Warga Kebur Kidul Gotong-royong Selesaikan Pembangunan Jalan

Cangkringan – Masyarakat Padukuhan Kebur Kidul, Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan secara gotong-royong mengerjakan pengecoran jalan menuju persawahan pada Minggu (14/11/2021).

Marmansyah, Dukuh Kebur Kidul menuturkan bahwa pengecoran jalan yang dilakukan ini juga menjadi sarana untuk memupuk lagi kebersamaan warga akibat keterbatasan interaksi yang terjadi selama COVID-19.

“Semoga dengan pengecoran jalan menuju sawah ini akan semakin mempermudah akses bagi petani untuk bisa membawa hasil panen, dan membawa pupuk kompos menuju persawahan, sehingga unsur hara di persawahan juga akan semakin baik,” ujar Marmansyah.

Wibowo Budi, Ketua Panitia Pembangunan mengatakan bahwa pengecoran yang dilakukan dapat terlaksana tidak lepas dari peran seluruh warga Kebur Kidul, yang secara gotong-royong menyelesaikan pengecoran yang menghabiskan material sebanyak 2 truk pasir, 4 mobil bak split, dan 96 sak semen.

“Dukungan dari seluruh warga membuat pekerjaan yang terasa berat, ternyata setelah dilaksanakan dengan kebersamaan menjadi ringan. Semoga kekompakkan warga akan terus terus terjalin sampai nanti,” imbuh Wibowo. (Marmansyah/KIM Cangkringan)




Serah Terima Jabatan Lurah Condongcatur Periode 2021 – 2027

Pemerintah Kalurahan Condongcatur menggelar prosesi serah terima jabatan Lurah Congdongcatur dari Sugiyanto kepada Lurah terpilih, Reno Candra Sangaji, pada Senin (15/11/2021) bertempat Pendopo Kalurahan Condongcatur.

Serah terima jabatan tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Sleman Nomor tentang Pemberhentian Saudara Sugiyanto, Pengadministrasi Pemerintahan pada Jawatan Praja Kapanewon Depok, sebagai Penjabat Lurah Condongcatur dan Keputusan Bupati Sleman Nomor tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Reno Candra Sangaji sebagai Lurah Condongcatur Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021 – 2027.

Sugiyanto selaku Penjabat Lurah Condongcatur tahun 2021 dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak selama menjadi Penjabat Lurah Condongcatur sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Dalam sambutannya, Reno Candra Sangaji mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Condongcatur atas kepercayaan yang diberikan dan berharap masyarakat juga ikut mengawal kinerja Lurah Condongcatur yang terbuka dan saling bersinergi bersama.

Reno menambahkan bahwa usai dilantik, dirinya bersama pamong dan staf Kalurahan Condongcatur sepakat akan langsung bekerja untuk melanjutkan tugas serta merampungkan agenda dan pekerjaan yang belum terselesaikan

“Yaitu menuntaskan program pemerataan pembangunan wilayah Condongcatur yang berbasis di tingkat RW untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat lainnya sesuai kebutuhan di masing-masing RW,” lanjut Reno.

Kepada anggota dewan, Reno juga membuka pintu kerja sama seluas-luasnya agar pembangunan di Condongcatur semakin meningkat dan merata.

Sebelumnya pada Senin (15/11/2021) pagi, Reno Candra Sangaji bersama 32 Lurah terpilih se-Kabupaten Sleman menjalani pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Bupati Sleman di Pendopo Parasamya Kabupaten Sleman.

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, secara resmi mengambil sumpah kepada para lurah terpilih. Kustini secara simbolis menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada perwakilan 3 lurah, yakni Lurah Tridadi, Lurah Bimomartani, dan Lurah Candibinangun. (Wasana/KIM Depok)




Pembangunan Karakter, Dinamika Pembangunan, dan Ketaatan Hukum di Kabupaten Sleman

Seyegan – Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik, LHKP PWM DIY bekerja sama dengan Forum Pengurangan Resiko Bencana, FPRB Kabupaten Sleman dan Forum Ormas dan LSM Kabupaten Sleman menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pembangunan Karakter, Dinamika Pembangunan, dan Ketaatan Hukum di Kabupaten Sleman, pada Sabtu (13/11/2021) di RM Genduk Wulan, Seyegan.

