PMI Jepara Pelajari Sistem Pengelolaan Organisasi PMI Sleman

Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jepara bersama Ketua dan Komisi C DPRD Kabupaten Jepara melakukan kunjungan studi tiru ke PMI Kabupaten Sleman pada Jumat (17/12/2021).

Ketua PMI Kabupaten Jepara, Sutejo, menuturkan bahwa kunjungan studi tiru tersebut dimaksudkan untuk mengetahui lebih jauh pengelolaan organisasi dan kegiatannya, seperti pengelolaan organisasi, pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, kegiatan Unit Donor Darah, dan Klinik Pratama PMI Kabupaten Sleman.

Sementara itu, Ketua PMI Kabupaten Sleman Sunartono mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, PMI memulai dengan membangun sistem.

“Apabila sistem sudah ada, maka semua kegiatan harus sesuai dengan sistem, baik itu tentang pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan, maupun pengelolaan pelaksanaan program Unit Donor Darah, klinik, dan relawan,” imbuhnya.

Terkait Program LADAMANIS, Sunartono menuturkan bahwa program tersebut merupakan program Pemerintah Daerah yang diselenggarakan melalui PMI yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh bantuan donor darah secara gratis. (Tri Joko S/KIM Kalasan)




Penyerahan Bantuan Program TJSP PT Bank Muamalat: Modal Usaha untuk Bangkitkan UMKM Terdampak COVID-19

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman bersama PT Bank Muamalat menyerahkan bantuan Modal Usaha dari Program Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) kepada para pelaku UMKM terdampak pandemi COVID-19 pada Kamis (16/12/2021) di Ruang Kinanthi Bappeda Sleman.

Penyerahan Bantuan Modal Usaha diserahkan secara langsung oleh Relationship Manager PT Bank Muamalat Kantor Cabang Yogyakarta kepada pelaku UMKM yang sekaligus Keluarga Miskin di Kabupaten Sleman yang masing-masing menerima Bantuan Modal Usaha berwujud logam mulia emas seberat 1 gram.

Kepala Bappeda Sleman, Dwi Anta Sudibya, dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasinya kepada PT Bank Muamalat atas kepedulian dan kontribusinya bagi kebangkitan UMKM yang selama 2 tahun ini terdampak pandemi Covid-19.

“Saya berharap kegiatan ini terus berlanjut dan meningkat untuk tahun-tahun berikutnya. Kebangkitan UMKM menjadi prioritas karena selama ini UMKM sangat terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 serta UMKM menjadi salah satu sektor utama penggerak ekonomi khususnya di Kabupaten Sleman,” ujarnya.

Relationship Manager PT Bank Muamalat, Agus Primasta, menegaskan bahwa PT Bank Muamalat akan terus berkomitmen melanjutkan program-program kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM. Ke depannya, ia akan bersinergi dengan Forum TJSP dalam menyalurkan tanggung jawab sosial dari Bank Muamalat dan diharapkan dapat terkelola dengan baik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 17 tahun 2018, Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan dan menjadi wadah bagi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Forum TJSP tersebut diharapkan dapat mendorong pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan serta menyinergikan pelaksanaan dan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah sehingga dapat tepat sasaran dan berkontribusi nyata dalam memajukan Kabupaten Sleman. (Bayu P/Bappeda)




Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh BPKal Sardonoharjo

Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Sardonoharjo menyelenggarakan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang bertempat di Warung Pecel Tumpang ABG Bendolole Sardonoharjo yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 16 Desember 2021.

Budi Setiawan selaku Carik Sardonoharjo menyampaikan bahwa Kalurahan Sardonoharjo saat ini sedang dalam transisi menuju perkotaan, sehingga diharapkan seluruh masyarakat dapat mempersiapkan segala dampak dan kemungkinan yang akan terjadi.

“Acara penjaringan aspirasi ini diharapkan menjadi diskusi warga dan Pemerintah Kalurahan agar dapat membuat kebijakan yang terbaik bagi kemajuan dan kemandirian Kalurahan Sardonoharjo,” tutur Budi.

Sementara itu, Bakti Winarto selaku Ketua BPKal mengajak seluruh warga agar dapat meningkatkan pendapatan desa dan menumbuhkan kembali semangat gotong royong.

“Pemerintah Kalurahan Sardonoharjo menggandeng masyarakat untuk berpikir logis terkait kemandirian agar dapat menjalankan bersama visi misi yang salah satunya adalah ketahanan pangan dan gotong royong. Kita harus menyesuaikan dan mengimbangkan potensi sumber daya alam yang kita miliki dengan potensi sumber daya manusia kita dengan cara diskusi seperti ini,” pungkasnya. (KIM Sardonoharjo/Andy Ahmad Akbar)




Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kapanewon Berbah

Dalam rangka evaluasi dan pengendalian pembangunan, Kapanewon Berbah menyelenggarakan rapat yang berlangsung di Pendopo Kepanjen Komplek Kantor Kapanewon Berbah pada Kamis (16/12/2021)

Dalam sambutannya Panewu Berbah, Wildan Solichin, mengatakan bahwa sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang berlangsung selama hampir dua tahun, sebagian dana pembangunan fisik dipangkas untuk penanganan pandemi.

“Meski begitu, tetap masih ada dana yang tersampaikan ke masyarakat, seperti pembangunan TPS3R di Sendangtirto dan pembangunan jembatan gantung di Pendem Tegaltirto, juga pembangunan jembatan yang menghubungkan Kalurahan Kalitirto dan Madurejo,” kata Wildan.

Dalam kesempatan tersebut, empat lurah yang hadir menyampaikan bahwa pembangunan sudah berjalan dan dapat terlaksana secara keseluruhan. (Kusnadi/KIM Tirto Gumregah Berbah)




Forkom UMKM Margomulyo Dibentuk

UMKM Kalurahan Margomulyo, Kapanewon Seyegan membentuk Forum Komunikasi (Forkom) UMKM tingkat Kalurahan pada Kamis (16/12/2021) di Balai Pertemuan Margomulyo.

Carik Margomulyo, Irvan Susanto, menyampaikan bahwa kalurahan merencanakan pembangunan showroom UMKM pada tahun 2022 yang diharapkan mampu menampung seluruh produk UMKM Margomulyo.

“Untuk itu, diharapkan pelaku usaha UMKM dapat mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas produk,” ujar Irvan.

Sementara itu, Marzuni selaku Ketua Forkom UMKM Kapanewon Seyegan menuturkan bahwa pembentukan Forkom UMKM di tingkat kalurahan ini merupakan bentuk implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 26 Tahun 2020 Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengisyaratkan pembentukan Forkom UMKM di tingkat kabupaten, kapanewon, dan kalurahan.

“Dengan keberadaan Forkom, diharapkan pelaku usaha dapat terbantu dengan kelengkapan usaha, yaitu IPRT, NIB, NPWP maupun hal-hal teknis dalam bidang pemasaran dan promosi produk,” imbuhnya.

Ia juga mengharapkan para pelaku UMKM dapat memanfaatkan kegiatan Gebyar Pasar Jumat Pagi yang di Kapanewon Seyegan sebagai media promosi dan pemasaran produk. (Sutarto Agus/KIM Seyegan)