Sleman – Forum Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bekerja sama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Kesahatan Kabupaten Sleman menggelar kegiatan Vaksinasi Massal di Gedung Kantor Bupati Sleman pada Rabu (25/8/2021). Tersedia 1500 dosis vaksin jenis sinovac yang akan diberikan kepada peserta vaksinasi yang berasal dari masyarakat umum.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dari ormas dalam menanggulangi pandemi COVID-19, sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan komunal di masyarakat. Ada 13 ormas yang terlibat dalam vaksinasi ini, yaitu Wahidiyah, P-Ciqal, Y-IMP, PAKSIKATON, W-Gerbang Sembada, GMFKPPI, HIPAKAD, ATMOS Sleman, KB FKPPI, Paseduluran KBP TNI-POLRI, senkom Mitra Polri, WKRI, dan F-Muslimat NU.

“Antusiasme warga luar biasa tinggi untuk mengikuti vaksinasi seiring dengan semangat kemerdekaan, semangat dan harapan agar terbebas dari belenggu pandemi Covid 19. Disamping semua kegiatan/aktivitas mempersyaratkan sudah divaksin,” ungkap R. Lisna Yuliawati, salah seorang anggota Y-IMP (Institusi Masyarakat Perdesaan) yang juga merupakan panitia kegiatan vaksinasi.

Sementara itu, Raudi Akmal, Ketua Pansus Raperda Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Menular DPRD Sleman mengapresiasi partisipasi warga dan ormas mengikuti vaksinasi sebagai ikhtiar mewujudkan herd community (kekebalan komunal).

Ia juga mengusulkan mengenai pembentukan Crisis Center of Disease sebagai bentuk penanggulangan penyakit menular, dengan catatan ada kejelasan terkait tupoksi dan wewenang tim tersebut

“Dengan tidak adanya tumpang tindih kewenangan, keberadaan Crisis Center Of Disease akan menjadi solusi untuk mengelola penyakit menular di Kabupaten Sleman,” ujar Raudi.

Pusat pengendalian penyakit menular nantinya berfungsi sebagai pusat penelitian untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan publik dengan menyediakan akses informasi kesehatan, riset penelitian dan mempromosikan protokol kesehatan masyarakat bekerja sama dengan Dinkes, ormas, maupun LSM. (Harjito Sangaji/KIM Moyudan)

Sleman – Susilowati (39) bersama dengan anggota ibu-ibu Kelompok Maju Mandiri Kalurahan Kembangan, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman membentuk industri kerajian tenun kain lurik sejak tahun 2010. Awalnya, kelompok ini merupakan kelompok penerima bantuan saat tragedi meletusnya Gunung Merapi. Namun seiring berjalannya waktu, terus berkembang sampai saat ini menjadi kelompok industri kain lurik.  

Kain lurik yang diproduksi oleh Susilowati dan kelompoknya adalah kain yang menggunakan bahan dasar benang katun yang diberi kemudian melalui proses pewarnaan menggunakan bahan alam dan bahan sintetis. Bahan alam yang digunakan berasal dari daun Indigo yang menghasilkan warna biru dan untuk warna coklat biasa menggunakan pelepah kayu dari pohon mangga dan nangka. Sedangkan untuk pewarnaan sintetis, Susilowati biasa menggunakan jenis Indantrin yang memiliki kualitas warna yang bagus dan juga jenis Direc.

Proses pembuatannya masih dengan cara manual menggunakan tenaga manusia yang dibantu oleh alat tradisional (ATBM). Alat-alat yang digunakan berasal dari bantuan dari berbagai pihak, salah satunya dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), perguruan tinggi tempat Susilowati dan ibu-ibu kelompoknya dibina.

Dalam kurun waktu 1 hari biasanya ibu-ibu penenun menghasilkan 1 lembar kain tenun dengan panjang 3 meter. Namun untuk pembuatan 1 gulungnya dari awal hingga selesai memakan waktu 3 sampai 4 minggu.

Kain tenun lurik yang sudah jadi dapat dijahit untuk keperluan seragam sekolah dan kantor. Saat ini, kain tenun lurik buatan Susilowati banyak digunakan untuk seragam Kamis Pahingan.

“Baru dikenal orang berjalannya waktu berapa tahun buat sample, buat seragam-seragam sekolah, kantor, terus sekarang mulai ada Kamis Pahingan mulai ada buat seragam,” ujar Susilowati di rumah produksinya di Dusun Kembangan, Kabupaten Sleman, Selasa (23/8/2021).

Susilowati mematok harga kain tenun produksinya sebesar Rp. per 2 meter, yang merupakan ukuran normal untuk membuat 1 potong baju biasa.