Sebagai pemantik diskusi, Ani Martanti, Ketua Komisi A DPRD Sleman menekankan pentingnya kolaborasi antara tokoh masyarakat, ormas dan LSM untuk melakukan pengawasan dan penegakan perda.

“Pedagang kecil di trotoar bisa digaruk, demikian juga semua pelaku usaha di wilayah Kabupaten Sleman tentunya harus mengikuti regulasi di Kabupaten Sleman. Dengan menaati perizinan dan regulasi yang ada maka akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman serta meningkatkan kesehateraan masyarakat,” terang Ani Martanti.

Sementara itu, Riyanto dari Dinas DPMPTSP Kabupaten Sleman mengapresiasi aspirasi dan kepedulian masyarakat dengan melaporkan keluhan masyarakat terkait perizinan dan dampak kegiatan yang berimbas pada lingkungan.

“Pembangunan manusia seutuhnya seyogyanya mengikuti pakem, ramah lingkungan, aman dari resiko bencana dan mengutamakan nilai kemanusiaan. Banyak kegiatan atau pelaku usaha yang memprioritaskan kekinian, instagramable, hits tanpa mempertimbangkan resiko bencana,” ungkap Riyanto.

Dari sisi kajian akademis Andrie Irawan dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta menyoroti beberapa fenomena yang terjadi di Sleman, seperti pondokan LV (Las Vegas) dan short time di beberapa daerah di Kabupaten Sleman, Menara Telekomunikasi diduga tanpa IMB di Kapanewon Cangkringan, serta keberadaan Coffee Shop di Bantaran Kalikuning di Kapanewon Depok.

“Upaya progresif penegakan perda dengan melakukan normatif humanis, berhukum dengan hati nurani dan pendekatan sosio-religi,” urai Andrie Irawan.

Nurcahyo Probo dari LHKP PWM DIY mengakui bahwa dirinya dalam beberapa bulan terakhir ini banyak mendapat aduan dari masyarakat terkait pemondokan/tempat penginapan yang disalahgunakan oleh beberapa pihak. Hal tersebut menunjukkan tanda bahwa telah terjadi keresahan yang dirasakan oleh warga, yang diduga karena adanya pemondokan/tempat penginapan yang disalahgunakan fungsinya.

“Hal tersebut dikhawatirkan bisa merusak moral (karakter) masyarakat. Kita sangat mengapresiasi masyarakat sekitar pemondokan karena dengan adanya aduan tersebut berarti menunjukkan masyarakat Sleman mempunyai kepedulian yang baik berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta mengawasi terhadap dampak negatifnya,” ungkap Nurcahyo. (HRH91/KIM Moyudan)




Muspika Gamping Satukan Komrel Guna Bersinergi Penanganan Bencana Alam

Untuk menyatukan seluruh komponen Komunitas Relawan (Komrel) yang ada di wilayah Kapanewon Gamping agar bisa saling bersinergi dalam bidang penanganan resiko bencana alam maka Muspika Pemerintah Kapanewon Gamping menyelenggarakan rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Lantai II Kantor Panewu Gamping, Ambarketawang, Sabtu (13/11/2021) malam.

Kegiatan yang dipandu oleh Panewu Anom Gamping, Trisno Sunardi dihadiri oleh Panewu Gamping, Sarjono, Kapolsek Gamping, Kompol Aan Andrianto, serta Komandan Koramil 17/GP, Mayor Jalu Susilarjo.

Dalam sambutannya Panewu Gamping, Sarjono mengungkapkan bahwa di dalam mengantisipasi risiko bencana alam yang sering terjadi di wilayah Kapanewon Gamping memerlukan peran serta dari seluruh komponen Komrel karena memasuki musim penghujan yang acap kali terjadi pohon tumbang, tanah longsor, maupun banjir yang menimpa masyarakat.

