasikan sebesar Rp. -. Untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dialokasikan dana sebesar Rp. , -. Untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan dana sebesar Rp. , -, dan untuk Bidang Penanggulangan Bencana dana dialokasikan sebesar Rp. , -.

Sementara untuk daftar usulan BKK Kabupaten Sleman tahun 2023, total dana yang diusulkan sebesar Rp. , – mencakup 2 bidang, yaitu Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Sementara untuk kegiatan keistimewaan DIY tahun 2023, diusulkan sebesar Rp. , – yang digunakan untuk kegiatan pembinaan grup kesenian sebagai upaya dalam pelestarian budaya. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)

Sleman – Pencak Silat adalah bagian dari Budaya Seni Bela Diri yang telah menjadi warisan dari para leluhur. Sehingga ada banyak kelompok yang membentuk parguruan untuk terus berusaha melestarikan. Salah satunya adalah Pelopor Pencak Silat Indonesia (POPSI) Bhayu Manunggal yang juga membuka cabang ranting di Kalurahan Sidoarum, Sleman.

Achmad Husein Indrajaya, Dewan Pendekar POPSI mengatakan bahwa POPSI merupakan media untuk para pelatih Pencak Silat untuk bertukar pengalaman, pengembangan, dan pelestarian Pencak Silat. “Karena Pencak Silat merupakan bagian dari hidup, mandarah daging pada diri pesilat,” ujar Achmad, saat memberikan wejangan kepada para pelatih saat latihan bersama di Joglo Arum Bantulan Sidoarum, Kapanewon Godean, Sleman, Minggu (3/10/2021).

Sementara itu, Didin Hernowo, Penasihat POPSI menuturkan bahwa setiap murid dan pelatih silat di POPSI Bhayu Manunggal harus menjunjung tinggi sikap handarbeni (ikut mempertahankan/bertanggung jawab) dengan memahami sejarah, ajaran, dan falsafah. “Di manapun berada, harus bisa mengembangkan tempat latihan. Dengan adanya pelatih yang handarbeni, membuat perguruan semakin ngrembaka (berkembang),” tambahnya.

Raka Kasmin, yang juga merupakan bagian dari Dewan Pendekar POPSI Bhayu Manunggal mengatakan bahwa belajar Pencak Silat merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan budaya bangsa, sehingga pelatih huars bersemangat dalam melatih dan menanamkan nilai-nilai luhur dan budi pekerti kepada para murid.

Pada kesempatan tersebut, Dewan Pendekar POPSI juga memberikan arahan kepada pelatih dalam memberikan materi pelatihan, dimulai dari pemanasan, gerak langkah, gerak dasar tangan, dan gerak dasar kaki.

“Setiap pelatih harus menguasai materi dan mampu memberi contoh gerak dengan baik, benar, dan bertenaga. Latihan ini diharapkan bisa me-refresh kemampuan pelatih, sehingga siap melatih dan menguji kenaikan tingkat bulan depan,” ungkap Jaka Widada, Biro Organisasi POPSI Bhayu Manunggal DIY. (Edy/KIM Moyudan)

Ngemplak – Kapenewon Ngemplak menggelar Rapat Koordinasi Validasi Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Jumat (1/10/2021) di Pendopo Kapenewon Ngemplak.

Rapat koordinasi terkait perlindungan LP2B sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Sleman No. 6/2020, yaitu perlunya dilakukan validasi data sejumlah bidang sawah termasuk nama pemilik dan penggarapnya. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Jawatan Praja Kapanewon Ngemplak, Aditya Purnomo.

Dalam kesempatan tersebut, Aditya mengatakan bahwa lahan pertanian di Kapanewon Ngemplak semakin berkurang sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan ekonomi, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya.

“Upaya perlindungan LP2B salah satunya dengan membentuk kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang menjadi bagian integral RT/RW di lingkup kabupaten,” ujarnya. 

Sementara itu, Sunarjo, staf Seksi Bina Sarana dan Prasarana Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa sesuai dengan UU No 41 tahun 2009 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan, setiap daerah harus membuat rencana atau rancangan kawasan lahan mana yang akan menjadi lahan abadi untuk pertanian.

Ia juga menambahkan bahwa DPPP Sleman menjalin kerja sama dengan PT Trikarsa untuk melakukan verifikasi data lahan, agar data yang diperolen memiliki validitas yang memadai. “Hal ini juga sesuai aturan tentang penggunaan dana anggaran,” ujarnya.

Dinas pertanian bersama pemerintah desa di Kapenewon Ngemplak untuk selanjutnya akan merinci lebih detail lagi blok lahan pertanian yang ada milik siapa, berapa luasannya, dan lokasinya ada di mana, dibantu oleh pihak ketiga yang sudah ditunjuk. “Sehingga diperoleh data yang lengkap untuk kebutuhan pemetaan,” tambah Sunarjo.

Masalah pendataan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Jaiz, perwakilan PT Trikarsa. Pada kesempatan tersebut, Jaiz membeberkan terdapat dua tahap pengumpulan data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Pengumpulan Data Primer dilakukan dengan cara observasi, sosialisasi, survei lapangan, dan wawancara. Sementar untuk Data Sekunder meliputi data angka, peta-peta serta studi terkait.

“Data yang diperlukan untuk validasi LP2B berupa, luas bidang, status tanah, No sertifikat (letter C), Nama dan NIK pemilik tanah, alamat pemilik tanah, nama dan alamat penggarap, pemanfaatan, keberadaan jaringan irigasi, dan indek pertanaman padi,” jelas Jaiz. (Nuradi/KIM Ngemplak)