“Kalau untuk ukuran baju itu kan 2 meter nah itu seratus, jadi 2 meter itu satu potongnya, tergantung pesanan kalau satu gulungan itu paling sedikit itu 30 meter,” jelas Susilowati.

Susilowati mengakui, pemasaran kain tenun lurik produksinya mengalami penurunan saat pandemi ini. Pada keadaan normal, kain tenun lurik buatannya dapat dipesan dan dikirim ke luar Jogja, seperti ke Jakarta. Namun setelah pandemi, Susilowati dan kelompoknya hanya memproduksi kain lurik untuk konsumen di daerah Jogja saja. (Rep Nikke)

Sleman – Tranformasi media komunikasi dari konvensional menjadi digital sangat berpengaruh besar pada kondisi sosial masyarakat. Banyak hal-hal baru yang bermunculan untuk memudahkan masyarakat hidup berdampingan dengan media digital, seperti memudahkan berbisnis dan berbelanja secara digital yang lebih praktis.

Selain manfaat yang dihadirkan, media digital juga berpotensi untuk mendatangakan ancaman atau sering dikatan sebagai Cyber Crime (Kejahatan Siber). Beberapa bentuknya kejahatannya seperti pencurian data dan penyalahgunaan data.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sendiri saat ini sudah mulai menaruh perhatian terhadap keamanan data pengguna media digital yang dinilai banyak menjadi sasaran kejahatan di dunia maya (Cyber Crime) dengan berbagai bentuk.

“Kita dari sudut Cyber DIY yang akan menangani dampak negatif atau penyalahgunaan ruang cyber,” ujar AKP Logos Bintoro, Ditreskrimnus Polda DIY pada acara Diseminasi Konten Positif yang diadakan oleh Dinas Kominfo DIY secara live streaming di kanal youtube PPID Pemda DIY, Rabu (25/8/2021).

Menurut Logos, kejahatan siber banyak merugikan hak orang lain dengan menyebarkan berita palsu (hoaks) dan kaitannya dengan penipuan online, yang sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang no. 19 tahun 2016 pada UU ITE pasal 27 dan 28 ayat 1.

“Di ruang siber ini banyak kasus yang terkait dengan masalah penipuan online, UUD No 19 tahun 2016 terkait UU ITE pasal 27 28 ayat 1 yang mana setiap orang dengan sengaja dan melawan hak menyebarkan berita hoax dan menyesatkan merugikan konsumen dalam digital elektronik yang dikenal dengan penipuan online yang biasanya menggunakan media sosial,” jelas Logos.

Contoh kasus kejahatan siber lainnya, lanjut Logos, adalah penghinaan dan pencemaran nama baik yang biasanya dilakukan di media sosial dengan motif untuk menjatuhkan seseorang. Namun kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara mediasi sehingga tidak perlu dilanjutkan ke ranah hukum.

Selain itu, ada juga kasus pencurian data yang juga marak terjadi di media sosial dengan melakukan peretasan data masyarakat.  

“Terkait pencurian data, banyak di Facebook dan Instagram para masyarakat yang di hack atau foto profilnya digunakan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan, ini di pasal 35 UU ITE terkait masalah pencurian data atau datanya digunakan oleh orang lain,” jelas Logos.

Masyarakat saat ini bisa melaporkan kejadian kejahatan siber melalui situs website Patroli Siber atau langsung menemui polres terdekat dengan membawa persyaratan yang ada.

“Jadi ada dua pengaduan, kalau masyarakat menemukan atau mengalami kejahatan di dunia cyber bisa membuka di Patroli Siber, nanti ada panduan terkait yang dilaporkan apa, di situ nanti akan diterima oleh operator di Bareskrim sana dan diteruskan ke dimana kejadian itu terjadi, kalau datang ke kantor polisi terdekat membawa identitas, screenshoot bukti percakapan atau transfer sebagai bukti formilnya dan akan kita tindaklanjuti,” pungkasnya.

Sleman – Keterbatasan Komunikasi di masa pandemi memaksa masyarakat untuk mengubah cara komunikasinya melalui teknologi digital. Perubahan tersebut memiliki dampak yang cukup besar di masyarakat

Hal itu yang menjadi pembahasan Suwardi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DIY Komisi A ketika menjadi narasumber  dalam kegiatan Diseminasi Konten Positif yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara daring and luring pada hari Rabu, (25/8/2021) melalui aplikasi Zoom Meeting dan melalui Live Streaming pada akun Youtube PPID PEMDA DIY.