“Guna meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi apabila terjadi risiko bencana alam supaya cepat tertangani maka pemerintah Kapanewon Gamping membuat jadwal piket bagi para relawan serta memfasilitasi sarana maupun prasarana pada Posko Relawan yang sudah ada, sehingga relawan dapat terus bersemangat membantu Pemerintah dalam menangani bencana alam maupun pandemi covid-19 yang belum usai,” ungkap Sarjono.

Hal senada disampaikan Komandan Koramil 17/GP, Mayor Jalu Susilarjo dan Kapolsek Gamping, Kompol Aan Andrianto dihadapan para relawan yang hadir mewakili komrelnya masing-masing bahwa partisipasi mereka sangat diperlukan guna menunjang tugas Muspika Kapanewon Gamping dalam mengantisipasi bencana alam yang terjadi.

“Kami sangat mengapresiasi dengan adanya piket bagi relawan untuk menangani bencana alam termasuk menyatukan segala perbedaan yang ada guna bahu membahu membantu ketugasan aparat pemerintah serta TNI-Polri menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah Kapanewon Gamping,” ujar Mayor Jalu.

Di akhir pertemuan, Panewu Anom Gamping, Trisno Sunardi membacakan jadwal piket relawan yang berjumlah 50 orang dan terbagi dalam 10 regu yang sudah disepakati oleh seluruh komrel antara lain TRC Gamping, Karbolo, Tagana, TKD, Karang Taruna, SRT Trihanggo, KIM Pararta Guna, Linmas, Argoseto, Dharma Laku, GSS, Sigap, Sahular, Lowo Gamping, serta PMI Gamping.

“Sebelum piket berjalan, Muspika Kapanewon Gamping berencana mengadakan outbound di akhir bulan November 2021 bagi para relawan guna menumbuhkan arti penting kebersamaan, karena sangat penting bagi relawan untuk melatih kerjasama tim, memupuk rasa kebersamaan dan peduli terhadap sesama, serta melatih kemampuan analisa dan pola pikir dengan memaksimalkan otak kiri dan kanan yang akan menjadi senjata yang jitu dalam pengambilan keputusan,” pungkas Sunardi. (Adnan Nurtjahjo|KIM Pararta Guna Kapanewon Gamping)




PDPM Sleman Gelar Rapimda Bahas Sistem Perkaderan

Sleman – Pempinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) menggelar Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman yang dihadiri oleh Pimpinan PDPM, PCPM, se-Kabupaten Sleman, PWPM, dan tamu undangan yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Bupati Sleman, Minggu (14/11/2021).

Eko Sumariyanto, Ketua PDPM Sleman menuturkan bahwa Rapimda yang dilakukan berupa Workshop Bedah SPPM Sistem Perkaderan Pemuda Muhammadiyah, dengan narasumber dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (PPPM) Hatib Rahmawan. “Dilanjutkan dengan sarasehan, dengan narasumber Kominsioner KPU dan Bawaslu Kabupaten Sleman, serta materi wawasan kebangsaan dari Bapak Sri Purnomo,” jelas Eko.

Acara kemudian dilanjutkan dengan Laporan Kebijakan Pimpinan, Evaluasi, dan penyampaian laporan perkembangan dari cabang di Sleman terkait update dan kemajuan Pemuda Muhammadiyah dalam gerakannya di masyarakat, terutama generasi milenial.

Ia juga menyampaikan bahwa susunan organisasi Pemuda Muhammadiyah dibuat secara berjenjang dari tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan tingkat Ranting.

Pimpinan Pusat adalah kesatuan wilayah-wilayah dalam ruang lingkup nasional. Pimpinan Wilayah adalah kesatuan daerah-daerah dalam tingkat propinsi atau daerah tingkat I. Pimpinan Daerah adalah kesatuan cabang- cabang dalam tingkat kabupaten/kotamadia atau daerah tingkat II. Sedangkan Pimpinan Cabang adalah kesatuan ranting-ranting dalam satu tempat tertentu (setingkat kapanewon). Pimpinan Ranting adalah kesatuan anggota-anggota datam satu tempat tertentu (setingkat kalurahan). (Arief Hartanto)