Sleman – Dalam rangka menyambut HUT RI ke-76, Pemerintah Kabupaten Sleman menyerahkan bantuan sosial kepada Legiun Keluarga veteran RI (LVRI) Sleman, Selasa (10/8/2021). Bertempatan di Pendopo Parasamya Komplek Setda Sleman, penyerahan bantuan diserahkan secara langsung oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo didampingi oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa kepada perwakilan keluarga veteran yang hadir.

Bantuan yang diserahkan berupa paket sembako sebanyak 140 paket sembako yang akan didistribusikan oleh pengurus LVRI.

Dalam pidatonya Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengucapkan banyak terimakasih kepada para veteran yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, sehingga saat ini kita dapat menikmati kebebasan dan kemerdekaan.  

“Bantuan ini merupakan bentuk rasa terimakasih dan sedikit meringankan beban di masa pandemi saat ini serta perjuangan yang telah dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia baik berupa tenaga dan pikiran secara aktif dan atas dasar kesukarelaan dalam ikatan senjata kelaskaran dalam memperjuangkan kemerdekaan daan mempertahankan kemerdekaan indinosia,” ujar Kustini.

Kustini menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini juga bertujuan sebagai upaya untuk saling menjalin silaturahmi antara Pemerintah Kabupaten Sleman dengan anggota Veteran di Kabupaten Sleman.

Kustini juga mengimbau dalam masa pandemi COVID-19 untuk menjaga diri dan keluarga dengan mematuhi prorokol kesehatan yang ada dan membatasi aktivitas yang berkerumun.

“Dan pada kesempatan  dimana dalam rangka pembagian paket sembako ini dapat sedikit membantu dan meringankan beban yang ada terkhusus dalam dampak pandemi COVID-19 saat ini,” tambahnya. (Humas Sleman)

Sleman – Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun ini menimbulkan duka mendalam bagi puluhan anak-anak di Kabupaten Sleman. Banyak anak yang menjadi yatim atau piatu setelah orang tuanya, baik ayah atau ibunya meninggal akibat terpapar virus corona.

Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3A2PKB) Sleman, menyebutkan jumlah anak yang menjadi  yatim, piatu, dan yatim piatu mencapai 113 anak. Sementara menurut data dari Dinas Sosial Sleman, jumlah anak yatim atau piatu dari keluarga miskin atau rentan miskin mencapai 27 anak. Jumlah tersebut masih dimungkinkan bertambah dikarenakan penyebaran virus yang masih terjadi.

Menanggapi kondisi tersebut, Pemkab Sleman akan segera memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak tersebut. Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan pendidikan adalah fase untuk menambahkan kecakapan dalam perkembangan kehidupan manusia, sehingga penting bagi anak-anak untuk menuntaskan pendidikannya.

“Kita ingin pastikan anak-anak tersebut tetap dapat mengeyam bangku pendidikan. Makanya kita fasilitasi bantuan pendidikan dari mulai SD sampai SMA/SMK,” jelas Kustini saat dikonfirmasi dari kantornya di Sekretariat Daerah Sleman, Selasa (10/8/2021).

Bantuan pendidikan tersebut akan diberikan oleh Dinas Sosial melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Keluarga anak yatim-piatu yang masih ada bisa mengajukan ke Dinas Sosial dan kemudian diverifikasi. Bantuan pendidikan yang bisa diperoleh untuk anak-anak tersebut maksimal Rp5 juta setiap tahunnya. Selain itu, Pemkab Sleman juga akan memberikan bantuan sosial sebesar Rp200 ribu selama enam bulan untuk anak-anak tersebut.

“Selain bantuan pendidikan anak yatim-piatu juga akan mendapatkan bantuan sosial dari JPS juga sebesar dua ratus ribu rupiah. Nanti bisa diregulerkan juga bantuan tersebut sesuai dengan kondisi keluarganya,” terang Kustini.

Untuk itu, Kustini meminta Dinas Sosial bergerak cepat memverifikasi data anak-anak di Sleman yang menjadi yatim piatu agar segera bisa difasilitasi.

“Pemberian bantuan pendidikan ini bukan saja menjaga akses pendidikan bagi anak. Tetapi juga menyelamatkan satu generasi di masa mendatang,” tambah Kustini. (Humas Sleman)

Presiden Republik Indonesia, Joko widodo meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting dan siaran langsung melalui kanal Youtube Kompas Tv, Senin (9/8/2021).

Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Resiko merupakan aplikasi pelayanan dalam perijiinan usaha yang diamanatkan oleh Undang-undang Cipta Kerja agar dapat memudahkan Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk mendapatkan surat perijinan usaha.

“Perijinan usaha untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) tidak diperlukan lagi hanya pendaftaran saja sangat simple, Usaha Mikro Kecil (UMK) yang bergerak di sektor makanan dan minuman terverifikasi halalnya dibiayai oleh pemerintah, artinya gratis,” jelas Presiden RI Joko Widodo secara virtual dari Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, ketika meluncurkan Sistem OSS.

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021, perijinan usaha saat ini berubah menjadi berbasis risiko yakni semakin rendah tingkat resiko usahanya maka semakin mudah perijinan usahanya. OSS wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian lembaga, dan pemerintah daerah.

Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang juga merupakan Kepala BKPM Republik Indonesia pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa sistem ini telah diujicoba pada Rabu, 4 Agustus lalu, dan telah dapat beroperasi dengan stabil.

Namun, masih ada beberapa penyempurnaan yang dilakukan dalam mengimplementasikan OSS ini, terutama pada daerah-daerah yang jaringan listrik maupun internetnya kurang memadai.

“Kami yakin ada kendala terutama di daerah-daerah yang ada listrik atau listrik yang hanya ada setengah hari, jadi tidak semua wilayah di Indonesia sudah berlistrik juga. Kedua ada daerah-daerah yang punya jaringan internetnya belum memadai, jadi caranya kita ada namanya online full dan semi online, maka untuk daerah yang listriknya hanya menyala 6 jam per hari maka bisa mengurus ijinnya setelah listrik itu nyala lagi,” ujar Bahlil Lahadalia.

Sementara itu Asisten Sekretaris Daerah Bidang Admnistrasi Umum Kabupaten Sleman, Kunto Riyadi yang mengikuti peluncuran OSS secara langsung dari Sleman Smart Room Dinas Kominfo berpendapat OSS ini mempermudah pekerjaan para pegawai pengurusan Surat Usaha bagi pelaku UMK di Kabupaten Sleman.

“Kita bekerja lebih mudah dengan aplikasi OSS ini, kerja bapak ibu semua juga ringan, semoga kedepannya kita lebih nyaman,” ungkap Kunto Riyadi. (Rep Nikke/Rahayu)

Sleman – Banyaknya pasien yang meninggal dunia ketika menjalani isolasi mandiri menjadi permasalahan tersendiri dalam rangka memerangi pandemi COVID-19. Menurut catatan BPBD Kabupaten Sleman, sampai hari Jumat (6/8/2021), tercatat lebih dari 200 warga meninggal ketika menjalani isolasi mandiri. Salah satu penyebabnya adalah tidak terpantaunya keadaan pasien isoman oleh tenaga kesehatan, sehingga ketika saturasi menurun, penanganan tidak segera diberikan.

Hal ini yang menjadi catatan penting Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ketika mengunjungi vaksinasi massal di Gedung Setda Kabupaten Sleman, Jumat (6/8/2021).

Luhut tegas mendorong pasien COVID-19 di Kabupaten Sleman yang menjalani isolasi mandiri agar menjalani masa karantina di Isolasi Terpusat (isoter).

“Ibu Kustini, Bupati Sleman sudah cerita bahwa ada 6 ribu di Sleman yang terinfeksi. Sekarang (shelter) baru terisi 234, jadi harus sebanyak mungkin dibawa ke isoter, supaya tidak menulari lagi karena disini penularan agak tinggi,” jelas Luhut didampingi Gubernur DIY, dan Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo.

Luhut meminta kontribusi semua pihak (stakeholder), mulai dari Pemda, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama agar dapat mendorong pasien COVID-19 menjalani masa karantina di shelter isolasi terpadu.

Selain mengenai isoter, Menkomarvers Luhut juga meminta proses vaksinasi di Kabupaten Sleman dipercepat. Menurut catatan Dinkes Sleman, hingga 4 Agustus 2021, vaksinasi dosis pertama di Kabupaten Sleman telah mencapai warga atau 40,2%. Sedangkan dosis kedua mencapai warga atau 16,4%.

“Jadi nanti Ibu Bupati targetnya dinaikin 4 kali dari sekarang kita mau sampai bisa mungkin per hari. (Stok) vaksin tidak ada masalah, saya sudah singgung,” ujar Luhut.