“Kita sekarang di era kemajuan teknologi ini memang bisa berkomunikasi dengan banyak cara, nah ini sesungguhnya digital merupakan cara yang sangat bagus dan bisa dilakukan dengan semua dengan cara yang gampang, dan bisa dilakukan dimana saja,” ungkap Suwardi

Namun, menurut Suwardi, dampak dari komunikasi digital tidak semuanya positif, ada juga dampak negatifnya.

“Apabila masyarakat menggunakan dengan tanpa beraturan, terlalu bebas, seperti contohnya masyarakat mengambil langsung berita yang sekiranya dipercayai tanpa mencari tahu kebenarannya,” tambah suwardi

Pada kesempatan yang sama Rony Primanto Hari, selaku Kepala Diskominfo DIY juga menyampaikan telah ada Peraturan Daerah (Perda) terkait Perkembangan Teknologi Informasi untuk menimalisir adanya penyalahgunaan teknologi digital di era transformasi digital.

“Isi Perda tersebut adalah perkembangan teknologi informasi itu digunakan yang pertama untuk keperluhan layanan publik, kedua untuk peningkatan perekonomian masyarakat, dan yang ketiga untuk penanggulangan bencana, dan yang keempat untuk ketertiban dan keamanan,” ungkap Rony.

Di samping Perda, lanjut Rony, ada Peraturan Gubernur (Pergub) yang menaungi dan mengatur segala sesuatu yang terkait  keamanan informasi dari Teknologi Digital di era Transformasi.

“DIY ini sudah mempunyai pedoman atau aturan dalam rangka perkembangan Jogja Smart Province, di mana aturan-aturan tersebut akan menaungi atau mengantur segala sesuatu terkait layanan masyrakat mengenai teknologi digital,” jelas Rony

Smart Province sendiri telah mengatur sedemikian rupa agar transformasi digital dapat berlangsung dengan lancar dengan adanya etika dan aturan internet demi mendukung keamanan teknologi informasi digital.

“Itulah hal-hal yang sudah disiapkan oleh pemerintah DIY dalam Transformasi Digital yang saat ini sedang berlangsung dan diakselerasi dengan adanya pandemi COVID-19,” tambah Rony.

Sleman – Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Kayumanis berhasil meraih predikat sebagai lembaga yang memiliki strategi lembaga terbaik dalam hal bidang kemitraan, pemasaran, dan pengembangan SDM di Kabupaten Sleman. Hal itu ditandai dengan penghargaan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman pada Selasa (24/8/2021) di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Penghargaan yang diperoleh ini sekaligus melengkapi prestasi LKP Kayumanis yang sebelumnya sempat menjadi juara 2 lomba Instruktur Tataboga Tingkat Kabupaten Sleman pada Mei 2021 lalu.

“Dengan prestasi ini diharapkan bisa lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk  pendidikan non formal dibidang kuliner. Semoga kedepan dapat lebih memberikan pelayanan yang lebih baik dalam memberikan pelatihan ketrampilan bagi warga masyarakat,” ujar Anton Sudarto, Kepala LKP Kayumanis saat menerima penghargaan dari Disdik Sleman.

LKP Kayumanis sendiri merupakan salah satu lembaga pelatihan kursus bidang tata boga yang berlokasi di Kalurahan Sumberrahayu, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Seman. Program pelatihan dari LKP Kayumanis terdiri dari kelas privat, pelatihan singkat, dan pelatihan kuliner yang bekerja sama dengan berbagai mitra mulai dari sekolah, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta lembaga dan instansi pemerintah.

Program yang diberikan tersebut mencakup pengetahuan tentang kuliner, proses produksi, manajemen usaha, inovasi produk, jejaring usaha, pemasaran dan menumbuhkan wirausaha baru bidang kuliner sehingga dapat membantu pemerintah menurunkan angka pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, pada pandemi COVID-19 ini, LKP Kayumanis bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Kebun Buah dan Eduwisata Bendosari, OPD Kabupaten Sleman dan DIY, Perguruan Tinggi, serta beberapa lembaga dan instansi lainnya, juga berusaha membantu masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan tata boga dan kuliner.

Prestasi yang diraih oleh LKP Kayumanis ini juga mendapatkan apresiasi dari pengusaha kuliner Sempe Arum Manis, Ardi Sahami. Ia menggarisbawahi bahwa industri kuliner yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga memiliki peluang usaha yang menjanjikan.

Dalam mengelolanya, lanjut Ardi, membutuhkan strategi kemitraan yang terencana serta SDM yang kompeten.

“Kebutuhan industri makanan diantaranya adalah tenaga pengolah yang kompeten, mengolah bahan mentah menjadi sajian seni yang menarik. Tenaga pengolah makanan ini tentunya harus memiliki skill dan kompetensi yang handal untuk menjalankan tugasnya,” tambah Ardi. (Harjito/KIM Moyudan)