Sebagai upaya untuk melancarkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan OPD, Panewu, dan Lurah se-Kabupaten Sleman secara daring menggunakan Aplikasi Zoom Meeting, Jumat (2/7/2021).
Kabupaten Sleman akan menerapkan PPKM Darurat yang berlaku mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat corona virus disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali.
Pada kesempatan tersebut, Kustini menyatakan bahwa penerapan PPKM Darurat harus dilakukan tindak lanjut secara serius karena Sleman termasuk dalam zona merah level 4.
“Sehingga perlu tindakan tegas untuk menekan laju penyebaran COVID-19, dengan tanpa diskusi dan tanpa kompromi. Artinya semua pihak harus melaksanakan Intruksi ini dan bila melanggar dikenakan sanksi tegas,” tegas Kustini.
Perlu diketahui, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, penyebaran kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sleman mengalami lonjakan besar dalam 2 minggu terakhir. Untuk Jumat (2/7/2021) saja, tercatat ada 308 kasus positif, sembuh 77 kasus, dan meninggal dunia 9 orang. Sehingga total kasus positif menjadi kasus, sembuh kasus, dan meninggal 660 kasus.
Untuk itu, Kustini meminta kepada jajaran OPD, Panewu, Lurah, Kepala Dusun, RT, RW, Linmas dan masyarakat di Sleman untuk dapat serius menindaklanjuti instruksi penerapan PPKM Darurat di Kabupaten Sleman.
“Diterapkan dengan disiplin oleh seluruh lapisan masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sleman,” jelas Kustini.
Beberapa hal yang digarisbawahi oleh Kustini dalam penerapan PPKM Darurat adalah mengenai sistem pembelajaran yang sepenuhnya dilaksanakan secara daring, Work From Home (WFH) 100 persen untuk sektor non-esensial, Work From Office (WFO) 50 persen untuk sektor esensial seperti keuangan, komunikasi, perhotelan, dan industri ekspor, serta WFO 25 persebln untuk pekerja di sektor pelayanan publik.
“Sementara untuk sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman, utilitas dasar seperti listrik dan air diberlakukan WFO 100 persen. Semua yang WFO tadi harus menerapkan protokol kesehatan dengan ketat,” tambah Kustini.
Untuk pusat perbelanjaan seperti mall, Kustini menegaskan, sementara ini akan ditutup sampai batas akhir pelaksanaan PPKM Darura. Begitu juga untuk tempat peribadatan seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan klenteng. Sementara untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dilakukan pembatasan jam operasional sampai dengan pukul WIB. “Untuk apotik dan toko obat dapat beroperasi selama 24 jam,” tambah dia.
Untuk warung makan, diberlakukan peraturan peniadaan makan di tempat, di mana penerimaan pesanan hanya secara pengiriman (delivery) dan bungkus (take away).
Sementara untuk masyarakat yang ingin bepergian diharapkan menyiapkan syarat berupa kartu vaksin dan bukti tes PCR untuk perjalanan menggunakan pesawat (h-1 keberangkatan) dan bukti tes swab antigen untuk moda transportasi lainnya (h-2 keberangkatan).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Harda Kiswaya menambahkan bahwa penegakan disiplin penerapan PPKM Darurat diserahkan kepada Satpol PP, dan berjenjang di tingkat kapanewon dan kalurahan dengan melibatkan linmas yang ada.
“Aparat ditingkat Kapanewon dan Kalurahan dibantu dengan aparat TNI dan POLRI diharapkan benar-benar dapat menegakkan aturan ini dengan tegas,” ujar Harda.