Luhut menegaskan, dalam waktu dekat ada 70 juta dosis vaksin yang akan datang. Diproyeksikan 2,3 juta orang bisa disuntik vaksin per harinya.

Pada kesempatan terpisah, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sleman, Raudi Akmal juga menyoroti tentang risiko menjalani isolasi mandiri. Ia mengatakan bahwa isolasi mandiri di rumah dinilai tidak efektif, karena potensi penularan kepada anggota keluarga maupun tetangga malah lebih tinggi.

“Jika pasien isolasi di rumah nanti tidak tertangani dengan baik, tapi ketika mereka menjalani isolasi secara terpusat maka akan mudah dalam pengawasan pasien. Karena saat ini kasus meninggal karena isolasi mandiri cukup mengkhawatirkan jadi harus diambil tindakan cepat dan tepat,” ujar Raudi Akmal. (Harjito Sangaji/KIM Moyudan)

Sukoharjo – Pemerintah Kalurahan Sukoharjo bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti IDI, IBI, Polres Sleman, Polsek Ngaglik, dan Puskesmas Ngaglik II menggelar Vaksinasi Massal di Halaman Kantor Kalurahan Sukoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Kamis (5/8/2021).

Lurah Sukoharjo, Hadi Subronto mengatakan penyelenggaraan vaksinasi massal ini sebagai salah satu upaya untuk menekan laju peningkatan kasus positi COVID-19 di Kabupaten Sleman, khususnya di Kalurahan Sukoharjo.

“Untuk menjaga daya tahan tubuh , agar badan tetap sehat dan kuat bagi warga Sukoharjo pada khususnya, maka ada kurang lebih 8% dari anggaran desa untuk kegiatan PPKM dianggarkan untuk warga masyarakat Sukoharjo baik yang domisili maupun yang sudah resmi menjadi warga Sukoharjo untuk divaksin semua tidak terkecuali,”ujar Hadi saat meninjau pelaksanaan vaksin.

Vaksinasi massal kali ini diikuti oleh total 1000 orang peserta, sesuai dengan jatah vaksin yang tersedia.

“Untuk hari ini,mendapatkan jatah vaksin 1000,padahal yang sudah mendaftar dan menunggu antrian sudah ada 1500 orang yang sudah masuk data,dan masih banyak lagi yang belum didata,” ungkap Hadi.

Hadi juga mengatakan bahwa sebelumnya, Kalurahan Sukoharjo sendiri telah melaksanakan vaksinasi untuk pralansia dan lansia dengan jumlah 600 orang, dan juga untuk para Kader PKK dan lembaga yang telah dilaksanakan pada 29 Juli 2021.

“Alhamdulillah semua berjalan lancar tanpa halangan yang berarti,” ujar Hadi lagi.

Sementara itu Kepala Puskesmas Ngaglik II, Trisni Nur Andayani mengatakan bahwa vaksinasi saat ini memang sangat dibutuhkan guna mempercepat terbentuknya herd immunity di tengah masyarakat.

“Sebetulnya vaksin sudah dimulai sejak bulan Maret 2021, sasarannya dari nakes, guru, dan seterusnya. Dan sampai saat ini sasaran kita adalah untuk masyarakat,” ungkap Trisni.

Setiap faskes di Kabupaten Sleman, lanjut Trisni, telah berusaha untuk mempercepat pemberian vaksin untuk masyarakat agar dapat lebih aman di tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini.

“Setiap puskesmas mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, tergantung SDM yang ada. Karena memang harus dibagi pelaksanaan vaksin di Puskesmas sendiri dan di tempat-tempat di luar puskesmas seperti di halaman Kalurahan Sukoharjo saat ini. Untuk pelaksanaan vaksin pada hari ini Puskesmas menerjunkan 6 personil dari Puskesmas,” jelas Trisni.

Sementara itu, para warga Kalurahan Sukoharjo juga menyempatkan diri untuk memberikan pengalaman mereka ketika divaksin.

“Sempat deg-deg-anjuga, karena takut. Tapi alhamdulillah vaksin sudah terlaksana. Semoga bisa tetap sehat,” ujar Sri Rejeki, salah seorang warga Padukuhan Yapah yang mengikuti vaksinasi massal sembari memperlihatkan kartu vaksin miliknya. (SWPR/KIM Sukoharjp)